dewa88 jp 22Jutaan kata 158817Orang-orang telah membaca serialisasi
《janda4d slot demo》
Melihat Aturan Penjualan Apartemen di Tengah Ramai Kasus Meikarta******
Kasus Meikarta tak kunjung usai. Bahkan, pembeli apartemenyang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) malah digugat Rp56 miliar oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta karena menuntut haknya.
Namun, pihak PT MSU mangkir dan mengajukan permohonan penundaan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (7/2). Sidang tersebut adalah yang kedua setelah sidang perdana pada 24 Januari lalu ditunda usai 6 dari 18 alamat tergugat tidak jelas dan hakim memerintahkan PT MSU untuk segera memperbaikinya.
Kasus Meikarta kembali mencuat pada Desember 2022 lalu setelah konsumen mengeluh belum mendapatkan unit yang dijanjikan serah terima pada 2019. Untuk memperjuangkan haknya, konsumen karena itu mengadu ke DPR.
Pihak Meikarta yang mereka harap bisa datang dan memenuhi hak pembeli mangkir dari panggilan DPR pada 25 Januari. Alih-alih mendapatkan hak yang mereka tuntut, pembeli Meikarta malah mendapatkan perlawanan balik dari Sang Pengembang.
Mereka malah digugat ke pengadilan. Korban Meikarta menuntut pemerintah melindungi konsumen.
Wendy, salah satu konsumen yang digugat PT MSU berharap pemerintah memberikan kejelasan bagi para pembeli properti melalui uu yang mengatur perlindungan konsumen dan tata cara pembelian unit apartemen.
Ia menuturkan hal ini perlu dilakukan karena banyak konsumen yang dirugikan dalam pembelian unit apartemen, tak terbatas di kasus Meikarta saja. Selain itu, Wendy meminta pemerintah perlu membuat peraturan bagi pengembang yang akan menjajakan apartemen.
Wendy mencontohkan bahwa para pengembang di Singapura minimal harus membuat progres pembangunan 20 persen baru bisa mengajukan izin kepada pemerintah. Jika sudah diizinkan, pengembang baru dapat menawarkan apartemen kepada konsumen.
"Mereka ada progres pembangunan baru boleh jual. Di sini malah (baru ada) lahan saja sudah boleh jual. Salah dari awal," tuturnya di PN Jakarta Barat usai menghadiri sidang kedua gugatan perdata dari PT MSU.
[Gambas:Video CNN]
Sebelum diminta pembeli Meikarta, sejatinya pemerintah sudah punya UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Di dalam beleid tersebut, dijelaskan soal kewajiban pengembang memenuhi persyaratan progres 20 persen sebelum melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan pembeli.
Hal tersebut dijelaskan di pasal 16 ayat 2.
"Pelaku pembangunan rumah susun komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun," tulis aturan tersebut, dikutip Kamis (9/2).
Kemudian di Pasal 43 ayat 1 disebutkan bahwa proses jual beli satuan rumah susun (sarusun) sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan notaris.
Lihat Juga :Moladin PHK Ratusan Karyawan, Notifikasi-Pemecatan di Hari yang Sama |
Lalu, di Pasal 43 ayat 2 dijelaskan bahwa PPJB dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas status kepemilikan tanah, kepemilikan IMB, ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; keterbangunan paling sedikit 20 persen dari hal yang diperjanjikan.
Pasal 43 ayat 2 huruf d soal keterbangunan paling sedikit 20 persen diartikan sebagai 20 persen dari volume konstruksi bangunan rumah susun yang sedang dipasarkan. Hal tersebut dipertegas dalam pasal 97.
"Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial dilarang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)," tulis Pasal 97.
Jika melanggar ketentuan progres 20 persen tersebut, pengembang bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp20 miliar. Hal tersebut dirinci dalam Pasal 109.
Lihat Juga :Sandi Kaji Tiket Borobudur Turis RI Rp150 Ribu-Asing Rp500 Ribu |
Namun, kedudukan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun digantikan dengan kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja alias Perppu Ciptaker yang baru diterbitkan 30 Desember lalu. Ada beberapa pasal yang diubah, termasuk Pasal 16 dan 43.
Sebelumnya, pasal 16 ayat 3 UU Rumah Susun berbunyi bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di luar lokasi kawasan rumah susun komersial pada kabupaten/kota yang sama. Kemudian, di Pasal 16 ayat 3 Perppu Ciptaker berubah.
"Dalam hal pembangunan rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dalam 1 (satu) lokasi kawasan rumah susun komersial, pembangunan rumah susun umum dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota yang sama," tulis Pasal 16 ayat 3 di Perppu Ciptaker.
Lihat Juga :Korban Meikarta Minta Pemerintah Buat UU Perlindungan Bagi Konsumen |
Selain itu, ada penjelasan baru di Pasal 16 ayat 4 Perppu Ciptaker yang menyatakan bahwa kewajiban menyediakan rumah susun umum paling sedikit 20 persen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikonversi dalam bentuk dana untuk pembangunan rumah susun umum. Lalu, di Pasal 16 ayat 5 dijelaskan pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh badan percepatan penyelenggaraan perumahan.
Sementara itu, Pasal 97 dan 109 UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun tidak mengalami perubahan atau penghapusan di Perppu Ciptaker. Dengan begitu, aturan tersebut masih tetap berlaku.
CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Head Marcomm Meikarta Andika Surya Pratama dan Humas PT Lippo Karawaci Tbk Paulus Pandiangan untuk pemenuhan aturan itu. Namun hingga berita ini diterbitkan, keduanya belum memberikan jawabannya.
(skt/agt)Melihat Aturan Penjualan Apartemen di Tengah Ramai Kasus Meikarta******
Kasus Meikarta tak kunjung usai. Bahkan, pembeli apartemenyang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM) malah digugat Rp56 miliar oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembang Meikarta karena menuntut haknya.
Namun, pihak PT MSU mangkir dan mengajukan permohonan penundaan sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa (7/2). Sidang tersebut adalah yang kedua setelah sidang perdana pada 24 Januari lalu ditunda usai 6 dari 18 alamat tergugat tidak jelas dan hakim memerintahkan PT MSU untuk segera memperbaikinya.
Kasus Meikarta kembali mencuat pada Desember 2022 lalu setelah konsumen mengeluh belum mendapatkan unit yang dijanjikan serah terima pada 2019. Untuk memperjuangkan haknya, konsumen karena itu mengadu ke DPR.
Pihak Meikarta yang mereka harap bisa datang dan memenuhi hak pembeli mangkir dari panggilan DPR pada 25 Januari. Alih-alih mendapatkan hak yang mereka tuntut, pembeli Meikarta malah mendapatkan perlawanan balik dari Sang Pengembang.
Mereka malah digugat ke pengadilan. Korban Meikarta menuntut pemerintah melindungi konsumen.
Wendy, salah satu konsumen yang digugat PT MSU berharap pemerintah memberikan kejelasan bagi para pembeli properti melalui uu yang mengatur perlindungan konsumen dan tata cara pembelian unit apartemen.
Ia menuturkan hal ini perlu dilakukan karena banyak konsumen yang dirugikan dalam pembelian unit apartemen, tak terbatas di kasus Meikarta saja. Selain itu, Wendy meminta pemerintah perlu membuat peraturan bagi pengembang yang akan menjajakan apartemen.
Wendy mencontohkan bahwa para pengembang di Singapura minimal harus membuat progres pembangunan 20 persen baru bisa mengajukan izin kepada pemerintah. Jika sudah diizinkan, pengembang baru dapat menawarkan apartemen kepada konsumen.
"Mereka ada progres pembangunan baru boleh jual. Di sini malah (baru ada) lahan saja sudah boleh jual. Salah dari awal," tuturnya di PN Jakarta Barat usai menghadiri sidang kedua gugatan perdata dari PT MSU.
[Gambas:Video CNN]
Sebelum diminta pembeli Meikarta, sejatinya pemerintah sudah punya UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Di dalam beleid tersebut, dijelaskan soal kewajiban pengembang memenuhi persyaratan progres 20 persen sebelum melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan pembeli.
Hal tersebut dijelaskan di pasal 16 ayat 2.
"Pelaku pembangunan rumah susun komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun," tulis aturan tersebut, dikutip Kamis (9/2).
Kemudian di Pasal 43 ayat 1 disebutkan bahwa proses jual beli satuan rumah susun (sarusun) sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan notaris.
Lihat Juga :Moladin PHK Ratusan Karyawan, Notifikasi-Pemecatan di Hari yang Sama |
Lalu, di Pasal 43 ayat 2 dijelaskan bahwa PPJB dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas status kepemilikan tanah, kepemilikan IMB, ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; keterbangunan paling sedikit 20 persen dari hal yang diperjanjikan.
Pasal 43 ayat 2 huruf d soal keterbangunan paling sedikit 20 persen diartikan sebagai 20 persen dari volume konstruksi bangunan rumah susun yang sedang dipasarkan. Hal tersebut dipertegas dalam pasal 97.
"Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial dilarang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)," tulis Pasal 97.
Jika melanggar ketentuan progres 20 persen tersebut, pengembang bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp20 miliar. Hal tersebut dirinci dalam Pasal 109.
Lihat Juga :Sandi Kaji Tiket Borobudur Turis RI Rp150 Ribu-Asing Rp500 Ribu |
Namun, kedudukan UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun digantikan dengan kehadiran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja alias Perppu Ciptaker yang baru diterbitkan 30 Desember lalu. Ada beberapa pasal yang diubah, termasuk Pasal 16 dan 43.
Sebelumnya, pasal 16 ayat 3 UU Rumah Susun berbunyi bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di luar lokasi kawasan rumah susun komersial pada kabupaten/kota yang sama. Kemudian, di Pasal 16 ayat 3 Perppu Ciptaker berubah.
"Dalam hal pembangunan rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dalam 1 (satu) lokasi kawasan rumah susun komersial, pembangunan rumah susun umum dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota yang sama," tulis Pasal 16 ayat 3 di Perppu Ciptaker.
Lihat Juga :Korban Meikarta Minta Pemerintah Buat UU Perlindungan Bagi Konsumen |
Selain itu, ada penjelasan baru di Pasal 16 ayat 4 Perppu Ciptaker yang menyatakan bahwa kewajiban menyediakan rumah susun umum paling sedikit 20 persen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikonversi dalam bentuk dana untuk pembangunan rumah susun umum. Lalu, di Pasal 16 ayat 5 dijelaskan pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh badan percepatan penyelenggaraan perumahan.
Sementara itu, Pasal 97 dan 109 UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun tidak mengalami perubahan atau penghapusan di Perppu Ciptaker. Dengan begitu, aturan tersebut masih tetap berlaku.
CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Head Marcomm Meikarta Andika Surya Pratama dan Humas PT Lippo Karawaci Tbk Paulus Pandiangan untuk pemenuhan aturan itu. Namun hingga berita ini diterbitkan, keduanya belum memberikan jawabannya.
(skt/agt)Label:gacor slot terbaru、judi slot 55、king hoki slot
Terkait:cara mencairkan limit kredit kredivo、macau188、selot6000、sandbet、situs66、link slot yang sering maxwin、mantap slot 1、finmas pinjaman online、tokyoslot88、jeniuspoker
bab terbaru:situs slot yang lagi rame(2024-07-04)
Perbarui waktu:2024-07-04
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)Ida Fauziyah mengatakan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) mengatur soal pemberian jaminan sosial (jamsos) bagipekerja rumah tangga.
RUU PPRT menjadi Undang-undang inisiatif DPR dan masuk daftar prolegnas prioritas 2019-2024.
"Itu (jamsos) juga termasuk yang diatur dalam UU PPRT ini. Perlindungan dan jamsos kesehatan maupun ketenagakerjaan," katanya dalam jumpa pers yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (18/1).
Ia menginstruksikan dua menteri itu segera berkoordinasi dan berkonsultasi dengan DPR dan para pemangku kepentingan terkait. Pasalnya, sudah 19 tahun UU ini mangkrak pembahasannya.
Jokowi mengungkap ada 4 juta pekerja rumah tangga di Indonesia. Mereka rentan kehilangan hak-haknya sebagai pekerja.
"Dalam praktiknya memang pekerja rumah tangga ini rentan kehilangan haknya. Sudah sekian tahun dan saya rasa ini saatnya kita memiliki UU PPRT," tegasnya.
[Gambas:Video CNN]
(pta/dzu)Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat terbatas pada perdagangan Senin (20/2).
Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova menilai potensi penguatan terjadi lantaran ditutup di atas garis SMA-20 pada Jumat (17/2) sore lalu.
Pada penutupan pekan lalu, IHSG stagnan di level 6.895. Sehingga, pada wave b hari ini, IHSG akan bisa berlanjut menuju 6.807 apabila kembali menembus ke bawah 6.807.
Untuk hari ini, saham pilihan Ivan adalah BMRI, INDF, KLBF, MEDC, dan TBIG.
Sementara itu, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menuturkan secara teknikal indeks saham hingga saat ini masih menunjukkan pola sideways.
Menurutnya, pola itu juga masih dibayangi oleh potensi tekanan di tengah rilis data kinerja emiten secarafull year2022.
Lihat Juga :Minyakita Langka, Jokowi Akui Ada Stok Tapi Tak Melimpah |
"Di sisi lain, belum terlihatcapital inflowyang mengalir deras masuk ke dalam pasar modal, sehingga peluang terjadinya tekanan jangka pendek juga masih terbuka," imbuh William seperti dikutip dari riset hariannya.
Meski begitu, ia menilai momentum koreksi dapat terus dimanfaatkan untuk melakukan pembelian dengan target investasi jangka menengah hingga panjang.
Dengan sentimen tersebut, William memproyeksikan IHSG bergerak di rentang support6.852 dan resistance6.988.
Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni AALI, BMRI, ASII, BBCA, ICBP, ASRI, JSMR, dan HMSP.
Pekan lalu, investor melakukan transaksi sebesar Rp9.726 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 25.324 miliar saham.
Pada penutupan akhir pekan lalu tersebut, 213 saham menguat, 290 terkoreksi, dan 225 lainnya stagnan.
[Gambas:Video CNN]
Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) menilai usulan pemerintah mengenaibiaya haji Rp69 juta akan memberatkan para jemaah.
Sekretaris Jenderal Amphuri Farid Aljawi mengungkapkan rata-rata jemaah telah menyetor dana awal sebesar Rp25 juta, kemudian pelunasan akan dilakukan usai pengumuman resmi biaya haji di tahun berjalan.
Jika dibandingkan tahun sebelumnya, jemaah rata-rata hanya perlu menyetorkan sekitar Rp10 juta untuk biaya haji.
Alasan lain yang memberatkan jemaah adalah rentang waktu antara pengumuman biaya haji dan masa pelunasan itu terlalu sempit.
"Paling sebulan dua bulan lagi pelunasan kan. Seharusnya pemerintah itu mengumumkan kenaikan itu sebelum ada jumlah kuota. Tapi ini ada jumlah kuota baru melakukan pengumuman (biaya). Harusnya dari tahun lalu diantisipasi," paparnya.
Ia menilai pemerintah harus memerhatikan kemampuan jemaah untuk melunasi biaya haji. Pasalnya, jika jemaah yang mendapatkan kuota tidak mampu melunasi maka akan terjadi kekosongan kuota.
Lihat Juga :Tips Aman Nabung di Bank Agar Tak Dibobol seperti Nasabah BCA Surabaya |
"Kekosongan kuota ini harus terserap, kalau kekosongan kuota tidak terserap maka akan jadi catatan pemerintah Arab Saudi sehingga tahun depan kuota kita bisa dikurangi," tuturnya.
Meski demikian, Farid mengaku kenaikan harga ini sebenarnya adalah hal yang wajar. Pasalnya, banyak komponen haji yang mengalami peningkatan biaya seperti akomodasi, katering, perumahan, dan lainnya.
"Kenaikan harga yang sekarang menjadi 70 persen ditanggung jemaah menurut kami adalah hal yang wajar, karena sudah 10 tahun nilainya sama. Pemerintah melakukan penyesuaian," ucapnya.
Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2023 sebesar Rp98,8 juta per calon jemaah.
Namun demikian, dari BPIH total hanya 70 persen di antaranya yang dibebankan kepada jemaah haji atau sebesar Rp69 juta. Sementara, 30 persen sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar Rp29,7 juta.
Secara akumulatif, komponen yang dibebankan pada dana nilai manfaat sebesar Rp5,9 triliun.
Artinya, biaya haji tahun ini hampir dua kali lipat tahun lalu yang hanya sebesar Rp39,8 juta. Ongkos ini juga lebih tinggi dibandingkan 2018 sampai 2020 lalu yang ditetapkan sebesar Rp35 juta.
[Gambas:Video CNN]
Minyakitamasih langka dan di pasar tradisional. Tak hanya itu, minyak goreng besutan pemerintah itu masih dijual di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter.
Padahal pada akhir Januari lalu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas berharap Minyakita segera kembali membanjiri pasaran dalam dua pekan sehingga harganya bisa normal lagi.
"Mudah-mudahan nanti dua minggu lagi sudah banyak barangnya karena untuk dalam negeri (DMO) sudah ditambah separuh. Mudah-mudahan dua minggu lagi sudah banjir," ujarnya di Kementerian Perdagangan, Selasa (31/1).
Namun kenyataannya berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com di Pasar Santa, Jakarta Selatan, stok Minyakita pada sepekan terakhir masih tipis. Bahkan, beberapa pedagang tidak lagi memiliki stok minyak goreng tersebut.
Kondisi tak jauh berbeda juga terjadi di Pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan. Pedagang di pasar tersebut masih mengeluhkan kelangkaan Minyakita dan lonjakan harga komoditas tersebut.
Kementerian Perdagangan (Kemendag) sebenarnya sudah mengambil langkah untuk mengatasi masalah Minyakita tersebut dengan menambah suplai pasokan dalam negeri (DMO) 50 persen dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton per bulan.
Lihat Juga :Deret Masalah Meikarta dari Awal Hingga DPR Akan Panggil John Riady |
Tapi sayang, di tengah upaya itu, praktik usaha 'kotor' malah dilakukan sejumlah produsen Minyakita. Salah satunya di Sumut. Tim Satgas Pangan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menemukan 75 ton atau 7.000 kardus Minyakita yang ditimbun di provinsi itu. Hal ini ditemukan usai Tim Satgas Pangan melakukan sidak di tingkat produsen.
Menurut Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut Naslindo Sirait, produsen ini mulanya mengaku tidak memproduksi atau menyalurkan Minyakita. Namun, setelah digeledah, ternyata terdapat Minyakita di gudangnya.
Kasus sama juga ditemukan Zulhas saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke gudang penyimpanan Minyakita PT Bina Karya Prima Gudang Ex Hargas di Marunda, Jakarta Utara. Dalam kesempatan itu, ia menemukan 500 ton Minyakita yang belum disalurkan.
Zulhas menjelaskan 500 ton Minyakita itu merupakan produksi sejak Desember 2022 lalu, tetapi sengaja tidak disalurkan perusahaan. Ia pun memastikan bahwa 500 ton Minyakita itu segera disalurkan ke pasar tradisional.
Lihat Juga :Mengenal John Riady, Cucu Bos Lippo yang Dipanggil DPR Soal Meikarta |
Lantas dengan segala upaya yang dilakukan Kementerian Perdagangan tersebut, mengapa Minyakita masih mahal dan langka?
Peneliti Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Andri Perdana mengatakan akar permasalahan Minyakita sebenarnya bukan terletak pada level retail. Menurutnya, melacak penimbun di level retail dan membatasi pembelian dengan mengharuskan menggunakan KTP seperti yang pernah dicanangkan Zulhas tidak akan berdampak signifikan karena permasalahan berada di produksi dan distribusi hulu.
Andri menyebut Minyakita secara desain stoknya berhubungan dengan jumlah ekspor CPO. Minyakita diproduksi dengan jual rugi oleh produsen untuk mendapatkan kuota ekspor, sehingga ketika ekspor CPO turun karena permintaan dunia yang melemah, maka produksi Minyakita juga ikut turun.
"Jadi Minyakita ini walaupun kemarin berhasil untuk membantu meringankan kenaikan harga minyak besar-besaran kemarin, tapi sejatinya ia bukan solusi akhir karena produksinya yang secara inheren fluktuatif," kata Andri kepadaCNNIndonesia.com, Selasa (14/2).
Lihat Juga :Bos Garuda Buka Alasan Biaya Penerbangan Haji Sulit di Bawah Rp32 Juta |
Hal yang menjadi persoalan, kata Andri, adalah Minyakita sudah terlanjur menjadi merek favorit di masyarakat karena lebih ekonomis dibanding minyak goreng premium. Maka dari itu, ketika stok menurun karena produsen mengurangi ekspornya, dampaknya langsung terasa ke masyarakat.
Di lain sisi, langkah pemerintah untuk membatasi pembelian di level retail ia nilai telah mempengaruhi psikologi pasar pada sisi permintaan. Kebijakan itu katanya membuat pedagang dan konsumen menjadi lebih spekulatif dengan memborong dan menimbun Minyakita. Hal ini tidak terlepas dari munculnya persepsi akan kelangkaan yang tidak dapat diantisipasi oleh pemerintah.
"Dengan kata lain, dengan pemerintah mengumumkan bahwa masyarakat hanya dapat membeli secara ecer menggunakan KTP, maka ini menjadi sinyal bagi pedagang bahwa Minyakita akan semakin langka dan harganya meningkat. Ini akan mendorong pelaku pasar yang memiliki celah untuk melakukan penimbunan," kata Andri.
Sementara di sisi konsumen, sinyal tersebut akan membuat masyarakat merasa lebih memiliki urgensi untuk membeli Minyakta secepat mungkin dan membeli lebih dari yang dibutuhkan pada keadaan normal.
Lihat Juga :Bahas Meikarta, Andre Rosiade Gebrak Meja di Depan Bos Lippo |
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menegaskaninvestasi di Indonesia sudah mudah. Jika prosesnya masih sulit, Luhut bakal maju paling depan.
Ia menegaskan investor yang masih kesulitan berinvestasi di Indonesia agar melaporkan kesusahan itu kepadanya.
"Investasi di Indonesia sekarang lebih mudah dari sebelumnya. Jika ada masalah, bilang ke saya! Akan kami atasi, saya janji," kata Luhut dalam Mandiri Investment Forum 2023 di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (1/2).
Dengan begitu, ia menilai industri hilir (downstream industry) sumber daya alam di Indonesia sangat menjanjikan. RI hanya membutuhkan kerja sama hingga efisiensi di dalam negeri untuk memaksimalkan sumber daya yang melimpah tersebut.
"Downstream industrytetap menjadi target besar investasi. Kami sudah punya pipelinedengan US,9 juta dan hampir seimbang antara Pulau Jawa dan di luarnya, membuat Indonesia seperti satu kontinen," ungkapnya.
Luhut mengungkapkan Indonesia sedang membangun ekosistem energi hijau, termasuk soal kendaraan listrik. Ia bahkan menegaskan di masa mendatang Indonesia bisa memproduksi new energy battery yang ekuivalen dengan 3 juta electric vehicle(EV).
Ia menjelaskan bahwa ekosistem baterai untuk kendaraan listrik memang dimulai dengan bahan nikel dan kobalt, tapi investasi soal alumunium juga tak kalah penting. Luhut mengatakan pemerintah saat ini sedang mempersiapkan hal tersebut.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Daftar 50 orang terkayadi Indonesia versi Forbeskedatangan wajah baru. Salah satunya,Manoj Punjabi.
Mengutip data Forbes, Manoj memiliki harta US,05 miliar per Desember 2022 kemarin. Kalau dirupiahkan dengan kurs Rp15.606 per dolar AS, nilai kekayaan Manoj Punjabi tersebut tembus Rp16,37 triliun.
Kekayaan itu membuatnya jadi orang terkaya ke-43 di Indonesia.
Mengutip berbagai sumber, Manoj merupakan pria keturunan India yang lahir di Jakarta pada 7 Desember 1972. Ia merupakan anak dari salah satu produser film terkenal Dhamoo Punjabi.
Latar belakang itulah yang kemudian ikut membentuk kesuksesannya hingga bisa jadi orang kaya seperti sekarang ini. Maklum, karena latar belakang keluarga yang bekerja di dunia film dan sinetron, sejak kecil ia sudah bermain dengan dunia itu.
Saat masih kecil, ia sudah belajar soal film dari perusahaan milik keluarganya, Parkit Film. Di situ, ia juga tahu bagaimana seluk beluk membuat film, mengeditnya.
Dari sanalah, kegemarannya pada dunia perfilman tumbuh. Karena itulah, selepas menamatkan pendidikannya di Gandhi Memorial School, ia berkeinginan menimba ilmu di bidang perfilman.
Lihat Juga :5 Konglomerat dengan Kenaikan Harta Terbesar 2022 |
Sayang, saat itu keluarganya tak memberikan lampu hijau kepada Manoj. Dalih mereka, industri perfilman Indonesia sedang terpuruk.
Manoj pun tak bisa berbuat apa-apa. Ia akhirnya memutuskan untuk mengubur keinginannya mendalami dunia perfilman. Ia kemudian bekerja dan mendirikan usaha.
Ia pernah kerja di sebuah industri pulp and papper. Tapi, ia tak kerja lama di perusahaan itu karena 3 bulan kemudian dipecat. Ia kemudian mendirikan bisnis tekstil.
"Pada 1993, saya mulai kerja di bidang tekstil, pulp and papper, 3 bulan di sana tapi tidak sesuai," katanya seperti dikutip dari CNBCIndonesia.com.
Lihat Juga :TAIPANWang Chuanfu, Penantang Elon Musk di 'Ring' Mobil Listrik |
Hingga 1995, kesempatan baginya masuk ke industri perfilman datang lagi. Ia masuk di Multivision, perusahaan perfilman milik Raam Punjabi dan Gobind Punjabi yang tak lain adalah paman dari Manoj.
Di situ katanya, ia belajar soal industri perfilman. Tapi sayang, karena perbedaan pandangan, akhirnya pada 2001, Manoj kemudian keluar dari Multivision. Ia memilih jalan di industri perfilman sendiri. Bersama dengan ayahnya, ia mendirikan MD Entertainment.
Nama itu diambil dari singkatan Manoj dan Dhamoo. Saat mendirikan rumah produksi itu, ia mempunyai visi; mau membesarkan dan menjalankan perusahaan sendiri. Melalui rumah produksi ini, ia berhasil menelorkan sejumlah sinetron fenomenal.
Lihat Juga :Deret Bisnis Low Tuck Kwong Raja Batu Bara Taipan Terkaya di Indonesia |
Salah satunya, Cinta Fitri yang berhasil bertahan sampai dengan tujuh season. Selain Cinta Fitri, ada juga Bawang Merah dan Bawang Putih yang sukses menduduki rating tertinggi selama 30 minggu berturut-turut.
Kesuksesan sinetron ini semakin membuat MD Entertainment berkibar. Jumlah slot sinetron hasil produksi MD Entertainment yang pada awal kelahirannya hanya 1 jam per minggu, terus melesat jadi 55 jam per minggu.
Tak hanya sukses dalam produksi sinetron, MD besutan Manoj juga berhasil melahirkan produksi beberapa film terkenal, seperti; Habibi & Ainun yang berhasil memberikan pendapatan kotor sampai dengan Rp101 miliar, Ayat-ayat Cinta yang berhasil menyumbang pendapatan Rp107 miliar, Surga yang Tak Dirindukan yang memberi sumbangan pendapatan Rp53 miliar dan KKN di Desa Penari.
Lihat Juga :TAIPANJay Y Lee, Putra Mahkota Samsung yang Pernah Terlibat Skandal Suap |
Kesuksesan itu kemudian mendorong Manoj mendirikan PT Multi Dimensia Corpora yang membawahi MD Entertainment. MD Entertaniment berfokus pada hiburan televisi. Multi Dimensia Corpora juga membawahi MD Pictures yang berfokus pada layar lebar, MD Music serta MD Animation.
Ia kemudian membawa perusahaannya melantai di bursa pada 2018 lalu. Aksi korporasi yang dilakukannya membuat MD semakin berkibar.
Pada kuartal III 2022, MD Pictures membukukan pendapatan lebih dari dua kali lipat menjadi US juta atau setara Rp382 miliar dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Sampai akhir tahun, Manoj berharap nilai itu bisa ditingkatkan jadi Rp500 miliar. Karena kinerja yang moncer, nilai saham MD pun terus melesat hingga empat kali lipat dalam setahun terakhir.
Diperkirakan, kapitalisasi pasar perusahaan besutan Manoj itu mencapai Rp23,3 triliun pada pertengahan November 2022. Manoj percaya ke depan industri perfilman dan MD akan semakin besar.
Hal itu ia sadari setelah memproduksi film Surga yang Tak Dirindukan pada 2015 lalu.
"Setelah itu, saya merasa dan melihat film ini adalah industri yang sedang sun rise," katanya.
Perkiraan itu ia dasarkan pada besarnya potensi industri film di Indonesia. Dari sisi penonton saja misalnya, potensi itu bisa dilihat dari peningkatan jumlah.
Pada 2015 lalu, data yang dimilikinya, jumlah penonton film di Indonesia masih 18 juta orang. Tapi dalam waktu setahun, jumlah itu melesat hampir dua kali lipat jadi 32 juta dan pada 2017 jadi 42 juta.
"Benar-benar besar. Sekarang pertumbuhannya signifikan. Kepercayaan orang terhadap film Indonesia sangat positif," katanya.
[Gambas:Video CNN]
《janda4d slot demo》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,nagaslot888Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《janda4d slot demo》bab terbaru。