slot777

Menuju Jalan Menuju Dewa Makanan

Badai PHK Meluas ke Vietnam, Saatnya Pemerintah RI Ambil Langkah Nyata******

Konfederasi Umum Perburuhan Vietnammencatat sebanyak 1.200 perusahaandi negara itu telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam empat bulan belakangan. Selain itu, lebih dari 470 ribu pekerja juga telah dipangkas jam kerjanya.

Mengutip AFP, Rabu (14/12), PHK itu sebagian besar terjadi di sektor garmen, alas kaki, furnitur, serta elektronik.

Salah satunya, perusahaan raksasa Taiwan Pouyuen, produsen sepatu Nike. Mereka telah merumahkan 20 ribu pekerjanya secara bergiliran. Bahkan, perusahaan sepatu lainnya yakni Ty Hung Company juga memecat 1.200 dari 1.800 stafnya.

PHK ini terjadi karena penurunan pesanan dari negara negara Barat yang mencapai 30 hingga 60 persen. Penurunan itu pu diklaim lebih parah dibandingkan tahun lalu di mana pandemi covid-19 masih merajalela.

Kondisi ini pun serupa dengan yang terjadi di Indonesia. Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengatakan buruh industri sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang terkena PHK mencapai 58.572 orang per November 2022.

Ia mengungkapkan jumlah itu mencakup seluruh pabrik TPT di seluruh Indonesia.

"Itu (PHK 58.572 karyawan) seluruh Indonesia, bukan seluruh Jawa Barat. Member Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Serta Benang Filamen Indonesia (APSyFI), dan Asosiasi Pengusaha Korea Garmen (KOGA)," terang dia kepada CNNIndonesia.combeberapa waktu lalu.

Anne mengatakan data tersebut diperoleh dari survei yang dilakukan terhadap 78 anggota non-API dan 146 anggota API.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri mengungkapkan 25.700 pekerja sudah terkena PHK per Oktober 2022 ini. Jumlah ini pun diproyeksi terus bertambah hingga 2023.

Firman menyebut PHK massal ini terjadi karena penurunan permintaan industri sepatu yang sudah menyentuh 50 persen. Permintaan menurun dan order yang masuk masih kecil juga didorong oleh negara-negara tujuan ekspor Indonesia yang masih mengalami kelebihan stok.

"Masing-masing dari retailer, brandsemua pegang inventori. Kemudian pabrik kita juga sedang di-holddulu jangan ekspor. Jadi stoknya menumpuk. Ini kalau belajar di 2020 lalu, ketika pasar domestik kita stoknya penuh semua dan tidak laku, butuh waktu 1 tahun lebih untuk ordermasuk lagi ke pabrik," jelas Firman.

Melihat kondisi tersebut, pemerintah pun belum melakukan intervensi secara nyata untuk mencegah gelombang PHK terjadi kian masif. Menteri Keuangan Sri Mulyani misalnya. Ia baru akan berkoordinasi dengan otoritas terkait untuk menyiapkan kebijakan dalam menangkal PHK ini.

Berdasarkan data yang ia miliki, memang ada usaha yang mulai mengalami tekanan, yakni industri TPT. Sementara untuk industri alas kaki masih relatif baik.

"Sampai Oktober memang ada tekanan terutama untuk TPT, kalau alas kaki relatif masih cukup baik. TPT terlihat mulai ada tekanan terhadap beberapa korporasi, ini yang akan kita waspadai dengan langkah-langkah apa yang harus disiapkan," katanya.

Menyikapi hal tersebut, Kementerian Perindustrian membentuk Satuan Tugas Pengamanan Krisis Industri Tekstil, Kulit dan Alas Kaki. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan tim bertugas menginventarisasi industri TPT serta alas kaki yang terdampak oleh krisis perekonomian global.

Tim juga bertugas mempersiapkan langkah-langkah mitigasi untuk industri tekstil dan produk tekstil dan alas kaki yang dilaporkan sejumlah asosiasi mengalami perlambatan.

"Satgas juga berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam pelaksanaan strategi mitigasi yang diambil tersebut," kata Agus.

Ia mengatakan agar badai PHK di sektor padat karya itu tak mengganas, pihaknya akan menjalankan beberapa strategi.

"Pertama, kami upayakan pencarian pasar baru untuk ekspor bagi sektor industri. Kami mencoba buka akses untuk pasar ke Amerika Latin dan Selatan, Afrika, negara-negara Timur Tengah, dan Asia," katanya.

Kedua, memperkuat penguasaan pasar dalam negeri, dengan menggencarkan dan mendorong promosi serta kerja sama lintas sektoral agar program peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN) semakin tumbuh.

"Melalui program ini juga akan menumbuhkan sektor industri itu sendiri," imbuhnya.

Ketiga, memperkuat daya saing industri dengan kemudahan akses bahan baku, penguatan ekosistem usaha, dan penguatan sistem produksi.

"Kita bisa lihat dengan berbagai instrumen seperti BMDTP (Bea Masuk Ditanggung Pemerintah), juga larangan terbatas (lartas), dan banyak lagi instrumen lain yang bisa kita pergunakan," ujarnya.

Sementara itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memperbarui kebijakan trade remediesguna mencegah dan memulihkan kerugian para pelaku industri dalam negeri, khususnya sektor TPT.

Trade remediesmerupakan instrumen yang digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian akibat praktik perdagangan tidak sehat (unfair trade). Bentuk kebijakan ini bisa berupa bea masuk anti dumping (BMAD) maupun bea masuk tindak pengamanan sementara (BMTP) atau safeguards.

Di sisi lain, OJK juga memberi sedikit angin segar bagi pelaku industri TPT dan alas kaki dengan memperpanjang kebijakan restrukturisasi kredit dan pembiayaan dari yang semula berakhir pada Maret 2023 menjadi 31 Maret 2024.

Menyinggung upaya pencarian pasar baru untuk ekspor yang disebut menteri perindustrian, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan persoalannya bukan cuma itu. Menurutnya, Indonesia juga harus menyiapkan produknya agar tidak kalah saing dari China dan India.

Jika tidak, niatan menjajaki pasar Timur Tengah atau Afrika hanya menjadi angan. Sebab, di negara-negara tersebut produk padat karya dari China dan India pun masih dominan.

"Kalau produk manufaktur kita lebih mahal dan kualitasnya kalah saing, maka jangan berharap bisa memenangkan persaingan di sana. Yang jelas, China telah lebih dulu melakukan penetrasi pasar ke Timur Tengah dan Afrika," kata Ronny.

Selain itu, pemerintah juga harus memberikan dukungan dengan cara membangun diplomasi ekonomi yang lebih serius. Hal ini perlu dilakukan agar upaya melebarkan pasar produk-produk ekspor nasional bisa berkelanjutan.

Ronny mengatakan selama ini perdagangan Indonesia dengan negara lain terjadi karena faktor 'butuh' saja. Artinya, negara tujuan ekspor membeli produk RI karena sebatas memerlukan barang yang dipesan. Atau Indonesia menjadi destinasi investasi asing yang hasil produksinya diekspor kembali ke negara asal investasi tersebut.

"Artinya, niat untuk melebarkan pasar baru sebatas wacana, tidak didukung oleh kebijakan dan kelembagaan yang jelas," imbuh Ronny.

Lebih lanjut, ia juga mengatakan pemerintah perlu memberikan insentif yang lebih cocok kepada pelaku usaha. Ronny menilai insentif-insentif untuk sektor padat karya belum berjalan dengan baik.

Menurutnya, baik insentif untuk melakukan transformasi teknologi maupun insentif fiskal berupa kelonggaran pajak belum terlihat imbasnya. Buktinya, industri padat karya RI masih kalah bersaing di tingkat global.

"Nah, dengan kondisi yang demikian, sangat masuk akal jika pelan-pelan untuk industri-industri tertentu di sektor padat karya kita akan mengalami hal yang sama dengan Vietnam," imbuh Ronny.

Ia menambahkan upaya-upaya tadi seharusnya sudah dilakukan pemerintah sejak tahun lalu atau saat pandemi covid-19 agar gelombang PHK pun bisa dihindari. Namun, Ronny juga menyebut saat ini belum terlambat untuk membenahi sektor padat karya. Asalkan, pemerintah serius dan setiap kebijakan yang dikeluarkan jelas arahnya.

Maksimalkan Pasar Dalam Negeri

Superstar Xuankai

Lippo Janji Serahkan Apartemen Pembeli Meikarta Bertahap Hingga 2027******

PT Lippo Cikarang Tbk buka suara terkait protes para pembeli apartemen ProyekMeikarta yang tak kunjung mendapatkan haknya. 

Corporate Secretary Lippo Cikarang Veronika Sitepu mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti demonstrasi konsumen tersebut ke PT Mahkota Sentosa Utama atau MSU selaku pengembang proyek Meikarta.

Berdasarkan informasi yang diterima Lippo Cikarang dari MSU, demonstrasi konsumen dilakukan untuk memenuhi permintaan pembeli yang berbeda dari kesepakatan perdamaian atau homologasi yang sudah disahkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Putusan No. 328/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jakarta Pusat tertanggal 18 Desember 2020.

"PT MSU juga sudah menginformasikan hasil Putusan Homologasi ini kepada seluruh Pembeli yang belum menerima unit, di mana pelaksanaan hasil Putusan sudah dijalankan dalam bentuk serah terima unit secara bertahap sejak Maret 2021 lalu," ujar Veronica dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip pada Sabtu (10/12).

Ia menambahkan beberapa pembeli yang tak puas dengan keputusan itu telah berupaya menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan perdata. Tetapi pengadilan tetap memutuskan bahwa putusan homologasi harus dihormati dan dilaksanakan oleh seluruh pihak.

Veronika menjelaskan putusan homologasi menyebut penyerahan unit akan dilakukan secara bertahap hingga 2027. Sedangkan saat ini 1.800 unit diklaim sudah diserahkan ke konsumen sejak 2021.

Saat ini sebanyak 28 tower sudah pada tahap penyelesaian akhir pembangunan. Sementara 8 tower lainnya sudah topping off dan saat ini sedang dalam pengerjaan facade.

"PT MSU tetap berkomitmen untuk menyerahkan unit secara bertahap sampai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam putusan homologasi," ujar Veronika.

Lippo Cikarang juga menjelaskan terkait tawaran relokasi berbayar kepada konsumen Meikarta. Veronika menyebut relokasi berbayar adalah opsi pilihan yang ditawarkan kepada pembeli yang bersedia dan ingin mendapatkan unit yang sudah tersedia atau bisa tersedia lebih awal.

[Gambas:Video CNN]

Kendati demikian, Veronika membantah demonstrasi konsumen terkait dengan Lippo Cikarang. Menurutnya, tuntutan tersebut ditujukan ke PT MSU.

"Namun berdasarkan informasi PT MSU, PT MSU senantiasa memberikan penjelasan kepada pembeli," ujar Veronika.

Pembeli apartemen Meikarta sampai dengan saat ini masih banyak yang berjuang mendapatkan haknya usai proyek hunian masa depan itu tersandung kasus korupsi. 

Mereka karena itu beberapa waktu lalu meminta agar DPR mempertemukan pembeli Meikarta dengan PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) sebagai pemilik proyek.

Ketua Komunitas Peduli KonsumenMeikarta Aep Mulyana mengatakan hal itu ia dan teman-temannya lakukan karena banyak pembeli menemukan unit mereka masih berbentuk kubangan kolam. Padahal, seharusnya proses hand over atau penyerahan unit di distrik 1, 2, dan 3 dilakukan pada 2019-2020 lalu.

Salah satu anggota Komunitas Peduli Konsumen Meikarta Rosliani bercerita tak ada tanda-tanda dari pihak manajemen Meikarta untuk melakukan serah terima unit.

Bahkan ketika didatangi belum lama ini, menurutnya, bangunan juga masih belum terbangun.

jalan misterius

Bahlil Jawab JK soal RI Tak Punya Smelter: Sampai Ayam Punya Gigi******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut Indonesia susah memiliki smelternikel sendiri. Alasannya, karena bank tidak memberikan kredit untuk pembangunan fasilitas pemurnian tersebut.

Hal tersebut dia sampaikan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (14/12). Bahlil mengatakan perbankan nasional hanya mau membiayai jika mempunyai modal inti (ekuitas) di atas 30 persen sampai 40 persen.

Sementara, untuk membangun satu line smelter investasi yang dibutuhkan adalah sekitar US0 juta hingga US0 juta. Dengan demikian untuk membangun empat line dibutuhkan investasi di atas US miliar.

"Ini masalah besar, dan saya sudah ngomong berkali-kali, kalau ini nggak berubah, sampai ayam punya gigi, muka kaya saya, Pak Sarmuji, Pak Demer gak akan punya smelter di republik ini," ujar Bahlil.

Oleh karena itu, ia mengatakan tak heran saat ini smelter di Indonesia hanya dimiliki oleh asing. Pasalnya, mereka memiliki dana dan berinvestasi di Indonesia.

"Jadi, ini juga jadi masalah kita, kalau kemudian kita ribut, mohon maaf kenapa ini asing semua yang ambil bahan baku kita? Bos mereka yang investasi," kata Bhalil.

Sebelumnya, mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK) sempat menyinggung RI yang masih belum punya smelter nikel sendiri. Ia mengkritisi smelter di Tanah Air masih dikelola China.

JK pun mengatakan Kalla Group tengah membangun smelter nikel sendiri. Menurutnya, smelter tersebut akan dikelola oleh anak negeri dan pekerjanya adalah warga sekitar.

Dia pun yakin pembangunan smelter itu bisa rampung tahun depan. "Kita bikin smelter, kita belajar sendiri, InsyaAllah tahun depan smelter pertama milik nasional akan beroperasi," kata JK beberapa waktu lalu.

JK menuturkan smelter yang sedang dibangun itu pun akan mengandalkan tenaga air alih-alih batu bara. Ia menekankan smelter buatan Indonesia harus bersumber dari energi bersih.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Luar Biasa

Erick Thohir Pangkas Direksi Angkasa Pura I******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memangkas jajaran direksi Angkasa Pura I(AP I). Pemangkasan itu dilakukan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang digelar Senin (12/12) kemarin, dua jabatan direktur di AP I dipangkas.

Kini hanya ada enam direktur di Angkasa Pura I. Dua jabatan yang dihapus itu adalah direktur sdm dan umum yang terakhir dijabat oleh M Arifin Firdaus serta direktur pemasaran dan pelayanan yang ditempati Devy Suradji.

Perubahan itu dituangkan dalam SK Menteri BUMN Nomor SK-287/MBU/12/2022 tertanggal 12 Desember Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Angkasa Pura I.

Melalui RUPS itu juga, Erick Thohir juga kembali menetapkan Faik Fahmi sebagai Direktur Utama.

Lebih jauh, terdapat perubahan nomenklatur jabatan dan pengalihan tugas direksi. Pertama mengalihkan Dendi Tegar Danianto dengan jabatan Direktur Pengembangan Usaha menjadi Direktur Komersial dan Pelayanan.

Kemudian, Israwadi yang sebelumnya menjabat sebagai direktur kepatuhan, aset, dan pengadaan berubah nama menjadi direktur human capital.

"Kami menyambut hasil RUPS ini dengan baik. Kami optimistis perubahan susunan jabatan anggota direksi ini dapat membawa perusahaan ke arah yang semakin baik," ujar Rahadian.

Susunan Direksi PT Angkasa Pura I terbaru menjadi:
1. Direktur Utama: Faik Fahmi
2. Direktur Operasi: Wendo Asrul Rose
3. Direktur Teknik: Lukman F. Laisa
4. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Yudi Rizkyardie Darun
5. Direktur Human Capital: Israwadi
6. Direktur Komersial dan Pelayanan: Dendi Tegar Danianto

[Gambas:Video CNN]

orang-orang yang tersebar dari dinasti selestial

Menhub Akan Batasi Penumpang KA dan Pesawat Jelang Nataru******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku akan melakukan pembatasan perjalanan udara dan kereta api menjelang libur Nataldan Tahun Baru2023 (Nataru).

Pembatasan ini serupa dengan arus mudik Lebaran Idulfitri tahun ini. Meski demikian, menurutnya, tidak akan ada pembatasan dalam perjalanan darat.

"Kecenderungannya seperti pada saat lebaran bahwa kita tidak memberikan pembatasan pada (perjalanan) darat. Tetapi akan tetap memberikan pembatasan kepada kereta api dan udara," kata Budi usai rapat kerja (Raker) dengan Komisi V DPR di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/12).

"Kita akan putuskan dalam minggu ini, kita akan meminta Satgas untuk merekomendasikan karena itu kewenangan bersama," ucapnya.

Budi memaparkan syarat-syarat lainnya pun akan diputuskan usai melakukan rapat bersama. Lebih jauh, ia mewanti-wanti tiga puncak mudik Nataru dalam rentang 19 Desember 2022 hingga 3 Januari 2023.

Puncak pertama pada 20 Desember ketika pelajar sekolah mulai libur, yang kedua saat Natal 25-26 Desember. Kemudian berikutnya adalah jelang Tahun Baru 2023 pada 30-31 Desember. Sementara, untuk puncak arus balik diperkirakan terjadi 1-2 Januari 2023.

Dalam hal ini, wilayah prioritas yang diawasi adalah jalan tol. Sebab, Kemenhub memprediksi 58 persen pelaku mudik jalur darat akan menggunakan jalan tol.

Selain jalan tol, Budi menyebutkan 41,3 persen akan menggunakan jalan arteri. Jalur yang paling banyak dilalui adalah lintas utara Jawa Pantura sebanyak 12,8 persen dan Jalur Lintas Tengah Jawa sebesar 11,92 persen.

"Prioritas wilayah seperti yang lalu, sekarang ini yang menjadi favorit (adalah) jalan tol, lebih dari 58 persen. Pantura tetap menjadi favorit, kita akan melakukan koordinasi perbaikan sarana prasarana," ucapnya.

Nantinya, peraturan terkait pembatasan dan syarat-syarat terkait perjalanan akan disampaikan lewat surat edaran yang dijanjikan Budi keluar dalam 1-2 hari ke depan.

[Gambas:Video CNN]

kehidupan konseptual

Pemkab Penajam Paser Utara Rogoh APBD Bangun Jalan Dekati IKN******

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menyiapkan dana Rp35 miliar dari APBD 2023 untuk membangun jalan mendekati Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Sekda) Penajam Paser Utara Nicko Herlambang menuturkan pembangunan jalan menuju Kawasan Industri Buluminung (KIB) sekaligus untuk menjadi pendekat menuju IKN Nusantara.

Anggaran pembangunan jalan yang disiapkan sebesar Rp35 miliar dan akan ditangani Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang.

Adapun, ruas jalan yang bakal dibangun, yaitu dari arah Silkar menuju Buluminung sepanjang dua kilometer (KM).

Setelah jalan terbangun, maka akses menuju kawasan industri nantinya bisa juga digunakan sebagai jalan pendekat menuju ibu kota baru IKN Nusantara.

Lalu lintas atau pengiriman material dan logistik pembangunan IKN Nusantara bisa melewati jalan itu karena jarak tempuhnya menjadi lebih singkat, yaitu sekitar 1,5 jam.

"Pembangunan dan perbaikan yang akan mulai dikerjakan pada 2023 tersebut sebagai upaya untuk mempermudah pemilik modal (investor) yang hendak menanamkan modal di KIB," imbuh Nicko.

Pemkab Penajam Paser Utara menyiapkan lahan sekitar 9.000 hektare (Ha) KIB, meliputi wilayah Buluminung, Jenebora, dan Kelurahan Gersik di Penajam.

Luasnya KIB dimaksudkan dalam rangka menyambut banyak investor yang akan berinvestasi di daerah dengan julukan Benuo Taka tersebut.

Sekda telah mengajukan penerbitan izin pengelolaan kawasan industri kepada pemerintah pusat.

[Gambas:Video CNN]