kakek zeus viral

Petualangan dimulai dari reruntuhan Kota Raksasa

Kadin Dukung Apindo Gugat Pemerintah Soal UMP 2023******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendukung Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait gugatan atau uji materi atas Peraturan Menteri Ketenakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minum Provinsi (UMP) 2023 ke Mahkamah Agung.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan para pengusaha mengikuti mekanisme atau kebijakan apapun yang ditetapkan pemerintah, namun butuh juga butuh kepastian hukum.

"Kalau kita melihat ada dualisme dari regulasi. Dualisme ini berbahaya membuat ketidakpastian hukum. Di sisi inilah waktu teman asosiasi datang dan bilang ada uji materiil kami mendukung karena kami melihatnya dari hukum, karena ada ketidakpastian dari sisi investor dan pelaku industri," ujarnya dalam diskusi media di Menara Kadin, Selasa (29/11).

"Jadi sebetulnya kaitan dengan UMP, suara industri macam-macam. Di sisi ini perlu adanya solusi. Industri tidak bisa disamakan. Ada industri, ada juga padat karya. Di sisi ini kita nggak sendiri," jelasnya.

Meski demikian, Rasyid kembali menekankan bahwa Kadin akan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Pasalnya, Kadin tak bisa ikut-ikutan seperti asosiasi pengusaha dalam hal pengupahan.

"Jadi untuk UMP lebih baik diserahkan ke mekanisme yang ada. Saya menghormati proses yang ada. Saya tidak mau menyentuh hal tersebut, kalau berbicara cawe-cawe. Jadi kami harus menghargai proses tersebut. Saya setuju melihatnya kepastian hukum karena ada dualisme tadi," imbuhnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang mengatakan pemerintah tak pernah mengajak pengusaha membahas mengenai UMP 2023 yang ditetapkan berdasarkan Permenaker 18/2022 tersebut. Sehingga, ia melihat wajar saja Apindo melakukan gugatan.

Pasalnya, kata Sarman, kenaikan UMP yang ditetapkan tidak berdasarkan kemampuan pelaku usaha yang saat ini masih banyak belum pulih seutuhnya.

"Tiba-tiba keluar Permenaker 18/2022, bagi kami sangat aneh. Itu tidak melalui proses perundingan, ini kalau kita bicara UMP ya kan bicara antara pengusaha dan pekerja, jangan sampai siapa yang menetapkan, siapa yang bayar. Yang menetapkan pemerintah yang bayar siapa? pemerintah? Kita yang bayar," kata Sarman.

"Jadi kita yang mengetahui kemampuan pengusaha itu kan kita dalam hal ini, makanya kita sangat sayangkan. Jadi kalau Kadin sama Apindo melakukan gugatan ya sah-sah saja supaya kita punya kepastian hukum," imbuhnya.

Sama seperti tahun sebelumnya, Sarman optimis gugatan yang diajukan pengusaha ke MA bakal menang. Karenanya, diharapkan UMP 2023 bisa kembali diformulasikan berdasarkan PP 36/2021.

"Feeling saya nggak mungkin kalah (gugatan). Feeling saya ya, karena bagaimanapun juga PP itu lebih tinggi dari Permenaker," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pemrograman Tiandao

Kemendag Akan Perbarui Kebijakan, Bantu Industri Tekstil******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan memperbarui kebijakan trade remediesguna mencegah dan memulihkan kerugian para pelaku industridalam negeri, khususnya sektor Tekstildan Produk Tekstil (TPT).

Trade remediesmerupakan instrumen yang digunakan untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian akibat praktik perdagangan tidak sehat (unfair trade). Bentuk kebijakan ini bisa berupa bea masuk anti dumping (BMAD) maupun bea masuk tindak pengamanan sementara (BMTP) atau safeguards.

"Kami terus melakukan workshopdan pertukaran informasi mengenai kebijakan perdagangan untuk mencegah adanya kerugian yang dialami industri tekstil dalam negeri. Selain itu, kami juga memperbarui informasi mengenai kondisi para pelaku usaha sektor TPT dan prosedur penyelidikan trade remedies," ungkap Kepala Badan Kebijakan Perdagangan (BKP) Kemendag Kasan melalui keterangan resmi seperti dikutip pada Senin (28/11).

Ia mengatakan presiden melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, mengamanatkan agar Indonesia selalu berusaha menegakkan prinsip-prinsip pokok yang dikandung dalam General Agreement on Tariff and Trade (GATT) 1947.

Selanjutnya, untuk mewujudkan jaminan agar perdagangan antarnegara dapat berjalan baik, GATT menetapkan ketentuan-ketentuan untuk mendorong kegiatan perdagangan berdasarkan prinsip persaingan yang jujur dan menolak beberapa praktik, seperti dumping dan pemberian subsidi terhadap produk ekspor (unfair trade).

Kasan mengatakan Kemendag telah membentuk tim Pertimbangan Kepentingan Nasional (PKN) sesuai Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 565/M-DAG/KEP/3/2017 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Kepentingan Nasional Terkait Rekomendasi Komite Anti Dumping Indonesia dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia.

Menurutnya, kepentingan nasional yang dimaksud tidak hanya untuk mempertimbangkan eksistensi industri dalam negeri selaku pihak yang dirugikan secara langsung.

"Tetapi, juga mempertimbangkan kepentingan pengembangan industri nasional, ketahanan dan stabilitas harga pangan nasional, penurunan pangsa pasar, penyerapan tenaga kerja, kepentingan fiskal dan sebagainya,"ujar Kasan yang juga selaku ketua Tim PKN.

Ia menuturkan upaya pembahasan kepentingan nasional inilah yang menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah menyeimbangkan dampak positif dan negatif dari penetapan kebijakantrade remedies.

[Gambas:Video CNN]

Hal tersebut, kata Kasan, diharapkan dapat turut mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tim PKN pun telah melakukan survei ke tiga pelaku usaha TPT di Jawa Tengah, yakni PT Sri Rejeki Isman (Sritex), PT Dan Liris, dan PT Prima Sejati Sejahtera (PSS).

Hal ini dilakukan untuk memperluas pemanfaatan kebijakantrade remedieskepada pelaku usaha dalam memberikan perlindungan terhadap investasi dan peningkatan daya saing industri dalam negeri.

Kabar menurunnya kinerja industri tekstil memang tengah berhembus kencang. Kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil.

Hal ini pun memicu gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri tersebut. Anggota Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sekaligus Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengatakan buruh industri TPT yang terkena PHK mencapai 58.572 orang per November 2022.

Ia mengungkapkan jumlah itu mencakup seluruh pabrik TPT di seluruh Indonesia.

"Itu (PHK 58.572 karyawan) seluruh Indonesia, bukan seluruh Jawa Barat. Member Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API), Asosiasi Produsen Serta Benang Filamen Indonesia (APSyFI), dan Asosiasi Pengusaha Korea Garmen (KOGA)," terang dia kepada CNNIndonesia.com, Kamis (17/11).

Anne juga sempat menyampaikan dalam acara di Kantor Apindo, Rabu (16/11), data tersebut diperoleh dari survei yang dilakukan terhadap 78 anggota non-API dan 146 anggota API.

Data PHK tersebut sangat mungkin bertambah. Sebab, survei diadakan mingguan melalui member asosiasi untuk mendata para karyawan terdampak. Meski, dia menjelaskan ada member yang mau mengisi survei tersebut dan ada juga yang tidak.

NPC di kota

KPPU Siap Awasi Pengadaan Barang dan Jasa di IKN Demi Cegah Monopoli******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) siap melakukan pengawasan dalam pengadaan barang dan jasa di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, termasuk di sektor konstruksi, demi mencegah praktik monopoli.

"Tentu saja yang bisa dilakukan oleh KPPU adalah dalam bidang pengawasan, yaitu mengenai pengadaan barang dan jasa. Jangan sampai nanti terjadi praktik monopoli, atau persaingan tidak sehat," kata Ketua KPPU M Afif Hasbullah, Kamis (1/12), dikutip dari Antara.

Gus Afif, sapaan akrabnya, menjelaskan KPPU telah melakukan audiensi dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu dan menyatakan kesiapan melakukan pengawasan di IKN.

"Kita dorong mengikuti program kepatuhan, misalnya dengan KPPU. Sehingga saat ramai-ramai mengerjakan IKN, semua pelaku usaha yang ada di sana sudah well-informed terkait dengan persaingan usaha yang sehat," tuturnya.

Berdasarkan Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, pembangunan IKN dibagi ke dalam lima tahap hingga 2045.

Rinciannya, pembangunan tahap pertama pada 2022-2024, tahap kedua pada 2025 hingga 2029, tahap ketiga pada 2030-2034, tahap keempat pada 2035-2039, dan terakhir tahap kelima pada 2040 hingga 2045.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menjelaskan progres pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara hingga November 2022. Tercatat ada 18 proyek baru yang akan terkontrak.

Ada 18 kegiatan yang akan terkontrak pada November sampai Desember 2022 senilai Rp9,68 triliun. Mulai dari 1 kegiatan sumber daya air (SDA) senilai Rp500 miliar, 4 kegiatan bina marga sebesar Rp1,59 triliun, 12 cipta karya senilai Rp7,08 triliun, dan 1 kegiatan perumahan sebesar Rp510 miliar.

Basuki juga meminta dana tambahan Rp12,7 triliun untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Hal itu sejalan dengan minat investasi di IKN yang meningkat.

Ia menjelaskan Presiden Jokowi memerintahkan Kementerian PUPR untuk melakukan percepatan pembangunan, tidak hanya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) alias wilayah 1A, melainkan di wilayah 1B dan 1C juga.

"Pembangunan di wilayah 1B dan 1C akan difokuskan dulu pada land development dan pembangunan akses jalan saja dulu. Sedangkan perumahan ASN TNI-Polri itu Rp9,4 triliun, kami fokuskan dulu pada land development dan jalan," jelasnya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi V DPR RI, Senin (28/11).

[Gambas:Video CNN]

Fajar Gelap Naruto

Knight Frank Sebut Properti di IKN Paling Diminati Setelah Jabodetabek******

PT Knight Frank Indonesia menyatakan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dianggap berpotensi bagi sektor properti pada 2023. Perusahaan tersebut menyebut IKN berada di posisi kedua setelah aglomerasi Jabodetabek.

Hasil survei yang dilakukan perusahaan konsultan itu menunjukkan IKN berada di posisi kedua setelah aglomerasi Jabodetabek. IKN meraup nilai 15 persen dan Jabodetabek 51 persen.

"Daerah Jabodetabek masih dinilai oleh 51 persen sebagai kawasan yang prospektif untuk investasi sektor properti, sedang wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN) di posisi kedua," ujar Senior Research Advisor Syarifah Syaukat di Jakarta Pusat, Kamis (1/12).

Country Head Knight Frank Indonesia Willson Kalip mengungkapkan alasan terpilihnya IKN sebagai daerah paling prospektif nomor dua. Menurutnya, para responden survei melihat captive market yang dimiliki IKN.

"Captive market ini tentunya tidak langsung secara, mungkin akan secara bertahap merelokasi ke IKN itu kan nggak langsung 100 persen, pembangunannya juga akan dilakukan secara bertahap," ungkapnya.

Menurut Willson, saat ini para pengembang masih akan melihat kepastian payung hukum yang disediakan pemerintah. Pasalnya, kepastian hukum saat ini dianggap masih belum meyakinkan investor.

"Dari survei ini memang membuktikan persepsi sentimen saat ini masih positif, pada awalnya kan banyak investor asing, yang dibutuhkan adalah kepastian hukum. Kenapa banyak investor mundur? Karena kepastian hukum yang (membuat) mereka masih bingung," papar Willson.

Lebih jauh, ia menilai, kondisi menjelang tahun politik akan ikut berpengaruh pada perkembangan sektor properti.

Terbukti lewat survei ini juga menangkap 66 persen responden cenderung untuk wait and see pemulihan sektor properti dalam 3-5 tahun ke depan karena masuknya Indonesia pada persiapan menjelang tahun politik di 2024 nanti.

"Ini sangat critical sekali kalau pergantian presiden. Mereka juga lihat potensinya, captive market itu populasi di 10 tahun, 20 tahun itu seperti apa, akan menentukan nilai investasi mereka. Nanti termasuk perijinan-perijinan tersebut apakah akan berjalan baik atau tidak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Fantasi: Ternyata saya adalah dewa bela diri yang tiada tara

PUPR Pastikan Infrastruktur Lintas Jawa Siap Dilalui saat Libur Nataru******

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian PUPR memastikan kesiapan infrastruktur jalan dan jembatan nasional di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk menghadapi arus kendaraan pada libur Natal dan tahun baru (Nataru) 2023.

Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I Akhmad Cahyadi mengatakan di Jawa ada tiga lintas utama, yaitu lintas pantai utara (Pantura) sepanjang 1.430 kilometer (km), lalu jalan Tol Trans Jawa sepanjang 1.403 km, dan lintas pantai selatan (Pansela) yang telah terbangun dari Banten-Jawa Barat-Jawa Tengah- DIY, dan Jawa Timur dengan panjang 1.167 km.

"Ketiga lintas itu kita siapkan sebaik mungkin untuk menghadapi arus mudik Natal dan tahun baru ini," ungkapnya melalui keterangan resmi, Kamis (1/12).

Seperti misalnya dari Pantura ke Selatan itu ada dari Pejagan, Prupuk, dan Purwokerto. Kemudian, yang di Timur ada dari Rembang, Blora, Cepu, dan Ngawi.

"Rata-rata kemantapan jalan nasional kita adalah 92 persen. Memang masih ada beberapa ruas yang belum mantap di lintas selatan seperti Jladri, kemudian di Purwokerto ada beberapa km yang masih perlu kita tingkatkan," ujar Cahyadi.

Lebih lanjut, ia mengatakan ada beberapa kegiatan yang masih berlangsung sampai Nataru nanti, salah satunya kegiatan penggantian jembatan Callender Hamilton (CH).

Cahyadi menyebut ada 38 unit jembatan di Jawa, yang sedang dalam proses pelaksanaan konstruksi.

"Memang ada beberapa yang mengganggu dan mengurangi kapasitas jalan kita sehingga menimbulkan antrian yang cukup panjang diantaranya di Jawa Tengah ini ada Jembatan CH Juana. Namun nanti pada saat arus Nataru akan kita siapkan jalur-jalur detour / Jalur pengganti nya," imbuhnya.

Pihaknya juga tengah menyiapkan penambahan kapasitas di bahu jalan, sehingga pembangunan Jembatan CH Juana ini tidak terlalu mengganggu arus Nataru.

Karena saat ini musim hujan, kata dia, beberapa tempat yang terjadi longsoran seperti arah ke Wonosari sedang ditangani. Sedangkan, longsor-longsor lain Cilacap, Purwokerto, dan perbatasan Jawa Barat sudah tertangani.

Ditjen Bina Marga juga akan menyiapkan alat berat (Disaster Relief Unit/DRU) untuk antisipasi jika terjadi bencana alam seperti longsor, gempa, dan lain sebagainya.

Menurut Cahyadi jalur Pansela bisa menjadi alternatif apabila jalur-jalur lainnya dalam kondisi yang cukup padat. Namun, ia menyarankan untuk melintas di waktu siang hari karena penerangannya cukup.

Sedangkan untuk malam hari, ia menyarankan pengendara tetap melintas melalui jalur Pantura maupun jalan tol.

[Gambas:Video CNN]

Karier perjalanan waktu dimulai dari awal

Harga Telur Ayam Naik, Tembus Rp30.350 per Kg di DKI******

Harga telur ayamras segar terpantau naik sejak 24 November hingga 1 Desember 2022.

Mengutip hargapangan.id, Jumat (2/12), rata-rata harga telur ayam pada 24 November dijual Rp29.250 per kg. Kemudian, harga itu naik menjadi Rp29.950 per kg pada 30 November. Pada 1 Desember, harga telur kembali naik ke level Rp30.050 per kg.

Dari semua provinsi, terpantau harga telur ayam ras segar termahal ada di Papua sebesar Rp40.300 per kg. Kemudian disusul oleh harga ayam di Maluku sebesar Rp39.400 ribu per kg.

Untuk di Sumatera Utara, telur ayam dijual Rp29.200 per kg dan di Lampung harga telur mencapai Rp26.500 per kg.

Tak hanya telur ayam, rata-rata harga nasional daging ayam ras segar juga naik dalam sepekan terakhir. Rata-rata daging ayam ras segar dibanderol Rp35.250 per kg, Kamis (1/12). Harga daging ayam tertinggi ada di Nusa Tenggara Timur Rp46.650 per kg. Sedangkan, harga terendah ada di Gorontalo Rp24.150 per kg.

Di Jakarta dan sekitarnya, harga daging ayam mencapai Rp35.350 per kg.

[Gambas:Video CNN]