cara main hago dapat uang

Setengah kebahagiaan seumur hidup

Kemenhub Buka Opsi Jalur KA Argo Parahyangan Jadi Angkutan Barang******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) membuka opsi untuk menjadikan jalur KA Argo Parahyangan untuk angkutan barang saat Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) beroperasi.

Plt Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal menilai angkutan barang bisa jadi opsi ketimbang mematikan KA Argo Parahyangan.

"KA Argo Parahyangan untuk penumpang, bukan untuk barang. Artinya memang kalau nanti pun KCJB sudah jalan, maka tidak menutup kemungkinan jalur lama itu kita dedicateduntuk angkutan barang. KA Argo Parahyangan tetap ada, tapi angkutan barang ditingkatkan," katanya kepada awak media di Kompleks DPR RI, Kamis (8/12).

"Jadi kita bisa lebih memfokuskan juga angkutan barang di jalur yang saat ini Jakarta-Bandung," sambung Risal.

Menurutnya, jangan jadikan KA Argo Parahyangan saingan kereta cepat. Risal menekankan kalimat yang lebih tepat adalah saling melengkapi.

Selain karena pangsa pasar yang berbeda, jalur dua kereta yang bisa mengantarkan penumpang dari Jakarta-Bandung ataupun sebaliknya itu juga berbeda.

Di lain sisi, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengaku optimistis meski KA Argo Parahyangan tetap beroperasi saat kereta cepat rampung.

"Jangan tanya saya. Jalurnya beda. KA Argo Parahyangan 1.067 mm jalurnya, kami (kereta cepat) 1.435 mm, kan beda. Memang beda jalur. Kalau sesuai perhitungan demand forecast Polar UI ya kita optimis dong," tegasnya di Kompleks DPR RI, Kamis (8/12).

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir sempat menyinggung soal potensi membuka jalur KA Argo Parahyangan menjadi kereta barang.

Hal itu disampaikan Erick usai rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Senin (5/12). Ia menjelaskan kalau kebijakan terkait perkeretaapian ada di tangan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Meski begitu, Erick memastikan memiliki kesamaan dengan Budi mendorong ekosistem logistik secara menyeluruh di Jawa Barat.

"Nah, untuk kereta, kan bisa juga jadi kereta barang. Karena Indonesia tidak punya kereta barang. Lalu, untuk penumpangnya, bisa pakai kereta cepat. Sinkronisasi ini yang memang harus dijalankan seperti pertanyaan bahan pokok tadi," jelas Erick, dikutip dari CNBC Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Hunyuan Wuzong

Erick Thohir Ungkap Alasan Pemerintah Tak Naikkan Harga BBM Pertamina******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal harga bahan bakar minyak (BBM) yang tidak akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat.

Erick mengatakan untuk sementara ini memang belum ada keputusan baik dari pemerintah maupun Pertamina soal kenaikan harga BBM.

"Ya, jadi BBM kita jaga hari ini untuk memastikan ekonomi rakyat tetap tumbuh, ekonomi Indonesia tetap tumbuh. Beban di rakyat yang hari ini tentu kita harus jaga, jadi kebijakannya seperti itu," ujar dia di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Senin (4/3).

"Tapi selama kita bekerja sama, seluruh kementerian, untuk berpihak dengan policy yang tentu kepada rakyat, ya kita tidak boleh bilang untung dan tidak untung. Hari ini kita harus jaga kestabilan daripada ekonomi Indonesia," lanjutnya.

Erick juga menjelaskan bahwa masalah situasi dunia hari ini sedang tidak menentu. Maka itu, pemerintah harus prihatin dengan kondisi rakyat.

"Jepang sudah mulai krisis, Inggris krisis, penurunan ekonomi di China, Amerika gantian mau pemilu bulan November. Kita tentu dinamika daripada kebijakan masing-masing negara juga kita harus antisipasi," tutur Erick.

Ia kemudian menyoroti harga beras di pasar-pasar grosir sudah mulai stabil dan menurun. Namun di saat yang bersamaan, harga BBM sedang tidak menentu.

"Nah, kita coba jaga. Supaya jangan masyarakat yang terbawah terkena dampak. Ini yang kita lagi coba seimbangkan. Dan kita yakin tentu tetap kita jaga inflasi, kita jaga pertumbuhan ekonomi," jelasnya.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyinggung soal keputusan pemerintah tidak akan menaikkan tarif listrik dan harga BBM hingga Juni 2024.

Airlangga menegaskan keputusan ini berlaku untuk kelompok subsidi maupun nonsubsidi.

Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan harus ada tambahan anggaran kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina (Persero) imbas tak ada kenaikan tarif listrik dan harga BBM tersebut.

Airlangga menyebut suntikan duit tambahan bakal diambil dari Sisa Anggaran Lebih (SAL). Selain itu, ada juga sumber dari pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.

[Gambas:Video CNN]

Dokter sekolah khusus kepala sekolah

Enam Wajah Baru Hiasi Daftar Orang Terkaya di Indonesia******

Enam wajah baru menghiasi daftar 50 orang terkayadi Indonesia versi Forbes. Antara lain Dewi Kam, Ghan Djoe Hiang, Eddy Sugianto, Bambang Sutantio.

Tiga di antara enam miliarder baru tersebut menghasilkan kekayaannya dari bisnis batu bara. Seperti, Dewi Kam yang 10 persen sahamnya di Bayan Resources. Dewi Kam tercatat memiliki kekayaan US miliar atau setara Rp31,2 triliun.

Kemudian, Ghan Djoe Hiang, pemilik Baramulti Group yang didirikan oleh mendiang suaminya Athanasius Tossin Suharya. Dia tercatat menjadi orang terkaya ke-41 di Indonesia dengan kekayaan sebesar US,07 miliar atau setara Rp16,6 triliun.

Bambang Sutantio tak mau ketinggalan. Ia berhasil menduduki peringkat ke-24 orang terkaya di Indonesia setelah sukses membawa Cisarua Mountain Dairy (Cimory) melantai di bursa saham. Cimory merupakan produsen susu dan makanan olahan.

Tahun lalu, Cimory berhasil membukukan penjualan sebesar US3 juta atau meroket 120 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Penjualan itu membuat pundi-pundi Bambang jadi gemuk dengan total kekayaan US,85 miliar atau setara Rp28,8 triliun.

Secara keseluruhan, Forbes mencatat total kekayaan kolektif 50 orang terkaya di Indonesia tembus US0 miliar atau Rp2.811 triliun. Angkanya naik dari tahun lalu yang hanya US2 miliar.

Peningkatan tersebut dikarenakan 22 orang terkaya mencatat pertumbuhan harta. Seperti Hartono bersaudara yang membukukan kekayaan US,7 miliar atau naik US,1 miliar dibandingkan 2021 lalu.

Kekayaan Hartono bersaudara meningkat pesat setelah salah satu usaha kelompoknya PT Global Digital Niaga atau Blibli, melakukan IPO pada November lalu.

Selain Hartono bersaudara, harta taipan Low Tuck Kwong juga melesat nyaris lima kali lipat karena bisnis batu baranya laris manis di tengah krisis energi global.

[Gambas:Video CNN]

pilihan super

Kemenkop UKM: Kalau Ada yang Mengaku Koperasi Pinjol, Itu Ilegal******

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) menegaskan hingga saat ini tidak ada koperasi yang menjalankan usaha pinjaman daring (pinjol) secara legal.

"Sampai sekarang belum ada koperasi pinjol. Jadi kalau ada yang mengaku koperasi pinjol itu pasti ilegal," ujar Deputi Bidang Perkoperasian Kemenkop UKM Ahmad Zabadi dalam Diskusi Santai dengan Redaktur Media di Jakarta pada Rabu (7/12).

Hal itu ia ungkap setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan yang menyatakan belum ada satu pun badan hukum koperasi yang mengajukan izin untuk menyelenggarakan pinjol.

Dalam ruu itu, koperasi bisa bergerak di semua sektor usaha jasa keuangan selama memenuhi regulasi di sektor terkait, termasuk masalah perizinan dan pengawasan.

"Kan boleh koperasi menjalankan usaha pinjol asal legal. Itu izin dan pengawasannya di bawah OJK," terangnya.

Selanjutnya, Zabadi mengimbau masyarakat untuk memilih koperasi yang terpercaya. Sebelum bergabung menjadi anggota koperasi, sebaiknya masyarakat mengecek profil koperasi tersebut melalui online data system (ODS) Kemenkop UKM.

"ODS bisa menjadi rujukan awal untuk melihat profil koperasi," ujarnya.

Terdapat beberapa grade yang dapat disematkan ke koperasi. Grade A artinya koperasi telah melaporkan hasil Rapat Anggota Tahunan (RAT) 3 tahun buku terakhir berturut-turut.

Grade B berarti, koperasi telah melaporkan hasil RAT minimal 2 kali tahun buku dalam 3 tahun terakhir. Lalu, Grade C1 artinya koperasi yang baru berdiri dalam 3 tahun terakhir dan melaporkan 1 kali RAT dalam 3 tahun terakhir.

Grade C2 artinya koperasi yang berdiri lebih dari 3 tahun, namun baru melaporkan 1 kali RAT pada tahun berjalan. Terakhir, Grade D berarti koperasi belum pernah melaporkan RAT dalam 3 tahun buku terakhir.

"Kalau dia bukan grade A atau b sebaiknya pertimbangkan betul untuk bergabung ke sana. Kalau tidak mengenal dengan baik, misalnya grade C atau D, sebaiknya jangan," ujarnya.

Pada saat yang sama, pihaknya juga sedang memperbaiki sistem pengawasan yang lebih kuat. Terlebih, saat ini sedang disusun RUU Perkoperasian yang mengusulkan pembentukan otoritas pengawas koperasi (OPK) secara independen.

[Gambas:Video CNN]

Langit Fantasi Sembilan Warna

Kemenhub Belum Mau Korbankan KA Argo Parahyangan Demi Kereta Cepat******

Kementerian Perhubungan(Kemenhub) menegaskan KA Argo Parahyangan masih akan tetap beroperasi meski ada Kereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB).

Hal itu mereka sampaikan untuk membantah isu bahwa kereta yang menjadi tunggangan masyarakat yang bepergian antara Bandung-Jakarta itu akan dihentikan operasinya saat proyek KCJB rampung.

Plt Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal menjelaskan belum ada rencana untuk menumbalkan KA Argo Parahyangan oleh Kemenhub.

"Jadi Kemenhub belum membuat program memberhentikan KA Argo Parahyangan dalam waktu dekat maupun jangka menengah," tegas Risal.

Sebelumnya, VP Public Relations KAI Joni Martinus mengatakan pihaknya masih berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait hal tersebut. Ia mengatakan KAI saat ini masih mengoperasikan KA Argo Parahyangan seperti biasa.

[Gambas:Video CNN]

"KAI juga masih fokus mempersiapkan hadirnya layanan kereta api cepat Jakarta Bandung beserta KA Feeder dari Stasiun Padalarang ke Stasiun Bandung bagi pelanggan kereta cepat yang ingin melanjutkan perjalanannya ke berbagai wilayah lainnya," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/12).

Joni menambahkan KAI sebagai BUMN akan terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Sahabat di sebelah

Hey Indonesia, Jangan Mau Dikadalin Konsesi Kereta Cepat Jadi 80 Tahun******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) meminta masa konsesi atau hak operasi Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) diperpanjang dari 50 tahun menjadi 80 tahun.

Pengajuan itu ditetapkan lewat Surat Dirut PT KCIC Nomor 0165/HFI/HU/KCIC08.2022 per 15 Agustus 2022. Di dalam surat tersebut, PT KCIC meminta kepada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) agar dilakukan penyesuaian terhadap masa konsesi KCJB.

"Terdapat beberapa kendala yang menyebabkan berubahnya kelayakan bisnis proyek, sehingga diperlukan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun," ungkap Plt Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal dalam rapat dengan Komisi V DPR, Kamis (8/12).

Di dalam Perjanjian tersebut, nilai investasi yang akan dibiayai oleh KCIC sebesar US,9 miliar dengan masa konsesi 50 tahun sejak tanggal operasi prasarana/sarana. Nah, serah terima akan diberikan di akhir masa konsesi.

Ia menjabarkan tiga urgensi yang mengharuskan penyesuaian masa konsesi menjadi 80 tahun. Pertama, meningkatkan indikator kelayakan proyek KCJB dalam rangka memenuhi pendanaan pembengkakan biaya atau cost overrun, sehingga proyek dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Berdasarkan hasil kajian terbaru Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Komite KCJB per 15 September 2022, pembengkakan biaya (cost overrun) naik menjadi US,449 miliar atau Rp21,74 triliun.

Padahal, berdasarkan perhitungan dan review BPKP pada 9 Maret 2022 pembengkakan biaya hanya sebesar US,17 miliar atau Rp17,64 triliun.

Kedua, menjaga kesinambungan proyek, sehingga dapat memaksimalkan dampak positif penyelenggaraan kereta cepat di berbagai aspek yang dapat menguntungkan pemangku kepentingan dan masyarakat.

"Ketiga, untuk mewujudkan keberhasilan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, sehingga dapat mempererat hubungan bilateral antar kedua negara," imbuh Risal.

Direktur Utama PT KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan perpanjangan konsesi menjadi salah satu opsi yang harus diambil, mengingat situasi dan kondisi di lapangan sudah berubah. Ia menilai indikator-indikator investasi di proyek mengalami banyak perubahan, yang paling kritis ialah terkait demand forecast atau proyeksi permintaan.

"Salah satunya, ya ternyata memang, berdasarkan diskusi kami dengan beberapa konsultan, kami harus meminta perpanjangan konsesi," jelasnya.

Selain itu, Dwiyana juga menyinggung soal revenue yang diharapkan dari proyek kereta cepat. Sebelumnya, penyumbang revenue berpaku pada Kawasan Berorientasi Transit (TOD). Namun, rencana itu ditunda dan anggaran yang ada difokuskan untuk penyelesaian konstruksi.

Merespons tantangan tersebut dan fakta pembengkakan biaya, Dwiyana mengatakan KCIC perlu melakukan simulasi lanjutan untuk membuat visibilitas proyek kereta cepat bisa naik kembali.

Tapi, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (Instran) Deddy Herlambang menegaskan pemerintah tidak perlu menuruti permintaan PT KCIC. Apalagi, dalam Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) pun disebutkan maksimal 50 tahun.

Alasan pembengkakan biaya, kata Deddy, tidak bisa diterima begitu saja. Kalau memang itu alasannya, Deddy mempertanyakan mengapa sejak awal PT KCIC mau-mau saja mengambil proyek ini dengan aturan yang sudah ada tadi.

"Semisal KCIC merasa 50 tahun kurang, lah dulu kok mau, ngitungnya gimana? Sekarang sudah dimenangkan, ternyata mereka minta ini,itu. Ini juga kan harus dibentengi, jangan sampai kita diatur oleh investor, kita punya prinsip, kita punya regulasi," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Lebih lanjut ia menuturkan apabila PT KCIC tetap ngotot meminta penambahan konsesi menjadi 80 tahun, pemerintah tidak boleh kalah tegas. Kalau PT KCIC bersikeras, maka lebih baik pemerintah melelang kembali proyek kereta cepat kepada investor lain.

Pemerintah juga bisa menawarkan benefit berbeda kepada calon investor lain. Contoh, memberi kemudahan untuk mengembangkan proyek serupa di wilayah lain. Sepanjang sang investor mau membeli proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Deddy menduga motif PT KCIC untuk menambah masa konsesi supaya mereka bisa mendapat keuntungan lebih. Menurut Deddy, PT KCIC kemungkinan menghitung mendapatkan keuntungan setelah 80 tahun menjalankan proyek.

Namun, tetap saja, perpanjangan masa konsesi tidak bisa dibenarkan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengkaji lagi dan memastikan kebenaran hitung-hitungannya.

Untuk melakukan hitung-hitungan secara cermat, pemerintah sebaiknya membentuk tim independen khusus. Sehingga, bisa melihat permasalahan secara objektif.

"Jangan sampai kita 'dikadalin' dengan alasan pembengkakan biaya atau apa, capek lah kita," imbuh Deddy.

Ancaman Tiket Mahal