link slot 88 resmi

Raksasa datang ke dunia

Daftar Lengkap Kantor Pemerintah Pertama yang Pindah ke IKN Mulai 2024******

Kementerian PPN/ Bappenasmengungkapkan klaster pertama kantor pemerintahan akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara pada 2024.

Fungsional Perencana Ahli Utama Kementerian PPN/Bappenas Hayu Parasati mengatakan terdapat lima klaster yang akan pindah ke IKN.

"Klaster pertama pemerintahan seharusnya pindah di tahap pertama pada 2024," ujar Hayu, dikutip dariAntara, Selasa (22/11).

Kemudian Kementerian Koordinator yakni Kemenko Perekonomian, Kemenko Polhukam, Kemenko PMK dan Kemenko Marves. Lalu, Kementerian 'Triumvirat' yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan karena dapat menjadi Plt. Kepresidenan dalam kondisi mendesak apabila presiden dan wakil presiden berhalangan menjalankan tugas secara bersamaan.

Klaster pertama pemerintahan juga mencakup kementerian atau lembaga negara yang mendukung kerja presiden dan wapres secara langsung yakni Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Kantor Staf Presiden, dan Dewan Pertimbangan Presiden.

Lalu, kementerian atau lembaga negara yang mendukung proses perencanaan, penganggaran dan kinerja pembangunan yakni Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemenpan RB, serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Selanjutnya, kementerian yang mendukung penyiapan infrastruktur dasar di IKN yakni Kemenkominfo, Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN. Kemudian alat pertahanan dan keamanan serta kementerian/lembaga negara yang mendukung penegakan hukum seperti Kemenkumham, TNI-Polri, Kejaksaan Agung, KPK, dan sebagainya.

Lembaga negara independen dan badan publik juga masuk dalam klaster pertama pemerintahan yabg akan pindah ke IKN, diantaranya Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyatakan BI mulai menyiapkan perpindahan ke IKN pada 2023.

Menurutnya, BI merupakan salah satu lembaga yang akan terlebih dulu pindah bersama dengan beberapa lembaga dan kantor pemerintahan lainnya, jika berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Maka dari itu saat ini bank sentral sudah berada pada tahap akhir penyesuaian konseptual desain perpindahan ke IKN baru. Selaras dengan tahapan pemindahan ke IKN, Perry menegaskan pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah sesuai peta jalan (roadmap) perpindahan.

Perjuangan dalam Perjalanan ke Barat

Sri Mulyani Pastikan 3 Provinsi Baru Papua Dapat Dana APBN di 2023******

Menteri Keuangan Sri Mulyanimemastikan tiga provinsi daerah otonomi baru (DOB) Papuaakan mendapatkan anggaran dari APBN 2023 melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang akan disampaikan Presiden Jokowi.

Tiga provinsi baru yang dimaksud adalah Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan.

"Untuk Papua yang tiga Papua pertama, karena sudah ada UU (pemekaran) muncul sebelum UU APBN 2023, kita akan masukkan di dalam perpres terkait DIPA sehingga penganggaran untuk pelaksanaan provinsi baru akan masuk dalam nanti DIPA yang akan disampaikan Presiden di 2023," ujar Sri Mulyani di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (23/11).

Sementara, terkait Provinsi Papua Barat Daya yang baru disahkan, Sri Mulyani mengaku akan merencanakan langkah-langkah lanjutan. Pasalnya, pengesahan UU Papua Barat Daya dilakukan setelah UU APBN 2023 diketok. Langkah itu salah satunya adalah membagi dana dari provinsi induk ke provinsi baru.

"Tapi yang paling penting, provinsi-provinsi tersebut bisa berjalan dan berfungsi secara optimal pada tahun-tahun pertama. Dari sisi implikasi keuangannya nanti kita akan bagikan antara provinsi induk dan provinsi pemekaran tersebut," tuturnya.

Nantinya, ia menjelaskan akan ada perubahan dari sisi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan termasuk Dana Otonomi Khusus (Otsus).

"Karena di Papua ada Otsus, termasuk Dana Desa, kami akan lihat berdasarkan demarkasi daerah, populasi, dan berapa ASN yang bergerak atau berpindah ke provinsi baru," tegas Sri Mulyani.

Diketahui, DPR telah mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya di rapat paripurna DPR, Jumat (18/11).

Maka, total ada empat daerah otonom baru (DOB) Papua. Perubahan aturan terkait pemilu ini diperlukan karena pembentukan provinsi baru di Papua berimplikasi pada perubahan daerah pemilihan dan keterisian wakil legislatif di tingkat pusat dan daerah pemekaran.

[Gambas:Video CNN]

Kontrak: Seratus pertempuran adalah raja

Toyota Tanam Rp28 T untuk Kendaraan Listrik di RI 5 Tahun ke Depan******

PT ToyotaGroup siap menggelontorkan investasisebesar Rp28,3 triliun untuk pengembangan kendaraan listrikdi Indonesia dalam lima tahun ke depan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan investasi besar ini dilakukan oleh Toyota Group untuk mendukung perekonomian dalam negeri. Sebab, sektor otomotif bakal menjadi salah satu sistem transportasi masa depan dan memberikan kontribusi besar ke perekonomian.

"Indonesia adalah pasar kendaraan bermotor terbesar di ASEAN. Akan tetapi, Car RatioR4 di Indonesia masih relatif rendah yaitu sebesar 99 mobil per 1.000 penduduk, menandakan industri otomotif masih berpotensi besar untuk tumbuh di masa depan," ujar Airlangga seperti dikutip dari pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Selasa (22/11).

"Kami mengucapkan selamat kepada PT TMMIN atas produksi perdana kendaraan elektrifikasi lokal Indonesia untuk dunia, yakni kendaraan Toyota Kijang. Semoga ini turut mendorong terciptanya ekosistem EV secara berkelanjutan. Saya juga berharap nanti mobil jenis lain, baik SUV atau MPV, bisa menggunakan teknologi EV," imbuhnya.

Airlangga menjelaskan pertumbuhan sektor otomotif sendiri berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Industri alat angkutan merupakan salah sektor industri yang tergabung dalam industri pengolahan non migas, dan sektor ini pun bertumbuh cukup signifikan sejak kuartal II-2021 lalu, sehingga mampu meneruskan tren pemulihan sampai tumbuh mencapai 10,26 persen pada kuartal III-2022.

Dari sisi produksi, utilisasi industri kendaraan bermotor pada Oktober 2022 lalu mencatatkan capaian sebesar 69,20 persen, sudah meningkat lebih tinggi dibandingkan selama pandemi yang rata-rata hanya sebesar 40 persen.

Ke depannya, sektor industri diharapkan mampu untuk terus tumbuh dan tercermin dari Purchasing Manager Index (PMI) Manufaktur Indonesia yang kembali mengalami ekspansi ke level 51,8 pada Oktober 2022 atau meneruskan tren ekspansif 14 bulan berturut-turut.

Berdasarkan data Gaikindo, pada Oktober 2022 secara wholesalesdari pabrik ke dealermobil baru tercatat sebanyak 93,19 ribu unit atau tumbuh 23,37 persen (yoy) jika dibandingkan Oktober 2021. Sementara itu, potensi permintaan Electric Vehicle (EV)atau kendaraan listrik di dunia diperkirakan juga akan terus meningkat dan mencapai sekitar 55 juta unit EV hingga 2040.

Untuk menangkap peluang tersebut sekaligus mendukung agenda Conference of Parties tentang Perubahan Iklim (COP21), Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBL BB)/BEV untuk Transportasi Jalan.

"Berbagai regulasi turunan dari perpres tersebut juga telah diterbitkan dalam rangka mempercepat pengembangan ekosistem KBL-BB di Indonesia. Semoga langkah produksi mobil dengan teknologi elektrifikasi ini dapat memberikan manfaat bagi ketahanan ekonomi serta mendukung komitmen net zero emission," jelas Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

jalan menuju keabadian

Apindo Jabar Anggap Permenaker 18/2022 Berpotensi Naikkan Angka PHK******

DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat menyayangkan sikap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan UpahMinimum Provinsi (UMP).

Pasalnya, aturan soal formula penghitungan upah buruh dalam Permenaker 18/2022 itu dinilai tidak memiliki kepastian hukum.

"Karena hal ini mencerminkan tidak adanya kepastian hukum dan dengan demikian tidak ada juga kepastian usaha," kata DPP Apindo Jawa Barat melalui keterangan resmi seperti dikutip pada Senin (21/11).

"Bagaimana bisa Permenaker melawan PP? Sungguh bahaya sekali apabila peraturan yang lebih tinggi bisa dilawan oleh peraturan dibawahnya," kata Apindo.

Apindo juga menilai terbitnya Permenaker Nomor 18/2022 itu juga melanggar hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Di mana MK menangguhkan segala tindakan / kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11/ 2020 tentang Cipta Kerja hingga dua tahun.

Menurutnya, Kemenaker melanggar prinsip UMK yang merupakan upah sebagai safety net pekerja di tingkat buruh dan upaya untuk mengurangi disparitas yang besar antara Kabupaten/Kota.

Sebab, hasil simulasi dengan rumus/formula yang baru justru menunjukkan bahwa daerah yang sebelumnya sudah memiliki UMK melebihi ambang batas atas, seperti Kabupaten Bogor, Purwakarta, Karawang, dan Bekasi justru dengan formula baru ini, mengalami kenaikan yang jauh lebih besar dari wilayah/daerah dengan UMK rendah.

Oleh karena itu, Apindo mengklaim pengurangan pekerja secara massive akan terus terjadi. Apalagi, sektor usaha masih belum bangkit dari pandemi covid-19 dan krisis global.

Terlebih lagi, kata Apindo, yang awalnya pemerintah ingin mempersempit disparitas antar upah di daerah, justru sekarang membangun jurang kecemburuan antar daerah dengan makin besarnya perbedaan upah diantara mereka.

"Apa nanti akan dibiarkan terjadi kejar - kejaran upah, yang rendah ngejar yang tinggi dengan mengganti lagi formula? Terus terang, pengusaha khawatir sekali dan merasa tidak pasti," ujar Apindo.

Pengusaha juga mengatakan dalam kondisi Indonesia yang akan menghadapi resesi global di 2023, di mana kemungkinan akan berimplikasi pada industri berorientasi ekspor, hasil terhitung UMP dan UMK 2023 dengan formula baru akan benar-benar membuat industri di Indonesia, khususnya Jawa Barat, mengalami periode paling sulit.

"Dengan semua hal yang telah dijelaskan di atas maka Apindo tetap menginginkan diberlakukannya PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan," tandas Apindo.

[Gambas:Video CNN]

gelandang jenius

CEO Ruangguru Soal PHK Karyawan: Rekrutmen Terlalu Banyak******

CEORuangguru Adamas Belva Syah Devara mengaku gagal mengantisipasi perkembangan ekonomi yang berujung pemutusan hubungan kerja (PHK) ratusan karyawan. Ia menyinggung soal rekrutmen karyawan yang terlalu banyak.

Belva mengaku PHK massal di perusahaannya adalah keputusan terberat yang harus diambil, dan meminta maaf atas hal tersebut.

"Di awal pandemi, layanan Ruangguru mengalami peningkatan yang besar yang berujung pada rekrutmen yang terlalu banyak dan terlalu cepat dalam dua tahun terakhir," tulisnya di Instagram, Sabtu (19/11).

Kendati harus melakukan PHK kepada ratusan karyawan, Belva menjamin para karyawan terdampak bakal mendapatkan pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak sesuai UU. Selain itu, ada perpanjangan asuransi dan gaji bulan terakhir bekerja juga akan mereka bayarkan secara penuh.

"Kami pun mengalokasikan tim rekruter Ruangguru khusus untuk memberikan dukungan pencarian pekerjaan, konsultasi psikologis, dan akses kelas pengembangan karier jika dibutuhkan. Kami mengerti bahwa banyak perasaan marah, sedih, dan kecewa atas hal ini maupun terhadap kami secara personal, dan untuk hal tersebut kami terima dan meminta maaf," ucap Belva.

Sebelumnya, perusahaan menyebut keputusan PHK ditempuh karena situasi pasar global yang memburuk secara drastis.

"Terdapat ratusan pegawai Ruangguru yang terdampak dari pemutusan hubungan kerja ini," terang perusahaan, Jumat (18/11).

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Orang Asing

Petani Tolak Rencana Bulog Impor Beras******

Ketua Umum Serikat PetaniIndonesia (SPI) Henry Saragih menolak rencana Perum Buloguntuk mengimpor beras sepanjang produksi pangan bisa disiapkan di dalam negeri.

Hal ini menyusul statement Bulog yang mengatakan cadangan beras saat tidak memenuhi target pemerintah yaitu 1,2 juta ton. Padahal, Kementerian Pertanian sendiri mengatakan pasokan beras masih cukup hingga akhir tahun ini.

Jika mengacu pada peraturan presiden tentang cadangan pangan pemerintah, cadangan beras yang dihitung oleh Bulog hanyalah pasokan yang ada di gudang BUMN itu sendiri.

"Dan belum dihitung cadangan pangan yang ada di tengah-tengah masyarakat, betulkah beras yang disebut surplus ada di tengah masyarakat petani, atau justru berada di tangan perusahaan besar, korporasi swasta besar beras, kita gak tau, ada pemainnya atau tidak. Jadi tidak ada penjelasan, dengan tidak ada kebijakan pemerintah soal cadangan pangan daerah dan masyarakat," papar Henry, dalam keterangan resmi, Selasa (22/11).

Henry menegaskan hal ini juga disebabkan belum maksimalnya kerja Badan Pangan Nasional (Bapanas). Ia menilai Bapanas belum jadi badan pengambil otoritas dalam urusan cadangan pangan. Padahal mandatnya, Bapanas yang menentukan kebijakan cukup kurangnya pangan, impor atau tidak, bukan Bulog.

"Jadi Bapanas belum melakukan otoritasnya, inilah kelemahannya sehingga masih menjadi simpang siur, polemik impor atau tidak impor, sayang sekali, sudah ada Bapanas. Bapanas idealnya untuk mengatasi problematik seperti ini," katanya.

"Petani sudah kerja keras untuk berproduksi. Bulog dan Bapanas belum kerja maksimal, seharusnya pas panen raya memperbanyak gudangnya, bukan saat panen pertengahan atau panen kecil seperti sekarang," tutupnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso menyampaikan jumlah stok yang dikuasai Bulog saat ini sebanyak 625 ribu ton beras di dalam negeri.

Budi mengaku sudah melakukan kerjasama dengan mancanegara dengan menyimpan stok sebanyak 500 ribu ton beras komersil yang berada di luar negeri.

[Gambas:Video CNN]