asiabet118

slot gacor hari ini terpercaya 254Jutaan kata 695631Orang-orang telah membaca serialisasi

《asiabet118》

Simak! Inilah jadwal dan tahapan Pilkada 2024******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali kota Tahun 2024.

Anggota KPU RI Yulianto Sudrajat mengungkapkan bahwa pendaftaran pemantau pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 sudah dimulai pada hari ini, Selasa.

"Jadi, untuk pemberitahuan dan pemantau pemilihan dilaksanakan dimulai hari ini, 27 Februari sampai 16 November 2024," ujar Drajat di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa.

Baca juga: De Gadjah jawab isu maju Pilkada Bali bersama Giri Prasta

Adapun lembaga yang ingin memantau pelaksanaan Pilkada 2024 harus mendaftar kepada KPU agar diberi akreditasi. Untuk pemantau pemilihan gubernur dan wakil gubernur akan mendaftar ke KPU Provinsi.

Kemudian, pemantau pemilihan bupati atau wali kota, mendaftar ke KPU Kabupaten/Kota. Sementara untuk pemantau asing, mendaftar ke KPU RI atas rekomendasi kementerian yang mengurusi bidang luar negeri.

Baca juga: Menkominfo minta RRI, TVRI, ANTARA jaga pesan Pemilu Damai di Pilkada

Tahapan selanjutnya adalah penyerahan daftar penduduk potensial pemilih oleh kementerian terkait ke KPU pada 24 April hingga 31 Mei 2024.

Selanjutnya, tahapan persiapan pendaftaran pasangan calon gubernur-wakil gubernur, bupati-wakil bupati, dan wali kota-wakil wali kota ke KPU. Mulai dari pemenuhan persyaratan dukungan untuk pasangan calon perseorangan atau independen hingga pendaftaran.

"Itu dilaksanakan mulai 5 Mei sampai dengan 19 Agustus 2024," katanya.

Baca juga: Gus Ipul doakan Khofifah jabat Gubernur Jatim 2024-2029

Berikut Jadwal Tahapan Pilkada 2024:

1. 27 Februari-16 November 2024: pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;

2. 24 April-31 Mei 2024: penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;

3. 5 Mei-19 Agustus 2024: pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;

4. 31 Mei-23 September 2024: pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;

5. 24-26 Agustus 2024: pengumuman pendaftaran pasangan calon;

6. 27-29 Agustus 2024: pendaftaran pasangan calon;

7. 27 Agustus-21 September 2024: penelitian persyaratan calon;

8. 22 September 2024: penetapan pasangan calon;

9. 25 September-23 November 2024: pelaksanaan kampanye;

10. 27 November 2024: pelaksanaan pemungutan suara;

11. 27 November-16 Desember 2024: penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara.

Baca juga: Dekan FK UI: Petugas KPPS Pilkada 2024 perlu deteksi dini kesehatan
Baca juga: JPPR luncurkan buku panduan Pemilu dan Pilkada 2024
Baca juga: Khofifah beri sinyal gandeng lagi Emil Dardak pada Pilkada Jatim 2024

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Diduga acara eks HTI, polisi periksa penyelenggara dan manajemen TMII******

saat ini masih dalam penyelidikan

Jakarta (ANTARA) - Polres Metro Jakarta Timur telah memeriksa manajemen Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan penyelenggara acara bertajuk "Metamorfoshow: It's Time to be One Ummah" yang diduga digelar oleh eks organisasi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) di Teater Tanah Airku, TMII.

"Dari panitia penyelenggara sudah dimintai keterangan. TMII juga sudah memberikan keterangan, namun saat ini masih dalam penyelidikan," kata Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Nicolas Ary Lilipaly usai agenda berbagi makanan kepada warga di Rawa Badung, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Jumat.

Nicolas menjelaskan, penyelenggara acara itu telah meminta izin keramaian kepada Polsek Cipayung terkait kegiatan peringatan Isra Mi'raj di TMII.

Namun, dalam izin keramaian itu tidak ada penggunaan simbol-simbol atau nama organisasi terlarang di Indonesia.

"Mereka hanya menggunakan nama kegiatan 'Metamorfoshow: It's Time to be One Ummah'. Intinya, tidak ada menggunakan simbol-simbol organisasi terlarang. Jadi, dalam surat izinnya ke Polsek Cipayung bukan kegiatan politik atau apa. Hanya peringatan Isra Mi'raj," katanya.

Baca juga: PT TUN Jakarta tolak banding HTI

Kendati demikian, pihaknya akan menyelidiki lebih lanjut kegiatan yang menghadirkan 1.200 orang anak muda pada Sabtu (17/2) itu.

"Mungkin ada hal-hal yang perlu kita dalami. Kita tanyakan kepada mereka, maksud digelarnya acara itu. Apalagi itu mengumpulkan 1.200 generasi muda. Mereka lapor ke kita bahwa kegiatan Isra Mi'raj, tapi bila dalam kenyataannya bertolak belakang dengan maksud dan tujuan itu. Itu yang perlu kita perdalam," kata Nicolas.

Sementara itu, Kepala Seksi Humas TMII, Novera Mayang mengatakan sebelum acara itu digelar pihaknya telah menerima surat dari panitia penyelenggara terkait kegiatan Peringatan Isra Mi'raj 1445 Hijriah di Teater Tanah Airku, pada Rabu (7/2).

"Surat yang diajukan berupa permohonan 'free pass' dan 'shuttle' kegiatan. Terkait permohonan 'free pass' ini manajemen TMII tidak mengabulkan dan tetap berbayar sesuai ketentuan," kata Mayang.

Bahkan, mereka telah mendapatkan surat izin keramaian yang dikeluarkan oleh Polsek Cipayung pada Jumat (9/2) dengan tembusan kepada Kapolres Metro Jakarta Timur dan Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Timur perihal acara peringatan Isra Mi’raj.

Baca juga: Kemenkumham tolak replik HTI terkait gugatan pembubaran

"Posisi TMII dalam hal ini sebagai pengelola kawasan, sehingga konten atau substansi acara merupakan tanggung jawab dari penyelenggara," jelas Mayang.

Bahkan, saat berlangsungnya acara pun tidak ditemukan atribut apapun di sekitar lokasi Teater Tanah Airku.

Selain itu, tidak juga terjadi gangguan apa pun seperti keamanan dan kenyamanan pengunjung TMII lainnya.

"Saat ini, kepolisian sedang berkoordinasi bersama Manajemen TMII untuk melakukan investigasi," ujarnya.

Dalam cuitan X dengan akun @chanzyeolk kegiatan itu diduga dihadiri oleh Eks Jubir HTI Ismail Yusanto, Influencer Gen Z HTI M Ihsan Akbar dan Produser Dokusinemq Sejarah Islam ‘Jejak Khilafah di Nusantara’ Akhmad Adiasta.

Baca juga: Pengacara: Fakta persidangan HTI perkuat posisi pemerintah

HTI adalah kelompok yang dinilai pemerintah dianggap bertentangan dengan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila dan UUD 1945.

Hingga akhirnya, HTI resmi dibubarkan dan dilarang pada 19 Juli 2017 dan ditegaskan oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

Dewan Pers jelaskan tugas komite dalam penerapan "Publisher Rights"******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu menjelaskan tugas dan tanggung jawab komite yang akan dibentuk untuk mendukung penerapan Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, yang juga disebut PerpresPublisher Rights.

BAB IV dalam regulasi tersebut membahas ketentuan tentang komite yang dipercaya untuk memastikan pemenuhan kewajiban perusahaan platform digital dan pelaksanaan praktik jurnalisme berkualitas.

"Komite ini memang bertugas untuk membuat pertimbangan, menerima masukan, dan melihat perkembangan-perkembangan," kata Ninik saat dihubungi dari Jakarta, Rabu.

Baca juga: Presiden teken Perpres Publisher Rights untuk jurnalisme berkualitas

Baca juga: Menkominfo: Aturan tentang hak-hak penerbit akan perkuat industri pers

"Komite ini harus dijamin independensinya, sehingga ada pemenuhan rasa keadilan bagi para pihak, jangan sampai ada yang merasa dirugikan dari penyelesaian masalah," katanya.

Komite yang nantinya dibentuk oleh Dewan Pers akan mengawasi pelaksanaan kewajiban perusahaan platform digital seperti yang tertuang dalam Pasal 5 Perpres Nomor 32 tahun 2024.

Menurut ketentuan, perusahaan platform digital antara lain wajib memfasilitasi komersialisasi berita yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan pers serta memberikan perlakuan adil kepada semua perusahaan pers dalam hal penawaran layanan.

Komite juga ditugasi mengawasi penyebaran maupun komersialisasi berita untuk memastikan pelaksanaan praktik jurnalisme berkualitas serta membantu penyelesaian sengketa terkait kerja sama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers.

Ninik mengatakan bahwa komite dapat menawarkan penyelesaian sengketa melalui arbitrase atau upaya alternatif lain untuk membantu penyelesaian sengketa perusahaan platform digital dengan perusahaan pers yang tidak bisa diatasi dengan diskusi atau mediasi.

"Keputusan komite ini nantinya kolektif kolegial, tentu mempertimbangkan berbagai masukan dari berbagai ahli seperti lawyeryang terkait bisnis platform digital apabila itu perlu dihadirkan. Jadi, adil dalam aturan ini enggak cuma untuk perusahaan pers, tapi juga ada keadilan untuk perusahaan platform," demikian Ninik Rahayu.

Baca juga: Dewan Pers: Perpres "Publisher Rights" beri ruang tumbuh media kecil

Baca juga: Kemenkominfo bentuk tim mitigasi usai Perpres Publisher Rights terbit

Baca juga: PWI sebut "publisher right" dapat tingkatkan kualitas hidup awak media

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Label：link slot nexus gacor、mapsbet、slot mudah jackpot 2022

Terkait：pinjaman online di akulaku、mpotop88、mangga2bet、qqslot88、bonanza88 login、bo slot baru、game slot pasti menang、sakura188、nagapokerasia、borju89

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：cara dapat uang dari woilo（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08

Daftar bab terbaru

slotomania olympus demo

ibc88play

agen slot mudah menang

kredinesia legal atau ilegal

sejarahBacaan TerkaitMore+

Nian Jingui

situs 138 login

Gol Victor Osimhen buat laga Napoli vs Barcelona berakhir imbang 1******

Jakarta (ANTARA) - Laga Napoli kontra Barcelona berakhir imbang 1-1 dalam leg pertama babak 16 besar Liga Champions di Stadion Diego Armando Maradona, Rabu waktu setempat (Kamis dini hari WIB). Dua gol dalam pertandingan ini terjadi pada babak kedua. Barcelona unggul lebih dulu lewat gol Robert Lewandowski sebelum Victor Osimhen menyamakan kedudukan untuk Napoli. Barcelona langsung mengambil inisiatif menyerang sejak kick-off. Peluang pertama tim tamu terjadi lewat tembakan Lamine Yamal dari luar kotak penalti, tetapi Alex Meret masih bisa menepisnya. Pada menit ke-22, Barcelona lagi-lagi mendapatkan peluang matang. Joao Cancelo menusuk ke kotak penalti dari sisi kiri dan melepas umpan tarik yang disambar Lewandowski.

Namun, tembakannya masih bisa ditepis Meret, bola rebound kemudian ditendang Gundogan yang kembali digagalkan kiper Italia itu.

Baca juga: Di Lorenzo nilai laga kontra Barcelona bisa jadi titik balik Napoli Barca lebih sering menguasai bola hingga menjelang akhir babak pertama. Napoli sempat keluar dari tekanan, tetapi mereka gagal membangun serangan. Babak pertama berakhir tanpa gol. Barca kembali mengambil inisiatif serangan di babak kedua dan mendapat peluang pada menit ke-49. Umpan Yamal diterima Gundogan di tengah kotak penalti, tetapi sepakan gelandang asal Jerman itu masih bisa diamankan Meret. Barcelona akhirnya bisa mencetak gol pada menit ke-60. Pedri mengontrol bola di tepi kotak penalti Napoli dan memberikan kepada Lewandowski. Meski dihalangi dua pemain Napoli, Lewandowski mampu melepaskan tendangan akurat ke kiri bawah gawang. Skor menjadi 1-0 untuk tim tamu. Keunggulan itu hanya bertahan 16 menit setelah Napoli menyamakan kedudukan. Anguissa mendapatkan bola di luar kotak penalti dan meneruskannya kepada Osimhen. Penyerang Nigeria ini kemudian melepaskan diri dari kawalan Inigo dan menembak bola, mengecoh Ter Stegen, membuat kedudukan menjadi 1-1. Memasuki 10 menit akhir, Napoli mencoba memaksimalkan momentum mereka dengan terus menyerang. Xavi merespons dengan beberapa pergantian pemain. Barcelona nyaris mencetak gol kemenangan pada menit ke-90+4, tembakan Gundogan di depan kotak penalti hanya melenceng tipis ke sisi kiri gawang Napoli. Laga berakhir imbang 1-1 untuk Napoli dan Barcelona. Laga leg kedua dijadwalkan akan berlangsung di Stadion Olimpiade Lluis Companys pada 13 Maret mendatang.

Baca juga: Borussia Dortmund bermain imbang 1-1 lawan PSV Eindhoven
Baca juga: Gol Marko Arnautovic menangkan Inter Milan atas Atletico Madrid

Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2024

gen dewa super

keitogel

Gol Victor Osimhen buat laga Napoli vs Barcelona berakhir imbang 1******

Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2024

Saya adalah dewa kecil Dinasti Ming

situs slot terpercaya hari ini

Komnas HAM ungkap temuan banyak masyarakat adat tidak ikut pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI mengungkap temuan banyaknya masyarakat adat di sejumlah daerah yang tidak dapat memilih pada Pemilihan Umum 2024.

Hal tersebut terjadi karena banyak masyarakat adat yang tidak terdata dalam daftar pemilih tetap (DPT) karena tidak memiliki kartu tanda penduduk (KTP) elektronik.

"Sebagai contoh, tercatat sekitar600 orang masyarakat adat Badui luar, tidak memiliki KTP elektronik," kata anggota Komnas HAM Saurlin P. Siagian di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu.

Baca juga: Komnas HAM ungkap banyak perusahaan tak liburkan karyawan saat pemilu

Pada kesempatan sama, Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi mengatakan kebutuhan masyarakat adat untuk memiliki kartu identitas tidak setinggi masyarakat di perkotaan.

Namun demikian, hal tersebut bukan menjadi alasan untuk tidak mendorong pembuatan KTP elektronik bagi masyarakat adat tersebut.

"Karena suatu saat mereka (masyarakat adat) pasti membutuhkan hak untuk layanan kesehatan, pendidikan, perbankan pasti mereka butuh. Nah, negara harus mendorong itu (pembuatan KTP elektronik) kepada mereka," kata dia.

Baca juga: Komnas HAM pantau Pemilu di Lapas IIA Sidoarjo

Pramono berharap pemerintah dapat meningkatkan sosialisasi akan pentingnya pembuatan KTP elektronik sehingga masyarakat adat dapat mengikuti pemilu selanjutnya.

Peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 diikuti pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Baca juga: Komnas HAM imbau penyelenggara pemilu utamakan integritas
Baca juga: Komnas HAM imbau warga gunakan hak pilihnya secara kritis

Melbourne, andalkan cinta

depositslot

Dian Sastro tantang diri jadi anak mafia di "Ratu Adil"******

Jakarta (ANTARA) - Aktris Dian Sastrowardoyo menantang dirinya untuk melakoni karakter baru sebagai anak mafia dari kelompok 9 Naga dalam serial drama kriminal terbarunya “Ratu Adil” yang akan tayang perdana di layanan Vidio pada 29 Februari 2024.

“Saya justru dapat tantangan berperan di crime seriesini dengan banyak elemen action, fighting. Malah ini menurut saya pengalaman yang tidak boleh saya lewatkan,” kata Dian Sastro saat ditemui dalam sesi wawancara khusus di Jakarta, Kamis.

Tanpa pikir panjang, Dian Sastro setuju untuk tampil di serial "Ratu Adil" dan memperluas spektrum aktingnya sebagai Lasja, seorang anak mafia sekaligus ibu dari dua orang anak.

“Ini kesempatan yang sangat jarang bisa datang ke seorang aktris yang lebih akrab dengan genre drama seperti saya,” kata Dian Sastro.

Baca juga: Hana Malasan jajal karakter baru di serial “Ratu Adil”

Melalui serial drama kriminal ini, Dian Sastro berharap ada lebih banyak lagi aktor dan aktris Indonesia yang mendapat kesempatan sama untuk memperluas spektrum aktingnya. Dengan begitu, para aktor dan aktris dapat keluar dari zona nyamannya dan mencoba hal baru dari karya yang mereka perankan.

Bergenre drama kriminal, serial “Ratu Adil” mengharuskan Dian untuk mendalami ragam adegan aksi, mulai dari latihan fisik hingga latihan menggunakan senjata api. Tidak heran Dian sempat mengalami sejumlah cedera ringan saat melakukan adegan aksi di serial itu.

“Ada banyak hal yang saya harus latih untuk persiapan, seperti saya harus belajar memegang senjata api (karena) karakter ini harus bisa merakit dan menembak sendiri,” kata perempuan berusia 41 tahun itu.

Dia menambahkan, “Sempat ada (cedera ringan), tapi lumayan lucu. Cederanya bukan karena koreografinya, tapi karena kebodohan saya sendiri. Waktu itu sepatu saya licin dan saya tergelincir, lumayan lah agak biru-biru".

Secara keseluruhan, Dian merasa “Ratu Adil” menjadi salah satu karya yang menampilkan sisi lain dari dirinya. Dia berharap penonton dapat menikmati serial itu sekaligus menjadi tontonan “segar” bagi mereka.

“Semoga orang-orang bisa menerima dengan baik seriesini karena ceritanya sangat bagus. Ini kayakorang-orang keren semua berkolaborasi di sebuah serial, ini sebuah kehormatan bagi saya,” kata Dian menutup perbincangan.

Baca juga: Vidio Original Series rilis "Happy Birth-Die" dengan genre fantasi

Baca juga: Patricia Gouw ramaikan Series “Bestie 2”

Baca juga: "Happy Birth-Die" jadi series pertama Olivia Jensen setelah pandemi

Anda menyebut ini jari emas

event hk

KPK dalami intervensi Abdul Ghani Kasuba untuk rotasi jabatan pegawai******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami adanya dugaan intervensi tersangka Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK) untuk mengatur berbagai proyek, pemberian izin, termasuk mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara

Hal tersebut didalami penyidik dalam pemeriksaan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara Samsudin Abdul Kadir, Inspektorat Provinsi Maluku Utara Nirwan M.T. Ali, serta pegawai negeri sipil (PNS) Maluku Utara Jufri Salim dan pensiunan PNS Muabdin Hi Rajab di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (20/2).

"Para saksi hadir dan dikonfirmasi, antara lain, kaitan dengan penggunaan sejumlah uang dari hasil pemberian para kontraktor kepada tersangka AGK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu.

Pada jadwal pemeriksaan itu penyidik KPK juga memeriksa pihak swasta Olivia Bachmid dan Silvester Andreas serta Direktur Utama PT. Adidaya Tangguh Eddy Sanusi terkait dengan aliran uang yang diterima oleh AGK.

"Tim penyidik masih terus melanjutkan materi pemeriksaan kaitan dugaan aliran uang yang diterima tersangka AGK melalui beberapa perantara orang kepercayaannya," ujarnya.

Meski demikian, Ali belum mengungkapkan apa saja temuan tim penyidik dalam pemeriksaan terhadap para saksi tersebut.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Baca juga: KPK dalami aliran uang suap Gubernur Maluku Utara dalam proyek pemprov
Baca juga: KPK periksa putra Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba

Sejarah perjuangan putri saudagar

pinjol aman dan cepat cair

Mahfud enggan komentari hak angket usulan Ganjar******

Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md enggan mengomentari soal hak angket yang diusulkan pasangannya, calon presiden Ganjar Pranowo, mengenai penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024.

Mahfud menegaskan bahwa persoalan hak angket bukan urusan pasangan calon, tetapi ranahnya partai politik.

"Saya ndaktahu karena hak angket itu bukan urusan paslon (pasangan calon) ya. Itu urusan partai," kata Mahfud menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di rumahnya, Jakarta, Kamis.

Dia juga memilih tidak mengurusi persoalan itu. "Saya ndaktahu dan tidak ingin tahu juga," kata dia.

Baca juga: Anggota DPR: hak angket untuk kecurangan pemilu tidak tepat

Mahfud juga mengatakan tidak ada keharusan bagi pasangan calon untuk mengurusi usulan hak angket.

"Saya tidak akan berkomentar soal hak angket, hak interpelasi. Itu urusan partai-partai mau apa ndak. Kalau ndakmau, juga saya tidak punya kepentingan untuk berbicara itu. Saya hanya paslon mengantarkan, kalau paslon itu sampai ada ketokan terakhir dari KPU, ini yang sah, sudah," katanya.

Ganjar Pranowo mengusulkan hak angket dan hak interpelasi untuk Pemilu 2024 saat mengadakan rapat bersama tim pemenangan di Jakarta pada 15 Februari 2024.

Dia kembali menyampaikan itu dalam siaran tertulisnya pada 19 Februari 2024. "Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," sebut Ganjar dalam siaran tertulisnya itu.

Baca juga: Mahfud dorong KPU audit digital forensik lewat lembaga independen

Hak angket merupakan hak DPR RI untuk menyelidiki pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Sejauh ini, usulan Ganjar itu disambut baik oleh PDI Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Namun, untuk partai politik pendukung pasangan calon nomor urut 2, misalnya Partai Golkar dan Partai Demokrat, partai-partai di barisan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menolak usulan tersebut.

Tiga pasangan calon presiden-calon wakil presiden bersaing dalam pemilihan presiden Pemilu 2024. Ketiganya, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dengan nomor urut 01, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dengan nomor urut 02, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. dengan nomor urut 03.

Tahapan Pemilu 2024 saat ini masih menunggu hasil penghitungan suara KPU RI. Hasil real count per Kamis pukul 19.00 WIB, pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan perolehan suara 58,91 persen, diikuti pasangan Anies-Muhaimin 24,09 persen, dan Ganjar-Mahfud di urutan tiga dengan perolehan suara 17 persen.

Baca juga: Jokowi sebut usul gunakan hak angket DPR adalah hak demokrasi
Baca juga: Airlangga: Golkar tolak usulan hak angket DPR soal kecurangan Pemilu

《asiabet118》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，gaming slot gacorHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《asiabet118》bab terbaru。