situs online terpercaya 2023

Monster tentakel dari awal

Peternak Rugi Rp3,2 T Buntut Harga Ayam Anjlok******

KomunitasPeternak Unggas Nasional (KPUN) mengeluhkan harga ayamhidup di kelas kandang (livebird) anjlok sejak libur Natal 2022 menjadi Rp15 ribu per kilogram (kg).

Karena hal tersebut, Ketua Umum KPUN Alvino Antonio mengatakan peternak mandiri se-nasional telah mengalami kerugian selama 2022 mencapai Rp3,2 triliun. Nilai ini merupakan akumulasi dari kerugian seluruh peternak secara nasional.

Ia menyebut kerugian itu juga imbas dari harga pakan yang naik. Alvino menyebut harga ayam hidup di kandang Rp15 ribu kg terutama di wilayah Jawa Tengah, yang merupakan pusat populasi ayam ras pedaging. Sedangkan, biaya produksi peternak mencapai Rp20 per kg.

Alvito mengatakan harga pakan cenderung naik dengan alasan harga jagung naik. Padahal menurutnya hari ini harga jagung turun menjadi di bawah Rp5.000 per kg.

"Harga pakan masih tinggi yakni Rp8.300-Rp8.800 per kg. Padahal tahun lalu harga pakan Rp7.500 per kg," katanya.

Peternak juga mengeluhkan perusahaan-perusahaan besar jangan menjual ayam ke pasar tradisional. Perusahaan besar itu di antaranya PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk, Japfa Comfeed Indonesia, PT Malindo Feedmill Tbk, PT Cheil Jedang Indonesia, PT New Hope Indonesia, PT Farmsco Feed, dan PT Gold Coin Indonesia.

Mendekonstruksi dunia lain

Erick Thohir Bakal Persulit Bos BUMN Dapat Bonus******

Menteri BUMN Erick Thohir akan mempersulit atau memperketat aturan bagi bos perusahaan negara untuk mendapatkan bonus tahunan.

Pengetatan aturan pemberian insentif ini tertuang dalam materi uji publik draf Rancangan Peraturan Menteri (Permen) BUMN yang tengah digodok pemerintah.

Dalam Permen BUMN tersebut, Erick mengatur sejumlah syarat bagi direksi atau komisaris BUMN untuk bisa mendapatkan insentif. Salah satunya, bonus diberikan kepada anggota direksi dan komisaris jika tingkat kesehatan perusahaan paling rendah 70 persen.

Adapun tingkat kesehatan perusahaan bakal dinilai berdasarkan aspek keuangan, operasional, dan administrasi. Bonus kepada petinggi perusahaan BUMN akan diberikan berdasarkan nilai yang diperoleh dengan minimal 70 persen.

Isu lain yang dibahas dalam Permen BUMN ini adalah pengetatan persyaratan pemberian tantiem atau insentif kinerja direksi dan dewan komisaris/pengawas terkait hasil audit atas laporan keuangan.

Disebutkan juga bahwa salah satu syarat pemberian tantiem atau insentif kinerja adalah laporan tahunan dengan opini Wajar Dengan Pengecualian. Aturan itu akan diubah untuk memperketat syarat pemberian tantiem atau insentif kinerja.

"Mengubah syarat opini auditor atas laporan tahunan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian," tulis penjelasan di materi tersebut.

Selain itu, isu strategis yang ada dalam aturan ini adalah pemberian long term incentive (LTI) untuk direksi dan dewan komisaris BUMN. Pada penjelasan isu strategis itu disebut, LTI merupakan komponen penghasilan tersendiri atau bukan bagian dari tantiem.

"LTI merupakan komponen penghasilan tersendiri (bukan bagian dari tantiem) yang diberikan dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja dan tata kelola yang telah mendekati praktik terbaik internasional," tulis penjelasan di materi tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi dewa setelah seratus pemurnian

Nelayan Keluhkan Lamanya Pencairan Jaminan Kematian dari BPJamsostek******

Keluarga nelayan mengeluhkan lamanya proses pencairan santunanatau jaminan kematian dari BPJS Ketenagakerjaan. Bahkan, klaim tersebut tak kunjung diproses meski ahli waris sudah menunggu seminggu lebih.

Keluhan tersebut disampaikan oleh Syafii selaku anggota Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Demak sekaligus agen Penggerak Jaminan Sosial Indonesia (Perisai) BPJS Ketenagakerjaan Demak.

"Kasus ini baru, kawan kami nelayan meninggal di tengah laut. Kami mohon dipercepat untuk klaim jaminan kematian, kecelakaan, dan untuk anak sekolah. Karena yang kami tahu itu prosesnya lama untuk yang meninggal dalam bekerja," keluhnya dalam Diskusi Publik Nelayan Menghadapi Krisis Iklim, Kamis (12/1).

Keluhan serupa juga datang dari Anggota KNTI Lamongan Sabiqin. Ia mengatakan ketika nelayan terkena musibah kesulitan melakukan klaim.

Sabiqin menyebutkan ada salah satu nelayan Lamongan yang baru-baru ini meninggal dunia karena terseret ombak. Ia menekankan agar pihak BPJS Ketenagakerjaan bisa mempercepat proses klaim tersebut.

Merespons hal tersebut, Asisten Deputi Kepesertaan Skala Kecil Mikro BPJS Ketenagakerjaan Hery Johari mengatakan pihaknya masih perlu koordinasi dengan kantor cabang di daerah.

"Untuk kasus kecelakaan kerja, setelah berkas lengkap, seperti kronologis kejadian kemudian penyebab kematian akan diverifikasi. Kami memang sedang dalam proses tahap verifikasi dan validasi, tentunya untuk memastikan hak-hak sesuai ketentuan berlaku," jawab Hery.

Lebih lanjut, Hery mencotohkan soal syarat klaim tambahan bagi anak nelayan yang meninggal dunia dan ingin mencairkan beasiswa. Ia mengatakan perlu verifikasi berupa rapor sang anak untuk membuktikan ahli waris masih sekolah atau kuliah.

Sementara itu, Hary menjelaskan bahwa BPJS Ketenagakerjaan meng-coversantunan kematian hingga Rp42 juta. Penyebab kematian yang dicover adalah sakit, meninggal dunia, meninggal mendadak di rumah, bahkan meninggal karena bunuh diri.

Rincian santunan kematian tersebut, antara lain Rp20 juta santunan kematian, Rp10 juta untuk biaya pemakaman, dan santunan berkala selama 24 bulan sebesar Rp12 juta yang bisa dibayarkan sekaligus.

Sementara untuk manfaat beasiswa diberikan maksimal senilai Rp174 juta untuk dua orang anak yang masih menempuh pendidikan sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.

[Gambas:Video CNN]

Hunyuan Wuzong

Dirut TransJakarta Dicopot******

Pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mencopot Yana Aditya dari jabatannya sebagai direktur utama PT Transportasi Jakarta (TransJakarta).

Selanjutnya, Heru menunjuk mantan Direktur PT KAI (Persero) M Kuncoro Wibowo menjadi pengganti Yana.

Informasi itu disampaikan oleh Plt Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah DKI Jakarta Fitria Rahadiani.

Ia mengatakan kebijakan mengangkat Kuncoro yang memiliki pengalaman transformasi perusahaan, diharapkan mampu mewujudkan TransJakarta menjadi katalis integrasi dan menguatkan sistem internal untuk keamanan, kenyamanan dan keselamatan transportasi publik.

"Selanjutnya, pemegang saham juga menyetujui pengunduran diri Sudirman Said dan mengangkat Luky Arliansyah sebagai Komisaris yang juga ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Komisaris Utama," kata Fitria.

Selain Luky, Fitria mengatakan pemegang saham juga mengangkat Bambang Eko Martono sebagai Komisaris.

Ia menyebut penggantian direktur utama, komisaris utama, dan anggota komisaris dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui keputusan para pemegang saham di luar RUPS yang ditandatangani pada 11 Januari 2022.

"Semoga Direktur Utama dan jajaran Dewan Komisaris yang baru mampu melaksanakan tugas dengan baik dan penuh tanggungjawab," kata Fitria.

[Gambas:Video CNN]

Panduan Budidaya Perkotaan

Yusril Tanya Solusi TKI dan Kebun Sawit ke Anwar Ibrahim******

Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menanyakan solusi terkait tenaga kerja Indonesia (TKI) dan perbedaan upah pekerja kebun sawit ke Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

Pertama, menurut Yusril, masalah TKI di Malaysia baru akan terselesaikan jika pemerintah Negeri Jiran mengubah aturan industri yang ada.

Lebih dari 30 tahun pembangunan industri Malaysia, Yusril menilai TKI yang bekerja di sektor manufaktur sudah harus direlokasi ke berbagai perusahaan Malaysia yang ada di Indonesia. Di lain sisi, ia menyarankan Anwar agar Malaysia serius mengembangkan industri teknologi tinggi (high tech).

"Gaji pekerja di Indonesia yang bekerja di kebun-kebun Malaysia lebih besar daripada gaji pekerja Indonesia yang bekerja di kebun-kebun milik Malaysia yang ada di Indonesia. Bisakah Pemerintah Malaysia dan Indonesia merundingkan masalah gaji pekerja perkebunan ini supaya adil bagi kedua belah pihak?" tanya Yusril ke Anwar dalam CT Corp Leadership Forum di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (9/1).

Anwar Ibrahim menilai usul Yusril soal masalah TKI di Malaysia merupakan tahapan kedua. Namun, ia tak menutup mata soal ancaman middle income trap serta industri yang berteknologi rendah. Menurutnya, ini adalah beberapa prioritas dari menteri perdagangan antarabangsa dan industri (MITI) Malaysia.

Secara khusus soal tenaga kerja, Anwar mengedepankan solusi yang bisa dijangkau untuk saat ini. Menurutnya, pemindahan TKI dari industri manufaktur Malaysia ke berbagai perusahaan Malaysia di Indonesia membutuhkan banyak waktu.

"Untuk sekarang ini, cara yang terbaik adalah digitalisasi. Masuk dan beberapa dasar yang proaktif untuk mengelak dari beberapa tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hukum," jelas Anwar soal solusi terdekat terkait TKI di Malaysia.

Terkait pekerja Indonesia yang bekerja di perkebunan Malaysia, Anwar menegaskan perlu perundingan yang teliti antara Pemerintah Malaysia dan Indonesia. Menurutnya, ada beberapa faktor yang membuat industri atau perusahaan perkebunan Malaysia pindah dan menetap ke Indonesia, Vietnam, atau bahkan China.

"Sebab kadar upah yang rendah relatif kepada indeks harga konsumen (CPI) di negara masing-masing. Kalau kita umpamanya naik mendadak, tentu tidak akan menarik pelaporan ke negara asing. Hal ini boleh kita bicarakan, tapi saya tidak pikir ada penyelesaian segera, melainkan kita (harus) berunding secara lebih panjang," tegas Anwar menjawab pertanyaan Yusril soal perbedaan upah pekerja Indonesia.

Saat ini, Anwar merasa lebih mendesak untuk menyelesaikan permasalahan tenaga kerja di Malaysia, tidak hanya dengan tenaga kerja Indonesia (TKI). Kendati, ia menegaskan bahwa upah di masing-masing negara tidak boleh disamakan.

"Upah pekerja di AS, Malaysia, China, itu relatif terhadap cost of living di masing-masing negara. Tapi Malaysia saya setuju mesti berubah dari sisi kemampuan skill karena masa depan kita tidak terjamin jika tidak serius dalam industrial policy," pungkas PM Malaysia tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Cahaya Suci Wilayah Bintang

TWC Siapkan Sistem Zonasi Kawasan Candi Borobudur Tahun Ini******

PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan & Ratu Boko (TWC) berencana menerapkan sistem zonasi di kawasan Candi Borobudur. Sistem zonasi bertujuan menata pemanfaatan Borobudur antara kepentingan konservasi, spiritual, edukasi, hingga komersial.

Direktur Utama TWC Edy Setijono mengatakan penerapan tersebut menjadikan antarkepentingan dapat lebih tertata, terutama terkait jalur yang digunakan.

"Jadi, besok (mendatang) tidak ada lagi tabrakan karena jalurnya sudah kami tata ulang. Mereka punya lokasi masing-masing. Misalnya kegiatan spiritual, pasti lokasinya di situ," ujar Edy dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (7/1).

TWC, kata Edy, juga berkomunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan terkait. Menurutnya, komunikasi diperlukan demi harmonisasi antarpemangku kepentingan karena sistem tersebut nantinya diterapkan demi kebaikan bersama.

TWC pun memberikan ruang Candi Borobudur untuk kepentingan umum. Tidak ada satu pihak yang mengklaim khusus.

Terlebih, hal itu juga sudah tertuang dalam kesepakatan empat menteri dan dua gubernur untuk menjadikan Candi Borobudur sebagai pusat agama Buddha Indonesia dan dunia.

"Kami tetap jadikan ini (Candi Borobudur) untuk fungsi yang ada. Tapi dengan skala prioritas tertentu," kata Edy.

Terpisah, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Buddha Kementerian Agama Supriyadi mengatakan kajian tersebut harus diputuskan bersama karena melibatkan beberapa institusi.

Sehingga, rencana sistem zonasi memerlukan kajian-kajian mendalam demi mencari titik temu antara pemanfaatan candi untuk kegiatan spiritual, konservasi, edukasi, maupun komersial.

"Dari nota kesepahaman itu, sudah ada SOP-nya. Nanti kami coba bahas kembali. Mudah-mudahan ada solusi terbaik untuk umat Buddha dan pemerintah," ujar Supriyadi.

"Karena dalam UU Cagar Budaya, salah satu pemanfaatan Candi Borobudur adalah untuk kepentingan agama," kata Supriyadi.

[Gambas:Video CNN]