selothoki

Kepala sekolahku yang dingin

El Nino, Pemerintah Izinkan Pengecer Jual Gula Pasir Rp16 Ribu per Kg******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memberlakukan relaksasi harga gulakonsumsi di tingkat konsumen menjadi Rp16 ribu per kilogram (kg) dan Rp17 ribu per kg khusus di Maluku, Papua, dan wilayah Tertinggal, Terluar, Terpencil, dan Pedalaman (3TP).

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan NFA I Gusti Ketut Astawa mengatakan relaksasi harga gula pasir di tingkat konsumen dilakukan demi menjaga stabilitas pasokan dan harga di dalam negeri.

Pasalnya, produksi dalam negeri menurun karena fenomena El Nino. Sementara harga internasional juga melonjak sehingga mahal untuk impor.

Ketut menjelaskan produksi gula diprediksi turun akibat El Ninodari estimasi awal 2,6 juta ton menjadi 2,3 juta ton.

Sementara realisasi impor gula kristal mentah (GKM) baru sebesar 180 ribu ton atau 22,61 persen dan gula kristal putih (GKP) sebesar 126.941 ton atau 58,82 persen.

Realisasi impor yang masih minim, kata Ketut, disebabkan beberapa perusahaan yang memiliki kuota impor GKM belum merealisasikannya. Hal ini lantaran tingginya harga gula internasional sehingga tidak menjangkau untuk penjualan sesuai harga acuan pembelian (HAP) di tingkat konsumen.

"Jadi selain optimalisasi penyerapan dalam negeri dan percepatan importasi, diusulkan adanya fleksibilitas harga penjualan di tingkat konsumen. Ke depan pelaku usaha ritel bisa menjual gula konsumsi dengan harga 16 ribu rupiah per kilogram," pungkas Ketut.

HAP gula diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 17 Tahun 2023. Dalam aturan itu HAP gula konsumsi di tingkat produsen dipatok Rp12.500 per kg. Sementara HAP di konsumen Rp14.500 per kg. Khusus wilayah timur dan daerah 3TP sebesar Rp15.500 per kg.

Tiga alam itu bagaikan bunga kosong

Platform Jual******

Platform jual beli Non-Fungible Token (NFT), OpenSea, melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 50 persen pegawainya.

NFT merupakan aset digital yang menggambarkan objek asli seperti karya seni, musik, atau item yang terdapat pada video dan game dalam format JPEG, PNG, MP4, dan lainnya.

Melansir CoinDesk, PHK terjadi ketika perusahaan bersiap meluncurkan pasar baru yang diberi nama OpenSea 2.0, saat harga NFT terus turun. Platform ini dapat digunakan untuk memperdagangkan dan mengumpulkan koleksi NFT, termasuk Bored Apes dan Pudgy Penguins.

Pada Juli 2022 lalu, OpenSea telah memberhentikan 20 persen stafnya sehingga hanya mempekerjakan 230 karyawan.

Namun tidak diketahui pasti berapa banyak orang yang dipekerjakan oleh perusahaan sebelum putaran PHK terakhir ini.

Menurut laporan Nansen, NFT kelompok 'blue-chip' mengalami penurunan harga dasar lebih dari 25 persen pada Agustus lalu.

[Gambas:Video CNN]

Guizhou Fengyun

Mentan Minta Tambahan Rp5,83 T untuk Genjot Produksi Padi******

Kementerian Pertanian (Kementan) meminta tambahan anggaransebesar Rp5,83 triliun kepada Kementerian Keuangan(Kemenkeu) untuk tahun ini.

"Kementerian Pertanian juga sedang mengusulkan anggaran belanja tambahan atau ABT tahun anggaran 2023 sebesar Rp5,83 triliun," ucap Menteri Pertanian Amran Sulaiman dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (8/11).

Ia menuturkan tambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk percepatan tanam serta peningkatan produksi padi dan jagung.

Meski demikian, Amran mengatakan dari hasil konsultasi dengan Dirjen Anggaran Kemenkeu, usulan ABT tersebut kemungkinan hanya bisa terpenuhi sebagian tahun ini.

Oleh karena itu, untuk menjaga keberlanjutan kegiatan tersebut, di awal 2024 Amran menyarankan untuk melakukan prioritas pemanfaatan anggaran reguler Kementan tahun anggaran 2024.

"Dan selanjutnya kekurangan anggaran reguler tahun 2024 nanti dapat diusulkan kembali melalui ABT tahun anggaran 2024 untuk itu mohon dukungan dari pimpinan dan anggota Komisi IV," imbuh Amran.

Pagu indikatif Kementan tahun anggaran 2023 sendiri adalah sebesar Rp14,82 triliun. Angka ini sebenarnya sudah lebih tinggi dari pagu 2022, yakni Rp14,51 triliun

[Gambas:Video CNN]

Taipan senjata yang melakukan perjalanan ke Daqin

Isi Komentar JK soal Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kallaikut berkomentar soal ribut yang terjadi antara negara melawan pengusaha Pontjo Sutowo dalam pengelolaan Hotel Sultan. 

Menurutnya, sengketa Hotel Sultan tersebut hanya persoalan kebijakan pemerintah belaka. Ia mengatakan dalam sengketa tersebut, pemerintah harusnya mengutamakan pengusaha pribumi. 

JK menilai kebijakan pemerintah belakangan ini  terlihat lebih mengutamakan pengusaha asing dibanding pribumi. Contoh itu kata JK terlihat dari langkah pemerintah memberi hak guna lahan kepada asing di IKN hingga 195 tahun.

"Jangan di lain pihak investor asing diundang masuk ke Indonesia dengan segala fasilitasnya sampai kalau di IKN waktu hampir 2 abad. Di lain pihak ini diusir dari tempat dia membangun. Memang tentu ada aturannya seperti itu tapi kebijakannya tentu ada keberpihakan" ujar JK melalui siaran pers Senin (6/11).

Lebih lanjut JK juga meminta agar pemerintah dapat menghargai sejarah pendirian Hotel Sultan. Menurutnya hotel Sultan dibangun oleh Ibnu Sutowo untuk memfasilitasi akomodasi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia.

Saat itu katanya, belum ada pengusaha Indonesia yang bersedia membangun hotel bintang bertaraf internasional.

"Hotel Sultan dibangun untuk memenuhi kebutuhan daripada orang-orang yang mau datang ke Indonesia dan cari hotel yang baik, untuk itu Ibnu Sutowo bersedia membangun itu, jangan lihat sekarang tapi lihat tahun berapa itu. Mesti dihargai Jangan hanya asing yang diberi penghargaan" ujar JK.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

[Gambas:Video CNN]

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

bapak baptis perang bisnis

Prabowo: Indonesia Kurang Pandai Kelola Kekayaan, Masalah Ini Sistemik******

Bakal calon presiden Prabowo Subiantomenyoroti fenomena mengalirnya kekayaan Indonesia ke luar negeri.

Ia menyatakan bahwa fenomena tersebut merupakan salah satu masalah sistemik yang membuat Indonesia belum naik kelas menjadi negara maju hingga saat ini.

Padahal menurut Prabowo, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam (SDA)  yang bisa dijadikan modal besar untuk menjadi negara maju.

"Dan menurut saya masalah ini adalah masalah sistemik. Masalah ini adalah karena kita tidak setia kepada undang-undang dasar kita sendiri," lanjut dia.

Ia sebelumnya merinci kekayaan SDA yang dimiliki Indonesia. Misalnya saja, cadangan nikel terbesar di dunia, cadangan nikel terbesar kedua dunia, tembaga ketujuh dunia hingga potensi Energi Baru dan Terbarukan (EBT) mencapai 437 Gigawatt (GW).

"Selain itu ada potensi produksi ikan tangkap lestari tiap tahun 12 juta ton. Potensi budidaya laut 50 juta ton per tahun," katanya.

Prabowo menjelaskan Pasal 33 dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah menyebutkan jika hasil kekayaan alam Indonesia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan bersama rakyat Indonesia.

"Pasal 33 adalah blueprintekonomi Indonesia. Dari sejak tahun 1945 jelas dikatakan dalam Pasal 33 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan," jelasnya.

"Tiap negara punya budaya lain, tiap negara punya kultur berbeda. Kalau di suatu negara atau katakanlah di negara barat, mereka sangat suka dan sangat yakin dengan kapitalisme neoliberal. Ya, itu mereka. Tetapi budaya kita pendiri-pendiri bangsa kita tidak merancang Indonesia seperti itu," ujar Prabowo lebih lanjut.

Prabowo mengatakan negara-negara yang ekonominya tumbuh pesat justru memiliki aturan yang mirip dengan Pasal 33 UUD 1945.

Menurut dia, semua orang boleh berargumen berapa kekayaan yang dikuasai negara. Hanya saja prinsipnya negara harus aktif, bahkan kalau perlu intervensi.

"Sistem kita tidak bisa lagi meneruskan sistem kapitalisme neoliberal. Karena di barat pun sudah tidak laku. Di barat pun sudah mengatakan bahwa ekonomi neoliberal tidak bisa membawa kesejahteraan kepada rakyat banyak," tegasnya.

Prabowo mengatakan Indonesia harus kembali kepada ekonomi Pancasila, yaitu gabungan antara yang terbaik dari kapitalisme dan yang terbaik dari sosialisme.

[Gambas:Video CNN]

Pengemudi berpengalaman yang dapat melakukan perjalanan melintasi waktu

Investasi Makin Menggeliat, Berikut Penerima Penghargaan ALI 2023******

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memberikan penghargaan Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2023 kepada instansi pemerintah dari kategori Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota atas kinerja serta inovasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Penghargaan ALI 2023 diberikan oleh Wakil Presiden, K.H. Ma'ruf Amin, di Hotel Shangri-La, Jakarta, Rabu (8/11). Apresiasi tersebut diberikan dalam rangka mendorong peningkatan investasi di Indonesia.

Pada kategori kementerian/lembaga (K/L), Kementerian Perhubungan meraih peringkat pertama, diikuti oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di peringkat kedua, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan di peringkat ketiga.

Pada kategori pemerintah kota, Surakarta meraih peringkat pertama, diikuti oleh Surabaya di peringkat kedua, serta Manado di peringkat ketiga.

Terakhir, di kategori khusus kawasan timur Indonesia, penghargaan diperoleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Merauke, dan Kota Ambon.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam laporannya menyatakan bahwa pihaknya menyelenggarakan kegiatan ALI setiap tahunnya sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi Kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Menurutnya, capaian realisasi investasi dari target yang selalu berkembang setiap tahunnya itu juga merupakan atas kerja keras para kepala daerah yang didelegasikan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

"Mencapai target realisasi 2023 itu bukan pekerjaan gampang. Spesial untuk DPMPTSP saya ucapkan terima kasih dan I love you. PTSP sebagai instrumen dan garda terdepan dalam mewujudkan pelayanan investasi yang maksimal," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (9/11).

Bahlil melanjutkan, Penilaian ALI 2023 mengacu pada implementasi sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko di K/L dan pemerintah daerah yang merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi (UU CK).

Hasil penilaian kinerja ini selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pemberian dana insentif kepada pemerintah daerah dan insentif anggaran kepada K/L.

Sejak bulan Maret sampai dengan Oktober 2023, rangkaian proses penilaian ALI 2023 ini telah dilakukan dengan melibatkan 18 K/L dan 38 pemerintah provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Penilaian telah dilaksanakan oleh tim independen yang melibatkan K/L dan organisasi pelaku usaha terkait yang terdiri atas Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Di samping itu, juga ada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sekretariat Kabinet, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Investasi/BKPM, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), dan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD).

Penghargaan ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi instansi pemerintah lainnya untuk terus meningkatkan kinerja dan inovasi dalam memberikan pelayanan investasi yang berkualitas. Dengan demikian, investasi di Indonesia dapat terus meningkat dan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional.