jp paus hk mlm ini top

pinjam di bri 539Jutaan kata 914135Orang-orang telah membaca serialisasi

《jp paus hk mlm ini top》

OIKN: 10 tahun ke depan pembangunan Kota Nusantara tidak perlu APBN******

Kalau asumsi atau prediksi itu tepat dan benar, maka tidak diperlukan lagi dana APBN untuk pengembangan pembangunan Kota Nusantara.

Penajam Paser Utara (ANTARA) - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) memprediksi 10 tahun ke depan Kota Nusantara mulai operasional sepenuhnya sesuai target Presiden Joko Widodo (Jokowi), dan pengembangan pembangunan ibu kota negara masa depan Indonesia itu tidak memerlukan dana dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). "Prediksi kami, berkaitan ketertarikan investor terhadap Kota Nusantara terus mengalami peningkatan," kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono ketika dihubungi dari Penajam, Kalimantan Tmur (Kaltim), Minggu. Menurut dia lagi, dalam kurun waktu enam bulan, investasi di Kota Nusantara mencapai lebih kurang Rp50 triliun, yang terhitung mulai periode September 2023 sampai dengan Februari 2024. "Dan kami prediksi sepanjang tahun ini (2024) investasi yang masuk ke Kota Nusantara sekitar Rp55 triliun," ujarnya lagi. Sehingga perkiraan pencapaian investasi itu melebihi dari yang ditargetkan OIKN lebih kurang Rp100 triliun sampai akhir tahun ini. Jika pencapaian investasi selama enam bulan itu diakumulasikan dalam jangka 10 tahun Kota Nusantara mulai operasional sepenuhnya sesuai target Presiden Jokowi, kata dia, maka investasi akan mencapai lebih kurang Rp1.000 triliun. "Kalau asumsi atau prediksi itu tepat dan benar, maka tidak diperlukan lagi dana APBN untuk pengembangan pembangunan Kota Nusantara," ujarnya pula. Pada tahun ini, kata dia lagi, China (Tiongkok) dan Malaysia akan tanamkan modal sektor properti di Kota Nusantara yang dibangun pada wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kaltim, yakni di Kecamatan Sepaku itu. Nilai keseluruhan investasi yang tercatat bakal direalisasikan kedua negara tersebut di Kota Nusantara sekitar Rp40 triliun. Kemudian investasi Ciputra Group juga akan direalisasikan pada tahun ini, dengan mengembangkan kota mandiri lengkap dengan sejumlah fitur, seperti perumahan, komersil, lapangan golf dan janapada di kawasan Kota Nusantara, namun nilai investasi belum diketahui. Proyek pembangunan properti dari dua investor asing dan Ciputra Group itu masih dalam proses evaluasi studi kelayakan, ditargetkan mulai melakukan tender sekitar April 2024, demikian Agung Wicaksono.Baca juga: Presiden Jokowi tinjau Pusat Komando IKN dan Studio Mini TVRI
Baca juga: PUPR terapkan konsep bangunan hijau cerdas pada tower hunian ASN IKN

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

LeBron James cetak 40 ribu poin pertama dalam sejarah NBA******

Jakarta (ANTARA) - Di hadapan penonton yang antusias di Crypto.com Arena Los Angeles, Sabtu waktu setempat (Minggu WIB), LeBron James menjadi pemain NBA pertama yang mencapai 40.000 poin sepanjang sejarah kompetisi itu bergulir.

James berputar melewati pemain bertahan Denver Nuggets untuk melakukanlayupmulus di awal kuarter kedua, yang mencatatkan pencapaian tersebut. Dia mengepalkan tangannya dan meninju udara setelah mencapai 40 ribu poin.

"Untuk mencapai prestasi dan meraih pencapaian sepanjang karier saya, semuanya berarti bagi saya. Sangat," kata James seperti dikutip dari laman resmi NBA.

"Tentu saja, ada urutan kekuasaan di mana ada yang lebih tinggi dari yang lain. Tapi saya berbohong kepada Anda jika saya mengatakan ini tidak berarti apa-apa. Ini sangat berarti," lanjutnya.

Baca juga: Satu laga lagi LeBron James mencatat sejarah baru NBA

LeBron James diperkirakan akan mencetak rata-rata sekitar 25 poin per gim pada musim ini. James menjadi sejarah baru, di mana pemain NBA berusia 39 tahun itu masih memiliki performa konsisten selama hampir 20 musim dengan rataan 25 poin per laga.

Belum ada “pemain tertua” di NBA yang rata-rata mencetak 10 poin secara konsisten sejak John Stockton mencetak 10,8 poin per gim pada musim 2002-2003. James diperkirakan akan finis dengan rata-rata skor tertinggi di antara pemain tertua mana pun. Kareem Abdul-Jabbar adalah pemain tertua di liga ketika ia mencetak rata-rata 23,4 poin pada musim 1985-86.

Meskipun pencapaian terbaru James kali ini tidak seistimewa sebagai pencetak skor tertinggi sepanjang sejarah NBA yang telah dia buat tahun lalu, namun 40 ribu poin yang belum pernah dibuat oleh siapa pun tetap menjadi momen yang spesial.

James akan berada di seluruh buku rekor NBA jika dia benar-benar mengejarnya, dan itu mungkin dilakukan. Berikut sekilas peringkat catatan LeBron James dalam statistik lainnya:

Menit bermain (ke-2)
Assist (ke-4)
Steal (8)
Game dimainkan (ke-7)
Rebound (31)

Baca juga: LeBron kembali ukir sejarah baru di NBA All-Star Weekend 2024
Baca juga: LeBron James ingin bermain di Olimpiade Paris dan pensiun di Lakers

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2024

Label：eropa4d slot、situs yang paling gacor hari ini、slot gacor korea

Terkait：haha303、togel vegas hari ini、pinjaman online seabank、rtp sikat88、akun demo gacor77、prediksi viral togel、shopee bisa pinjam uang、cara kredit laptop di tokopedia、pinjol terbaru cepat cair、pola slot gacor hari ini

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：fb slot gacor（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07

Daftar bab terbaru

aplikasi kredit hp tanpa ribet

cicilan tanpa kartu kredit lazada

FantasiBacaan TerkaitMore+

Xiao Yun Xi Chunyu

qqturbo

Bawaslu Jayapura: KPU perlu jelaskan tak laksanakan PSU di 48 TPS******

Tugas kami sesuai dengan undang-undang adalah mengawasi pesta demokrasi ini.

Sentani (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Jayapura, Papua, memandang perlu KPU setempat menjelaskan perihal tidak melakukan pemilihan suara ulang (PSU) di 48 tempat pemungutan suara (TPS).

Sebelumnya, Bawaslu Kabupaten Jayapura merekomendasikan PSU di 53 TPS. Namun, setelah rapat pleno, KPU setempat hanya mengakomodasi lima TPS yang menggelar PSU dan satu TPS menggelar pemilihan suara lanjutan (PSL).

Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Jayapura Zacharias S.Y. Rumbewas saat dihubungi ANTARA di Sentani, Minggu, mengatakan bahwa KPU harus menjelaskan secara tertulis terkait dengan tidak melaksanakan PSU sesuai dengan rekomendasi.

"Tugas kami sesuai dengan undang-undang adalah mengawasi pesta demokrasi ini sehingga apa pun bentuk pelanggaran akan dilaporkan dan memenuhi unsur. Maka, wajib dilalukan PSU," katanya.

Menurut dia, hal pokok yang pihaknya memutuskan untuk PSU adalah terdapat satu orang melakukan pencoblosan lebih dari sekali dan ada pembagian sisa surat suara.

Zacharias berharap ada penjelasan dan telaah dari KPU terkait dengan rekomendasi pihaknya supaya bawaslu setempat dapat mempertanggungjawabkan fungsi dan tugas negara ini kepada pengawas tingkat bawah maupun masyarakat.

Hingga rapat pleno rekapitulasi suara tingkat kabupaten, kata dia, jawaban atau penjelasan tertulis belum pihaknya terima.

"Kami tidak ingin masyarakat tidak percaya dengan kami. Maka itu, perlu ada penjelasan KPU sehingga muruah Bawaslu Kabupaten Jayapura tetap ada," katanya.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Jayapura Daniel Mebri menyebutkan PSU di lima TPS, yakni di Kampung Sereh TPS 03 (Distrik Sentani), Kampung Bambar TPS 01,02, 03, dan Sosiri TPS 03 (Distrik Waibu), serta satu TPS yang melakukan PSL di Kampung Mandayawan Distrik Kemtuk.

"Mengenai 48 TPS yang direkomendasikan bawaslu setempat kemudian tidak diakomodasi oleh KPU, secara tertulis akan disampaikan ke Bawaslu Kabupaten Jayapura mengapa itu dilakukan dan disertai dengan dasar-dasar hukumnya," ujarnya.

Baca juga: KPU optimistis PSU di Kuala Lumpur digelar sesuai rencana
Baca juga: Akademisi Unand sampaikan tiga poin evaluasi PSU Pemilu 2024

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Setan mengganggu langit

slot terbaru gacor 2022

OJK minta warga Kaltim Kaltara waspadai penipuan lewat media sosial******

Tanjung Selor (ANTARA) - Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kaltim Kaltara mengingatkan masyarakat berhati-hati dan tidak mudah tergiur oleh tawaran keuangan yang tidak masuk akal lewat media sosial. “Contoh yang paling sering terjadi adalah penipuan dengan memanfaatkan pesan di WhatsAppyang menyampaikan surat undangan nikah,” kata Kepala OJK Kaltim Kaltara, Made Yoga Sudharma di Nunukan, Minggu. Menurut Made Yoga, saat ini banyak modus penipuan yang dilakukan di bidang keuangan dengan memanfaatkan media sosial. Selain lewat undangan nikah di WhatsApp, juga dalam bentuk surat tilang, tagihan PLN, bukti kirim barang, dan sebagainya. “Kalau itu berasal dari nomor yang tidak dikenal dan kita tidak merasa melakukan transaksi itu, sebaiknya tidak usah di-klik atau di-download, karena akan membahayakan,” ujarnya. Baru-baru ini, Made Yoga menyampaikan sosialisasi dan edukasi keuangan yang diselenggarakan Bankaltimtara di Balai Pertemuan Umum (BPU) Long Bawan, Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Nunukan, Bankaltimtara, para camat, aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan peserta sosialisasi. Made Yoga menjelaskan bahwa OJK bertugas mengawasi seluruh perusahaan jasa keuangan, termasuk perusahaan multi finance, perusahaan pembiayaan, asuransi, dan pinjaman online yang legal. “Ruang lingkup pengawasan industri jasa keuangan itu cukup luas dan kami diberikan mandat oleh pemerintah untuk melakukan pengawasan secara ketat," ujarnya. Made Yoga menambahkan, penipuan juga bisa terjadi akibat kelalaian nasabah yang memberikan data pribadinya kepada orang yang tidak dikenal yang mengaku sebagai petugas bank. “Ada satu kasus yang cukup besar, pengaduan satu nasabah itu tabungannya terkuras sampai dengan Rp400 juta karena dia mengikuti arahan seorang untuk mengisi data pribadi melalui Threads di WhatsApp yang diberikan,” ujarnya. Kata Made, “Kejadiannya Sabtu dan Minggu jadi dia tidak mengetahui, dan bank juga tutup. Ketika hari Senin dia ke bank mengecek rekeningnya tiba-tiba sudah habis Rp450 juta. Jadi itu kerugian yang dialami oleh nasabah akibat lalai menyimpan data pribadinya. Made Yoga berharap masyarakat tidak mengumbar data pribadinya di media sosial sehingga bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Ia juga mengimbau masyarakat selalu memastikan legalitas dan kredibilitas perusahaan jasa keuangan yang menawarkan produk atau layanan kepada mereka. “Kalau bapak dan ibu ingin berinvestasi atau meminjam uang, pastikan dulu perusahaan tersebut terdaftar di OJK,” ujarnya.

Pewarta: Muh. Arfan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Makam Peri

tiger slot 77

Polri bakal rekrut 10.000 orang untuk ditugaskan di Tanah Papua******

Mudah-mudahan dengan terus bertambahnya jumlah anggota Polri di wilayah Polda Papua, maka dapat memperpendek jangkauan pelayanan ke masyarakat

Jayapura (ANTARA) - Asisten SDM Kapolri Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan Polri akan merekrut 10.000 orang untuk ditugaskan di di jajaran Polda Papua yang tersebar di empat provinsi di Tanah Papua.

Perekrutan 10.000 orang untuk menjadi anggota Polri itu dilaksanakan mulai tahun 2024 hingga tahun 2028, katanya.

Irjen Pol Dedi Prasetyo kepada ANTARA di Jayapura, Minggu, mengatakan untuk tahun 2024 penerimaan dijadwalkan bulan April dengan merekrut 2.000 orang yang akan dididik di Sekolah Polisi Negara (SPN) yang ada di Pulau Jawa.

Terkait penerimaan personel Polri yang awalnya sebanyak 2.000 orang itu, mantan Kadiv Humas Mabes Polri itu berharap para Kapolres di Tanah Papua aktif melakukan sosialisasi penerima tersebut, mengingat yang akan direkrut selain Orang Asli Papua (OAP) juga anak-anak yang lahir dan besar di Tanah Papua.

Baca juga: Polri tegaskan komitmen menjaga stabilitas Kamtibmas Papua

Mereka ada dididik selama lima bulan di berbagai SPN yang ada di Pulau Jawa dan seusai pendidikan akan ditugaskan sementara di wilayah itu untuk pemantapan sebelum dikembalikan bertugas di Tanah Papua.

Ia mengatakan dikhususkan penerimaan bagi anak-anak OAP dan yang lahir di Tanah Papua guna meminimalisir adanya anggota Polri yang meminta pindah keluar dari Tanah Papua.

Irjen Pol Dedi Prasetyo menambahkan 2.000 personel yang akan direkrut itu termasuk 150 paramedis, khususnya tenaga dokter, bekerja sama dengan Universitas Cenderawasih (Uncen).

Memang benar Polda Papua akan bekerja sama dengan Uncen untuk merekrut tenaga dokter yang ingin bergabung dengan Polri.

Baca juga: Panglima TNI dan Kapolri hadiri bakti kesehatan di Papua

Kapolda Papua Irjen Pol Mathius Fakhiri mengakui secara rasio jumlah anggota Polri di wilayah Polda Papua sudah memadai, namun karena luasnya wilayah maka jumlahnya kurang. Akibatnya hingga kini jumlah Polsek masih terbatas. Bahkan ada, kata dia, ada Polres yang hanya memiliki satu atau dua Polsek, seperti Polres Nduga dan Polres Puncak.

"Mudah-mudahan dengan terus bertambahnya jumlah anggota Polri di wilayah Polda Papua, maka dapat memperpendek jangkauan pelayanan ke masyarakat," harap Mathius Fakhiri.

Wilayah hukum Polda Papua meliputi Provinsi Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan.

Baca juga: Polda Papua Barat optimalkan pembinaan seluruh personel

Ning Zhanyan Qiao Cang

baim4d

Bulog: Ada tambahan 300 ribu ton beras dari Thailand dan Pakistan******

Saat ini, ada 1,3 juta ton stok yang dikuasai Bulog, jadi dengan penambahan kontrak 300 ribu ton itu akan menjadi penguatan stok Bulog

Jakarta (ANTARA) - Perum Bulog menyebutkan ada tambahan kontrak impor sebanyak 300 ribu ton beras dari Thailand dan Pakistan guna memperkuat stok pangan nasional terutama menghadapi Ramadhan dan Idul Fitri 1445 Hijriah.

"Sudah ada penambahan kontrak 300 ribu ton beras lagi dari Thailand dan Pakistan untuk penguatan stok Bulog," kata Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi saat dihubungi di Jakarta, Minggu.

Bayu menyampaikan bahwa 300 ribu ton beras tersebut masih dalam perjalanan menuju ke Indonesia dan akan menambah kekuatan stok di gudang Bulog yang saat ini mencapai 1,3 juta ton.

"Saat ini, ada 1,3 juta ton stok yang dikuasai Bulog, jadi dengan penambahan kontrak 300 ribu ton itu akan menjadi penguatan stok Bulog," ujarnya.

Menurut dia, penambahan kontrak impor tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat stok Bulog, yang merupakan garda terdepan dalam menjaga stabilitas pasokan beras di Indonesia.

Bayu juga menjelaskan bahwa keputusan untuk melakukan impor beras dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dalam negeri.

Sebagai satu-satunya operator impor beras di Indonesia, Bulog menjalankan proses impor secara bertahap dan terukur, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti masa panen dan ketersediaan beras lokal.

Meskipun melakukan impor, Bulog tetap mengutamakan penyerapan beras dalam negeri jika produksi lokal meningkat. Sebagai bagian dari tugasnya dalam menjaga cadangan pangan pemerintah, Bulog memastikan bahwa impor yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan riil dan tidak mengganggu stabilitas harga.

Bayu juga menegaskan bahwa Bulog tunduk pada pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam setiap langkah operasionalnya. Hal ini menunjukkan komitmen Bulog untuk menjalankan tugasnya secara transparan dan akuntabel demi kepentingan publik.

"Langkah-langkah impor beras yang diambil oleh Bulog juga diarahkan untuk menjaga kepastian pemenuhan cadangan pangan pemerintah," ucapnya.

Dengan demikian, tambah Bayu, Bulog berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan memberikan jaminan pasokan beras yang cukup bagi masyarakat Indonesia.

Baca juga: Bulog salurkan 352 ribu ton beras SPHP hingga akhir Februari
Baca juga: Bulog tegaskan beras SPHP-bantuan pangan yang disalurkan berkualitas
Baca juga: Dirut Bulog: Harga beras premium mulai stabil jelang Ramadhan

Kendalikan dunia

rtp sihoki

Fraksi PKB DPR RI masih kaji angka ambang batas parlemen yang tepat******

Jakarta (ANTARA) - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI menyebut masih mengkaji angka batas parlemen yang tepat untuk diterapkan pada Pemilu 2029.
"PKB masih terus mengkaji soal ini karena banyak faktor yang harus dipertimbangkan," kata legislator PKB Yanuar Prihatin saat dihubungi dari Jakarta, Minggu. Yanuar menjelaskan saat ini pihaknya sedang mempertimbangkan aspek derajat proporsionalitas maupun aspek pembatasan multipartai agar tidak mengarah pada multipartai ekstrem. "Aspek lain yang harus dipertimbangkan adalah derajat proporsionalitas antara hak suara yang sah dengan derajat keterwakilan di parlemen," ujarnya. Selain itu, Yanuar mengatakan bahwa pihaknya juga mempertimbangkan aspek kedaulatan rakyat agar suara rakyat nantinya tidak terbuang. "Iya betul, salah satu ciri bahwa pemilu itu menegakkan kedaulatan rakyat adalah semakin sedikitnya suara yang terbuang. Secara matematis tentu harus dihitung dulu supaya bisa ketemu angka toleransi yang membuat jarak antara suara terbuang dengan kursi parpol lebih proporsional," tuturnya. Yanuar menjelaskan semakin sedikit suara yang terbuang, maka semakin demokratis pelaksanaan dari pemilu itu. "Dan di sini salah satu kunci penting penegakan kedaulatan rakyat. Suara rakyat ada representasinya di parlemen, tidak terbuang," kata Yanuar.
Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait ketentuan ambang batas parlemen sebesar empat persen suara sah nasional yang diatur dalam UU Pemilu. “Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2). MK memutuskan, norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan. Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, MK tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit empat persen dimaksud dalam pasal tersebut. Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.
“Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung atau tidak telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih. Berdasarkan hal tersebut, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah,” jelas Saldi.

Baca juga: Soal putusan MK, MPR sebut presidential threshold juga perlu dikoreksi

Baca juga: Wakil Ketua Komisi II DPR RI soal putusan MK: Jadi catatan penting

Sistem Pertukaran Dewa Kekayaan

togel 28

Pakar: Berisiko tak indahkan putusan MK******

Semarang (ANTARA) - Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengatakan pembentuk undang-undang yang tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XXII/2024 akan berisiko konflik politik dan legitimasi pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Saya kira Pemerintah dan DPR RI tidak mungkin memajukan pelaksanaan pilkada serentak yang semula November menjadi September 2024," kata Titi Anggraini yang juga dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum UI ketika menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Minggu pagi (3/3).

Sebelumnya, pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan IX Tahun Sidang 2022—2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21 November 2023), menyepakati rancangan undang-undang itu menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satu poin krusial adalah memajukan pelaksanaan pilkada yang semula pada bulan November 2024 menjadi September 2024.

Namun, lanjut Titi, setelah Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024, pelaksanaan pilkada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yakni November 2024.

Selain berpotensi terjadinya konflik politik dan legitimasi pilkada taruhannya, menurut dia, akan berisiko baik bagi Presiden RI Joko Widodo maupun DPR RI.

Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Perludem ini mengatakan bahwa MK menekankan dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pilkada serentak tahun ini tetap berlangsung pada November 2024 sesuai dengan jadwal secara konsisten.

Mahkamah Konstitusi, lanjut Titi, menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.

Baca juga: Titi: MK tekankan Pilkada 2024 sesuai jadwal pada November 2024

Baca juga: MK tolak permohonan Bupati dan Wabup Talaud soal UU Pilkada

《jp paus hk mlm ini top》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，megaslot188Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《jp paus hk mlm ini top》bab terbaru。