bape slot88

Setan paling kuat, Tang Seng

Mendag Zulhas Sebut Harga Bapok Jelang Nataru di Lampung Stabil******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) kembali melakukan peninjauan sejumlah harga bahan pokok (bapok) di beberapa daerah. Kali ini Zulhas blusukan ke Pasar Kangkung yang terletak di Bandar Lampung.

Hal ini dilakukan Zulhas yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini untuk memastikan ketersediaan bapok menjelang momen Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Dalam kesempatan tersebut, Zulhas menyempatkan diri untuk berbincang dengan sejumlah pedagang seperti sayur, daging, dan bahan pokok lainnya. Hasilnya, sejumlah harga bapok di Lampung masih stabil.

"(Harga) Daging Rp120 ribu dan cabe Rp 85 ribu di Jakarta (cabe) Rp 100 ribu lebih," tutur Zulhas.

Demikian juga dengan harga beras, kata Zulhas, masih cenderung stabil atau tidak mengalami kenaikian meskipun tergolong masih tinggi.

"Harga beras cenderung stabil walau masih tinggi tapi nggak naik. Ibu-ibu ada pilihan kalau beras harga premium ada beras dari Bulog Rp11 ribu sama dengan minyak goreng ada Rp15 ribu dan Rp 20 ribu kalau Minyak Kita Rp 14 ribu kadang naik sedikit jadi Rp 14,5 ribu," ujar dia.

"Harga alhamdulillah di Lampung aman," kata Zulhas menutup.

Adapun kunjungan Zulhas di Pasar Kangkung ini didampingi Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim serta jajaran Kemendag dan Pemprov Lampung.

Penguasa Binatang Buas

Zulhas Paparkan Strategi Kemendag Dukung UMKM Kuasai Lokal & Go Global******

Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan memaparkan sejumlah langkah Kemendag dalam menata ekosistem perdagangan di era digitalisasi. Terutama dalam mendukung UMKM menguasai pasar lokal dan go global.

Hal ini dikatakan pria yang karib dipanggil Zulhas itu dalam Leader's Insight di Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital 2030 yang digelar Kemenko Perekonomian di St Regis Jakarta, Rabu (6/12).

Upaya itu dilakukan dengan penerbitan Permendag No. 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Sistem Elektronik. Peraturan itu dilakukan guna penataan ekosistem perdagangan melalui sistem elektronik/e-commerce yang adil, sehat, dan bermanfaat.

"Intinya kita tata agar e-commerce itu bisa menjadi pendukung bagi UMKM dan industri kita untuk menguasai pasar lokal dan go global. Jadi sama-sama untung," tuturnya.

Ia menambahkan lahirnya Permendag No.31 Tahun 2023 ini pun menjadi acuan kebijakan untuk menata e-commerce agar usaha offline tidak terganggu. Selain itu, kebijakan ini juga untuk mendorong UMKM memanfaatkan sistem elektronik untuk kepentingan dan kemajuan perekonomian Indonesia.

Adapun dalam rangka mendorong pertumbuhan sektor e-commerce Indonesia, Kemendag telah menyusun berbagai strategi perdagangan.

Salah satunya meningkatkan daya saing pelaku usaha Indonesia, khususnya UMKM, untuk onboarding di platform e-commerce. Kemendag juga membuka akses produk-produk Indonesia ke pasar global.

"Jadi kalau bisa, membawa UMKM (kuasai) lokal dan go global," ujarnya.

Guna meningkatkan akses pasar ekspor UMKM, Kemendag telah memberikan pelatihan dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan pemasaran secara digital.

Ketua Umum PAN ini menambahkan, Kemendag melalui pusat pelatihan ekspor dan jasa perdagangan juga terus berupaya membantu inkubasi bagi pelaku usaha yang akan melakukan ekspor.

Kemendag pun telah bermitra dengan marketplace yang menyediakan fasilitas cross border untuk meningkatkan akses pasar ekspor UMKM.

"(Juga) mengoptimalkan peran Free Trade Agreement (FTA) untuk memberikan informasi bagi para pelaku usaha, khususnya UMKM, dan mendorong promosi ekspor," tuturnya.

Ia menegaskan pemanfaatan ekonomi digital juga terus ditingkatkan guna mempercepat dan mempermudah transaksi serta meningkatkan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.

Menurutnya, untuk mencapai semua tujuan tersebut, infrastruktur digital yang dibutuhkan tak bisa sekadar memenuhi kebutuhan transaksi. Tetapi juga harus mampu mengakomodasi kebutuhan produksi.

"Kata kuncinya kolaborasi. Kerja sama dan adaptasi digital menjadi kata kunci dalam menghadapi tantangan perdagangan saat ini," pungkasnya.

Saya dipermainkan oleh dunia

Bisakah Gratis PPh Pekerja Buat IKN dan Investasinya Makin Semarak?******

Pemerintah mengeluarkan beberapa jurus supaya IKNke depan sukses dan ramai. Jurus teranyar, mereka siap memberlakukan kebijakan insentif bebas PajakPenghasilan 21 (PPH Pasal 21) bagi seluruh pekerjayang ditempatkan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Pemberian insentif tersebut bertujuan demi menarik minat pekerja pindah ke ibu kota baru tersebut. Dengan insentif itu, PNS dan pegawai swasta yang bekerja di IKN bakal mendapatkan gaji penuh, tanpa potongan pajak dan lainnya.

Hal itu disampaikan oleh Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yon Arsal di hadapan para calon investor. Kata dia, insentif gratis pajak penghasilan itu akan diberlakukan sampai 2035.

"Yang pindah ke sana, kerja dan domisili di sana, karyawan, PPh-nya ditanggung pemerintah. Jadi, karyawan yang bersangkutan dapat menerima penghasilan secara penuh, pajaknya ditanggung pemerintah," sambungnya.

Selain itu, Yon menyebut ada sederet insentif lain, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), yang juga ditanggung pemerintah.

Meski begitu, Yon memastikan seluruh insentif yang diberikan negara tetap memperhatikan tata kelola dengan baik. Hal tersebut juga akan disampaikan dalam laporan realisasi APBN secara berkala.

Ia menyebut ada empat fokus yang menjadi landasan pemerintah dalam mengobral insentif di IKN.

Pertama, keberlangsungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia sadar banyaknya insentif yang ditanggung pemerintah perlu terus memperhatikan stabilitas kas negara.

Kedua,pemerintah tetap mendorong penggunaan produk-produk dalam negeri.

Ketiga, negara terus mendukung masuknya investasi baru di IKN.

Keempat, mendorong konsep green environment dan smart city.

Lantas apakah iming-iming pemerintah ini untuk mendatangkan banyak pekerja ke IKN bisa efektif?

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai insentif bebas PPH belum tentu menarik minat para pekerja untuk pindah dan meramaikan IKN.

Bhima mengatakan bagi pekerja swasta non-BUMN, insentif bukan menjadi prioritas utama pindah ke IKN seiring banyak realisasi investasi yang belum berjalan.

Dengan kata lain insentif pajak itu kemungkinan tak akan berpengaruh banyak terhadap mereka.

Bhima justru berpendapat kebijakan ini malah nantinya dapat memicu terjadinya ketimpangan dengan masyarakat lokal. Pasalnya, sebagian pekerja lokal di IKN bekerja di sektor informal, seperti di perkebunan atau pertanian yang kemungkinan tak akan sepenuhnya menikmati dampak dari PPH yang dipotong.

"Sehingga nanti khawatir manfaat PPH yang dipotong lebih banyak pekerja yang didatangkan dari luar wilayah IKN atau Penajam Paser, dan itu berarti juga memperburuk ketimpangan dengan pekerja sekitar," ucap Bhima kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (6/12).

"Karena ada insentif PPH, tidak ada insentif PPH bagi pekerja lokal mungkin tidak terlalu ada perbedaan. Karena strukturnya banyak didominasi pekerja yang sifatnya informal," sambungnya.

Bhima menganggap perpindahan para pekerja ke IKN bukan hanya perihal pembebasan PPH, tetapi infrastruktur dasar harus disiapkan terlebih dahulu. Ia menilai minat masyarakat lebih kepada ketersediaan hunian, sanitasi atau air bersih, akses transportasi, hingga peluang usaha yang potensial.

"Jadi masih banyak pertimbangan sekali bagi para pekerja, terutama yang sudah berumah tangga, sudah memiliki rumah, anaknya sudah sekolah di luar dari IKN, untuk memutuskan pindah ke sana. Pertimbangannya sangat banyak," ucap Bhima.

Tak cuma itu, Bhima menilai obral insentif pajak ini membahayakan rasio pajak yang kemudian dapat menjadi celah penghindaran pajak. Misalnya, satu perusahaan seolah mengerjakan sebuah proyek di IKN pada waktu yang singkat, kemudian semua pekerjanya mendapat insentif pajak dalam beberapa tahun ke depan.

"Siapa yang mau cek kejelasan lokasi proyeknya kan susah sekali bagi petugas pajak. Jadi ada bahaya dari insentif pajak di IKN," katanya.

Lagipula, menurut dia, era sekarang merupakan era global minimum taxdan pembatasan insentif pajak. Bhima heran kenapa IKN malah race to the bottomatau balapan ke bawah.

Menurut dia, menurunkan standar dan obral insentif faktanya sampai sekarang belum efektif dan tidak banyak menarik investor.

Jaminan Kepastian Proyek IKN Lanjut Meski Jokowi Sudah Diganti

Aliansi mitos saya

'Bahasa Langit' Kemenkeu soal Guna JTTS Usai Anies Kritik Tol Jokowi******

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuanganmembantu menjelaskan dengan 'bahasa langit' manfaat pembangunan jalan toldi era Presiden Joko Widodo, termasuk Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan DJKN Kemenkeu Meirijal Nur awalnya menjelaskan strategi pembangunan infrastruktur Indonesia dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Ia menyebut dampak pembangunan infrastruktur di Indonesia, antara lain menghubungkan kawasan produksi dengan distribusi, mempermudah ke akses kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

"Dulu waktu sebelum ada tol, Palembang-Lampung 10 jam atau 11 jam, itu daerah rawan. Jalan lintas Sumatra itu banyak bajing loncat, rampok di tengah jalan, tidak aman, lama lagi. Begitu ada Tol Trans Sumatra, Palembang-Lampung itu ditempuh dalam 2 jam sampai 3 jam. Itu contoh yang sangat terasa dampaknya," tegas Meirijal.

Meirijal menegaskan kehadiran jalan tol tersebut membuat Lampung kebanjiran turis lokal dari Palembang. Bahkan, ia mengklaim orang sugihdari Palembang banyak yang berlibur ke Lampung.

Ia menyebut para turis Palembang itu meningkatkan permintaan oleh-oleh dari Lampung. Bahkan, Meirijal mengklaim suatu waktu pisang Lampung sampai habis diborong turis Palembang.

"Jadi, nilai tambah ekonominya di situ. Berapa logistic costdan pertumbuhan regional akibat adanya infrastruktur terbangun. Ini tujuan RPJMN kita dan pemerataan ekonomi," tandasnya.

Proyek tol era Jokowi kerap dikritik beberapa pihak. Salah satu sosok yang vokal mengkritik Jokowi adalah calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan.

Bahkan, Anies terang-terangan menyindir pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Ia mengatakan lebih baik menghadirkan fasilitas transportasi umum kereta double trackketimbang membangun tol.

Anies menganalogikan kereta api merupakan kendaraan untuk semua lapisan masyarakat. Selain hemat biaya, kereta api juga dapat membuat para penggunanya saling berbagi ruang.

[Gambas:Video CNN]

"Naik kereta api, kita bisa belajar berbagi ruang. Di dalam kereta api, yang kaya dan miskin duduk setara bersama," ujar Anies saat dialog kebangsaan di Universitas Malahayati di Kota Bandarlampung, Kamis (7/12).

"Tanpa disadari, pembangunan jalan tol membuat terseleksi pemakainya. Kalau kereta api itu, adalah kendaraan rakyat yang mempersatukan sehingga siapa saja bisa menggunakan kereta api," imbuhnya.

Pria pemberani yang melakukan perjalanan melintasi waktu dan menjadi Raja Iblis

Kemenkop UKM Ungkap Modus Plafon Kriting, Cara Bank Curangi Aturan KUR******

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) membongkar modus plafon kriting yang dilakukanbanknakal untuk mengakali kredit usaha rakyat (KUR).

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius mengatakan modus ini melanggar Permenko Nomor 1 Tahun 2023. Pasalnya, KUR dengan maksimal pinjaman Rp100 juta seharusnya tidak boleh dikenakan jaminan atau agunan.

Temuan ini didapatkan Kemenkop UKM dari survei kepada 1.047 debitur yang tersebar di 23 provinsi. Yulius merinci 531 responden atau 51 persennya adalah laki-laki dan sisanya perempuan.

"Habis ini kita akan segera bersurat kepada bank-bank terkait hal yang melanggar aturan tersebut," imbuh Yulius.

Kemenkop UKM mencatat dari 894 debitur KUR mikro dan super mikro, ada pelanggaran berupa pengenaan agunan 16,1 persen alias 144 orang. Padahal, KUR dengan maksimal Rp100 juta itu tidak boleh dikenakan agunan.

Selain itu, Yulius mengatakan pelanggaran-pelanggaran tersebut akan dibawa ke Forum Pengawas KUR yang dikepalai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Harapannya, awal 2024 permasalahan kredit ini sudah mulai bisa diselesaikan.

Kemenkop UKM enggan merinci bank mana saja yang diduga melanggar. Hanya saja, pihaknya bakal menegur bank-bank yang terindikasi berbuat curang.

"(Nama) bank-bank kami sudah ada, tapi mohon maaf kami tidak bisa sebutkan karena terkait kode etik. Tapi kami sudah akan bersurat ke bank-bank yang ada, kami akan lakukan peneguran," tutur Asisten Deputi Bidang Pembiayaan Usaha Mikro Kemenkop UKM Irene Swa Suryani.

"Dalam survei 187 bank, tetapi yang melanggar hanya beberapa persen, itu di data ada 16,1 persen. Merata (BUMN dan swasta), pelanggaran di semua bank ada," imbuhnya.

Yulius kemudian menimpali penjelasan asistennya soal bank penyalur KUR terbesar di Indonesia.

"Yang jelas penyalur (KUR) terbesar adalah BRI, 70 persen," tandas Yulius.

[Gambas:Video CNN]

Petualangan animasi domestik

Merugikan, Italia Hengkang dari Program 'Jalur Sutra Modern' China******

Italia secara resmi meninggalkan program Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt Road Initiative/BRI) yang dijalankan China.

Perjanjian BRI Italia dengan China akan berakhir pada Maret 2024. Namun, pemerintah Italia sudah mengirimkan surat kepada Beijing bahwa mereka tidak akan memperbarui perjanjian tersebut.

"Kami mempunyai niat untuk menjaga hubungan baik dengan China meskipun kami tidak lagi menjadi bagian dari Inisiatif Satu Sabuk Satu Jalan (Belt and Road Initiative)," kata sumber di pemerintahan Italia, dikutip Reuters Rabu (6/12).

Pada 2019, Italia menjadi negara Barat pertama dan satu-satunya yang bergabung dalam program perdagangan dan investasi itu. Italia mengabaikan peringatan dari Amerika Serikat bahwa China mungkin bisa mengambil kendali atas teknologi sensitif dan infrastruktur penting di negara tersebut.

Mantan Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte mengharapkan keuntungan perdagangan ketika mendaftar program BRI pada 2019 silam. Namun perusahaan-perusahaan China tampaknya justru menjadi penerima manfaat utamanya.

Program BRI China diciptakan oleh Presiden China Xi Jinping pada 2013 untuk berinvestasi di lebih dari 130 negara dan organisasi internasional.

Sejak dijalankan, inisiatif ini telah menghasilkan miliaran dolar yang dituangkan ke dalam proyek infrastruktur.

Namun, kritikus melihat BRI sebagai cara China untuk menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia melalui jeratan utang.

Dilansir dari China BRI Investment Report 2022 yang diterbitkan Green Finance & Development Center, pembiayaan dan investasi dari program jalur sutera ini mencapai US,8 miliar atau setara Rp1.068 triliun (asumsi kurs Rp15.752 per dolar AS) pada 2022.

Dana tersebut tersebar di 147 negara dengan lebih dari 200 kesepakatan.

Adapun sepanjang 2013 hingga 2022 investasi China dalam BRI secara total mencapai US2 miliar atau setara Rp15.152,3 triliun.

[Gambas:Video CNN]