77 slot login

Penguasa Istana Kesepuluh

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Senjata ilahi

Menilik Celah Korupsi Proyek Infrastruktur Berkaca pada Kasus Tol MBZ******

Kasus korupsi kembali terjadi di proyek infrastruktur. Kali ini, kasus korupsi diduga terjadi dalam pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II alias Tol MBZ pada 2016-2017, yang tengah disidik Kejaksaan Agung (Kejagung).

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan modus yang dilakukan adalah mengurangi spesifikasi atau volume proyek dan mengatur pemenang tender.

Ia menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh tiga tersangka, yakni Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek.

Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Kejagung masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Kasus korupsi di proyek infrastruktur bukan kali pertama terjadi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat menemukan jumlah kasus dan kerugian negara akibat korupsi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ), khususnya pembangunan infrastruktur, setiap tahun masih tinggi.

Pada 2022, ada 250 dari 579 total kasus korupsi yang ditindak aparat penegak hukum berkaitan dengan PBJ. Dari 250 kasus itu, 58 persen di antaranya merupakan PBJ infrastruktur, termasuk pembangunan jalan dan jembatan.

ICW yakin korupsi infrastruktur lebih tinggi di lapangan dibanding angka penindakan yang dilakukan penegak hukum.

Lantas, bagaimana celah terjadinya korupsi dalam proyek infrastruktur?

Lihat Juga : Menpan RB Ungkap 'Bonus' Bagi 2.000 PNS Pertama yang Mau Pindah ke IKN

Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah melihat maraknya kasus korupsi di proyek infrastruktur terjadi lantaran tata kelola yang tidak baik, dari mulai perencanaan hingga pengawasan proyek.

"Dalam hal ini Kementerian PUPR dan para pemenang tender harusnya menerapkan tata kelola good corporate. Tapi itu ternyata lemah sekali mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan, jadi penuh dengan pelanggaran integritas," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (22/11).

Trubus mengatakan pelanggaran integritas oleh pihak-pihak yang terlibat dalam proyek infrastruktur merupakan masalah klasik yang kerap terjadi. Mengerutnya, akar masalah bukan terjadi pada sistem, melainkan sumber daya manusia (SDM).

Ia menambahkan pelanggaran integritas juga dipicu oleh tenggat waktu pengerjaan yang sering dikebut, khususnya untuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Akibatnya, pengawasannya lemah.

Lanjut ke halaman selanjutnya...

Perencanaan Lemah hingga Partisipasi Publik Rendah Jadi Celah

perang total tanpa akhir

Ganjar Akan Perluas Hilirisasi Jika Terpilih Jadi Presiden******

Bakal calon presiden (Bacapres) dariPDIPGanjar Pranowomengatakan akan melanjutkan program hilirisasi jika terpilih pada Pilpres 2024.

Tak hanya hilirisasi di sektor pertambangan khususnya nikel, Ganjar juga akan melanjutkan hilirisasi pada sektor lainnya.

"Hilirisasi yang dilanjutkan bukan hanya sekedar hari ini orang lagi cerita nikel. Maka tadi saya sampaikan kenapa kita tidak melakukan hilirisasi ke produk kelautan kita, maritim kita," kata Ganjar di sela-sela acara Sarasehan 100 Ekonom, Rabu (8/11).

Padahal, kata Ganjar, sawit bisa diolah menjadi produk farmasi dan kosmetik.

"Jadi hilirisasi ini ada potensi dari berbagai sektor yang sekarang harus kita lakukan. Dan kalau kita tidak melakukan itu, kita jadi pasar terus menerus, enggak pernah jadi pemain," imbuhnya.

Melanjutkan hilirisasi menjadi salah satu target pasangan Ganjar Pranowo dan Mahduf MD dalam kontestasi Pilpres 2024.

Dalam dokumen visi dan misi mereka, Ganjar dan Mahfud akan melakukan hilirisasi sumber daya alam pertambangan, perkebunan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang dilakukan secara menyeluruh hingga menciptakan produk akhir bernilai tinggi dengan fondasi industri hulu dan kebijakan TKDN.

Selain hilirsasi, target Ganjar-Mahfud lainnya antara lain menciptakan 17 juta lapangan kerja baru, pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 7 persen, pengurangan tingkat kemiskinan 2,5 persen dan kemiskinan ekstrem 0 persen.

Kemudian memastikan setiap keluarga miskin menyekolahkan minimal satu orang anaknya hingga sarjana untuk memutus rantai kemiskinan, dan memastikan setiap keluarga miskin menyekolahkan minimal satu orang anaknya hingga sarjana untuk memutus rantai kemiskinan.

[Gambas:Video CNN]

penjelajah bintang

Bebas Khawatir Belanja Tanggal Tua di Transmart, Ada Diskon 50%+20%******

Belanja bebas khawatir meski di tanggal tua cuma di Transmart Full Day besok, Minggu (26/11). Soalnya Transmart kasih diskon gede-gedean yang sayang buat dilewatkan!

Ada diskon hingga 50 persen untuk aneka produk yang terpilih. Selain itu, masih ada juga ekstra diskon sebesar 20 persen yang bikin belanja jadi makin hemat!

Lihat Juga : Belanja di Transmart Sekarang, Banyak Diskon dan Bayarnya Bisa Nanti

Belum punya Allo Paylater? Tenang, cukup unduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store. Lalu daftar akun dan upgrade ke Allo Prime dan ajukan Allo Paylater

Ada banyak produk yang didiskon, mulai dari produk segar dan daging ayam, kebutuhan rumah tangga, furnitur, pakaian anak hingga dewasa, barang elektronik, sampai sepeda listrik.

Jangan sampai melewatkan kesempatan ini ya. Yuk siapkan daftar belanjaan buat besok ke Transmart!

Saya seorang pemain besar

Pembangunan MRT Cikarang******

Pemerintah Indonesia dan Japan International Cooperation Agency (JICA) mulai membahas pembangunan MRT Koridor Timur-Barat fase 1 tahap 1 usai meneken risalah pembahasan penilaian (MoD of Appraisal Mission), pada Sabtu (11/11) lalu.

MRT Jakarta koridor Timur-Barat ini kerap disebut MRT Cikarang-Balaraja lantaran membentang sepanjang 84,1 kilometer (km) dari Balaraja, Tangerang hingga Cikarang, Bekasi.

"Saya sangat berharap proyek MRT koridor Timur-Barat ini dapat berjalan dengan baik dan dapat selesai tepat waktu, sehingga dapat segera dinikmati oleh masyarakat," kata Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dikutip dari Detik, Senin (13/11).

"Kita harus konsisten melaksanakan berbagai pembangunan transportasi massal perkotaan berbasis rel seperti MRT, LRT, dan KRL," ujarnya.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal menyebut pihaknya akan segera menyelesaikan kelengkapan administrasi dari proyek ini usai penandatangan MoD Sabtu lalu.

"Kami menargetkan urusan administrasi ini dapat segera selesai sehingga pembebasan lahan akan dapat dilakukan pada tahun 2024," ungkap Risal.

Dalam pengerjaannya, ia menjelaskan MRT Cikarang-Balaraja dibagi menjadi empat tahap, yaitu Fase 1 Tahap 1 (Tomang-Medan Satria sepanjang 30,1 km), Fase 1 Tahap 2 (Kembangan-Tomang sepanjang 9,2 km).

Kemudian Fase 2 Timur (Medan Satria-Cikarang sepanjang 20,5 km), serta Fase 2 Barat (Kembangan Balaraja sepanjang 29,9 km).

"MRT Jakarta koridor Timur-Barat ini akan terintegrasi dengan koridor Utara-Selatan dengan titik temu di Stasiun Thamrin yang saat ini sedang dibangun," kata Risal.

Pada tahap awal pembangunan, Fase 1 Tahap 1 dari MRT Jakarta koridor Timur-Barat akan memiliki 21 stasiun, yang terdiri dari 8 stasiun bawah tanah dan 13 stasiun layang.

Selain itu, pada tahap ini juga akan dibangun depot di kawasan Rorotan dengan jalur akses sepanjang 5,9 km.

[Gambas:Video CNN]

Tidak beruntung di laut

Perajin Tempe dan Tahu Gelisah dengan Pelemahan Rupiah******

Gabungan Koperasi Produsen Tempe TahuIndonesia (Gakoptindo) mengaku resah dengan pelemahan rupiahyang terus mendekati Rp16 ribu per dolar AS belakangan ini.

Ketua Umum Gakoptindo Aip Syarifuddin mengatakan ketergantungan Indonesia terhadap kedelai impor sama sekali tidak turun. Kondisi ini terjadi di tengah mata uang Garuda yang amblas 19 poin atau minus 0,12 persen per Jumat (27/10) ke level Rp15.938 per dolar AS.

"Jadi dari pandangan teman-teman perajin tempe dan tahu, sekarang ini di seluruh Indonesia sudah gelisah dengan kenaikan harga kedelai tiap minggu. Impornya itu sampai sekarang tidak berubah, 90 persen lebih impor dan hanya 10 persen lokal," kata Aip kepada CNNIndonesia.com, Minggu (29/10).

Aip menuntut pemerintah turun tangan mengatasi lonjakan harga kedelai di tengah pelemahan rupiah ini. Salah satu poin permintaan para perajin tempe dan tahu adalah gelontoran cadangan pangan pemerintah (CPP) demi menstabilkan harga.

"CPP itu tidak kunjung datang, baik oleh Bulog, Bapanas, atau BUMN pangan. Sehingga kemarin kita protes dan bikin surat resmi ke Bapanas minta supaya ada solusi. Ternyata di dalam rapat via Zoom Meeting minggu lalu dengan Bapanas itu belum ada solusi," klaimnya.

Gakoptindo mengaku dilema dengan kondisi ini. Para perajin sejatinya ingin menaikkan harga tempe dan tahu.

Tetapi mereka diprotes oleh para penjual olahan kedelai di pasar.

Karena masalah itu ia mengklaim sebanyak 5 juta anggota perajin tempe sudah ancang-ancang mogok kerja dan menggelar demonstrasi. Namun, Aip menahan para anggotanya tersebut demi keberlangsungan hidup rakyat banyak.

"Tukang (perajin) tempe dan tahu ini sudah berlangganan dengan penjual di pasar. Jadi, kalau kita naikkan harga tempe dan tahu, pedagang marah sama kami, 'Naik melulu, naik melulu. Ini sudah ditipisin, dikecilin, ini itu'," curhat Aip.

"Jadi please Menteri Perdagangan (Zulkifli Hasan) itu bikin pengumuman kalau (harga) tempe dan tahu naik tolong dimengerti bahwa ini keterpaksaan. Kami juga usul berikan bantuan kepada kami seperti tahun lalu, apakah ada subsidi, bantuan transportasi, dan lain-lain. Sekarang ada gula, beras, dan minyak murah, kok kedelai tidak dibantu? Kok kami tukang tempe dan tahu tidak dibantu?" tandasnya.

Rupiah terus melemah mendekati level Rp16 ribu belakangan ini.  Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut pelemahan rupiah bukan karena lesunya mata uang Garuda.

Meski level rupiah mendekati Rp16 ribu per dolar AS, sang Bendahara Negara menganggap mata uang Negeri Paman Sam lah yang menguat.

Kendati, wanita yang akrab disapa Ani itu mengakui memang ada aliran modal asing cukup deras yang keluar dari Indonesia pada September 2023 hingga Oktober 2023.

[Gambas:Video CNN]

"Sebetulnya rupiah kita dalam posisi relatif baik depresiasinya. Meskipun, orang Indonesia biasanya lihat nominal, tapi kalau lihat pergerakan nilai tukar year to date (ytd) depresiasinya di 0,7 persen," ujar Ani dalam Konferensi Pers APBN KiTA, di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (25/10).

"Jadi, penyebabnya mungkin bukan rupiahnya, tapi dolarnya (AS) yang menguat. Dolar dengan interest rate tinggi, kita lihat dxy (US dolar index) itu mengalami kenaikan 2,7 ytd," tandasnya.