5unsur 998Jutaan kata 511182Orang-orang telah membaca serialisasi
《cicilan kredivo》
BPDPKS 'Seret' Kemendag soal Utang Subsidi Migor Rp344 M ke Pengusaha******
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyeret Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam pusaran utang subsidi Rp344,35 miliar ke pengusaha terkait minyak gorengmurah.
Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman mengatakan pihaknya berpegang teguh pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.
"BPDPKS membayar selisih antara harga keekonomian dengan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang disalurkan setelah BPDPKS menerima hasil verifikasi dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag," kata Eddy kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (15/2).
Di dalam Bab III Permendag Nomor 3 Tahun 2022 dijelaskan soal verifikasi adalah bagian dari rangkaian yang harus diselesaikan sebelum BPDPKS membayar uang selisih harga tersebut.
Secara khusus di bab tersebut, yakni pasal 8 ayat 1 dijelaskan bahwa untuk memperoleh dana pembiayaan minyak goreng kemasan, pelaku usaha harus mengajukan permohonan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng kemasan kepada BPDPKS.
Kemudian, di pasal 8 ayat 2 disebutkan permohonan itu disampaikan secara tertulis disertai laporan rekapitulasi dan bukti transaksi penjualan pada setiap distributor atau pengecer yang berisikan nama, volume, dan harga dari yang diserahkan; dan faktur pajak.
Lihat Juga :Biaya Haji Rp90 Juta, yang Ditanggung Jemaah Rp49,8 Juta |
Lebih lanjut, di pasal 9 ayat 3 dijelaskan bahwa verifikasi terhadap profil pelaku usaha dan jaringan distribusi dan verifikasi penyaluran minyak goreng kemasan meliputi: nama jaringan distribusi serta volume dan harga yang didistribusikan.
"Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan verifikasi dan BPDPKS," tulis pasal 10 ayat 1.
Kemudian, pasal 10 ayat 2 menegaskan bahwa hasil verifikasi tersebut digunakan sebagai dasar penentuan besaran dana pembiayaan minyak goreng kemasan.
"Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal kepada Direktur Utama BPDPKS," tulis pasal 10 ayat 3.
Lihat Juga :DPR Sebut Pembeli Tak Boleh Refund Apartemen Meikarta Tapi Titip Jual |
Sementara itu, pasal 11 menyatakan bahwa pembayaran dana pembiayaan minyak goreng kemasan oleh BPDPKS dilakukan paling lambat 17 hari kerja setelah kelengkapan dokumen pembayaran berdasarkan hasil verifikasi disampaikan kepada BPDPKS.
Dirut BPDPKS Eddy Abdurrachman menegaskan bahwa pihaknya akan membayar uang selisih harga tersebut sesuai dengan hasil verifikasi Kemendag, sebagaimana diatur dalam permendag.
Di lain sisi, Plt Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Kasan menolak berkomentar soal utang Rp344,45 miliar tersebut. "Mohon maaf saya belum bisa komentar," jawabnya singkat saat dihubungi.
Padahal, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengeluh di hadapan Komisi VI DPR RI soal utang yang belum dibayarkan pemerintah tersebut.
Lihat Juga :Anak Buah Sri Mulyani Jamin IKN Tetap Jalan Meski Presiden Ganti |
Roy mengatakan uang rafaksi itu terkait penjualan minyak goreng kemasan seharga Rp14 ribu per liter di toko ritel pada Januari 2022 lalu. Ia mengatakan jumlah ritel Aprindo yang terlibat dalam penjualan itu mencapai 42 ribu.
Uang itu berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.
Roy membeberkan bahwa pemerintah menugaskan Aprindo untuk menjual minyak goreng kemasan sebesar Rp14 ribu mulai 19 Januari 2022.
Padahal, menurutnya pengusaha ritel harus membeli minyak goreng kemasan dari distributor lebih dari Rp14 ribu per liter. Saat itu, produsen menjual minyak goreng kemasan dari Rp16 ribu-Rp20 ribu per liter.
Ia juga mempertanyakan terkait rafaksi yang belum dibayarkan kepada Menteri perdagangan Zulkifli Hasan beberapa waktu lalu. Namun, Zulkifli saat itu mengatakan bahwa uang subsidi selisih harga untuk peritel itu sudah tidak berlaku.
Ini karena Pasal 3 Permendag Nomor 3 tahun 2022 berbunyi penyediaan minyak goreng satu harga hanya enam bulan.
"Jadi sangat disayangkan ketika ada pernyataan sudah tidak berlaku. Jadi nah karena sudah habis masa berlaku sehingga dikatakan tidak ada landasan regulasi untuk membayarkannya. Ini kami kaget sekaget-kagetnya dan bingung sebingung-bingungnya," ungkap Roy dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (14/2).
[Gambas:Video CNN]
Daftar Perusahaan Raksasa Diterjang Badai PHK Sejak Awal 2023******
Badai pemutusan hubungan kerja (PHK) masih berlanjut pada tahun ini. PHK itu pun dilakukan perusahaan di berbagai sektor baik di dalam maupun luar negeri. Dalih perusahaanmelakukan PHK beragam, dari efisiensi biaya hingga terjerat kasuspidana.
Teranyar, marketplacejual beli mobil Moladin melakukan PHK pada 360 karyawan atau 11 persen dari total karyawannya di Indonesia.
Berikut daftar sederet perusahaan yang melakukan PHK sepanjang tahun ini:
Produsen pesawat Amerika Serikat, Boeing, berencana memangkas 2.000 karyawannya. Mereka yang terkena PHK berasal dari bagian sumber daya manusia (SDM) dan keuangan. Sebagian pekerjaan tersebut akan dialihdayakan ke mitra Boeing di India, yakni Tata Consulting Services di Bengaluru, India.
Aplikasi meeting online, Zoom, akan melakukan PHK terhadap 1.300 orang pekerjanya atau 15 persen dari total pegawai. Selain itu, perusahaan tersebut juga akan memangkas gaji CEO hingga 98 persen.
Dell Technologies Inc akan memecat 5 persen atau 6.500 karyawan dari total 133 ribu karyawan.
Lihat Juga :![]() |
Rivian Automotive selaku salah satu saingan Tesla milik Elon Musk, memecat 6 persen karyawannya demi memangkas biaya produksi mobil listrik di tengah perang harga.
Pinterest memberhentikan 150 karyawan atau sekitar 5 persen dari total pekerjanya yang sebanyak 4.000 orang. Platform pencarian gambar yang berbasis di San Francisco, Amerika Serikat ini memangkas pekerjanya demi efisiensi biaya belanja perusahaan.
Platform transfer uang online PayPal mengumumkan bakal mem-PHK 2.000 karyawannya alias 7 persen dari seluruh pekerja perusahaan.
Perusahaan asal Belanda, Philips, bakal memangkas 6.000 karyawan di seluruh dunia usai merugi 1.605 miliar euro atau setara Rp26,1 triliun pada tahun lalu. Separuh dari PHK akan dilakukan Philips tahun ini, sedangkan sisanya baru akan terealisasi pada 2025.
Situs jual beli besar di Indonesia, OLX, dikabarkan bakal melakukan PHK terhadap 300 karyawan untuk cabang Indonesia atau setara 30 persen total karyawan. Perusahaan juga berencana untuk menjual bisnis otomotif yang ada di Tanah Air karena penjualan sepi.
Lihat Juga :Produsen Mobil Listrik Vietnam Akan Produksi di AS di Tengah Isu PHK |
Produsen mainan Hasbro Inc (HAS.O) mengumumkan akan melakukan PHK terhadap 1.000 karyawan, setara dengan 15 persen tenaga kerja global Hasbro.
Raksasa software Jerman SAP berencana melakukan PHK terhadap 3.000 karyawan atau 2,5 persen dari total tenaga kerja globalnya. Chief Financial Officer SAP Luka Mucic mengatakan langkah tersebut dilakukan demi memangkas biaya produksi dan fokus pada bisnis cloud.
IBM Corp mengumumkan rencana PHK terhadap 3.900 karyawannya. Ini sekitar 1,5 persen dari jumlah karyawan globalnya yang mencapai 260 ribu orang.
Produsen komputer terkemuka Amerika Serikat (AS) ini mengambil langkah PHK lantaran penjualan beberapa aset dan penurunan kinerja perusahaan pada 2022 serta proyeksi 2023.
Ford Motor Co (F.N) berencana memecat hingga 3.200 karyawan di seluruh Eropa. Beberapa pekerjaan produksi juga akan dipindahkan ke AS. Kabar PHK itu diungkap serikat pekerja IG Metall di Jerman. Pemecatan ini akan mengganggu produksi kendaraan di Benua Biru.
Lanjut ke halaman sebelah...
Label:mama slot 888、pinjol bunga rendah ojk 2021、situs slot online 2023
Terkait:slot dan togel terlengkap、permainan gacor hari ini、bo slot mudah menang、kaisar888 demo、pria4d、dentoto、cara dapat uang secara instan、slot garuda999、sekar4d、ojek4d
bab terbaru:rtp ide777(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
Ombudsman RI mengungkapkan praktik ilegal atau pelanggaran hukum yang dilakukan dalam pemasaran Apartemen Meikarta di Bekasi, Jawa Barat.
Praktik itu dilakukan pengembang Meikarta dengan memasarkan apartemen meski unit yang terbangun belum ada.
Bahkan, penjualan itu dilakukan saat lahan masih kosong. Padahal sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, pihak pengembang baru boleh memasarkan ketika sudah 20 persen bangunan jadi.
Bahkan, menurutnya, klaim pengembang soal pembangunan 20 persen secara bertahap itu hanya strategi untuk mendapatkan dana konsumen sebagai biaya awal pembangunan proyek.
"Tapi kenyataannya pemasaran besar-besaran dengan hanya uang sekitar Rp1 juta, tak jelas untuk pesan unit di tower yang mana, karena unitnya belum ada, meski 20 persen pun tidak. Jelas ini upaya menghimpun dana," kata Deden.
Deden mengaku pihaknya telah memperingatkan berbagai pihak mulai Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), Pemerintah Kabupaten Karawang, termasuk juga publik. Pasalnya, saat itu pemasaran Meikarta dilakukan besar-besaran, tidak hanya di Jawa tapi juga luar Jawa.
"Makanya 2017 dulu itu Ombudsman sudah mengingatkan salah satu ketidakjelasan ini. Kita sudah ingatkan semua termasuk OJK, karena proyek ini telah menjadi upaya penghimpunan dana masyarakat, padahal tidak jelas dana uang muka, uang pesan, atau tanda jadi apa," tuturnya.
Sementara, sebagian besar konsumen saat itu menganggap uang yang diberikan adalah uang muka (down-payment/ DP).
"Kalau sekarang ramai lagi, sebetulnya sudah terlambat. Dari dulu Ombudsman sudah mengingatkan menyangkut pemasaran apartemen Meikarta yang gila-gilaan di hampir semua media massa bahkan mal di kota-kota besar di Indonesia," tegas Deden.
CNNIndonesiaberupaya untuk meminta tanggapan atas tuduhan pelanggaran hukum yang dilakukan dalam pemasaran Apartemen Meikarta itu kepada Head Marcomm Meikarta Andika Surya Pratama dan Humas PT Lippo Karawaci Tbk Paulus Pandiangan. Tapi hingga berita diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan jawabannya.
[Gambas:Video CNN]
Proyek apartemen Meikarta yang dikembangkan oleh Grup Lippo belakangan ini memicu polemik. Pasalnya, sejumlah pembeli yang sudah membayar unit, sampai dengan saat ini banyak yang belum mendapatkan haknya.
Karena tak kunjung mendapat haknya, sejumlah pembeli Meikarta sebenarnya sudah meminta kepada manajemen MSU untuk mengembalikan uang mereka. Bahkan, pembeli pernah menggelar aksi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan Meikarta di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022 lalu.
Para konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Tak hanya itu, para konsumen pun mengadu ke DPR untuk meminta keadilan. Bukannya mendapat hak, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM malah digugat senilai Rp56 miliar di PN Jakarta Barat oleh pihak PT MSU.
Gugatan itu ditujukan pada 18 orang konsumen atas pencemaran nama baik. Berdasarkan situs SIPP PN Jakbar, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 1194/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tertanggal 23 Desember 2022.
Namun baru-baru ini, PT MSU mencabut gugatan itu.
Lihat Juga :Profil John Riady, CEO Lippo Karawaci yang Dipanggil DPR soal Meikarta |
Belanja di Transmart rupanya tak sekadar dapat memenuhi kebutuhan harian seperti membeli bahan pangan misalnya beras, telur, ayam, dan lainnya.
Begitu juga dengan kebutuhan rumah tangga seperti sabun, sampo, sabun cuci muka, pembersih lantai, dan lainnya.
Lihat Juga :![]() |
"Di Transmart tuh lumayan murah menurut saya soalnya ada diskonnya," ucap Ella saat berbincang dengan CNNIndonesiaTV,Minggu (12/2).
Tak hanya lebih murah, belanja di Transmart juga semakin menguntungkan karena dapat diskon tambahan. Syaratnya, konsumen membayar dengan Allo Bank atau kartu kredit Bank Mega.
Diskonnya mencapai 10 persen. Sementara pembayaran dengan kartu debit Bank Mega diskon 5 persen.
"Kebetulan saya punya Allo Bank dan Mega juga, jadi saya pilih diskonnya di sini," ungkap Ella.
Belanja di Transmart juga dijamin lengkap. Soalnya, ada sekitar 14 ribu produk yang dijual di Transmart.
Lihat Juga :![]() |
Keuntungan belanja di Transmart selanjutnya adalah bisa melihat langsung bentuk dan kualitas produk yang dibeli.
"Soalnya enak bisa langsung pilih dan kita langsung tahu kualitasnya, dia itu segar atau tidak, saya juga bisa lihat expired-nya," kata Ella.
Adam Setia Halim, konsumen lain di Transmart mengatakan produk yang dibeli di Transmart juga pasti anti gagal dan anti penipuan. Sebab, kualitasnya barang yang dijual di Transmart dijamin asli.
"Kalau belanja offline, kita bisa tahu fisiknya, kalau online kita cuma tahu, 'Oh gini,' tapi engga tahu isinya gimana, takutnya nanti pas datang tidak sesuai yang kita harapan," kata Adam.
Konsumen juga dapat mencoba langsung produk yang hendak dibeli, misalnya ingin mencoba baju, celana, atau sendal yang juga dijual di Transmart.
Lihat Juga :![]() |
Vice President Corporate Communications PT Trans Retail Indonesia Satria Hamid mengungkapkan belanja di Transmart tentu menyenangkan karena dilengkapi dengan banyak fasilitas.
Misalnya seperti Transmart yang ada di Trans Icon Mall Surabaya yang dilengkapi dengan wahana Trans Snow World. Jadi, belanja di Transmart bisa sekalian mengajak keluarga dan teman untuk rekreasi.
"Jadi ada permainan Trans Snow di situ, dan kedua, juga didukung ada fasilitas entertainment yang lain katakan ada bioskop, arena bermain yang besar," ucap Satria.
Nah,tunggu apalagi? Ayo segera berbelanja di Transmart dan nikmati semua keuntungannya.
![]() |
Indonesia dan Chinasepakat menambah cost overrun (pembengkakan biaya) proyek pembangunanKereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sebesar US,2 miliar atau sekitar Rp18 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).
Dengan demikian, maka anggaran pembangunan KCJB yang awalnya direncanakan sekitar Rp113 triliun, naik menjadi Rp131 triliun.
Namun, sayangnya mekanisme pembagian atau porsi pembayaran biaya untuk memenuhi pembengkakan anggaran tersebut belum ditentukan.
Menurutnya, untuk pembahasan skema pembayaran cost overrun akan dibahas lebih lanjut oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan komite.
Tiko berharap dalam satu hingga dua pekan ke depan angka pembagian tanggungan Indonesia atau China sudah final.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah ingin pembengkakan biaya pada proyek KCJB ditanggung bersama-sama oleh Indonesia dan China sesuai dengan porsi kepemilikan saham. Artinya, diselesaikan dengan skema business to business (B2B) seperti anggaran pembangunan.
Lihat Juga :Indonesia-China Sepakat Biaya Kereta Cepat Bengkak Rp18,24 T |
"Pada cost overrun yang kemudian berimplikasi bahwa Indonesia yang punya porsi (kepemilikan saham) 60 persen dan China 40 persen, maka kenaikan cost overrun juga harus ditanggung 60:40," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, (25/8) tahun lalu.
Kendati, apapun skemanya, Indonesia masih tetap amsyong. Sebab, sejak awal rencana pembangunan KCJB sudah tidak sesuai dengan janji pemerintah.
Awalnya, pembangunan yang dipastikan tidak akan menggunakan sepeserpun APBN harus dilanggar dengan kucuran dana melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sekitar Rp4 triliun untuk proyek tersebut.
Sayangnya, pengorbanan APBN untuk pembangunan KCJB tak cukup sampai di situ. Indonesia harus kembali menanggung beban pembengkakan biaya, karena China tak akan mau menanggung beban proyek itu sendiri.
Lihat Juga :Dana Pensiun BUMN Minus Nyaris Rp10 T, Erick Was-was Bom Waktu |
"Kita tahu bahwa ada potensi pembangunan kereta cepat ini akan menjadi contingency risk yang berpotensi ditanggung pemerintah melalui APBN," ujar Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet kepadaCNNIndonesia.com.
Menurutnya, jumlah beban yang ditanggung APBN masih bisa diminimalisir.
Dalam hal ini, pemerintah harus betul-betul bisa menetapkan dan menyepakati pembagian tanggungan pembengkakan biaya agar tidak membebani keuangan negara terlalu besar.
"Tentu dalam penentuan pembiayaan ini perlu hati-hati untuk ditetapkan. Selain itu juga perlu dilihat apakah ada potensi penambahan biaya lagi yang bisa muncul di kemudian hari," jelasnya.
Lihat Juga :DPR Bakal Panggil John Riyadi Bulan Depan, Bahas Meikarta |
Rendy menilai meski saat ini nominal pembengkakan sudah disepakati, namun hal tersebut tidak menjamin tidak ada tambahan biaya lagi ke depannya.
Apalagi, jika pemerintah tak segera membayar pembengkakan biaya bisa menimbulkan kebutuhan biaya lanjutan, seperti denda dari kontraktor.
"Bisa jadi nanti ada pinalti yang muncul baik itu karena keterlambatan pembayaran kontraktor ataupun melesetnya pencairan dari pinjaman yang berpotensi dilakukan pemerintah di kemudian hari untuk menutupi kelebihan biaya pembangunan kereta cepat ini," imbuhnya.
Lihat Juga :BI Sambut Terpilihnya Filianingsih Hendarta Jadi Deputi Gubernur Baru |
Karenanya, ia berharap pemerintah mempertimbangkan tanggungan yang akan muncul setelah pembengkakan biaya ini. Artinya, kebijakan dan skema apapun yang ditempuh APBN bakal tetap terbebani hanya saja besarannya bisa diperkecil.
Sebab, pemerintah sudah kepalang basah dan tak mungkin membatalkan proyek tersebut. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat berharap proyek KCJB bisa selesai dan beroperasi pada pertengahan tahun ini.
"Intinya fokus saat ini, menurut saya adalah bagaimana skema pembiayaan yang adil untuk biaya yang bengkak ini. Karena betul, sudah terlanjur jalan proyek dan mau tidak mau harus selesai proyeknya," jelasnya.
Produsen mobil listrik asal Vietnam, VinFast, tetap akan memulai produksi di Amerika Serikat (AS) pada 2024 mendatang meski harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di Amerika Utara.
CEO VinFast Le Thi Thu Thuy mengatakan PHK tidak akan mempengaruhi jadwal yang direncanakan untuk memulai produksi di pabrik pertama mereka di Amerika Utara. Dalam keterangan perusahaan, kapasitas produksi tahunan pabrik tersebut mencapai 150 ribu kendaraan listrik.
"Kami sedang dalam tahap akhir mendapatkan izin untuk menguji konstruksi, tetapi lahan sudah dibuka. Negara bagian juga telah mengerjakan infrastruktur untuk tanah tersebut," katanya kepada CNBC International,Jumat (10/2) lalu.
Awalnya, perusahaan berencana mengirimkan mobil produksi pertamanya pada November 2022. Namun, target tersebut direvisi menjadi Desember 2022 dan kemudian ditunda lagi hingga Februari tahun ini.
VinFast tak menampik bahwa restrukturisasi akan mengonsolidasikan operasinya di seluruh AS dan Kanada. Hal itu dilakukan karena ada banyak kesamaan di kedua pasar dengan harapan perusahaan menjadi lebih kuat dan gesit.
Pabrikan asal Vietnam ini memang berambisi untuk membuat mobil listrik melawan Tesla milik Elon Musk. Tidak hanya di AS, VinFast juga akan menyasar pasar Eropa, seperti Jerman, Prancis dan Belanda.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Ombudsman RI mengungkapkan praktik ilegal atau pelanggaran hukum yang dilakukan dalam pemasaran Apartemen Meikarta di Bekasi, Jawa Barat.
Praktik itu dilakukan pengembang Meikarta dengan memasarkan apartemen meski unit yang terbangun belum ada.
Bahkan, penjualan itu dilakukan saat lahan masih kosong. Padahal sesuai Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun, pihak pengembang baru boleh memasarkan ketika sudah 20 persen bangunan jadi.
Bahkan, menurutnya, klaim pengembang soal pembangunan 20 persen secara bertahap itu hanya strategi untuk mendapatkan dana konsumen sebagai biaya awal pembangunan proyek.
"Tapi kenyataannya pemasaran besar-besaran dengan hanya uang sekitar Rp1 juta, tak jelas untuk pesan unit di tower yang mana, karena unitnya belum ada, meski 20 persen pun tidak. Jelas ini upaya menghimpun dana," kata Deden.
Deden mengaku pihaknya telah memperingatkan berbagai pihak mulai Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar), Pemerintah Kabupaten Karawang, termasuk juga publik. Pasalnya, saat itu pemasaran Meikarta dilakukan besar-besaran, tidak hanya di Jawa tapi juga luar Jawa.
"Makanya 2017 dulu itu Ombudsman sudah mengingatkan salah satu ketidakjelasan ini. Kita sudah ingatkan semua termasuk OJK, karena proyek ini telah menjadi upaya penghimpunan dana masyarakat, padahal tidak jelas dana uang muka, uang pesan, atau tanda jadi apa," tuturnya.
Sementara, sebagian besar konsumen saat itu menganggap uang yang diberikan adalah uang muka (down-payment/ DP).
"Kalau sekarang ramai lagi, sebetulnya sudah terlambat. Dari dulu Ombudsman sudah mengingatkan menyangkut pemasaran apartemen Meikarta yang gila-gilaan di hampir semua media massa bahkan mal di kota-kota besar di Indonesia," tegas Deden.
CNNIndonesiaberupaya untuk meminta tanggapan atas tuduhan pelanggaran hukum yang dilakukan dalam pemasaran Apartemen Meikarta itu kepada Head Marcomm Meikarta Andika Surya Pratama dan Humas PT Lippo Karawaci Tbk Paulus Pandiangan. Tapi hingga berita diturunkan, yang bersangkutan belum memberikan jawabannya.
[Gambas:Video CNN]
Proyek apartemen Meikarta yang dikembangkan oleh Grup Lippo belakangan ini memicu polemik. Pasalnya, sejumlah pembeli yang sudah membayar unit, sampai dengan saat ini banyak yang belum mendapatkan haknya.
Karena tak kunjung mendapat haknya, sejumlah pembeli Meikarta sebenarnya sudah meminta kepada manajemen MSU untuk mengembalikan uang mereka. Bahkan, pembeli pernah menggelar aksi di halaman Bank Nobu selaku bank pembiayaan Meikarta di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan pada akhir Desember 2022 lalu.
Para konsumen meminta bank tersebut mengembalikan uang yang sudah masuk untuk pembelian unit Meikarta di Cibatu, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.
Tak hanya itu, para konsumen pun mengadu ke DPR untuk meminta keadilan. Bukannya mendapat hak, sejumlah konsumen yang tergabung dalam PKPKM malah digugat senilai Rp56 miliar di PN Jakarta Barat oleh pihak PT MSU.
Gugatan itu ditujukan pada 18 orang konsumen atas pencemaran nama baik. Berdasarkan situs SIPP PN Jakbar, gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 1194/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt tertanggal 23 Desember 2022.
Namun baru-baru ini, PT MSU mencabut gugatan itu.
Lihat Juga :Profil John Riady, CEO Lippo Karawaci yang Dipanggil DPR soal Meikarta |
PT Kereta CepatIndonesia-China (KCIC) melakukan kajian dengan Pusat Pengujian, Pengukuran, Pelatihan, Observasi dan Layanan Rekayasa Universitas Indonesia (Polar UI) untuk memperkuat permohonan perpanjangan masa konsesi Kereta Api Cepat Jakarta Bandung (KJCB) menjadi 80 tahun.
General Manager Corporate Secretary KCIC Rahadian mengatakan kajian ini terkait perkiraan permintaan (demand forecast) dan beberapa hal yang menyangkut aspek komersial KJCB.
"Untuk memperkuat permohonan tersebut (perpanjangan konsesi), kami telah melakukan kajian bersama Polar UI terkait demand forecast dan beberapa hal yang menyangkut aspek komersial," ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (16/2).
Dalam rapat-rapat yang telah dilakukan, Rahadian mengatakan KCIC selalu menyampaikan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan oleh Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kemenhub guna menindaklanjuti permohonan perpanjangan masa konsesi yang diajukan Agustus 2022.
Data tersebut di antaranya tentangdemand forecasthasil Studi Polar UI, data financial modeldari konsultan KPMG, data feasibilitydari konsultan CRDC dan beberapa data lainnya.
Menurutnya, permohonan perpanjangan konsesi KCJB dimungkinkan secara regulasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 38 Tahun 2021 tentang Pengadaan Badan Usaha Dalam Penyelenggaraan Prasarana Perkeretaapian Umum. Hal ini juga dimuat dalam klausul Perjanjian Konsesi yang sudah ditandatangani.
Lihat Juga :![]() |
Ia menyebut permohonan itu didasari oleh beberapa faktor seperti perubahan perkiraan penumpang akibat dampak pandemi dan faktor lainnya.
Kemudian, perubahan total biaya proyek setelah adanya pembengkakan biaya atau cost overrun, perpanjangan waktu masa konstruksi, perubahan skema bisnis non-farebox dan berbagai faktor lainnya.
Rahadian menambahkan penambahan masa konsesi akan mempertahankan indikator kelayakan investasi dan memastikan adanya layanan kereta api cepat yang lebih berkelanjutan.
"KCIC akan selalu kooperatif dan berkomunikasi dengan Kementerian Perhubungan terkait penyampaian data termasuk apabila ada data-data tambahan lainnya yang dibutuhkan." pungkasnya.
Sebelumnya, Indonesia dan China sepakat pembengkakan proyek pembangunan KCJB sebesar US,2 miliar atau sekitar Rp18 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS). Anggaran pembangunan KCJB yang awalnya direncanakan sekitar Rp113 triliun, naik menjadi Rp131 triliun.
Pembengkakan dana ini nanti akan dibayar patungan antara konsorsium BUMN Indonesia dan China sebesar 25 persen dan 75 persen penarikan pinjaman dari China Development Bank (CDB).
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)
《cicilan kredivo》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,buku mimpi ularHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《cicilan kredivo》bab terbaru。