kerja dapat dollar

cahaya tanpa debu

Zulhas Restui Ekspor Tanaman Herbal Kratom******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan merestui ekspor tanaman herbal Kratom. Hal itu diungkapkan Zulhas setelah adanya permintaan ekspor Kratom dari Amerika Serikat (AS).

"Kemarin ada produk tumbuhan Katom. Orang AS datang, kami mau beli ini (Kratom), (mereka tanya) bisa nggak? bisa saja. Kan belum dilarang," kata Zulhasdi Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag) Jakarta, Kamis (31/8) seperti dikutip dari CNBCIndonesia.com.

Situs tersebut menjelaskan BNN RI telah menetapkan Kratom sebagai New Psychoactive Substances (NPS) di Indonesia dan merekomendasikan Kratom untuk dimasukkan ke dalam narkotika golongan I dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penggolongan ini didasarkan pada efek Kratom yang berpotensi menimbulkan ketergantungan dan sangat berbahaya bagi kesehatan, 13 kali lebih berbahaya dari morfin.

BNN menyatakan sampai dengan saat ini Kratom masih belum diatur dalam Undang-undang Narkotika, sehingga regulasi pemerintah daerah pun belum bisa membatasi penggunaan Kratom tersebut.

Zulhas mengatakan tidak peduli apabila penggunaan dari tanaman Kratom itu nantinya disalahgunakan. Yang terpenting, menurutnya, petani Indonesia bisa diuntungkan dari adanya ekspor Kratom ke AS.

"Kalau penggunaannya salah kan bukan kita yang salah, yang sana, yang penting petani dapat dollar, senang, makmur enggak apa-apa," ujarnya.

Zulhas mengatakan, kalaupun nantinya ada permintaan tumbuhan Kratom dari negara lain, Indonesia siap memasok. Sebab, aturan ataupun pelarangannya belum ditetapkan.

"Saya setuju saja kalau ada yang mau ekspor, capitalnya kan bisa panen dollar kan. Nanti terima kasih sama Mendag. Kalau nanti ada yang sakit bukan urusan kita. Katanya buat obat kenapa dimakan," tukasnya.

Buku alamat Wanjie

Dari 64 Juta UMKM RI, Baru 11 Persen Terdaftar di Ditjen KI Kumham******

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laolymengatakan masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia yang belum mendaftarkan produk-produk hasil kekayaan intelektual (KI) ciptaannya ke Kementerian Hukum dan HAM.

Menteri Yasonna mengatakan dari 64 juta UMKM di Indonesia baru 11 persen yang mendaftarkannya ke Ditjen KI di Kemenkuham. Lebih lanjut, ke depannya dia ingin hal tersebut perlu didorong.

"Dari 64 juta UMKM kan baru 11 persen yang (memiliki) perlindungan kekayaan Intelektual," kata dia, saat kegiatan 'Satu Jam Bersama Menkumham' di Universitas Udayana, Jimbaran, Kabupaten Bali, Bali, Jumat (1/9).

"Dan secara hukum dia menjadi tidak terlindungi. Dan pada suatu saat ada orang yang menggunakan merk yang sama karena dia sudah melihat potensinya akan menimbulkan persoalan," imbuh Yasonna.

Lihat Juga : Pengusaha Minta Pemprov DKI Tak Wajibkan Swasta Beli Mist Generator

Yasonna juga menyatakan pelindungan KI seharusnya menjadi komponen penting dari kebijakan ekonomi nasional. Namun, faktanya 90 persen dari UMKM di Indonesia belum memiliki kesadaran untuk mendapatkan pelindungan KI terhadap produk dan karyanya.

"KI ini adalah power tool untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang harus dimanfaatkan secara optimal, penggunaan strategi KI dapat menambah nilai dari aset-aset yang dimiliki," jelasnya.

Ia menyebutkan, di era digitalisasi seperti saat ini jangkauan pasar untuk pelaku UMKM sudah terbuka luas.

Produk-produk UMKM tersebar secara masif baik dalam negeri maupun di luar negeri melalui platform digital. Kemudahan ini diiringi dengan maraknya tingkat pembajakan dan pemalsuan dari produk atau karya cipta. Oleh sebab itu, pemahaman akan pentingnya pelindungan KI terhadap pelaku usaha masih sangat diperlukan.

Yasonna menilai salah satu daerah yang berhasil memanfaatkan KI untuk membangkitkan roda perekonomiannya adalah Provinsi Bali.

"Selama ini yang diketahui orang, tulang punggung perekonomian Bali adalah sektor pariwisata yang menjadi bidang paling terdampak selama pandemi. Akan tetapi peningkatan pendaftaran KI dari Bali justru naik selama pandemi," ujar Yasonna.

Lihat Juga : Xiaomi Ngaku Untung di Tengah Tren Anjlok Penjualan Hp, Cek Sebabnya

Ia menjabarkan, pada awal pandemi tahun 2020, sebanyak 2.250 permohonan KI dari Provinsi Bali yang diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Angka tersebut kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 4.265 permohonan. Kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 5.555 permohonan, dan hingga periode Agustus 2023 sudah mencapai 3.874 permohonan.

Jumlah terbaru tersebut, ujar Yasonna, mengalami peningkatan sebesar 18 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya di periode yang sama.

"Saya bersyukur bahwa Bapak Gubernur dengan komitmennya membuat contoh-contoh peran KI untuk peningkatan ekonomi di Bali, bagaimana produk lokal didorong untuk selalu tumbuh," ujarnya.

Sementara, di sisi lain, Menteri Yasonna sendiri menyadari bahwa luasnya wilayah Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk dapat menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berbasis KI. Ia mengatakan butuh sinergitas antara pemangku kepentingan untuk dapat merangkul para pelaku usaha lokal agar tidak hanya mengembangkan produknya dengan baik, tetapi juga melindungi kekayaan intelektualnya.

Lihat Juga : Apa Itu Hak Paten, Jenis, Syarat, dan Masa Berlakunya

Paman terkuat dalam sejarah

Bisakah Seluruh PSN Rampung Semester I 2024 Seperti Target Jokowi?******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar seluruh proyek strategis nasional (PSN) selesai paling lambat semester I 2024. Ia meminta jajarannya memperhatikan pembangunan setiap PSN agar tidak mangkrak.

"Tolong dilihat lagi, dicek lagi, betul-betul awasi pembangunannya. Jangan sampai ada yang mandek apalagi mangkrak," kata Jokowi dalam acara Sewindu PSN di Jakarta, Rabu (13/9).

Dalam delapan tahun terakhir, sebanyak 161 PSN yang rampung dengan menyerap 11 juta tenaga kerja.

Menurutnya, penyelesaian secara fisik mungkin tidak akan terkejar dalam waktu satu tahun ini. Namun, setidaknya memenuhi tiga syarat, yakni menyelesaikan masalah pengadaan tanah, perizinan dan financing.

Wahyu yang juga merupakan Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menekankan jika tiga syarat tersebut sudah terpenuhi, maka siapapun pemimpinnya nanti, proyek pembangunan akan tetap berjalan.

Beberapa proyek PSN yang belum tersentuh tersebut adalah MRT Fase II, Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya, Pelabuhan Ambon, Tol Trans Sumatera tahap II, Tol Bocimi yang sampai Sukabumi, hingga Tol Getaci.

Lantas bisakah keinginan Jokowi agar seluruh PSN rampung tahun depan terwujud?

Kepala Pusat Ekonomi Makro dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef) M Rizal Taufikurahman memprediksi target Jokowi tersebut tidak akan tercapai. Setidaknya ada tiga alasan yang mendasari perkiraannya tersebut.

Pertama,pembangunan di setiap PSN mempunyai kendala dan masalah yang berbeda-beda. Bukan hanya kendala dalam membangun infrastruktur fisiknya, tetapi juga ekosistem yang akan memanfaatkan proyek tersebut.

Kedua,PSN yang dibangun masih terkendala masalah status dan kepemilikan tanah.

"Hal ini menjadi persoalan serius. Bahkan mempengaruhi ketertarikan investor untuk melakukan kerjasama," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (15/9).

Masalah lahan juga menyebabkan pembengkakan biaya atau cost overrun. Misalnya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang mengalami cost overrun US,2 miliar di mana salah satu penyebabnya adalah biaya pembebasan lahan.

Alasan ketiga, konsentrasi pemerintah dinilai mulai terpecah menjelang tahun politik. Pemerintah, kata Rizal, tidak lagi optimal merealisasikan fiskal dan target-target pembangunan termasuk PSN, tetapi berfokus pada orientasi partai politiknya.

Di sisi lain, Rizal menilai jika pembangunan PSN dikebut agar rampung tahun depan maka bisa berisiko gagal. Alih-alih tercapai sesuai yang ditargetkan, PSN tersebut malah bisa akan keluar dari tujuannya untuk memberikan manfaat bagi masyarakat.

Apalagi, kata Rizal, PSN tidak hanya infrastruktur secara fisik, tetapi juga harus menyiapkan ekosistem, regulasi, kebijakan dengan daerah hingga petunjuk teknis pelaksanaan.

"Semua itu butuh proses yang matang dan memakan cukup waktu. Baik sinkronisasi maupun konsolidasi vertikal (pusat ke daerah), pun horizontal (antar-daerah)," kata Rizal.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai pernyataan Jokowi agar PSN rampung paling lambat tahun depan ditujukan untuk proyek yang sudah dimulai pembangunannya. 

Namun, PSN yang belum tersentuh sama sekali, Piter menilai tidak mungkin selesai tahun depan. "Saya kira definisi 'selesai' terlebih dulu harus disamakan. Misal IKN, bukan IKN-nya selesai saya kira. Yang dimaksud pak presiden mungkin adalah bagian tertentunya saja," kata Piter.

Menurutnya, pernyataan Jokowi tersebut bertujuan agar para menterinya terpacu untuk menyelesaikan PSN tepat waktu.

"Tapi kalaupun belum selesai, masih ada waktu hingga akhir 2024," kata Piter.

[Gambas:Video CNN]

Dewa segala alam

Pengusaha Minta Pemprov DKI Tak Wajibkan Swasta Beli Mist Generator******

Pengusaha merespons rencana pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mewajibkan pemilik dan pengelola gedung menerapkan penyemprotan uap air menggunakan mist generatoruntuk menekan tingkat polusi udara.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan pengusaha akan diberatkan jika Pemprov DKI tidak memberikan bantuan melalui Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pasalnya pelaku usaha Indonesia saat ini didominasi oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

"Ya iya lah (memberatkan). Ini kita kalau ngomong perusahaan, perusahaan yang mana. Kalau perusahaan besar enggak apa-apa. Kalau kita kan Indonesia ekonomi kita 97 persen UMKM. Beli semua (mist generator) kan enggak mungkin," kata Shinta di sela-sela acara ASEAN Women CEO Forum di Ritz Carlton, Jakarta, Sabtu (2/9).

Shinta mengatakan pengusaha bukan tidak mau mendukung upaya menekan polusi Jakarta. Namun, setiap perusahaan memiliki kondisi yang berbeda-beda.

Karenanya, kata Shinta, kewajiban membeli mist generator menggunakan biaya sendiri hanya bisa dilakukan untuk perusahaan-perusahaan besar.

"Kita enggak bisa menyamaratakan (semua perusahaan) dan kita enggak bisa mengatakan ini keharusan," kata Shinta.

Pemilik gedung tinggi di Jakarta

Sebelumnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemprov DKI berencana meminta pemilik gedung tinggi untuk menyemprotkan uap air dari atas gedung. Menurut KLHK, alat tersebut efektif untuk mengatasi polusi udara Jakarta. 

Alat diimbau untuk dipasang di empat sisi agar efektif.

Pemprov DKI sendiri hingga saat ini belum menentukan gedung-gedung yang wajib memasang alat, dari total 1300 gedung yang memiliki delapan lantai atau lebih.

Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono memastikan tak akan memberikan bantuan anggaran daerah terkait pembiayaan mist generatordi gedung perusahaan swasta untuk menekan tingkat polusi udara di Ibu Kota.

Ia menyebut pembiayaan alat tersebut akan ditanggung oleh perusahaan masing-masing. Terlebih, menurutnya, harga alat itu masih relatif terjangkau.

"Enggak ada (bantuan anggaran), ya beli masing-masing. Itu tidak terlalu mahal kok," ujar Heru di Astra Tower, Jakarta, Selasa (29/8).

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Arsjad Rasjid sempat merespons rencana Pemrov DKI Jakarta tersebut. Ia mengatakan upaya menekan tingkat polusi udara harus didukung oleh berbagai pihak, termasuk pengusaha.

Arjsad mengatakan pengusaha adalah bagian dari masyarakat yang harus peduli terhadap lingkungan. Maka dari itu pengusaha mendukung upaya menekan tingkat polusi, tetapi harus dengan cara yang terbaik.

"Kami mendukung upayanya tinggal mencari mana yang terbaik. Saya rasa semua pengusaha merupakan bagian dari masyarakat dan siap menjadi agen mengurangi polusi udara," kata Arsjad.

Menipu dan merampas sistem amplop merah

Harga Gula Industri Diramal Naik Imbas India Akan Setop Ekspor******

Harga gula industri diprediksi akan naik imbas Indiaakan menyetop ekspor gulanya mulai Oktober 2023.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengatakan kenaikan harga gula industri kemungkinan terjadi pada awal 2024. Ia memprediksi harga gula akan berada di atas Rp14 ribu per kg.

"Prediksi saya, gula rafinasi tahun depan naik lagi, mungkin tak sebesar tahun ini, mungkin sekitar Rp14 ribu atau lebih," kata Adhi, Jumat (15/9), dikutip dari detik finance.

"Normalnya (harga gula rafinasi) di bawah Rp10 ribu per kg, Rp8.000 atau Rp9.000," lanjutnya.

Meski India bukan menjadi negara asal impor gula utama bagi Indonesia, imbuhnya, Namun, dampak penyetopan ekspor itu akan melebar ke harga internasional.

"Ini terus terang akan menjadi berat terutama harga. Kalau ketersediaan tidak terlalu khawatir kita sourcing dari lain lain dari Thailand, Brasil meskipun sudah sulit dari Australia. Tetapi sedikit ada satu negara melarang itu akan berpengaruh terhadap harga," terang dia.

Imbas kenaikan harga gula rafinasi pada awal tahun depan, harga makanan dan minuman berpemanis juga diperkirakan naik. Adhi mengatakan kenaikannya tidak akan mencapai 30 persen tetapi naik 10 persen.

"Perkiraan awal tahun depan. Nggak mungkin (kalau naik 30 persen), sulit perkiraan saya, maksimum 10 persen. Itu kita mengurangi margin lagi jadi kita melakukan efisiensi," pungkasnya.

Sebelumnya, India diperkirakan akan melarang ekspor gula mulai Oktober mendatang karena musim kemarau membuat hasil panen tebu berkurang.

"Fokus utama kami adalah memenuhi kebutuhan gula dalam negeri dan memproduksi etanol dari kelebihan tebu." kata sumber pemerintah yang meminta tidak disebutkan namanya karena belum ditetapkan secara resmi kepada Reuters.

Lihat Juga : Pendaftaran Uji Coba Kereta Cepat Untuk Masyarakat Umum Dibuka Sabtu

"Untuk musim mendatang, kami tidak akan memiliki cukup gula untuk dialokasikan pada kuota ekspor," ucapnya.

Larangan ekspor ini kemungkinan besar bakal membuat harga acuan gula pasir di New York SVc1 dan London LSUc1 yang sudah menyentuh harga tertinggi dalam beberapa tahun terakhir semakin meroket.

Kenaikan harga gula global juga dikhawatirkan akan memicu inflasi lebih lanjut di pasar pangan global.

Sementara itu, India selama ini mengizinkan pabrik gula mengekspor hanya 6,1 juta ton gula selama musim berjalan hingga 30 September. Ini telah berkurang dari jumlah ekspor musim sebelumnya yang mencapai 11,1 ton gula.

[Gambas:Video CNN]

Kehidupan sehari-hari pensiunan pemimpin

Indonesia Batal Impor Beras dari Kamboja******

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas mengatakan Indonesia batal mengimpor beras dari Kamboja karena harganya terlalu mahal.

Maklum, Bulog sendiri memiliki batasan harga dari pemerintah untuk menyerap beras baik dalam negeri maupun luar negeri.

"Kamboja bisa 120 ribu (ton) ke kita tapi masalahnya harganya enggak masuk," ujar Buwas di Kompleks DPR RI, Rabu (30/8).

Untuk memenuhi sisa 400 ribu ton tersebut, Bulog semula bakal membeli dari Kamboja sebanyak 125 ribu ton.

Buwas pun mengklaim saat ini kontrak antara Indonesia dan Kamboja pun belum diambil.

"Yes (belum kontrak). Kan kita enggak boleh kalau ambil harga mahal. Sampai sini jadi mahal," jelas Buwas.

Meski begitu, ia memastikan sisa kuota impor sebanyak 400 ribu ton bisa selesai pada November ini.

"Insyaallah sebelum November barangnya sudah ada. Tapi kan saya nggak perlu bilang negara mana," ungkapnya.

Dilansir dari The Star,Kementerian Perdagangan Kamboja melalui siaran pers pada Kamis (17/8) menyatakan Indonesia telah setuju untuk membeli 125 ribu ton beras giling dari kerajaan tersebut.

Kabar ini muncul usai Menteri Perdagangan Kamboja Pan Sorasak dan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia Pahala Nugraha Mansury melakukan pertemuan di Phnom Penh.

"Hasil pertemuan bilateral tersebut, pihak Indonesia sepakat untuk membeli 125 ribu ton beras giling dari Kamboja, termasuk 100 ribu ton beras putih dan 25 ribu ton beras aromatik premium," bunyi rilis berita tersebut.

Pihak Kamboja mengklaim Bulog akan bekerja sama dengan Perusahaan Perdagangan Hijau milik negara itu untuk ekspor beras putih. Sementara, ID FOOD akan bekerja sama dengan anggota Federasi Beras Kamboja untuk pembelian beras aromatik premium.

"Untuk harga dan kondisi lainnya, kedua belah pihak akan terus melakukan negosiasi dalam waktu dekat," demikian rilis berita tersebut.

Kamboja mengekspor 362.708 ton beras giling ke lebih dari 50 negara dan wilayah dalam tujuh bulan pertama tahun ini. Berdasarkan laporan Kementerian Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kamboja impor ini menghasilkan pendapatan kotor sebesar US3,7 juta.

[Gambas:Video CNN]