rtp sensa838

Guizhou Fengyun

Ekspor 'Mentah' Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi******

Pemerintah berencana kembali membuka ekspor benih lobster atau benur yang sempat dilarang di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Wacana itu muncul di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar. Namun, ia menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah.

Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur. Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster.

Lantas, apa dampaknya jika keran ekspor benih lobster kembali dibuka ?

Lihat Juga : Israel Ganjal Indonesia Gabung Geng Negara Maju OECD

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan Indonesia akan rugi jika kembali membuka keran ekspor benih lobster. Yang diuntungkan, justru negara yang menerima benih lobster Indonesia.

"Kalau kita sumber dayanya habis, secara produksi juga tidak akan bertambah. Kemudian kemampuan untuk mengelola atau membesarkan lobster tidak akan berkembang, stagnan saja karena semua sumber dayanya diekspor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).

Ia mengatakan jika alasan pemerintah untuk menindak penyelundupan yang marak terjadi sejak larangan ekspor benih lobster berlaku, maka yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki penegakan hukum, bukan malah membuka keran ekspor.

Susan juga memandang tidak tepat jika pemerintah beralasan ekspor benih lobster demi menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, PNBP yang diterima tidak berdampak besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir.

Susan menilai bahwa pemerintah pada dasarnya memang tidak memiliki niat untuk melakukan hilirisasi sumber daya laut.

"Memang sudah urusannya cuma apa yang bisa dikeruk, itulah yang dikeruk, mumpung masih menjabat. Selepas itu, ya Insyallah gimana nanti. Ini cara berpikir yang fatal yang dilakukan pemerintah," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai dengan membuka keran ekspor benih lobster berarti pemerintah tidak konsisten dengan program hilirisasi yang selama ini digadang-gadangkan. Pasalnya hilirisasi berarti sumber daya alam harusnya diolah dulu supaya memiliki nilai tambah.

"Bentuk hilirisasi di perikanan adalah kita tidak mengekspor benih. Kita harus mengekspornya dalam bentuk lobster yang sudah besar atau bahkan turunannya lagi," katanya.

Dengan mengekspor benih, Piter mengatakan Indonesia justru membesarkan industri perikanan negara lain. Bisa saja suatu saat nanti yang terjadi Indonesia tidak lagi memiliki lobster karena benihnya habis diekspor, tapi akhirnya negara lain yang memiliki lobster.

Ia menduga pemerintah berencana kembali mengekspor benih lobster semata hanya untuk kepentingan eksportir.

"Untuk kepentingan sesaat dari eksportir benih, hanya untuk kepentingan sekelompok orang," katanya.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Tiru Kebijakan DMO Batu Bara Jika Ngotot Ingin Ekspor

Toko dunia lain

Apa Itu Beras Premium yang Kini Langka dan Mahal?******

Beras premium terpantau langka di ritel modern beberapa waktu terakhir. Kalaupun ada, harganya melonjak.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan beras premium langka karena keterlambatan panen akibat El Nino.

"Beras premium memang suplainya itu agak melambat, panen kita kan mundur. Karena suplainya melambat, harganya naik," jelasnya di Transmart Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Senin (19/2).

"Stok beras SPHP cukup, kita ada 1,3 juta ton di Bulog, jadi aman, enggak ada masalah," tutur Zulhas.

Lantas apa yang dimaksud beras premium?

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kelas Mutu Beras, beras terdiri atas medium dan premium. Perbedaan kedua jenis beras itu terletak pada komponennya yakni derajat sosoh, kadar air, beras kepala, butir patah, butir beras, butir gabah, dan kebersihan beras dari benda asing lainnya.

Beras premium merupakan beras dengan mutu terbaik sesuai SNI beras, dengan persentase derajat sosoh minimal 95 persen. Derajat sosoh adalah tingkat terlepasnya lapisan perikarp, testa, aleuron dan lembaga dari butir beras pecah kulit. Derajat sosoh dipersyaratkan dalam beras karena menentukan tingkat putihnya warna beras.

Kadar air beras premium maksimal 14 persen. Kadar air pada beras merupakan faktor mutu utama karena menentukan masa simpan beras. Kadar air penting karena menentukan kondisi kritis di mana mikroorganisme dapat tumbuh dan merusak beras.

Lihat Juga : ANALISISPerlukah Dibentuk Kemenko Baru Demi Program Makan Siang Gratis?

Lalu, beras premium juga harus mengandung beras kepala minimal 85 persen. Beras kepala disyaratkan dalam SNI beras karena menentukan tingkat keutuhan beras setelah proses penggilingan.

Selanjutnya, butir patah dalam beras premium maksimal 15 persen. Kandungan butir patah menunjukkan ketidakutuhan beras sehingga beras terlihat seperti hancur.

Beras premium juga tidak boleh mengandung butir beras lainnya, seperti butir menir yang menunjukkan ketidakutuhan beras dan butir merah yang menunjukkan adanya jenis campuran sehingga beras tidak tampak putih.

Dalam beras premium juga tidak boleh ada butir kuning atau rusak akibat proses fisik atau aktivitas mikroorganisme, serta butir kapur yang disebabkan oleh faktor fisiologis.

Beras premium juga tidak boleh terdiri atas butir gabah atau butiran padi yang sekamnya belum terkupas. Butiran gabah tidak diinginkan karena akan mengganggu palatabilitas atau rasa nasi.

Terakhir, beras premium juga tidak boleh mengandung benda asing atau benda selain butiran beras seperti butiran batu kecil, sekam, atau lainnya. Benda asing menunjukkan tingkat pencemaran beras atau tidak bersihnya proses pengolahan beras.

Sementara beras medium, memiliki persentase derajat sosoh minimal 95 persen, kadar air maksimal 14 persen, beras kepala minimal 75 persen, butir patah maksimal 25 persen, dan boleh mengandung butir beras lainnya seperti butir menir, merah, kuning rusak, dan kapur maksimal 5 persen.

Beras medium juga boleh mengandung butir gabah dan benda asing lainnya maksimal 0,05 persen.

Berdasarkan Panel Harga Badan Pangan Nasional, beras premium dibanderol Rp14.640 per kg pada Rabu (21/2), turun tipis dari Rp14.600 pada pekan lalu.

Sementara beras medium dibanderol Rp13.220 per kg, turun tipis dari Rp13.230 per kg pada pekan lalu.

[Gambas:Video CNN]

mitos horor

Pedagang Pasar Sebut Harga Beras Cetak Rekor Imbas Bansos Jokowi******

Pedagang pasartradisional menyebut harga berasmenembus rekor termahal di era Presiden Joko Widodo imbas bantuan sosial (bansos) dan bantuan pangan.

Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Reynaldi Sarijowan mengatakan sulit mendapatkan beras medium dan premium. Kalaupun ada, harga beras premium di pasar bisa menembus Rp18.500 per kg.

"Yes (harga beras premium Rp18.500 per kg tertinggi di era Presiden Jokowi)... Hati-hati jika pasar tradisional stok berasnya tidak melimpah tentu akan terganggu distribusi pangan rakyat yang ada di pasar," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/2).

Menurutnya, pembagian bansos dalam momentum politik itu tentu menimbulkan tarik-menarik dengan stok beras di pasar. Ujungnya terjadi lonjakan harga, bahkan kelangkaan.

"Tentu menteri yang terkait dalam hal ini, seperti Menteri Perdagangan (Zulkifli Hasan) dan Menteri BUMN (Erick Thohir) yang memang secara 'telanjang' mendukung paslon tertentu. Namun, tidak memperhatikan nasib petani kecil kita, pedagang kecil kita," kritik Reynaldi.

"Fakta bahwa harga beras tinggi ini bukti pemerintah tidak serius menanganinya. Jelas bahwa tata niaga pangan kita ini mesti diperbaiki dan perlu ada perubahan agar tidak terjadi seperti ini terus-menerus," tambahnya.

IKAPPI mengaku sudah menyampaikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi soal potensi tarik menarik bansos dan bantuan pangan dengan stok di pasar. Namun, Reynaldi paham bahwa Bapanas bekerja mengikuti arahan presiden.

Ia menegaskan kondisi bos Bapanas berbeda dengan para pembantu Jokowi yang sudah terang-terangan memihak kepada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

Beras memang langka dan mahal belakangan ini. Namun, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi membantah kelangkaan pasokan beras yang terjadi di toko ritel belakangan ini imbas program bantuan pangan Jokowi.

"Bantuan ini tidak mempengaruhi itu," katanya di Komplek Istana Negara, Senin (12/2).

[Gambas:Video CNN]

Desainer Impian

Sindir Ganjar ke '1/3 Penguasa RI' Dukung Politik Dinasti: Rakyat Luka******

Calon presiden nomor urut tiga Ganjar Pranowo menyoroti pernyataan pengusaha yang mengklaim sepertiga penyumbang ekonomi Indonesia siap memenangkan pasangan calon nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Saat menyampaikan pesan penutup debat terakhir Pilpres 2024, Minggu (4/2) malam, Ganjar menegaskan bahwa proses politik demokrasi harus dijaga dengan baik. Menurutnya, politik dinasti harus dilawan.

"Kita mesti melawan politik dinasti itu yang didukung oleh mereka yang statement-nya sangat terbuka, menguasai sepertiga kekayaan Indonesia," kata dia di JCC, Senayan, Jakarta.

"Sungguh-sungguh rakyat merasa terluka karena statement itu dan yang mengutamakan kepentingan keluarga menjadi di atas segalanya," sambung dia.

Adapun, ucapan Ganjar itu jelas menyinggung paslon Prabowo-Gibran. Keduanya dianggap simbol politik dinasti baru di tanah air.

Sebelumnya, pengusaha Garibaldi Thohir atau Boy Thohir mengklaim sepertiga penyumbang perekonomian Indonesia siap membantu memenangkan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Hal itu disampaikan Boy dalam acara Relawan Erick Thohir Alumni Amerika Serikat di Plaza Senayan, Jakarta, Senin (22/1) malam. Prabowo, hingga Erick Thohir yang merupakan adik Boy, hadir dalam acara tersebut.

"Walaupun kami jumlahnya sedikit, tapi ya di ruangan ini mungkin sepertiga perekonomian Indonesia ada di sini," kata Boy.

"Mulai dari Djarum Grup, Sampoerna Grup, Adaro Grup, siapa lagi, pokoknya grup-grup semua ada di sini, ada Ninin, the richest wanita in Indonesia, dan semuanya Pak," imbuh dia.

Namun, pernyataan Boy itu kemudian dibantah oleh sejumlah perusahaan yang disebutnya. 

Head of Corporate Communication PT Adaro Energy Indonesia Tbk Febriati Nadira misalnya, mengatakan klaim yang disampaikan oleh Boy, sebagai salah satu pemilik dan pemegang saham Adaro Group, merupakan pendapat pribadi sebagai warga negara.

Pernyataan itu katanya, tidak mewakili pendapat atau pilihan seluruh karyawan.

Nadira menegaskan bahwa partisipasi setiap individu dalam politik, termasuk di Adaro, adalah hak konstitusional dasar dan kebebasan warga negara yang diatur oleh undang-undang.

"Adaro, sebagai perusahaan yang berkomitmen menjalankan Good Corporate Governance (GCG), menghormati dan menjamin kebebasan seluruh karyawan dalam kehidupan dan partisipasi politik sesuai UU dan peraturan yang berlaku di Indonesia," kata dia saat dihubungi CNNIndonesia.com, Selasa (23/1).

Senada, Corporate Communications Manager PT Djarum mengatakan perusahaan tidak mengetahui soal dukungan ke Prabowo-Gibran. Menurutnya, itu merupakan klaim Boy Thohir saja.

[Gambas:Video CNN]

"Aku enggak ngerti, karena itu Pak Boy (Thohir) sih yang bilang, bukan kita (Djarum Group)," ujar Budi, dikutip dari detikcom, Senin (23/1).

Sementara itu Presiden Direktur Sampoerna Strategic Bambang Sulistyo mengatakan pernyataan Garibaldi Thohir alias Boy Thohir yang menyebut Sampoerna Group siap memenangkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga tak mewakili perusahaannya.

Bambang menegaskan ia tak mendukung siapa pun. Ia juga menjelaskan tak ada perwakilan Sampoerna yang hadir dalam acara tersebut.

"Saya bilang, 'Lah wong aku iki ora melu sapa-sapa, tur ora melu apa-apa', (Lah orang saya ini tidak ikut siapa-siapa, dan tidak ikut apa-apa). Jadi ya sudah diam aja gitu kan," katanya.

Teknologi sejati tak tertandingi

KCIC Tegaskan Isu Penumpang Whoosh Ditodong di Tegalluar Hoaks******

PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) menegaskan kabar penumpang Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whooshmengaku ditodong saat menggunakan kendaraan online dari Stasiun Tegalluar tidak lah benar alias hoax.

Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan penumpang bernama Raka Ihsan Arfiareza tersebut mengaku kepada Polsek Cileunyi, Polres Bandung bahwa ia telah membuat laporan palsu kepada orang tuanya pada Sabtu (17/2) terkait penodongan hingga menyebabkan kabar tersebut beredar.

"Saudara Raka mengakui tidak ada peristiwa penodongan yang terjadi setelah yang bersangkutan menggunakan kendaraan online dari Stasiun Tegalluar," kata Eva dalam keterangan tertulis, Selasa (20/2).

Kemudian petugas juga lengkap berada di area hall keberangkatan Stasiun Tegalluar dan masih terlihat kendaraan polisi yang sedang melakukan patroli di stasiun.

Selain itu, Raka juga terpantau dari CCTV melanjutkan perjalanan dari Stasiun Tegalluar menggunakan taksi Bluebird yang sudah tersedia di stasiun pada pukul 20.32 malam.

"Informasi dari kepolisian menyebutkan bahwa berita palsu terkait penodongan yang disampaikan Saudara Raka kepada orang tuanya murni karena motif pribadi," kata Eva.

Eva mengatakan KCIC berkomitmen menjaga keamanan dan kenyamanan penumpang di area stasiun. Sejak awal Kereta Cepat Whoosh beroperasi, sambungnya, KCIC telah berkolaborasi dengan TNI/Polri untuk pengamanan, serta memperkuat sistem pengamanan melalui pemasangan CCTV di seluruh stasiun, kereta, dan berbagai titik di sepanjang jalur kereta.

Ia menyebut terdapat total 1.396 CCTV di sepanjang jalur kereta cepat dan stasiun untuk memastikan keamanan perjalanan Whoosh termasuk pemantauan pelayanan dan keamanan penumpang selama berada di area stasiun.

"KCIC mengimbau agar masyarakat tidak menyebarkan informasi-informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya serta tidak sesuai fakta di lapangan terkait hal- hal yang dapat menimbulkan keresahan pengguna transportasi publik lainnya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Dimana pedangku?

Ekspor 'Mentah' Benih Lobster Ingkari Gaung Hilirisasi Laut Jokowi******

Pemerintah berencana kembali membuka ekspor benih lobster atau benur yang sempat dilarang di era mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Wacana itu muncul di tengah rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bekerja sama dengan Vietnam untuk melakukan budidaya lobster di Tanah Air.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar. Namun, ia menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah.

Larangan ekspor benih lobster ditetapkan oleh eks Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pada 2016. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur. Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia. Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster.

Lantas, apa dampaknya jika keran ekspor benih lobster kembali dibuka ?

Lihat Juga : Israel Ganjal Indonesia Gabung Geng Negara Maju OECD

Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan Indonesia akan rugi jika kembali membuka keran ekspor benih lobster. Yang diuntungkan, justru negara yang menerima benih lobster Indonesia.

"Kalau kita sumber dayanya habis, secara produksi juga tidak akan bertambah. Kemudian kemampuan untuk mengelola atau membesarkan lobster tidak akan berkembang, stagnan saja karena semua sumber dayanya diekspor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/2).

Ia mengatakan jika alasan pemerintah untuk menindak penyelundupan yang marak terjadi sejak larangan ekspor benih lobster berlaku, maka yang harusnya dilakukan adalah memperbaiki penegakan hukum, bukan malah membuka keran ekspor.

Susan juga memandang tidak tepat jika pemerintah beralasan ekspor benih lobster demi menggenjot Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Menurutnya, PNBP yang diterima tidak berdampak besar bagi masyarakat, terutama yang tinggal di pesisir.

Susan menilai bahwa pemerintah pada dasarnya memang tidak memiliki niat untuk melakukan hilirisasi sumber daya laut.

"Memang sudah urusannya cuma apa yang bisa dikeruk, itulah yang dikeruk, mumpung masih menjabat. Selepas itu, ya Insyallah gimana nanti. Ini cara berpikir yang fatal yang dilakukan pemerintah," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah menilai dengan membuka keran ekspor benih lobster berarti pemerintah tidak konsisten dengan program hilirisasi yang selama ini digadang-gadangkan. Pasalnya hilirisasi berarti sumber daya alam harusnya diolah dulu supaya memiliki nilai tambah.

"Bentuk hilirisasi di perikanan adalah kita tidak mengekspor benih. Kita harus mengekspornya dalam bentuk lobster yang sudah besar atau bahkan turunannya lagi," katanya.

Dengan mengekspor benih, Piter mengatakan Indonesia justru membesarkan industri perikanan negara lain. Bisa saja suatu saat nanti yang terjadi Indonesia tidak lagi memiliki lobster karena benihnya habis diekspor, tapi akhirnya negara lain yang memiliki lobster.

Ia menduga pemerintah berencana kembali mengekspor benih lobster semata hanya untuk kepentingan eksportir.

"Untuk kepentingan sesaat dari eksportir benih, hanya untuk kepentingan sekelompok orang," katanya.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Tiru Kebijakan DMO Batu Bara Jika Ngotot Ingin Ekspor