pinjol mandiri

Penjahat penjelajah waktu

Ekstra Diskon Belanja di Transmart Khusus Pengguna Allo dan Bank Mega******

Khusus para pengguna Allo Bank serta Kartu Kredit Bank Mega dan Mega Syariah, ada ekstra diskon sebesar 20 persen untuk setiap transaksi belanja di Transmart, nih!

Caranya gampang, kamu hanya perlu belanja di pesta diskon seharian Transmart Full Day Sale pada hari ini, Minggu (5/11).

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Tak Cuma Banjir Diskon, Bayar Juga Bisa Nanti

Belanja pun jadi semakin hemat dan untung banget! Apalagi, berbagai produk juga diskon gede-gedean.

Diskonnya mencapai 50 persen untuk aneka produk terpilih. Mulai dari bahan pangan segar, produk kebutuhan rumah tangga, fashion, kosmetik, furnitur, elektronik, sampai sepeda listrik.

Wah, kapan lagi ya kan belanja hemat, bahkan super hemat dengan double discountdari Transmart, Bank Mega dan Mega Syariah?

Makanya, langsung aja ke gerai Transmart terdekat di kotamu sebelum kehabisan! Jangan lupa ajak saudara, keluarga, dan teman ya biar momen belanja jadi semakin seru.

Kota Permainan Dunia Kematian

Aneka Bakso Seafood Lebih Murah di Transmart, Segini Harganya******

Pelanggan setia Transmart wajib tahu, sekarang hadir diskon spesial setiap harinya untuk berbagai produk-produk segar berkualitas.

Mulai dari makanan fresh seperti daging, sayuran, buah-buahan, sampai makanan beku bakal didiskon terus setiap hari di Transmart.

Lihat Juga : Nikmati Belanja Murah dengan Diskon Setiap Hari di Transmart

Misalnya, aneka bakso seafood berbagai varian harganya mulai dari Rp8.450 per 100 gram. Kalau bayarnya pakai Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah, harga belinya diskon jadi cukup bayar Rp6.760 per 100 gram.

Pastikan Anda punya salah satu dari bank yang direkomendasikan, yaitu Allo Bank, Bank Mega atau Bank Mega Syariah biar belanja di Transmart dijamin hemat dan bikin untung.

Bagi pelanggan Transmart yang belum memiliki Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tak perlu khawatir. Tinggal unduh aplikasinya dari hp kemudian upgrade ke Allo Prime.

Alternatif lain dapat mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart di seluruh Indonesia.

Jadi, nggak ada alasan lagi belanja bikin boncos kalau borong stoknya di Transmart. Yuk segera merapat ke Transmart terdekat di kota Anda.

Pakar pribadi si cantik sekolah

Erick Thohir Larang Bos******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melarang para direksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMNterlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024.

Larangan itu tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikeluarkan 27 Oktober lalu.

"Tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah," bunyi surat itu.

"Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala/Wakil Kepala Daerah definitif," bunyi surat tersebut.

Ia juga mengimbau agar jajaran BUMN menghindari, menghentikan, atau mengganti kegiatan-kegiatan yang berpotensi disalahgunakan oleh pribadi, kelompok, golongan tertentu untuk kegiatan politik praktis
dalam rangka Pemilu dan Pilkada.

Kemudian, melaporkan indikasi pelanggaran ketentuan UU Pemilu atau UU Pilkada kepada lembaga penyelenggara atau pengawasan Pemilu dan Pilkada.

"Memastikan bahwa Grup BUMN bebas dari politik praktis dan menghindari penyalahgunaan jabatan selain untuk kepentingan perusahaan serta menghindarkan diri dari potensi konflik kepentingan," bunyi surat tersebut.

Kembali ke masa kecil

Moeldoko Mau KCIC Bangun Stasiun Whoosh di Kopo Bandung******

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko meminta PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) membangun Stasiun Whoosh di Kopo, Bandung, Jawa Barat.

"Silakan opsi ini (membangun stasiun Whoosh di Kopo) dipertimbangkan. Karena Kereta Cepat Jakarta-Bandung seharusnya benar-benar berakhir (berhenti) di Bandung," kata Moeldoko, dikutip dari Antara, Kamis (30/11).

Saat ini, Whoosh baru memiliki 4 stasiun, yakni Stasiun Halim, Karawang, Padalarang, dan Tegalluar. Dua stasiun terakhir adalah pemberhentian terdekat dari Bandung, di mana nantinya penumpang akan diangkut menggunakan KA Feeder ke jantung kota.

Usulan itu disampaikan Moeldoko dalam pertemuan bersama beberapastakeholderterkait. Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi yang hadir dalam diskusi itu mengatakan tengah mempertimbangkan usul Moeldoko.

Namun, Dwiyana curhat bahwa pihaknya kemungkinan tak akan bisa membangun stasiun Whoosh di Kopo dalam waktu dekat. Pendanaan dan izin lahan menjadi dua kendala utama yang harus diatasi KCIC.

"Di Kopo ada sekitar 30 hektare lahan dan bisa dibangun untuk Stasiun Whoosh, tetapi kami belum punya dananya," ujar Dwiyana.

Sementara itu, Kantor Luhut Binsar Panjaitan menekankan perlu ada kajian lebih lanjut untuk merealisasikan pembangunan stasiun anyar tersebut.

Kemenko Marves mengatakan pendanaan saat ini masih difokuskan pada operasional empat stasiun Whoosh yang sudah ada. Namun, tidak menutup kemungkinan membuka peluang pendanaan untuk pembangunan di Kopo.

"Jika dibutuhkan stasiun lain, kami akan fokus pada sisi pendanaan," ucap Plt Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertambangan dan Investasi Kemenko Marves Rifky Setiawan.

[Gambas:Video CNN]

Fantasi Menunggang Naga

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Dominasi Kaisar

KAI Respons Protes Penumpang soal Sistem Scan Wajah di Stasiun Bandung******

PT KAI(Persero) buka suara soal penumpang memprotes penerapan fasilitas face recognition alias boarding menggunakan pemindai wajah di Stasiun Bandung.

Protes salah satu penumpang tersebut diluapkan di media sosial X. Sang penumpang mengaku tak ingin menjalani scan atau pemindaian atau wajah tersebut.

Namun, keengganannya itu malah membuat dirinya kesulitan boarding. Si penumpang harus menunggu 10 menit sebelum kereta berangkat untuk melakukan proses boarding.

Di sisi lain, yang sudah mendaftar face recognition pun wajahnya kerap tak terdeteksi oleh sistem. Ujung-ujungnya, mereka tetap harus scan tiket dan data KTP.

Alhasil, penumpang pun kesulitan boarding tepat waktu.

Menanggapi hal tersebut, Manajer Humas Daop 2 Bandung Mahendro Trang Bawono mengatakan kejadian itu merupakan buntut dari kesalahpahaman petugas di lapangan dalam memberikan informasi kepada penumpang yang bersangkutan.

KAI pun meminta maaf atas kesalahpahaman tersebut.

"Ini menjadi masukan bagi kami agar dapat memberikan sosialisasi dan edukasi kepada para petugas kami di lapangan terkait aturan yang kami terapkan pada pintu boarding di stasiun Bandung," kata Mahendro seperti dikutip dari detik finance, Minggu (19/11).

Meski begitu, Mahendro membantah informasi yang disampaikan soal boarding tanpa face recognition hanya bisa dilakukan 10 menit sebelum boarding.

Ia menjelaskan pihaknya telah membuat pintu utara Stasiun Bandung sebagai jalan masuk yang diprioritaskan untuk penumpang yang mau boarding dengan sistem face recognition.

Sementara, bagi masyarakat yang memang belum mendaftar ataupun yang tidak mau mendaftar diri untuk sistem face recognition bisa masuk dengan leluasa di pintu selatan.

"Untuk diketahui juga bahwa pintu utara boarding stasiun Bandung per 1 Oktober sudah kami terapkan khusus untuk yang sudah terdaftar untuk sistem face recognition," papar Mahendro.

Meski begitu, pihaknya tetap menyiagakan fasilitas boarding manual di pintu utara untuk mengantisipasi apabila ada terjadi hal-hal yang mengakibatkan sistem face recognition tersebut tidak dapat dipakai atau sedang bermasalah.

"Jadi sebenarnya untuk boarding manual pun masih bisa di pintu selatan dan tidak harus menunggu sampai 10 menit sebelum keberangkatan," ucap Mahendro.

[Gambas:Video CNN]