pinjol dijamin cair

Legenda Pembunuh Setan

Waroeng SS Cabut Surat Pemotongan Gaji Penerima BSU******

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan Waroeng SS (Spesial Sambal) akhirnya mencabut surat pemotongan bantuan subsidi upah (BSU) bagi karyawannya yang menerima subsidi tersebut.

"Setelah dilakukan mediasi akhirnya Dirut Waroeng SS mencabut surat pemotongan bagi karyawannya yang menerima BSU. Hal ini tertuang dalam pernyataan yang diketuai Kadisnakertrans DIY, Arya Nugrahadi," kata Anwar kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/11).

Sebelumnya, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Yogyakarta memberikan waktu tiga hari kepada Waroeng SS untuk membatalkan pemotongan gaji bagi pekerja penerima BSU.

Disnakertrans Yogyakarta mengaku telah mengirimkan nota hasil pemeriksaan bersama tim khusus, terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan pada 31 Oktober lalu.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus mengatakan nota pemeriksaan telah diberikan pada Selasa (1/11) kemarin dan manajemen diharapkan untuk meresponsnya paling lama tiga hari setelah nota diterima.

Pertama, isinya mengingatkan untuk mencabut surat edaran terkait dengan pemotongan gaji atau upah pekerja penerima BSU. Intinya, mencabut atau membatalkan. Itu saja. Sudah dikasih nota peringatan," ujarnya saat dihubungi pada Rabu (2/11).

"Terhitung tiga hari, berarti sampai Jumat (batas waktunya). Nanti kita tunggu jawabannya," lanjut Amin.

Disnakertrans Yogyakarta juga meminta Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) yang diterjunkan Menaker Ida Fauziyah memantau kepatuhan Waroeng SS terhadap nota pemeriksaan.

"Sebenarnya kami menunggu ada pengadu (pemotongan BSU) dari Waroeng SS, nanti tentu kita lindungi. Kalau memang ada, tentu jauh lebih kuat lagi," imbuh dia.

Amin menekankan persoalan Waroeng SS tak berhenti pada kasus pemotongan gaji penerima BSU saja. Pemeriksaan akan dilanjutkan untuk hal lain.

Salah satunya, adalah kewajiban mendaftarkan seluruh karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Amin, masih ada sebagian karyawan Waroeng SS yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang notabene menjadi acuan calon penerima BSU.

"Bertahap dulu, kita pastikan tidak ada pemotongan (gaji akibat penerima BSU) dulu, digagalkan atau dicabut, gitu. Maka selanjutnya pemeriksaan lagi," jelas Amin.

[Gambas:Video CNN]

Ikan asin bercampur dalam industri hiburan

Bappebti Respons soal Kripto Diatur OJK dalam RUU PPSK******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) merespons wacana kripto yang akan diawasi atau diatur Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Aturan tersebut digodok dalam Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).

Selama ini, kripto diatur oleh Bappebti. Tapi, dalam RUU PPSK aset kripto masuk sebagai inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK). Konsekuensinya, pengawasan dan regulasi aset kripto OJK dan Bank Indonesia (BI).

"Nantinya pemerintah akan memindahkan aset kripto ke OJK, tapi tidak seketika saat RUU PPSK diundangkan. Jadi, ada masa peralihan," katanya, Rabu (2/11).

Didid menjelaskan dalam masa peralihan yang diperkirakan selama 5 tahun tersebut, Bappebti akan mecoba membuat peraturan tata kelola. Tujuannya, agar ekosistem kripto bisa tetap berkelanjutan (sustain) meski nantinya beralih ke OJK.

Namun, Didid menolak narasi bahwa Bappebti tidak kompeten dalam mengelola kripto selama ini hingga akhirnya harus dialihkan ke OJK. Ia menunjukkan bahwa pelanggan aset kripto hingga akhir Oktober sudah mencapai 16,1 juta pelanggan.

Bappebti memang belum bisa membentuk bursa aset kripto, tapi Didid menjelaskan pihaknya sedang mengupayakan realisasi hal itu dalam waktu dekat.

Paling tidak dalam masa transisi sebelum resmi beralih ke OJK.

"Pemerintah harus memastikan pengelolaaan aset kripto ini berjalan dengan baik. Siapapun itu mari kita jaga sama-sama, apakah ada di Bappebti, OJK, atau apa pun nanti harus tetap sustain," tegasnya.

Di lain sisi, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa Bappebti sudah punya peraturan ideal soal kripto. Jadi, harus dilibatkan dengan RUU PPSK tersebut.

"Maka, RUU PPSK idealnya disinkronkan dengan pengaturan di dalam Perba 8/2021 karena sama-sama bicara soal aturan aset kripto. Jangan ada dualisme antara Bappebti dengan otoritas lainnya, karena bisa menghambat pengembangan aset kripto," katanya dalam acara yang sama.

Selama penyusunan RUU berlangsung, arah pengaturan RUU PPSK terkait aset kripto dinilai menimbulkan kebingungan atas posisi aset kripto di bawah OJK dan BI sebagai mata uang, atau tetap sebagai komoditas.

Di lain sisi, BI tengah menyusun CBDC (Central Bank Digital Currency) atau rupiah digital dalam RUU PPSK.

[Gambas:Video CNN]

Murid legalis

BPKN Akan Minta KPI Larang Iklan Susu Formula di TV******

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) akan menyurati Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk meminta iklan susu formuladi TV nasional disetop.

Ketua BPKN Rizal E Halim  mengatakan permintaan disampaikan karena memang media umum tidak boleh memuat iklan susu formula. Pasalnya, hal tersebut bertentangan dengan kampanye pemberian air susu ibu (ASI) pada anak.

"Kami akan surati KPI karena kasus ini," ungkapnya dalam dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (3/11).

Pelarangan iklan susu formula sendiri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Dalam beleid itu, pemerintah melarang para ibu memberikan susu formula demi pertumbuhan terbaik bagi bayi.

Untuk menunjang program tersebut, para produsen susu dilarang mengiklankan produknya dalam berbagai media massa dan bentuk promosi apa pun.

"Produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat program pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif berupa pengiklanan susu formula bayi yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, dan media luar ruang," demikian bunyi pasal 19 huruf e.

Selain itu, produsen juga dilarang memberikan contoh produk susu formula bayi secara cuma-cuma atau dengan bentuk apapun kepada penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, ibu hamil, atau ibu yang baru melahirkan.

Produsen juga dilarang memberikan penawaran atau penjualan langsung susu formula bayi ke rumah-rumah. Tidak hanya itu, produsen susu juga dilarang memberikan diskon harga dengan berbagai variasinya.

[Gambas:Video CNN]

Terlahir kembali sebagai istri militer

BPKN Akan Minta KPI Larang Iklan Susu Formula di TV******

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) akan menyurati Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk meminta iklan susu formuladi TV nasional disetop.

Ketua BPKN Rizal E Halim  mengatakan permintaan disampaikan karena memang media umum tidak boleh memuat iklan susu formula. Pasalnya, hal tersebut bertentangan dengan kampanye pemberian air susu ibu (ASI) pada anak.

"Kami akan surati KPI karena kasus ini," ungkapnya dalam dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (3/11).

Pelarangan iklan susu formula sendiri telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.

Dalam beleid itu, pemerintah melarang para ibu memberikan susu formula demi pertumbuhan terbaik bagi bayi.

Untuk menunjang program tersebut, para produsen susu dilarang mengiklankan produknya dalam berbagai media massa dan bentuk promosi apa pun.

"Produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat program pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif berupa pengiklanan susu formula bayi yang dimuat dalam media massa, baik cetak maupun elektronik, dan media luar ruang," demikian bunyi pasal 19 huruf e.

Selain itu, produsen juga dilarang memberikan contoh produk susu formula bayi secara cuma-cuma atau dengan bentuk apapun kepada penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, ibu hamil, atau ibu yang baru melahirkan.

Produsen juga dilarang memberikan penawaran atau penjualan langsung susu formula bayi ke rumah-rumah. Tidak hanya itu, produsen susu juga dilarang memberikan diskon harga dengan berbagai variasinya.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi seorang Tao yang fana

OJK Sebut Dana Terhimpun di Pasar Modal Capai Rp109 T per Oktober 2022******

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) Mahendra Siregar mengungkapkan himpunan dana di pasar modal mencapai Rp190,9 triliun hingga 25 Oktober 2022.

"Himpunan pasar modal 25 Oktober 2022 mencapai RP190,9 triliun dengan tambahan 48 emiten," ujarnya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (3/11).

Mahendra mengklaim pasar saham sendiri tetap membukukan kinerja positif. Tercatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 7,09 persen sepanjang Januari hingga Oktober 2022.

Penguatan IHSG ditopang oleh net buy non residentsebesar Rp77,22 triliun sepanjang tahun ini. Angka ini, kata Mahendra, cukup tinggi mengingat kondisi pasar global sedang tidak pasti.

Meski begitu, ia mengingatkan tekanan saham global sudah berdampak pada pasar saham domestik.

"Ini tercermin dari penguatan terbatas pasar saham domestik hanya 0,1 persen pada Oktober, sampai 25 Oktober lalu," imbuh Mahendra.

Secara terpisah, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat ada 2,3 investor baru sepanjang 2022. Sehingga total per 11 Oktober sudah ada 9,8 juta Single Investor Identification (SID).

Direktur Utama BEI Iman Rachman mengatakan dari total investor yang tercatat di BEI, sebanyak 4,3 juta merupakan investor saham.

"Tidak hanya pertumbuhan investor saja yang bertambah, sampai dengan minggu lalu jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI juga meningkat menjadi 810 perusahaan tercatat dengan penambahan baru sebanyak 44 perusahaan" ujarnya di pembukaan Capital Market Summit & Expo, Kamis (13/10) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Sistem yang akan diperbaiki

OJK Sebut Dana Terhimpun di Pasar Modal Capai Rp109 T per Oktober 2022******

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) Mahendra Siregar mengungkapkan himpunan dana di pasar modal mencapai Rp190,9 triliun hingga 25 Oktober 2022.

"Himpunan pasar modal 25 Oktober 2022 mencapai RP190,9 triliun dengan tambahan 48 emiten," ujarnya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (3/11).

Mahendra mengklaim pasar saham sendiri tetap membukukan kinerja positif. Tercatat Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 7,09 persen sepanjang Januari hingga Oktober 2022.

Penguatan IHSG ditopang oleh net buy non residentsebesar Rp77,22 triliun sepanjang tahun ini. Angka ini, kata Mahendra, cukup tinggi mengingat kondisi pasar global sedang tidak pasti.

Meski begitu, ia mengingatkan tekanan saham global sudah berdampak pada pasar saham domestik.

"Ini tercermin dari penguatan terbatas pasar saham domestik hanya 0,1 persen pada Oktober, sampai 25 Oktober lalu," imbuh Mahendra.

Secara terpisah, Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat ada 2,3 investor baru sepanjang 2022. Sehingga total per 11 Oktober sudah ada 9,8 juta Single Investor Identification (SID).

Direktur Utama BEI Iman Rachman mengatakan dari total investor yang tercatat di BEI, sebanyak 4,3 juta merupakan investor saham.

"Tidak hanya pertumbuhan investor saja yang bertambah, sampai dengan minggu lalu jumlah perusahaan yang terdaftar di BEI juga meningkat menjadi 810 perusahaan tercatat dengan penambahan baru sebanyak 44 perusahaan" ujarnya di pembukaan Capital Market Summit & Expo, Kamis (13/10) lalu.

[Gambas:Video CNN]