stiker kakek zeus

Pemanggil Loli-ku

Pemerintah Akan Standardisasi Pajak Bioskop, Harga Karcis Bakal Sama******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) ad interimErick Thohir mengatakan pemerintah akan mengeluarkan kebijakan baru mengenai industri film nasional.

Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini mengatakan pemerintah bakal menstandardisasi pajak film. Pemerintah juga berencana menaruh seluruh pungutan pajak bioskop pada satu dana (fund) khusus untuk film nasional.

"Pak Presiden akan mengumumkan sebuah kebijakan di mana kita sebagai negara berpihak kepada industri film nasional. Kita sebagai pemerintah menstandardisasi pajak film untuk di seluruh daerah," ujar dia melalui akun Instagram resminya, Senin (27/11).

Erick pun menyebut harus ada aturan melalui peraturan presiden (perpres) yang bisa memayungi seluruh ekosistem perfilman Tanah Air, termasuk dari segi perpajakan, perizinan, hingga pendanaan.

"Sehingga juga kita ada titik akhirnya bagaimana proses dari keuangan itu sendiri mesti clear and clean," kata dia.

Melalui unggahannya itu, Erick merinci tiga masalah utama di industri perfilman; pembiayaan, pemasaran dan perizinan.

Oleh sebab itu, ia menyebut peran serta Perusahaan Film Negara (PFN) dibutuhkan untuk membantu para pembuat film mencari investor yang potensial.

"Sementara untuk perizinan, saya bersama kementerian dan lembaga lain akan berkoordinasi untuk memangkas regulasi agar produksi film bisa lebih efisien," tulis Erick.

Dia menilai terobosan dalam perizinan akan memberikan dampak besar dalam pertumbuhan industri film nasional.

"Saat ini jumlah film yang tayang di bioskop didominasi film nasional, yakni 64 persen. Angka ini harus kita jaga kuantitas dan kualitasnya, agar film nasional tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Badai

Otorita Buka Suara soal Maruarar Sirait Bahas IKN Bareng Aguan Cs******

Otorita IKNbuka suara soal pertemuan Politikus PDI Perjuangan Maruarar Sirait dengan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguanyang merupakan pimpinan pengusaha swasta nasional di proyek IKN.

"Terus terang saya tidak terinfo sih (pertemuan Maruarar Sirait dengan Konsorsium Nusantara), enggak terinfo. Saya juga tahunya dari media," kata Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono di sela-sela Workshop Financial Center IKN di Hotel Ritz Carlton, Jakarta Selatan, Senin (11/12).

Agung mengaku tidak mengetahui langsung soal pertemuan politikus PDIP tersebut dengan Aguan Cs. Oleh karena itu, ia tak bisa berbicara banyak soal konteks pembahasan tersebut, yang diklaim membicarakan IKN Nusantara.

"Mungkin saja, mungkin saja (Maruarar Sirait benar investor IKN)," ucap Agung.

"Karena kan Konsorsium Nusantara anggotanya cukup banyak perusahaannya. Kita tidak melihat nama-nama individu di situ, yang kita lihat nama perusahaan. Kan mungkin saja individu punya partisipasi di perusahaan, kita tidak tahu," tuturnya.

Terlepas dari itu, Agung menyebut Aguan Cs akan kembali membangun di IKN. Ia mengatakan groundbreaking anyar Konsorsium Nusantara diperkirakan dihelat 2024, meliputi shopping mall dan departement store di dekat Hotel Nusantara IKN.

Sebelumnya, Maruarar Sirait mengunggah sebuah foto di Instagramnya pada Rabu (6/12). Pria yang akrab disapa Ara itu tampak duduk dalam sebuah meja makan bundar bersama Aguan, Prajogo Pangestu, Franky Widjaja, dan Boy Thohir.

Ara mengklaim sebagian besar obrolan mereka terkait proyek IKN, khususnya Hotel Nusantara. Ia mengaku pembangunan hotel bintang lima itu merupakan proyek bersama mereka.

"Ya kan kita sama-sama investasi ya, Pak Prajogo, Pak Frangky, Pak Aguan, Pak Boy, saya juga dan beberapa pengusaha lainnya kan sama-sama investasi. Kita kan dua kali ke sana (IKN) tuh, Agustus ke sana terus September yang sama Presiden (Joko Widodo) groundbreaking itu kan. Nah sekarang kan sudah sampai lantai lima tuh pembangunannya," tuturnya, Jumat (8/12), dikutip dari detik.com.

"Jadi gerakannya (proses pembangunannya) cepat dari delapan lantai kan rencananya, itu hotel bintang lima namanya Nusantara. Jadi dari delapan lantai sekarang sudah lantai lima, jadi cepat kita kerjanya. Karena kita target tahun depan tuh kalau bisa Agustus sudah bisa dipakai begitu, kurang lebih 8 bulan lagi, kan kita sama-sama investasi ya," sambung Ara.

[Gambas:Video CNN]

buku keabadian

Sarimelati Blak******

Pemegang waralaba Pizza Hutdi Indonesia PT Sarimelati Kencana Tbk mengaku terkena imbas dari adanya seruan boikotproduk yang terafiliasi dengan Israel.

Dampak bertambah juga dengan adanya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 83 Tahun 2023 mengenai Hukum Dukungan terhadap Perjuangan Palestina yang ditetapkan pada 8 November silam.

Direktur Utama Sarimelati Kencana Hadian Iswara menilai Fatwa MUI sebenarnya normatif. Ia menyebut ada oknum yang tak bertanggungjawab yang menggabungkan daftar mengenai perusahaan terafiliasi dengan Israel dengan fatwa tersebut.

Ia berharap masyarakat Indonesia bisa lebih memahami permasalahan ini ke depannya dengan beberapa klarifikasi yang dilontarkan para tokoh agama hingga wakil ketua MUI.

Sementara Direktur lain dari Sarimelati Kencana Boy Ardhitya Lukito tak menampik bahwa seruan boikot yang beredar berimbas kepada kinerja perseroan. Ia juga menyoroti lambatnya kehadiran pemerintah untuk segera mengklarifikasi atas tuduhan masyarakat dengan kenyataan yang faktual.

"Bukan cuma Pizza Hut tapi semua industri semua brand luar negeri yang di industrifood and beveragejuga yang di industri barang konsumsi sehari-hari atau fast moving consumer goodsyang juga menjadi terimbas," kata Boy.

Seruan boikot produk terafiliasi Israel telah terjadi usai memanasnya gempuran Israel di Gaza sejak awal Oktober 2023. Setelah itu, banyak masyarakat dunia, termasuk Indonesia, menyerukan boikot terhadap produk-produk yang dianggap mendukung Israel.

Sebelum Pizza Hut menjadi sasaran boikot, emiten bersandi PZZA itu mencatat rugi bersih tahun berjalan hingga kuartal III 2023 sebesar Rp38,95 miliar. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan per akhir September 2023, kerugian tersebut membengkak 9,74 persen dari periode yang sama pada 2022 sebesar Rp35,49 miliar.

Padahal, penjualan bersih perseroan naik 4,36 persen secara tahunan (year on year) menjadi sebesar Rp2,75 triliun. Penjualan tersebut terdiri dari penjualan makanan yang tumbuh 3,52 persen secara tahunan menjadi Rp2,56 triliun, sementara minuman naik 16,74 persen menjadi Rp197,75 miliar.

Namun, beban pokok penjualan hingga September 2023 mencapai Rp1,67 triliun atau meningkat 2,96 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sehingga, rugi perseroan sebelum pajak penghasilan sebesar Rp48,26 miliar pada Januari-September 2023.

Perolehan tersebut meningkat dari tahun lalu yang sebesar Rp40,14 miliar.

Adapun total aset perseroan hingga kuartal III tahun 2023 mencapai Rp2,32 triliun dibandingkan Desember 2022 sebesar Rp2,50 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Dunia abu-abu yang berbeda

Jokowi Akan Groundbreaking Proyek Rp10 T di IKN Bulan Ini******

Presiden Jokowi dijadwalkan akan  melakukan groundbreaking massal proyek investor swasta di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur sebelum tutup tahun ini.

Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengatakan rencananya prosesi groundbreaking akan dilangsungkan pada minggu ke-3 Desember 2023 ini.

"Rencananya minggu ke-3 Desember 2023," kata Dhony, Minggu (10/12) seperti dikutip dari detik.com.

Namun demikian, Dhony tak merincikan proyek apa saja itu dan apa cakupan sektornya. Hingga saat ini, daftar tersebut masih dalam bentuk usulan dan masih dalam proses pematangan rencana.

"Diusulkan dan sedang dimatangkan rencana pembangunan 17 proyek," ujarnya.

Jokowi sudah melakukan sejumlah groundbreaking proyek swasta di IKN. Groundbreaking  berlangsung dalam dua periode, yakni tahap 1 dan 2.

Groundbreaking tahap 1 berlangsung pada September lalu. Sementara tahap 2 digelar 1-3 November 2023.

Dari kedua prosesi tersebut, nilai investasi yang berhasil dikantongi pemerintah mencapai Rp 35 triliun.

Dengan adanya groundbreaking tahap 3 ini, total investasi yang masuk selama 2023 diproyeksikan akan mencapai Rp 45 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Bajingan Hiburan China

Skybridge Bojonggede******

KAI Commuter mulai mengoperasikan jembatan penyebrangan orang (JPO) aliasskybridge di Stasiun Bojonggede dan bangunan baru di Stasiun Manggarai pekan ini. Tujuannya, untuk meningkatkan layanan di kedua stasiun.

Untuk skybridge Bojonggede yang menghubungkan stasiun dengan Terminal Bojonggede sudah dioperasikan mulai Jumat (8/12) ini. Sedangkan, bangunan gedung sisi timur dan gedung sebelah kiri Stasiun Manggarai mulai dioperasikan pada Sabtu (9/12).

Skybridge Bojonggede ini merupakan akses keluar masuk menuju Stasiun Bojonggede sisi barat dari arah Terminal Bojonggede.

KAI juga menyediakan fasilitas eskalator pada skybridge ini untuk memudahkan akses pengguna ke arah stasiun maupun terminal.

Skybridge Bojongede juga ramah disabilitas lantaran ada jalur yang disiapkan untuk penyandang disabilitas, serta terdapat guiding block di sepanjang lantai skybridge.

"Dengan pengoperasian skybridge ini, akses keluar masuk pengguna Commuter Line dari arah sisi selatan atau dari arah Jl. Raya Bojonggede akan ditutup mulai Jumat ini dan seluruhnya dialihkan menggunakan Skybridge Bojonggede dari arah terminal Bojonggede," kata Anne.

Sementara, dengan dioperasikannya bangunan baru pada sisi timur dan gedung sebelah kiri Stasiun Manggarai, maka akses keluar masuk dari sisi timur seluruhnya akan melalui bangunan baru ini.

"Akses keluar masuk yang sebelumnya pada sisi timur Stasiun Manggarai akan ditutup untuk dilakukan proses pembangunan stasiun berikutnya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Penerus Tuhan

Pengusaha soal Aturan Baru Pajak Bioskop: UU Sudah Bagus, Mau Apalagi?******

Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mengaku heran dengan wacana aturan baru standardisasi pajak bioskop. Pasalnya, aturan yang ada saat ini sudah baik.

Ketua GPBSI Djonny Syafruddin merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang baru disahkan Presiden Joko Widodo tahun lalu. Menurutnya, beleid tersebut sudah menjawab tuntutan pengusaha terkait pajak bioskop.

"Menurut saya yang sudah berlaku (UU HKPD), sudah bagus, mau apalagi? Iya, sudah pakai itu saja. Nanti jadi bingung (kalau ada aturan baru lagi)," kata Djonny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

Di UU HKPD, bioskop digolongkan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sedangkan tarif PBJT dikenakan 40 persen hingga 75 persen untuk klasifikasi hiburan lain, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

Terlepas dari kebingungan pengusaha, Djonny menceritakan awal mula mengapa muncul angka maksimal 10 persen. Menurutnya, itu adalah salah satu perjuangan GPBSI yang didengar Jokowi.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan. Pasal 45 ayat (1) UU PDRD mengatur besaran tarif pajak maksimal 35 persen.

Lihat Juga : Unilever Buka Suara Soal Empat Direksi yang Mundur Berjamaah

"Beberapa tahun lalu saya memang pernah ngomongnya agak keras, kira-kira 2 atau 3 tahun lalu. Saya bilang ke Pak Jokowi 'NKRI harga mati', saya gituin. Kalau betul NKRI, berarti semuanya (pajak bioskop) harus sama," tuturnya.

"Saya kan pernah tinggal di negara federal, di Jerman Barat dulu 1970-an. Itu pajak dari Hamburg sampai ke Muenchen sama, jenisnya, subjek, dan objeknya. Di Indonesia enggak. Medan 30 persen, Palembang 20 persen, beda-beda lah. Jakarta 10 persen, itu saya yang berjuang waktu itu," ungkapnya.

"Jadi beda-beda, saya bilang kenapa enggak disamakan? Objek dan subjeknya sama, film, ya sama dong. Keluarlah itu (UU HKPD), setinggi-tingginya 10 persen," jelas Djonny.

Kalaupun pada akhirnya akan ada standardisasi pajak bioskop baru melalui peraturan presiden, Djonny berharap angkanya turun dari yang berlaku di UU HKPD. Meski ia ragu akan ada aturan baru soal besaran tarif pajak bioskop, karena UU HKPD pun baru efektif berlaku 2024.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya, rencana standardisasi pajak bioskop ini dibocorkan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyampaikan dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kemenko Marves, Kemendagri, Kemenparekraf, PT Produksi Film Negara (PFN), hingga aktor Indonesia.

Ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh. Ia hanya mengatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan aturan yang pro-industri film nasional.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di semua daerah. Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]