slot gacorhariini

Istri Peri Tertinggi

uang logam 2d togel

Pemdes Panembangan Banyumas rintis desa wisata berbasis kawasan******

Banyumas (ANTARA) - Pemerintah Desa (Pemdes) Panembangan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, merintis desa wisata berbasis kawasan dengan destinasi unggulan berupa eduwisata minapadi sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

"Hal ini sejalan dengan keinginan Pemerintah Kecamatan Cilongok untuk mengembangkan desa wisata berbasis kawasan," kata Kepala Desa Panembangan Untung Sanyoto di Desa Panembangan, Kecamatan Cilongok, Banyumas, Jumat siang.

Bahkan, kata dia, para kepala desa se-Kecamatan Cilongok sempat difasilitasi untuk mengikuti kegiatan studi banding pengelolaan desa wisata berbasis kawasan di Malang dan Borobudur.

Dalam kegiatan tersebut, lanjut dia, para kepala desa berdiskusi dengan Yayasan Prasetiya Mulya yang ditindaklanjuti dengan survei lokasi.

"Kami memang punya semangat meskipun belum punya ilmu untuk mengelola wisata itu, sehingga kami punya semangat untuk mengelola potensi itu menjadi desa wisata," katanya saat peresmian program kegiatan Community Development(Comdev) Universitas Prasetiya Mulya yang didukung Perum LKBN ANTARA selaku mitra kolaborasi.

Oleh karena itu, kata dia, pihaknya merintis desa wisata berbasis kawasan minapadi yang dikelola oleh kelompok sadar wisata (pokdarwis) Desa Panembangan untuk mengangkat potensi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah tersebut.

Ia mengharapkan ke depan ada sekolah-sekolah unggulan dari berbagai daerah termasuk Jakarta yang melaksanakan wisata edukasi minapadi di Desa Panembangan.

Dengan demikian, lanjut dia, hal itu bisa meningkatkan perekonomian warga desa yang berada di kaki Gunung Slamet sebelah selatan tersebut.

"Di sini sudah ada beberapa rumah warga yang siap dijadikan sebagai homestay," kata Untung.

Ketua Pokdarwis Desa Panembangan Anto mengatakan pihaknya dalam mengelola kegiatan desa wisata masih semi mandiri karena belum tersentuh Dana Desa.

Oleh karena itu, kata dia, pengelolaan desa wisata hanya mengandalkan hasil pendapatan parkir pengunjung untuk menambah fasilitas.

Kendati demikian, dia tetap bersemangat untuk terus mengembangkan desa wisata berbasis kawasan minapadi.

Sementara itu, Desk of Comdev Universitas Prasetiya Mulya Yahya Ayyashy Farhani bersyukur karena luaran dari kegiatan yang dilaksanakan di Desa Panembangan dapat terealisasi tepat waktu sesuai dengan target.

"Untuk kelompok di Desa Panembangan ini kami sebenarnya melaksanakan beberapa luaran. Luaran yang pertama adalah penambahan saung UMKM untuk pelentingan revenue dari BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) atau pemasukan dari BUMDes," katanya.

Dengan demikian, kata dia, di saung UMKM tersebut akan lebih banyak pelaku usaha yang dapat berjualan.

Selain itu, lanjut dia, pihaknya juga membuat papan penunjuk destinasi wisata terintegrasi yang ada di Desa Panembangan.

"Panembangan ini sebenarnya potensinya banyak namun memang kalau di Google itu yang benar-benar ter-highlightbaru minapadinya ini saja. Makanya kelompok adik-adik mahasiswa yang ada di Panembangan ini mengusulkan bagaimana kalau wisata-wisata lain dapat terekspos," katanya.

Menurut dia, kegiatan terakhir berupa penanaman pepohonan sesuai usulan Ketua Pokdarwis Desa Panembangan karena suasana kawasan minapadi terasa panas terik pada siang hari meskipun terlihat cukup hijau dengan adanya tanaman padi.

Ke depan, kata dia, pihaknya berencana melakukan penambahan tong sampah dan perbaikan saung di kawasan minapadi karena beberapa saung terlihat masih bocor ketika hujan.

Dalam kesempatan itu, Kepala Perum LKBN ANTARA Biro Jawa Tengah Teguh Imam Wibowo mengapresiasi semangat Pemdes Panembangan beserta pokdarwisnya untuk merintis desa wisata berbasis kawasan dan ke depan diharapkan makin berkembang.

Kendati demikian, dia mengharapkan kondisi alam di sekitar kawasan eduwisata minapadi tersebut dapat dipertahankan agar wisatawan makin tertarik untuk berkunjung.

"Kalau saya lihat di sini ada Gunung Slamet, pemandangan yang indah ini. Saya juga sangat menikmati kondisi alamnya," katanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan Perum LKBN ANTARA sangat mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata seperti yang dilakukan di Panembangan.

Ia mengharapkan kolaborasi Perum LKBN ANTARA dan Universitas Prasetiya Mulya dapat terus dilanjutkan, baik di Jawa Tengah maupun daerah lain.

"Karena ANTARA mempunyai tugas untuk mengangkat potensi lokal melalui pemberitaan. Jadi kalau ada event yang berkaitan dengan potensi lokal, kami akan beritakan," kata Teguh.

Baca juga: Kepulauan Seribu miliki "Desa Image" untuk dorong pertumbuhan wisata
Baca juga: Jateng dorong pengembangan desa wisata lewat digitalisasi
Baca juga: Kemenparekraf fasilitasi 10 desa wisata Gorontalo pelatihan pemasaran
 

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Penguasa paling kuat di kota

beli hp bayar pakai akulaku

Profil Surabaya Hobby, Toko Lokal yang AS Tuduh Pasok Iran Alat Drone******

Surabaya, CNN Indonesia--

Sebuah toko asal Surabaya, Jawa Timur, yakni Surabaya Hobby, tengah jadi sorotan karena pemiliknya disanksi oleh otoritas Amerika Serikat (AS) usai dituduh memasok alat droneke Iran.

Amerika Serikat menjatuhkan sanksi kepada pemilik Surabaya Hobby, Agung Surya Dewanto, karena diduga memasok komponen drone atau kendaraan udara nirawak (UAV) ke Pishgam Electronic Safeh Company (PESC) di Iran.

Dari penelusuranCNNIndonesia.com, Surabaya Hobby bukanlah perusahaan besar. Bisnis ini merupakan sebuah toko, yang berdiri sejak 2004 silam. Mereka mulai fokus menjual peralatan drone selama tujuh tahun terakhir atau sejak 2016.

Surabaya Hobby juga aktif melakukan aktifitas penjualan melalui media sosial serta berbagai platform e-commerce.

Penanggungjawab outlet sekaligus marketing Surabaya Hobby Frea Febri mengatakan usaha ini memang didirikan Agung Surya Dewanto. Namun yang bersangkutan sudah tidak aktif setahun belakangan.

"Dulu awalnya memang yang buat ini Pak Agung, tapi habis itu karena udah lama (sekitar satu tahun) enggak ke sini aku yang megang," kata Frea, yang juga kerabat Agung ini.

Frea menyebut Surabaya Hobby memang menjual produk drone dan jasa servisnya, menjual komponen drone termasuk servomotor, menyediakan perangkat RC airplane, serta PCP air gun.

Lihat Juga : Awal Mula Isu Sri Mulyani Mundur

Namun ia sama sekali tak pernah menerima pesanan atau mengirimkan 100 servomotor atau komponen produksi kendaraan udara nirawak alias drone ke luar negeri, apalagi Iran.

"Enggak pernah menjual ke luar negeri, kan enggak bisa juga, karena males ngurusnya, jadi nerima (pesanan) di Indonesia aja," ucapnya.

Frea mengaku tak khawatir meski Agung disanksi otoritas AS. Pasalnya, perusahaannya tak terpengaruh dan aktivitas penjualan tetap normal seperti biasa.

"Enggak ada pengaruhnya karena kami enggak pernah menjualnya (ke Iran). Kita penuhi pasar domestik saja," pungkasnya.

Dalam sebuah wawancara, Agung membantah tuduhan AS. Dia memang mengaku pernah menjual komponen drone ke luar negeri, tetapi bukan ke Iran.

Ia lantas menduga pembeli menyalahgunakan alat-alat tersebut untuk dijual kembali ke pembeli di Iran.

[Gambas:Video CNN]

(frd/pta)

Kegilaan Evolusi Liar

pinjaman online 24 jam langsung cair

Staf Erick Thohir Bersuara soal Suap SAP ke Sejumlah BUMN******

Jakarta, CNN Indonesia--

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga buka suara soal dugaan suap lintas negara yang dilakukan perusahaan teknologi informasi global (SAP) asal Jerman ke sejumlah BUMN termasuk PT Pertamina, PT Angkasa Pura I, dan PT Angkasa PuraII.

Arya mengaku belum mendapatkan informasi yang detail terkait masalah tersebut. Jika pihaknya sudah mendapatkan informasi detail, ia berharap para pihak BUMN yang terseret dapat kooperatif untuk menyelesaikan kasus ini.

"Ini kan setelah kita baca di informasi yang ada, ada Pertamina tahun 2017, Angkasa Pura I 2012, Angkasa Pura II 2015, tapi kami kan belum dapat detailnya," ujarnya dalam keterangannya, Kamis (18/1).

Arya menyebut pihaknya akan mendukung hal-hal yang bersifat tindakan 'bersih-bersih' di BUMN.

"Jadi kita supporthal-hal yang memang merupakan bagian dari bersih-bersih di BUMN juga lah," jelasnya.

Sejumlah perusahaan dan instansi di Indonesia terseret dalam dugaan suap SAP. Dugaan suap itu terbongkar berdasarkan dokumen putusan pengadilan AS dalam situs resmi mereka.

Dalam dokumen itu, SAP diminta membayar denda US0 juta atau setara Rp3,4 triliun usai terbukti menyuap pejabat pemerintah di Indonesia dan Afrika Selatan.

Untuk Indonesia, penyuapan itu terjadi antara 2015 dan 2018 melalui sejumlah agen SAP kepada para pejabat Indonesia. Suap itu diberikan demi mendapatkan keuntungan bisnis sehubungan dengan berbagai kontrak antara SAP dan kementerian, lembaga, dan instrumen lain, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Selain KKP, Kementerian Kehakiman AS juga menyebut pejabat di Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) dan sejumlah perusahaan di Indonesia terlibat dalam kasus suap tersebut. 

Sementara itu, Jaksa AS Jessica D. Aber untuk Distrik Timur Virginia mengatakan bahwa SAP terbukti bertanggung jawab atas praktik korupsi yang merugikan bisnis lain dalam perdagangan global. Dia pun menyebut pihaknya bakal terus menuntut kasus-kasus penyuapan guna melindungi perusahaan domestik.

Lebih lanjut, berdasarkan dokumen pengadilan, SAP dan rekan-rekan sekongkolannya melakukan pembayaran suap dan memberikan hal-hal lain yang bernilai yang dimaksudkan untuk kepentingan pejabat asing Afsel dan Indonesia.

Beberapa di antaranya mengirimkan uang dalam bentuk pembayaran tunai, kontribusi politik, dan transfer elektronik lainnya bersama dengan barang-barang mewah yang dibeli selama perjalanan.

[Gambas:Video CNN]

(del/agt)

Taihuang Tianshou Jue Liu Wuxie

scatter5000

Kemenkeu: Pemerintah dukung habis******

Jakarta (ANTARA) - Analis Kebijakan Ahli Madya PKPN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Rustam Effendi mengatakan pemerintah mendukung habis-habisan industri kendaraan listrik (EV) dalam negeri dengan memberikan berbagai insentif.

“Kami tidak main-main untuk mobil listrik, dukung habis-habisan. Berbagai macam insentif, pajak pusat … pajak daerah (diberikan),” kata Rustam dalam acara sosialisasi insentif dalam rangka percepatan investasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai di Jakarta, Jumat.

Insentif yang diberikan pemerintah, antara lain bea masuk 0 persen untuk impor kendaraan listrik, baik dalam bentuk utuh (CBU) maupunterurai lengkap (CKD), pengurangan pajak penghasilan (PPh) 100 persen untuk badan usaha yang melakukan kegiatan produksi, perakitan, dan/atau impor kendaraan listrik.

Kemudian, pajak penjualan barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah 15 persen untuk impor mobil listrik, dan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah sebesar 10 persen untuk pembelian mobil listrik.

Baca juga: Total investasi perakitan kendaraan listrik RI capai Rp4,49 triliun

Rustam mengatakan pengurangan pajak juga berlaku di semua daerah di Indonesia —tidak hanya DKI Jakarta dan Bali— karena semua daerah wajib mendukung industri kendaraan listrik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Perimbangan Keuangan Daerah.

Rustam menilai dengan guyuran insentif yang ditawarkan, para investor tak perlu ragu berinvestasi di Indonesia, dan ini terbukti dengan investasi yang dilakukan oleh Wuling dan Hyundai di Indonesia, yang mendapatkan respons positif dari pasar.

Selain itu, lanjut dia, harga EV secara global masih terbilang tinggi, yaitu sekitar 150 persen dibandingkan mobil konvensional, sehingga kondisi ini membuat Indonesia menjadi pasar yang menarik bagi investor EV karena potensi keuntungan yang besar.

“Dengan insentif bea masuk, ditambah PPnBM 15 persen itu sudah cukup untuk berpikir bahwa berinvestasi di Indonesia ini sangat menguntungkan,” ucap dia.

Baca juga: Populasi kendaraan listrik meningkat, roda dua naik 262 persen

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Fantasi: Ternyata saya adalah dewa bela diri yang tiada tara

ucokslot

Tak Menetes ke UMKM, ke Mana Larinya Dana Kampanye Ratusan Miliar?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Tahun politik kali ini sungguh berbeda dengan Pemilulima maupun 10 tahun sebelumnya bagi UMKM. Pengusaha konveksi yang biasanya dapat pesanan membludak, kini harus gigit jari.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mengakui pesta demokrasi yang berjalan sebentar lagi tersebut tak 'menetes' ke pelaku usaha kecil. Bahkan dari data yang dimiliki, omzet UMKM konveksi anjlok hingga 90 persen dibandingkan Pemilu 2019.

"Terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40-90 persen," ujar Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius dalam konferensi pers, Senin (8/1) pekan lalu.

PDIP, misalnya, tercatat sebagai parpol yang penerimaan dan pengeluaran dananya paling besar. Dalam laporan awal dana kampanye (LADK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), total penerimaan PDIP yang dilaporkan Rp183 miliar, dan total pengeluarannya Rp115 miliar.

Sementara itu, Partai Bulan Bintang (PBB) tercatat sebagai parpol dengan penerimaan terkecil, yakni Rp301 juta dan total pengeluaran Rp228 juta.

KPU juga merilis laporan dana kampanye pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024.

Lihat Juga : Kemenkeu Ungkap Alasan Pajak Hiburan Naik Jadi 40-75 Persen

Untuk periode 16-26 November 2023, dana awal kampanye pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tercatat paling besar, Rp31,4 miliar. Lalu, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD Rp23,3 mliar dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Rp1 miliar.

Lalu, ke mana larinya duit kampanye ratusan miliar itu, yang bahkan tidak menetes ke UMKM?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan euforia kampanye 2019 lalu dengan saat ini memang sangat terlihat berbeda.

Bila sebelum pandemi lalu banyak terlihat keriuhan di lapangan saat masa kampanye, saat ini lebih 'sunyi' sehingga memberikan dampak tak menyenangkan bagi pelaku usaha konveksi.

Menurutnya, penyebabnya tak lain adalah kampanye yang dilakukan peserta pemilu fokus ke media online. Di mana, para elit politik lebih memilih mengalokasikan dananya untuk para buzzer atau influencer.

Sebetulnya, ia melihat bahwa perubahan era kampanye ini tidak hanya berdampak pada UMKM konveksi. Tapi juga iklan kepada media cetak maupun televisi yang sebelumnya ramai dilakukan.

"Dana kampanye banyak terserap ke alat peraga digital di platform-platform media sosial, terutama TikTok dan Instagram. Penyalurannya nampaknya melalui influencer-influencer dan iklan langsung partai dan caleg," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Arena Kampanye Mulai Beralih ke Dunia Digital

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

momok ilmu hitam

kredit hp dengan bunga rendah

Kemenkeu sebut insentif pajak fasilitasi tes pasar kendaraan listrik******

Jakarta (ANTARA) - Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Rustam Effendi mengatakan bahwa kebijakan pemberian insentif pajak pada impor kendaraan listrik memberikan fasilitas bagi pelaku usaha untuk melakukan tes pasar.

“Akhirnya, (insentif) sebagai jalan untuk memberikan fasilitas semacam tes pasar itu sebenarnya sangat logis dengan berbagai macam prospek. Itu sangat logis,” ujar Rustam dalam acara bertajuk, “Update dan Sosialisasi Insentif atas Investasi KBLBB kepada Stakeholder” yang digelar di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, Rustam mengatakan akan lebih baik apabila masyarakat disuguhi model kendaraan listrik yang lebih beragam.

Akan tetapi, kata dia, terdapat keraguan dari sejumlah produsen kendaraan listrik luar negeri akibat beban pajak yang berlapis, seperti pajak penjualan barang mewah (PPnBM), pajak pertambahan nilai (PPN), hingga bea masuk.

“Mereka untuk masuk ke Indonesia (jadi) ragu-ragu. ‘Ini saya jual ke dalam, laku nggak dengan beban pajak yang 50 persen, bea masuk, ditambah PPNBM?’,” ujar Rustam.

Baca juga: Kemenkeu: Pemerintah dukung habis-habisan industri kendaraan listrik

Oleh karena itu, menurut Rustam, sangatlah tepat memberikan insentif berupa bea masuk 0 persen untuk impor kendaraan listrik, baik dalam bentuk utuh (CBU) maupun terurai lengkap (CKD), pengurangan pajak penghasilan (PPh) 100 persen untuk badan usaha yang melakukan kegiatan produksi, perakitan, dan/atau impor kendaraan listrik.

Kemudian, juga terdapat insentif berupa pajak penjualan barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah 15 persen untuk impor mobil listrik, dan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah sebesar 10 persen untuk pembelian mobil listrik.

Ia berpandangan bahwa berbagai insentif tersebut menjawab keraguan para produsen kendaraan listrik yang belum masuk ke Indonesia, dengan cara memberi kesempatan bagi mereka untuk mencoba pasar.

“Saya kira logika ini sangat baik untuk memberikan insentif CBU,” kata Rustam.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menegaskan bahwa Kementerian Keuangan mendukung penuh terkait kebijakan kendaraan listrik atau electric vehicledi Indonesia.

“Jadi, harapannya, harusnya dari pabrikan global itu nggak ragu-ragu lagi,” ucap Rustam.

Baca juga: Total investasi perakitan kendaraan listrik RI capai Rp4,49 triliun

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024