gol555 304Jutaan kata 382258Orang-orang telah membaca serialisasi
《slot baru maxwin》
Pemerintah Resmi Hentikan BLT UMKM Tahun Depan******
Pemerintah akan menghentikan bantuan tunai langsung (BLT) usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) per 2023.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan kondisi UMKM saat ini sudah pulih dari dampak pandemi Covid-19.
Sehingga, menurutnya, UMKM tidak lagi membutuhkan hibah Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).
Meski demikian, ia mengaku akan melihat perkembangan kondisi ekonomi ke depan, terlebih jika hal tersebut berpengaruh pada UMKM.
Ia pun membuka peluang jika kondisi perekonomian Indonesia tak bagus, BLT UMKM itu pun masih mungkin untuk kembali digalakkan.
"Nanti kita coba evaluasi kalau perkembangannya tidak terlalu bagus, ya seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah bisa melakukan adjustment program BPUM," ungkapnya.
Lihat Juga :Babi Jadi Korban Terbaru Krisis Energi Jerman |
Sebelumnya, Kemenkop UKM telah menyalurkan BPUM kepada 12,8 juta pelaku UMKM dengan nilai bantuan sebesar Rp15,26 triliun pada 2021.
Menurut Teten, BPUM sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk mengatasi dampak pandemi covid-19.
Dana BPUM dialokasikan untuk keperluan produktif seperti membeli bahan baku sebanyak 88,5 persen, alat produksi 23,4 persen, dan membayar gaji pegawai 2,1 persen.
[Gambas:Video CNN]
Ogah Daftar MyPertamina, Pengguna Pajero Banting EDC Petugas SPBU******
Pengguna Mitsubishi Pajero Sport membanting Electronic Data Capture (EDC) yang dipegang petugas SPBU Pertaminakarena tidak mau mendaftar MyPertamina. Insiden itu terjadi di SPBU 44.533.03 Bojong, Purbalingga, Jawa Tengah, sekitar pukul 08.30 WIB.
Area Manager Communication, Relations, & CSR Regional Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga Brasto Galih Nugroho mengatakan konsumen kendaraan Pajero nomor polisi R 1944 C itu bermaksud mengisi biosolar sebesar Rp200 ribu.
Namun, operator SPBU mengarahkan konsumen itu untuk mendaftar program subsidi tepat di website. Hal itu dilakukan mengingat pelanggan yang bersangkutan pada saat kejadian memang belum memiliki QR code atau sudah tercatat di sistem Subsidi Tepat MyPertamina.
Dari video CCTV yang beredar, tampak penumpang kursi depan Pajero Sport itu membanting EDC yang dipegang oleh petugas SPBU. Setelah membanting EDC, konsumen itu sempat adu mulut dengan petugas hingga akhirnya mobil tancap gas meninggalkan area SPBU.
Brasto pun berharap konsumen pertalite dan biosolar dengan kendaraan roda empat atau lebih untuk segera mendaftarkan kendaraannya di subsidi tepat.mypertamina.id.
Sedangkan, bagi konsumen yang memiliki kemampuan dan menggunakan kendaraan modern, ia menghimbau untuk menggunakan BBM nonsubsidi yang lebih ramah lingkungan dan lebih baik bagi mesin.
Lihat Juga :Kilas Balik Harga Minyak Dunia Sepanjang 2022 |
Pertamina menggunakan aplikasi MyPertamina untuk mendata pembeli yang berhak untuk mendapatkan BBM subsidi, terutama kendaraan roda empat.
Sejak 1 Juli, seluruh pengguna pertalite dan solar yang merasa berhak untuk menggunakan BBM subsidi tersebut bisa mendaftarkan kendaraannya. Dokumen yang perlu disiapkan sebelum mendaftar adalah KTP, STNK dan foto kendaraan (jika melalui online).
Rencana pemberlakuan pembatasan ini dilakukan seiring dengan jebolnya alokasi dana subsidi BBM dan kompensasi energi dari Rp152 triliun menjadi Rp502,4 triliun.
[Gambas:Video CNN]
Label:zeus maxwin pola gacor olympus、pinjaman 200 ribu langsung cair、website slot
Terkait:situs ronaldo slot、situs slot rekomendasi、cara bikin akun kredivo、surgaslot777 demo、tutorial judi bola parlay、lagi gacor slot、buku tafsir mimpi 3d、dunia maxwin、bonus new member bebas ip、area layanan kredivo
bab terbaru:jonitogel(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
Sejumlah pedagang warung kecil was-was pendapatan mereka turun jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang penjualan rokok batangan.
Kartina (47), pemilik warung kecil di bilangan Manggarai, Jakarta Selatan, salah satunya. Ia mengatakan penjualan rokok dengan cara diecer per batang lebih menguntungkan dibanding penjualan rokok per bungkus. Karena itu, jika penjualan ketengan dilarang, ia takut pendapatannya menurun.
"Ya kalau bungkusan nggak ada untungnya, cuma Rp1.500-an. Kalau ketengan kan dijualnya satu barang Rp2.000, masih lebih untung," ujarnya kepada CNNINdonesia.com, Senin (26/12).
"Orang harga rokok juga sudah naik terus tiap hari," kata Kartina dengan nada jengkel.
Hal serupa juga diungkapkan oleh seorang pedagang rokok di daerah Menteng, Jakarta Pusat, bernama Iwan (44). Ia mengungkapkan omzetnya terancam turun jika penjualan rokok ketengan dilarang. Pasalnya, kata dia, menjual rokok per batang itu lebih menguntungkan ketimbang per bungkus.
"Kalau saya mah mendingan ketengan. Orang (pembeli) juga kan belum tentu beli bungkusan terus. Harus punya duit," ucap Iwan.
Lihat Juga :![]() |
Kejengkelan Kartina soal naiknya harga rokok ternyata dirasakan juga oleh Iwan. Ia mengatakan setelah harga rokok naik, penjualannya menurun sekitar 20 persen.
Oleh karena itu, jika kelak penjualan rokok ketengan diberlakukan, pendapatannya bisa makin tergerus.
Namun, Iwan mengaku tidak bisa berbuat apa-apa terkait larangan Jokowi tersebut. Ia hanya bisa pasrah dan menggantungkan nasib pada pembeli yang hanya mau membeli rokok per bungkus.
"Nggak bisa ngomong apa-apa kita mah. Kalau sudah aturan dari sana (pemerintah) ya ngikutin," ujarnya.
Wacana pelarangan penjualan rokok secara ketengan itu tertuang dalam peraturan pemerintah yang akan disusun pada 2023. Rencana itu diketahui dari salinan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.
Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.
Larangan penjualan rokok batangan merupakan satu dari tujuh materi pokok yang akan disusun dalam rancangan peraturan pemerintah itu.
"Pelarangan penjualan rokok batangan," dikutip dari Keppres Nomor 25 Tahun 2022 yang diunggah di situs resmi Kementerian Sekretariat Negara.
Lihat Juga :ANALISISLarangan Jual Rokok Batangan Tak Akan Mempan Tekan Konsumsi |
Poin lainnya yang akan diatur adalah ketentuan rokok elektronik, serta pembesaran ukuran gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau.
Aturan lain yang akan dicantumkan Jokowi adalah penegakan dan penindakan serta pengaturan kawasan tanpa rokok. Ada pula ketentuan pelarangan serta pengawasan iklan produk tembakau.
"Pelarangan iklan, promosi, dan sponsorshipproduk tembakau di media teknologi informasi," dikutip dari keppres itu.
Aturan-aturan baru tentang rokok dan produk tembakau itu digagas oleh Kementerian Kesehatan. Aturan itu merupakan turunan dari pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/pta)Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana melarang penjualan rokokper batang alias ketengan mulai tahun depan.
Rencana itu diketahui dari salinan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.
Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.
Adapun aturan lain yang akan dicantumkan Jokowi adalah penegakan dan penindakan serta pengaturan kawasan tanpa rokok. Ada pula ketentuan pelarangan serta pengawasan iklan produk tembakau.
"Pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau di media teknologi informasi," dikutip dari Keppres itu, Senin (26/12).
Aturan-aturan baru tentang rokok dan produk tembakau itu digagas oleh Kementerian Kesehatan. Aturan itu merupakan turunan dari pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
[Gambas:Video CNN]
Pengamat mengkritik keras rencana Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mematok tarif KRL baru untuk orang kaya. Jika terwujud, itu menjadi ironi yang merusak hakikat angkutan umum.
Budi menegaskan tarif KRL tidak akan naik di 2023, tetapi bakal ada penyesuaian bagi kelompok masyarakat mampu. Orang kaya bakal membayar tarif KRL tanpa subsidi.
Skema kartu disiapkan Budi untuk membedakan profil penumpang KRL. Meski arah kebijakan ini belum jelas, Budi pede hal tersebut adalah langkah pas agar subsidi tepat sasaran.
Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan pihaknya tengah mengkaji pilihan-pilihan kartu perjalanan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kemampuan membayar.
Adita menegaskan tarif KRL masih disubsidi negara lewat skema public service obligation(PSO). Namun, kenaikan biaya operasional belum dibarengi dengan kenaikan tarif.
"Maka perlu dilakukan berbagai upaya agar besaran PSO tetap dapat dikelola dengan baik dan tepat sasaran untuk masyarakat yang membutuhkan," jelasnya dalam keterangan resmi.
Lihat Juga :Pengamat Soal Tarif KRL Orang Kaya: Kebijakan Mundur Bisa Bikin Macet |
Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal menegaskan pihaknya sedang mengumpulkan data dari lembaga atau kementerian terkait untuk merumuskan kebijakan tarif KRL orang kaya.
Merespons bola liar yang bergulir, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Deddy Herlambang menyampaikan dua perspektif yang bisa membuka mata Kemenhub.
"Kalau menurut saya mengenai masalah tarif itu memang agak aneh atau ironis. Mungkin baru ada di Indonesia kalau misal itu (tarif KRL orang kaya) benar-benar terjadi, diaplikasikan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/12).
Deddy menegaskan di belahan dunia mana pun, termasuk Hong Kong, Jepang, hingga negara-negara Eropa, menerapkan tarif KRL yang sama. Tidak ada perbedaan tarif untuk orang kaya, miskin, tidak mampu, hingga setengah mampu.
Lihat Juga :Dirjen KA Kemenhub Blak-blakan soal Tarif KRL 'Orang Kaya' |
Ia tak bisa membayangkan jika nanti ada warga negara asing (WNA) atau masyarakat di luar Jabodetabek yang datang ke Ibu Kota dan naik KRL malah ditanya data kekayaan, laporan pajak, hingga nomor pokok wajib pajak (NPWP).
"Semuanya diberlakukan tarif yang sama, apalagi transportasi KRL itu (angkutan) umum. Jadi menurut saya justru (perbedaan tarif) itu tidak tepat," tegas Deddy.
Kendati, Deddy setuju soal subsidi tepat sasaran. Menurutnya, mereka yang berpenghasilan di bawah upah minimum regional (UMR) bisa menjadi sasaran target subsidi tarif KRL.
Ia menyarankan sinergi pendataan masyarakat tidak mampu bisa dimulai dari RT/RW. Setelah itu, Kemenhub dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Sosial (Kemensos) perlu selaras dalam pengecekan data.
Lihat Juga :Anker Protes Tarif KRL Si Kaya Bakal Naik: Mending Saya Ngisi Bensin |
Deddy tak menutup mata soal kehadiran berbagai kartu dengan niat subsidi untuk orang miskin, seperti kartu Indonesia sehat (KIS) hingga kartu Jakarta pintar (KJP). Ia menyayangkan kartu subsidi transportasi tak kunjung ada.
"Jadi kalau semisal pemerintah mau menaikkan tarif, itu silakan, tapi yang disubsidi harus benar-benar yang tidak mampu. Itu ada semacam kartu transportasi, itu yang harus diaplikasikan. Saya pikir data-datanya bisa kalau misalnya ada niat yang baik," jelasnya.
Deddy menegaskan jangan sampai subsidi tepat sasaran ini menimbulkan kecemburuan sosial. Ia khawatir nantinya si kaya malah semena-mena dengan si miskin yang tarifnya lebih murah.
Menurutnya, perlu ada pendekatan sosiologis untuk penerapan perbedaan tarif KRL. Pasalnya, para penumpang kemungkinan tetap bercampur dalam gerbong yang sama.
"Memang tidak bisa serta-merta ini harus tarif si kaya, si miskin, atau tarif biasa, nanti akan blunder sosial malah menjadi petaka besar transportasi kita yang harusnya shifting angkutan umum berhasil malah gagal," ujarnya.
Bersambung ke halaman berikutnya...
PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry Cabang Kupang, NTT menutup sementara jalur penyeberangan dari Kupangke sejumlah daerah pada Selasa (27/12). Hal itu buntut cuaca buruk di NTT yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
"Ada 53 jalur penyeberangan yang ditutup sementara," kata General Manajer PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Kupang Syamsudin kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/12).
Dia menjelaskan penutupan sementara rute pelayaran tersebut akibat cuaca ekstrem yang terjadi di wilayah NTT selama beberapa waktu terakhir.
Dia mengungkapkan penutupan sejumlah rute tersebut karena memang perusahaan lebih mengutamakan keselamatan dan keamanan penumpang yang akan berlayar.
Pasalnya, lanjut Syamsudin, tinggi gelombang di wilayah perairan NTT berkisar dari 1,5 hingga 2,5 meter sehingga membahayakan penyeberangan.
Dia mengklaim masyarakat NTT juga sudah paham dengan cuaca seperti saat ini. Tak ayal, penutupan rute ini dimaklumi oleh masyarakat.
Lihat Juga :Komunitas Kretek Nilai Larangan Jual Rokok Batangan Cuma Usul Kemenkes |
Lebih lanjut kata dia, saat ini ada enam kapal milik ASDP yang hanya terparkir di Pelabuhan Bolok. Sedangkan ada tiga kapal lain yang berada Kalabahi, Kabupaten Alor, dan Larantuka, Kabupaten Flores Timur dan Maumere, Kabupaten Sikka.
.
"Belum bisa memastikan kapan rute penyeberangan dari Kupang akan ditutup sementara karena cuaca saat ini berubah-ubah," jelasnya.
"Apalagi sudah ada imbauan dan peringatan dini dari BMKG," imbuhnya
Dia belum bisa pastikan sampai kapan penutupan pelayaran tersebut, tetapi ASDP selalu memperhatikan maklumat pelayaran. Perusahaan juga memantau informasi dari BMKG, sebelum memutuskan untuk berlayar.
Syamsudin juga menambahkan pihaknya berusaha agar mengambil keputusan dengan tepat, sebelum memutuskan kapal yang dikelolanya berlayar atau tidak.
"Kasihan, kalau kita suruh berlayar, lalu tiba-tiba gelombang tinggi di jalan, maka otomatis kapal akan kembali ke pelabuhan. Kasihan juga kalau sampai kembali kapalnya," tambah dia.
Dia merinci selain enam kapal milik ASDP, ada juga kapal milik Pemprov NTT dan Swasta yang juga terparkir di Pelabuhan Bolok.
[Gambas:Video CNN]
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi lampu hijau penggabungan dua Badan Uaha Milik Negara (BUMN) angkutan umum, yakni Perum Damridan Perum Perusahaan Pengangkutan Djakarta (Perum PPD). Nantinya, Perum PPD akan dilebur ke dalam Perum Damri.
Hal itu tercermin dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023, yang diteken Jokowi 23 Desember lalu. Rencana penyatuan itu nantinya diatur melalui peraturan pemerintah tentang penggabungan PPD ke Perum Damri.
"Pengaturan mengenai penggabungan Perum PPD ke dalam Perum DAMRI oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Menteri Keuangan sesuai dengan kewenangan masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan," mengutip pokok materi muatan rancangan PP, sebagaimana tertulis dalam Keppres tersebut, dikutip Selasa (27/12).
Menteri BUMN Erick Thohir yang menggagas merger dua BUMN angkutan umum tersebut.
Ia memang tengah getol menyatukan BUMN dengan bisnis serupa untuk penguatan maupun melikuidasi perusahaan-perusahaan pelat merah yang merugi.
[Gambas:Video CNN]
(dzu)Nelayan mengaku tak diajak bicara soal rencana pembatasan penangkapan ikan berbasis kuota yang bakal diterapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Januari 2023.
Sekretaris Jenderal Serikat Nelayan Indonesia (SNI) Budi Laksana menegaskan pemerintah perlu payung hukum yang jelas jika ingin memberlakukan pembatasan kuota penangkapan ikan.
"Terlalu terburu-buru dan saya kira kalau ditanya ke nelayan yang biasa menangkap (ikan), mereka gak tahu juga bagaimana sistem kuota segala macam," tegas Budi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/12).
Permasalahan soal definisi kuota penangkapan ikan hingga bagaimana para nelayan memenuhi kuota tersebut dianggap belum jelas. Ketidakjelasan ini bahkan menimbulkan spekulasi nelayan dilarang menangkap ikan.
Simpang siur yang muncul menimbulkan kekhawatiran dalam kelompok nelayan di seluruh Indonesia, termasuk ancaman kehilangan mata pencaharian.
"Selama ini SNI tidak pernah diajak komunikasi yang seperti itu. Teman-teman juga khawatir. Jadi di daerah itu bertanya bagaimana kuota tadi. Lalu kalau kami nganggur, kami mau makan apa nanti? Itu kan pertanyaan sederhana yang sebenarnya harus dijawab sebelum (aturan) itu dilaksanakan," jelas Budi.
Lihat Juga :Harga Emas Menguat ke Rp1,014 Juta per Gram Pagi Ini |
Ada empat poin utama yang dipertanyakan SNI. Pertama, belum ada kejelasan dan keterangan rinci seperti apa pembatasan penangkapan ikan berbasis kuota. Kedua, aturan main di mana kalaupun benar ada pembatasan maka harus diikuti dengan penegakkan hukum terhadap pelanggar.
Ketiga, kuota tersebut secara rinci diberikan kepada siapa dan berapa besarannya. Budi mempertanyakan apakah nelayan, kelompok nelayan, dan pengusaha bakal mendapatkan kuota yang sama. Jika benar, ini mencerminkan ketidakadilan di mana pengusaha besar diberikan kuota yang sama dengan nelayan kecil.
Keempat, siapa yang bakal mengeluarkan aturan pembatasan kuota tersebut. Apakah KKP, Kemenko Bidang Maritim dan Investasi, atau ada badan khusus yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Selama ini kementerian punya data, badan itu (Komisi Nasional Kebijakan Penangkapan Ikan) punya data, lalu yang mau kami rujuk yang mana? Jadi itu tadi yang mengeluarkan data kalau bisa datanya harus tunggal yang menjadi rujukan sehingga jelas kalau mau terukur segala macam," ujarnya Budi.
Bersambung ke halaman berikutnya...
《slot baru maxwin》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,judi indonesia terpercayaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot baru maxwin》bab terbaru。