pendekar138

Oga Emas dari dunia lain

Bapanas Ungkap Alasan Impor Bawang Putih karena Tak Cukup******

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengungkapkan alasan Pemerintah Indonesia terus mengimpor bawang putihkarena ketidakcukupan pasokan dalam negeri. Hal itu ia ungkapkan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR. 

Tercatat, pasokan awal bawang putih Indonesia pada awal 2023 ada 143.261 ton, di mana perkiraan produksi dalam negeri menyentuh 23.337 ton. Sementara itu, realisasi impor Januari-April 2023 ada 103.414 ton dan rencana impor Mei-Desember 2023 dipatok 504.088 ton. 

Dengan begitu, total ketersediaan bawang putih RI saat ini 774.460 ton. Sedangkan kebutuhan tahunan bawang putih RI 669.354 ton dengan porsi kebutuhan bulanan 55.780 ton.

"Dalam negeri (produksi) cuma 23 ribu ton? Kebutuhan 669 ribu ton? Jadi kalau produksi dalam negeri 23 ribu ton itu untuk satu bulannya gak cukup ya? Gitu kan?" tanya Sudin.

"Iya ketua, satu tahun (produksi 23 ribu ton per tahun) Bapak. Iya ketua (produksi dalam negeri tidak mencukupi kebutuhan)," jawab Arief.

Sementara itu, Arief merinci soal perkembangan impor bawang putih sampai dengan 29 Mei 2023. Ada 849.797 ton yang sedang dalam proses verifikasi dan 176.503 di tahap izin terbit.

Lihat Juga : Produksi Padi RI Terancam Susut 5 Juta Ton Akibat El Nino Tahun Ini

Totalnya, realisasi impor bawang putih sampai dengan 29 Mei 2023 ada 137.589 ton. Arief mengatakan masih ada 38.914 ton bawang putih impor yang belum masuk.

Sudin juga mengungkapkan kecurigaannya soal lonjakan harga bawang putih di pasar. Ia mengatakan ada pihak tertentu yang mendapatkan keuntungan.

"Ini sepertinya ada sesuatu yang agak janggal. Kenapa saya nyatakan janggal, pasti hukum dagang berlaku lagi. Barangnya kosong, harganya naik. Yang diuntungkan siapa? Ya spekulan juga. Supaya kita jelas masalah ini. Karena ini di pasaran sudah mulai dikeluhkan, pasokannya agak terhambat atau terlambat," tudingnya.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian dengan Dewa Kematian

Menteri KKP soal Jokowi Izinkan Ekspor Pasir Laut: Ini Bukan Jual RI******

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono akhirnya buka-bukaan soal kebijakan Jokowi mengizinkan ekspor pasir lautlagi. Ia membantah kebijakan itu dilakukan Jokowi karena ingin menjual negara. 

"Ini bukan menjual negara. Ini tidak menjual negara," katanya kepada wartawan di Kantor Kementerian KKP, Rabu (31/5).

Ia mengatakan pasir laut hasil sedimentasi yang dikeruk akan diutamakan untuk kepentingan dalam negeri. Hal ini utamanya, untuk mendukung reklamasi, pembangunan IKN dan sejumlah infrastruktur.

Dalam beleid itu, Rini mengatur ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas berupa tenggelamnya pulau kecil.

Penghentian akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Namun, beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut lagi.

Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Memikirkan Tibet

Selisih Tagihan Minyak Goreng Rp338 M, Zulhas Minta BPK******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atauZulhas mengatakan terdapat perbedaan antara klaim rafaksi minyak goreng yang diajukan pelaku usaha dengan jumlah yang terverifikasi. Karena itu, ia bakal meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit utang itu.

Tagihan yang diajukan 54 pelaku usaha sebesar Rp812 miliar. Sedangkan hasil verifikasi yang dilakukan surveyor yang ditunjuk Kementerian Perdagangan, PT Sucofindo, sebesar Rp474 miliar. Dengan begitu, terdapat perbedaan sebesar Rp338 miliar.

"Perbedaan hasil verifikasi disebabkan beberapa faktor di antaranya klaim penyaluran yang tidak dilengkapi bukti penjualan sampai ke pengecer, biaya distribusi yang tidak dapat diyakini serta penyaluran yang melebihi 31 Januari 2022," kata Zulhas dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (6/6).

"Kami berkirim surat ke auditor negara apakah BPK atau BPKP agar selisih harga yang benar itu yang mana. Karena yang yang bayar bukan kita, tapi BPDPKS. Sekali lagi kami minta audit dari auditor negara" kata Zulhas.

Zulhas mengatakan pihaknya telah meminta fatwa hukum dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait rafaksi minyak goreng tersebut.

Pasalnya, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit, yang sebelumnya mengatur soal rafaksi tersebut kini sudah dihapus.

Kejagung pun disebut sudah memberikan pendapat hukum, namun Zulhas mengatakan tetap belum ada kejelasan dari fatwa hukum tersebut. Maka dari itu pihaknya berhati-hati dalam menentukan keputusan terkait rafaksi minyak goreng tersebut.

"Saya sudah baca (pendapat Kejagung), jadi bukan pemerintah bayar, tidak bertanggung jawab juga dia. Jadi sebetulnya suratnya enggak jelas juga," kata Zulhas.

"Peraturannya kan sudah enggak ada, kita minta fatwa yang terang, (tapi) fatwanya kurang terang. Jadi zaman sekarang ini khawatir. Oleh karena itu kita hati-hati," lanjutanya.

Sebelumnya, berbagai pihak telah menyebut angka yang berbeda-beda terkait utang rafaksi minya goreng pemerintah ke pelaku usaha. Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mengklaim tagihan yang harus dibayar pemerintah sebesar Rp344 miliar.

Sementara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng mencapai Rp 1,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Menimbulkan malapetaka pada perusahaan-perusahaan Jepang

Spotify PHK 200 Karyawan******

Spotify melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 200 karyawan dari unit podcasting perusahaan.

Karyawan yang di PHK itu berjumlah 2 persen dari tenaga kerja global perusahaan streaming audio tersebut.

Dalam sebuah catatan yang dikutip dariCNN.com, Selasa (6/6), perusahaan yang berbasis di Swedia mengatakan PHK sebenarnya keputusan yang sulit untuk diambil. Tetapi keputusan sulit itu harus segera diambil untuk kepentingan yang lebih besar.

"Kami memperluas upaya kemitraan kami dengan podcaster terkemuka dari seluruh dunia dengan pendekatan khusus yang dioptimalkan untuk setiap acara dan pembuat konten. Poros fundamental dari proposisi yang lebih seragam ini akan memungkinkan kami mendukung komunitas kreator dengan lebih baik," katanya.

Spotify bertaruh besar pada podcast dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2019, mereka mendesain ulang aplikasi.

Mereka telah menghabiskan lebih dari US0 juta untuk studio penghasil podcast.

Spotify juga memiliki sejumlah podcast eksklusif yang didistribusikan, seperti 'The Joe Rogan Experience'dan podcast 'Call Her Daddy'Alex Cooper.

Namun, perusahaan telah mengurangi jumlah eksklusif yang dimilikinya. Kesepakatan dengan guru swadaya Brené Brown, jurnalis olahraga Jemele Hill, dan kesepakatan Barack dan Michelle Obama akan kedaluwarsa.

Spotify (SPOT) mengatakan memiliki 100 juta pendengar podcast dan merupakan penerbit podcast nomor 1 di Amerika Serikat. Ia menambahkan bahwa pendapatan iklan podcast "mengalami pertumbuhan dua digit yang tinggi" dari 2021 hingga 2022.

[Gambas:Video CNN]

Wukong membaca obrolan pribadi

Proyek Jalan Non Tol Pluit Era Ahok Mangkrak******

Proyek pembangunan fasilitas Jalan LayangNon Tol (JLNT) di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara yang pertama kali dibangun pada 2015 lalu atau saat DKI Jakarta masih dipimpin oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mangkrak.

Mengutip detik.com, kini proyek tersebut nampak memprihatinkan akibat dibiarkan terbengkalai selama bertahun-tahun.

Di sisi utara jalan layang yang berhubungan langsung dengan JL Pluit Barat Raya sebenarnya telah ditutup dengan tumpukan tanah dan beton pembatas jalan. Tapi, di sana banyak rerumputan dan tumbuhan merambat menyelimutinya.

Menyusuri JLNT Pluit, sepanjang jalurnya terdapat banyak retakan dan batu kerikil berhamburan. Dalam jarak beberapa meter, nampak beberapa tumpukan batu yang dibiarkan begitu saja.

Kemudian bahu-bahu jalan ini juga sudah dibangun pembatas jalan dengan tinggi kurang lebih 1,5 meter, namun sesekali terlihat ada celah di pembatas jalan ini. Terdapat sisa tiang-tiang lampu jalan sekitar setiap 20 meter.

Nampak juga kondisi sambungan jalan pada proyek JLNT memiliki celah sedikit terbuka yang dibiarkan begitu saja. Rangka-rangka besi dan sisa-sisa kayu terlihat di celah tersebut.

Merespons keadaan tersebut, Ahok mengatakan kemungkinan besar masalah itu terjadi akibat penyusunan Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) DKI terkait pembangunan pulau reklamasi yang bermasalah.

Maklum, JLNT itu merupakan proyek CSR Agung Podomoro atas keikutsertaannya dalam membangun pulau reklamasi di Pantai Utara Jakarta.

"(JLNT Pluit) dibiayai oleh pengembang sebagai kewajiban pulau reklamasi yang 15 persen kontribusi dari harga jual per meter sesuai harga NJOP. Itu aja komitmen pengembang jelas dari Agung Podomoro yang telah bersedia bayarkan 15 persen dari harga NJOP," ungkap Ahok seperti dikutip dari detik.com.

[Gambas:Video CNN]

Karena raperda bermasalah, akhirnya proyek proyek pulau reklamasi terhenti. Alhasil, Proyek JLNT juga ikut mangkrak sampai sekarang.

"Sayangnya kemudian pulau reklamasi dinyatakan disetop. Seingat saya karena Raperda tentang pulau reklamasi bermasalah. Tidak mau dibahas DPRD," katanya.

"(Apa pemberhentian proyek pulau reklame jadi alasan JLNT mangkrak?) Mungkin. Saya tidak tahu lagi setelah 6 Tahun lebih," tambahnya lagi.

kebangkitan orang mati

Pengusaha Buka Suara soal Jokowi Izinkan Pasir Laut RI Diekspor Lagi******

Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin) buka suara soal kebijakan Jokowi mengizinkan eksploitasi dan ekspor pasir lautlagi.

Melalui Ketua Kadin Arsjad Rasjid, mereka mengatakan memang hal itu boleh saja dilakukan. Tapi katanya, yang terpenting dan harus benar-benar dilakukan adalah ekspor dan eksploitasi itu tak dilakukan dengan asal dan tetap memperhatikan keseimbangan lingkungan.

"Memang ada kebutuhan, lebih untuk menjadi salah satu pendapatan baru untuk Indonesia. Namun mengenai lingkungannya kita akan tetap belajar. Saya melihat yang penting keseimbangan," katanya di Jakarta, Selasa (30/5).

Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut setelah sempat dilarang pada masa Presiden Megawati Soekarno Putri.

Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut,Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

[Gambas:Video CNN]