forum angka jitu hk minggu 828Jutaan kata 483796Orang-orang telah membaca serialisasi
《skywind slot》
Pengangguran RI 5,45 Persen, Tertinggi di Banten dan Jabar******
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penganggurandi Indonesia mencapai 7,99 juta orang per Februari 2023. Secara persentase tercatat sebesar 5,45 persen atau turun dari Februari 2022 yang sebesar 5,83 persen.
Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud mengatakan jika dilihat secara spasial ada 10 wilayah yang tingkat penganggurannya di atas nasional.
"Secara persentase, terdapat 10 provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka di atas tingkat pengangguran terbuka nasional," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (5/5).
Untuk Banten, tingkat penganggurannya tercatat jauh di atas nasional yakni 7,97 persen. Meski turun dari Februari 2022 yang sebesar 8,53 persen, tetapi masih tetap tertinggi di Indonesia.
Tertinggi kedua adalah Jawa Barat dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,89 persen. Jumlah ini juga turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 8,35 persen.
Pengangguran terbanyak ketiga ada di Kepulauan Riau yang sebesar 7,61 persen. Kendati, jumlah ini juga turun dibandingkan Februari 2022 yang sebesar 8,02 persen dari jumlah penduduknya.
Berikut 10 provinsi dengan angka pengangguran tertinggi di Indonesia:
1. Banten 7,97 persen
2. Jawa Barat 7,89 persen
3. Kepulauan Riau 7,61 persen
4. DKI Jakarta 7,57 persen
5. Kalimantan Timur 6,37 persen
6. Sulawesi Utara 6,19 persen
7. Maluku 6,08 persen
8. Sumatera Barat 5,90 persen
9. Aceh 5,75 persen
10. Papua Barat 5,53 persen.
[Gambas:Video CNN]
Peritel Harap Mendag Revisi Aturan Demi Lunasi Utang Migor Rp344 M******
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada Kementerian perdagangan (Kemendag) untuk mengeluarkan regulasi terkait pelaksanaan kewajiban pembayaran rafaksi minyak goreng pada pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi.
Pasalnya, Kemendag hingga kini masih berutang Rp344 miliar kepada peritel minyak goreng. Gunungan utang tersebut punya kaitan panjang dengan lonjakan harga minyak goreng pada 2021.
Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan pihaknya mendukung bila nanti Kemendag mengeluarkan Permendag, revisi atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.
"Hanya satu yang gak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," kata Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).
Menurutnya pemerintah harus bertanggung jawab atas polemik minyak goreng yang terjadi sejak 2021. Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Aprindo untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.
Hal ini tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.
Eks mendag M Lutfi menyebut pemerintah merogoh kocek Rp7,6 triliun untuk subsidi minyak goreng melalui beleid yang terbit Januari 2022 itu. Uang tersebut digunakan untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan bagi masyarakat.
Namun, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter pada Maret 2022. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium lantas kembali mengikuti mekanisme pasar.
Aprindo lantas mempertanyakan soal uang rafaksi Rp344 miliar. Jumlah tersebut berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.
[Gambas:Video CNN]
KPPU menyarankan Kemendag membuat regulasi baru untuk membayar utang itu. Regulasi tersebut sangat mendesak guna menghindari kerugian yang lebih besar pada masyarakat maupun iklim usaha.
Menurut KPPU, gangguan kebijakan berkaitan dengan rafaksi dapat menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif. Hal ini terjadi karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha.
Hal ini juga bertentangan dengan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk itu penting bagi KPPU dalam ikut serta dalam mengatasi persoalan tersebut.
(mrh/dzu)Label:situs online terbaru、cara dapat uang 2022、pikslot88
Terkait:abjad togel、slot online terpercaya di indonesia、putri slot gacor、lucky slot 888、sgp777、mpo138、trik bermain rolet、ayam slot88、ggplay88、akun slot paling gampang menang
bab terbaru:pola gacor wild bounty(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
DPR RI mengkritik pemerintah yang memberikan subsidi besar-besaran untuk mobil listrik. Sejumlah anggota dewan menilai bantuan besar harusnya diberikan kepada masyarakat kecil, seperti subsidi pupuk yang justru berkurang selama beberapa waktu terakhir.
Pemerintah memang memberikan insentif untuk mobil listrik melalui pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dari 11 persen menjadi 1 persen.
Kritikan pertama datang dari Fraksi Nasdem yang dibacakan oleh Fauzi Amro langsung di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Artinya lima tahun belakang subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 triliun," ujarnya dalam Rapat Paripurna, Selasa (23/5).
Karenanya, ia berharap pemerintah bisa membatalkan pemberian subsidi mobil listrik dan mengalihkannya ke masyarakat kecil.
Lihat Juga :Biden-DPR Masih Buntu, AS Terancam Gagal Bayar Utang |
"Pemerintah diharapkan fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan dibanding menggelontorkan subsidi untuk kendaraan listrik ataupun subsidi tambang," jelasnya.
Kritikan lainnya datang dari Fraksi PDIP yang dibacakan oleh Masinton Pasaribu sebagai pandangan dari partainya. Menurutnya, pemerintah harus lebih memperhatikan ekonomi kerakyatan dibandingkan memberikan subsidi untuk mobil listrik.
Ia menekankan karena 65 persen penopang pertumbuhan ekonomi berasal dari lapangan usaha yang berkaitan dengan pertanian, perikanan, pertambangan, perdagangan, hingga transportasi yang pelakunya banyak masyarakat kecil.
"Sektor ini membutuhkan intervensi pemerintah juga. Jadi intervensi pemerintah jangan hanya mobil listrik saja tapi juga sektor kerakyatan," jelas Masinton.
Kritikan juga datang dari Fraksi PKS yang dibacakan oleh Andi Akmal Pasluddin. PKS berpandangan bahwa pemberian insentif untuk mobil listrik sebagai pemborosan. Dampaknya juga dinilai tidak signifikan karena menyasar kelompok menengah-atas.
"Besarnya insentif perpajakan dan subsidi yang diberikan kepada kendaraan mobil listrik hanya akan dinikmati oleh segelintir pelaku dan konsumen kelas atas. Tujuan insentif ini juga tidak sentuh tujuan afirmatif belanja perpajakan," kata Andi.
Sejalan dengan fraksi lainnya, PKS pun berharap pemerintah bisa mengalihkan subsidi untuk kendaraan listrik tersebut untuk memperbanyak bantuan kepada masyarakat kecil.
"Fraksi PKS mendorong agar insentif perpajakan diarahkan dorong afirmasi ke masyarakat kecil seperti honor relawan, kader posyandu, relawan jumantik, relawan keluarga berencana, dan relawan sosial lainnya yang dibiayai APBN dan APBD tidak dipotong pajak atau pungutan lainnya," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir merombak susunan direksi dan komisaris PTWaskita Karya (Persero) Tbk.
Perombakan itu dilakukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2022 (RUPST), Kamis (25/5).
Erick menunjuk Mursyid yang sebelumnya menjabat sebagai direktur HCM, pengembangan sistem dan legal sebagai direktur utama menggantikan Destiawan Soewardjono.
Sementara di dewan komisaris, Erick menunjuk Addin Jauharudin sebagai komisaris independen menggantikan Ahmad Erani Yustika.
Destiawan Soewarjono sebelumnya diberhentikan sementara sebagai direktur utama Waskita buntut dari langkah Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka dugaan kasus korupsi. Pemberhentian itu berlaku sejak 29 April 2023.
Pemberhentian itu diketahui dari Surat Keterbukaan Informasi Nomor 656/WK/DIR/2023 tertanggal 2 Mei yang dikirimkan Waskita Karya kepada Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Up. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.
Lihat Juga :PUPR Beber Salah Baca Data Anies soal Bangun Jalan Era SBY vs Jokowi |
Pemberhentian dalam surat itu dilakukan dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Lebih lanjut, RUPST Waskita pada hari ini dilangsungkan dengan sembilan mata acara. Selain perombakan direksi dan komisaris, salah satu mata acara lainnya adalah penyampaian laporan tahunan perseroan.
Laporan itu termasuk laporan tugas pengawasan dewan komisaris dan laporan keuangan konsolidasian tahun buku 2022.
"Kami yakin dengan penyesuaian ini, akan membawa Waskita bergerak lebih solid, terutama dalam mendukung langkah transformasi perusahaan untuk menciptakan bisnis yang lebih sehat dan prudent," ungkap SVP Corporate Secretary Waskita Ermy Puspa Yunita melalui keterangan resmi.
Lihat Juga :Mengintip APBN yang Dikucurkan Jokowi untuk Bangun IKN |
Ia mengatakan hal tersebut sejalan dengan aspirasi Kementerian BUMN sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna bahwa upaya penyehatan kinerja Perusahaan harus terus dilanjutkan hingga tercapainya kesinambungan usaha perseroan.
Menurut Ermy, kesinambungan ini diupayakan melalui transformasi bisnis yang di dalamnya termasuk melanjutkan program delapan stream inisiatif strategis, restrukturisasi usaha dan utang, peningkatan implementasi manajemen risiko, dan tata kelola perusahaan.
Ia menambahkan sebagai bentuk pelaksanaan manajemen risiko dan transformasi bisnis serta untuk menjaga kesinambungan arus kas, perseroan telah berkomitmen untuk mengurangi jenis proyek turnkey dan akan fokus pada proyek dengan skema progress/monthly payment.
"Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan implementasi tata kelola perusahaan yang baik dan manajemen risiko yang hati-hati," ujar Ermy.
Lihat Juga :Bye bye Kursi Tegak KA Kelas Ekonomi, KAI Mulai Ganti Bertahap |
Berikut daftar direksi dan komisaris Waskita Karya yang baru:
Direksi
- Direktur Utama : Mursyid
- Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko : Wiwi Suprihatno
- Direktur HCM, Pengembangan Sistem dan Legal : Ratna Ningrum
- Direktur Pengembangan Bisnis : Rudi Purnomo
- Direktur Operasi I dan Quality, Safety, Health, Environment : I Ketut Pasek Senjaya Putra
- Direktur Operasi II : Dhetik Ariyanto
- Direktur Operasi III : Warjo
Komisaris
- Komisaris Utama/Komisaris Independen : Heru Winarko
- Komisaris Independen : Addin Jauharudin
- Komisaris Independen : Muradi
- Komisaris Independen : Muhamad Salim
- Komisaris : I Gde Made Kartikajaya
- Komisaris : T. Iskandar
- Komisaris : Dedi Syarif Usman
[Gambas:Video CNN]
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan(Kemenkeu) bicara soal peluang kenaikan tarif cukai rokokjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.
"Nanti sambil jalan. Nanti tentunya kami akan mengikuti mekanisme di DPR, kami akan membahas di UU APBN 2024 untuk kepastiannya," ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (28/5).
"Satu tahap itu memang harus dilakukan dan sudah disepakati untuk jangka menengah 2 tahun, tetapi secara hukum, secara ketentuan regulasi, tetap harus kami bahas dan mendapat penetapan dari DPR," imbuhnya.
Askolani berharap tidak ada banyak perubahan angka penerimaan negara dari cukai rokok di masa Pemilu tahun depan. Namun, ia menuturkan ada dua faktor yang berpengaruh.
Pilihan Redaksi
|
"Mudah-mudahan enggak banyak perubahan (setoran cukai di masa Pemilu 2024). Kita tahu biasanya mengenai penerimaan cukai itu tergantung, satu, kebijakan tarifnya, kedua, produksinya," tuturnya.
"Jadi, tentunya itu menjadi langkah kebijakan yang akan diputuskan tahun depan dan kami akan kelola untuk implementasi dan juga kami monitor," tandas Askolani.
Sebelumnya, kenaikan tarif cukai rokok pada awal 2023 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 Tahun 2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot dan Tembakau Iris yang diterbitkan Menkeu Sri Mulyani beberapa waktu lalu.
Tarif cukai rokok yang naik menjadi 10 persen membuat harga jual eceran (HJE) rokok ikut melesat tahun ini. Namun, dari aturan yang dirilis, tak semua HJE rokok mengalami kenaikan karena ada beberapa yang masih menggunakan patokan harga tahun ini.
[Gambas:Video CNN]
Sementara itu, Sri Mulyani mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) surplus Rp234,7 triliun per April 2023.
Ani, sapaan akrabnya, merinci penerimaan kepabeanan dan cukai RI per April 2023 mencapai Rp94,5 triliun. Namun, angka ini turun 12,81 persen dari penerimaan tahun lalu.
(skt/pra)Miliarder Indonesia Sukanto Tanoto membeli Tanglin Mall di kawasan Orchard Road, Singapura. Ia merogoh kocek US5 juta atau Rp9,4 triliun (kurs Rp 14.724 per dolar AS) untuk membeli maltersebut.
Tanoto membeli Tanglin Mall melalui perusahaan miliknya bernama Pacific Eagle Real Estate. Perusahaan ini merupakan bagian dari grup Royal Golden Eagle (RGE) milik keluarga Tanoto.
Kabar pembelian mal ini mencuat pertama kali dari pemberitaan di Forbes pada Februari 2022 lalu. Kini, Tanglin Mall masuk dalam daftar aset properti yang terpampang di situs resmi Pacific Eagle Real Estate.
Lokasinya di sepanjang Jalan Tanglin dan Jalan Cuscaden sangat dekat dengan pusat medis terkenal, seperti Pusat Medis Camden dan Rumah Sakit Gleneagles.
Lantas, siapa sebenarnya sosok Sukanto Tanoto?
Sukanto Tanoto lahir di Medan, Sumatra Utara pada 25 Desember 1949. Ia merupakan putra dari sepasang perantau asal Putien yang merupakan salah satu kota di Fujian, China.
Tanoto adalah anak sulung dari tujuh bersaudara. Ia dididik di sekolah berbahasa Mandarin dan tidak pernah belajar Bahasa Indonesia secara formal. Tapi, kini ia fasih berbahasa Indonesia.
Sukanto Tanoto dikenal sebagai Pendiri sekaligus Chairman RGE. Namun, karier bisnisnya sudah dimulai sejak 1967 sebagai pemasok suku cadang dan pengusaha di bidang jasa konstruksi untuk industri minyak.
Baru pada 1973 RGE berdiri dengan fokus bisnis kayu lapis. Seiring berjalannya waktu, gurita bisnis RGE meluas hingga kancah global.
Mengutip situs resmi perusahaan, lini bisnis terkemuka RGE, antara lain di bidang industri pulp dan kertas (APRIL dan Asia Symbol), minyak kelapa sawit (Asian Agri dan Apical), serat viscose (Sateri dan Asia Pacific Rayon), selulosa khusus (Bracell), serta pengembangan sumber daya energi (Pacific Oil & Gas).
Lihat Juga :Respons Kemendag soal Indomie Ayam Spesial Ditarik di Taiwan-Malaysia |
Wilayah operasi RGE ada di Indonesia, China, Brasil, Spanyol, dan kantor-kantor pemasaran lainnya di banyak negara di seluruh dunia.
Selain masyhur karena bisnis, Tanoto terkenal dengan program Tanoto Foundation. Gerakan filantropi itu didirikan keluarga Tanoto sejak 1981.
"Saat ini, yayasan berkontribusi di Indonesia, China, dan Singapura, serta aktif menjalin kemitraan dengan beragam institusi akademis dan riset terpandang," tulis penjelasan di situs Tanoto Foundation.
Di lain sisi, Tanoto merupakan anggota Dewan Internasional INSEAD, Dewan Pengawas Wharton, serta Dewan Eksekutif Wharton untuk Asia. Ia juga tercatat sebagai penerima Wharton School Dean's Medal Award, yakni pengakuan atas kontribusinya terhadap perluasan ekonomi global dan peningkatan taraf hidup di seluruh dunia.
[Gambas:Video CNN]
Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Taiwan dan Malaysiamenarik mie instan asal Indonesia, Indomie Rasa Ayam Spesial dari peredaran setelah diduga mengandung zat yang pemicu kanker. Zat tersebut ditemukan di bumbu mi instan Indonesia tersebut.
Kemenkes Taiwan menemukan Indomie Rasa Ayam Spesial mengandung etilen oksida, senyawa kimia yang terkait dengan limfoma dan leukemia.
Kemenkes Taiwan pun meminta para pengecer menarik dua produk ini dari toko-tokonya. Sementara itu, para importir kedua produk bakal dikenakan denda antara 60 ribu dolar Taiwan atau setara Rp29 juta hingga maksimal 200 juta dolar Taiwan atau setara Rp97 triliun.
Tak lama setelah Taiwan menarik Indomie Rasa Ayam Spesial dari peredaran, Malaysia juga mengambil langkah serupa. Menteri Kesehatan Malaysia Muhammad Radzi Abu Hassan mengonfirmasi kementeriannya menarik Indomie Rasa Ayam Spesial yang diimpor dari Indonesia.
"Kementerian sudah mengeluarkan perintah Tahan, Tes, dan Lepaskan produk itu di semua titik masuk. Kami juga sudah memerintahkan perusahaan untuk secara sukarela menarik produk itu dari pasar," ujar Radzi, seperti dikutip The Star.
Lihat Juga :Daftar Mi Instan RI yang Tersandung Masalah Zat Bahaya di Luar Negeri |
Menanggapi hal tersebut, Presiden Direktur PT Indofood Sukses Makmur Franciscus (Franky) Welirang mengatakan sejatinya produk mi instan yang diekspor perusahaannya sudah sesuai dengan ketentuan BPOM dan Badan Pengawas Makanan dan Obat dari negara tujuan.
"Pada prinsipnya kami mengikuti ketentuan BPOM dan ketentuan FDA dari negara-negara pengimpor produk kami," katanya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (25/4).
Namun, ia tak berkomentar lebih jauh mengenai temuan Kemenkes Taiwan tersebut.
Di lain sisi, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak agar BPOM segera melakukan audit dan investigasi atas temuan otoritas Taiwan terkait Indomie rasa ayam spesial dari Indonesia yang mengandung zat karsinogenik etilen oksida.
Ketua Harian YLKI Tulus Abadi mendorong investigasi wajib dilakukan untuk menemukan titik terang apakah mi instan dengan merek dan varian yang sama di Taiwan juga beredar di pasar Indonesia.
"Audit dan investigasi harus dilakukan. BPOM harus memastikan apakah ini ekspor saja atau beredar di Indonesia juga," kata Tulus.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasanmengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak punya alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk membayar utang ke Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) terkait pengadaan minyak goreng sebesar Rp344 miliar.
Seharusnya, utang tersebut dibayar oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).
"Coba cek di APBN, (anggaran) bayar utang itu enggak ada. Yang membayar BPDPKS. Kalau Kemendag enggak ada anggaran untuk bayar utang" kata Zulhas di kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (4/5).
Menurut Zulhas, BPDPKS sebenarnya mau membayar utang tersebut tetapi masih menunggu payung hukum yang pasti. Pasalnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022 yang mengatur rafaksi minyak goreng tersebut telah dihapus.
Maka dari itu, Kemendag tengah meminta pendapat dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait hal tersebut. Namun, hingga saat ini Kejagung disebut belum memberikan pendapat hukum.
"Kalau sudah ada nanti kita bilang dan bikin surat untuk 'eh bayar nih utangnya'. Jadi bukan Kemendag, kalau kita enggak ada anggarannya," kata Zulhas.
Lihat Juga :Jepang Hapus Program Magang Bagi Pekerja Negara Berkembang |
Sebelumnya, Aprindo mengancam akan setop menjual minyak goreng di seluruh ritel anggotanya jika pemerintah tidak segera membayar utang sebesar Rp344 miliar.
Menurut Roy, pemerintah seharusnya membayar utang selisih harga tersebut 17 hari setelah program satu harga berlangsung. Namun, setahun berlalu utang tersebut belum juga dibayarkan.
"Soal kapannya (setop jual), kami masih koordinasi dulu dengan anggota asosiasi, bila sama sekali tak ada perhatian dari pemerintah kami akan lakukan itu," ujar Roy dalam acara Buka Puasa Bersama, Kamis (13/4).
Ia menjelaskan program minyak satu harga yang diluncurkan pemerintah pada awal 2022 tersebut bukan kemauan Aprindo. Hanya saja, keharusan tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022.
Aturan itu mengharuskan pengusaha menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Hal tersebut imbas harga minyak goreng yang liar di pasar pada awal tahun lalu.
"Jadi rafaksi bukan kemauan ritel, karena ada regulasi permendag itu. Itu ketentuan yang berlaku di Permendag 3 perihal minyak goreng satu harga. Semua dijual Rp14 ribu dari 19 Januari sampai 31 Januari," jelas dia.
[Gambas:Video CNN]
《skywind slot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,akun slot tergacorHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《skywind slot》bab terbaru。