pinjaman online bank bpd

Kaisar Pedang Hunyuan

Pengusaha Ungkap Biang Kerok Okupansi Mal Belum Pulih******

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mencatat tingkat okupansi pusat perbelanjaanpada 2023 masih 80 persen. Angka ini belum pulih dari rata-rata tingkat okupansi sebelum pandemi covid, yakni 90 persen.

Adapun tingkat okupansi merupakan tingkat keterisian pusat belanja oleh toko-toko. 

"Sebelum pandemi, okupansi rata-rata 90 persen. Selama covid turun 20 persen hanya jadi 70 persen. Di pertengahan 2022, sudah mulai ada peningkatan okupansi, perlahan naik. Ditambah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut PPKM pada Desember 2022 menjelang akhir tahun," kata Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja dalam konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Kamis (18/1).

Lebih lanjut, Alphonsus menyebut tingkat okupansi pusat belanja bisa kembali menjadi 90 persen seperti sebelum pandemi asal impor ilegal yang mengganggu iklim perdagangan di dalam negeri dapat dibasmi oleh pemerintah.

"Sebetulnya yang mengganggu produk lokal itu adalah barang-barang ilegal. Banyak barang ilegal, baik itu di online maupun yang masuk langsung seperti pakaian bekas dan sebagainya, itu yang mengganggu produk lokal," ujar dia.

Alphonsus menjelaskan peningkatan okupansi juga diiringi oleh pembukaan sejumlah pusat perbelanjaan yang pembangunannya selesai di 2024. Kendati demikian, target peningkatan tingkat okupansi dan pembukaan pusat belanja baru terancam tak tercapai akibat maraknya produk impor ilegal yang terus bertambah.

Belum lagi ada regulasi terbaru yang dinilai APPBI semakin memperketat proses impor. Aturan yang dimaksud yakni Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 36 Tahun 2023 yang menata kembali kebijakan impor dengan menggeser pengawasan impor dari post borderke border.

Kebijakan tersebut dinilai bakal mengganggu rantai pasok dari peritel di Indonesia, khususnya yang selama ini memasok barang impor.

Menurut Alphonsus, selama ini yang mengganggu produk dalam negeri bukan barang impor yang masuk secara resmi, melainkan barang impor ilegal. Alih-alih mengatur hal tersebut, pemerintah justru melakukan pengetatan terhadap impor secara keseluruhan.

"Tanpa disadari, rencana pembatasan impor ini, kalau ditelaah lebih lanjut, ini sebetulnya bisa mengancam industri usaha ritel di Indonesia. Jadi saya menyebutnya sebetulnya ini ancaman atas keberlangsungan industri ritel di Indonesia," tegasnya.

"Sekarang pemerintah melakukannya, tindakannya adalah bukan mengatasi barang ilegal, tetapi membatasi impor. Nah, impor ini, yang resmi ini sekarang akan direncanakan, akan dibatasi, dipersulit lah barang-barang impor ini," kata Alphonsus lebih lanjut.

Oleh karena itu, peritel mengusulkan agar pemerintah memperketat impor ilegal dan memberikan insentif kepada produk dalam negeri agar bisa bersaing dengan produk impor.

"Jadi usulan kami kepada pemerintah sebetulnya produk lokal ini harus didukung, diberikan fasilitas, diberikan kemudahan dan sebagainya begitu. Supaya bisa bersaing, bukan dengan membatasi impor," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Chen Pingan, Murong Xue

Pengusaha Ritel dan Mal Merasa Dihambat Pemerintah dalam Berbisnis******

Pengusahariteldan malmerasa dihambat pemerintah dalam berbisnis. Pasalnya, pengurusan izin impor legal sangat sulit.

"Contoh di Hippindo ini adalah modern trade, bukan general trade. Sudah rapi, bayar pajak, tokonya jelas, karyawannya juga sudah kami didik dengan baik dan benar. Namun, pada saat pengurusan perizinan, baik untuk impor legal, itu sangat sulit mendapatkan produk-produk impor, terutama teman-teman di sektor brand luar negeri," jelas Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah dalam Konferensi Pers di Rodenstock Building, Jakarta Barat, Selasa (16/1).

"Teman-teman di Hippindo juga ada yang mempunyai pabrik, jadi angka pengenal impor produsen (API-P) nya juga agak kesulitan untuk mendapatkan barang. Mintanya 100, dikasihnya 10, sehingga toko-toko kami kosong dan tidak bisa buka toko baru," sambungnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonsus Widjaja merasa dibayangi dengan ancaman keberlangsungan industri usaha ritel pada 2024.

Alphonsus mengkritisi langkah pemerintah membatasi produk impor yang menurutnya kurang tepat. Ia menilai negara seharusnya memberikan insentif untuk produk-produk dalam negeri agar bisa berkembang.

"Kami khawatir dampak pembatasan impor akan mengena langsung ke merek-merek global yang punya toko di Indonesia yang sudah jelas perusahaannya, proses impor jelas, bayar pajak jelas semua, justru ini akan terhambat dan tidak berkembang," khawatirnya.

Menurut Alphonsus, ritel khususnya fesyen sangat identik dengan gaya hidup. Saat ini, dunia sudah semakin terbuka sehingga impor tidak bisa dibendung.

"Ritel, khususnya bicara fashion, ini sangat identik dengan gaya hidup, di mana dunia ini sudah sedemikian terbuka sehingga tidak bisa dibendung dan dicegah dengan berbagai ketentuan. Kecuali kalau negara kita tertutup seperti Korea Utara, tapi kan kita tidak seperti itu," ujarnya.

Selain itu, APPBI mengeluhkan perbedaan perlakuan antara pusat perbelanjaan yang punya toko fisik dengan online shop. Meski begitu, Alphonsus menegaskan pihaknya tidak ciut.

Alphonsus menyebut pemerintah harus lebih fokus memberangus barang-barang ilegal yang menjamur di toko-toko online.

"Onlinesama offlinesampai dengan sekarang perlakuannya juga masih belum sama, seimbang, dan adil. Pemerintah, barang-barang online itu banyak barang ilegal yang bebas dari pajak, perizinan, dan sebagainya," tutur Alphonsus.

"Tetapi sebetulnya kekhawatiran itu bisa diatasi. Kami offlinetidak takut dengan onlinesebetulnya, sepanjang di medan perang yang sama. Tetapi kalau medan perangnya beda, itu jadi masalah," imbuhnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual menerima keluhan dari Hippindo dan pengusaha lainnya itu. Ia akan mempelajari pengembangan sektor di negara lain untuk menjadi benchmark kebijakan di tanah air.

"Untuk menjaga agar bisnis ritel tumbuh, pemerintah terus melakukan penyempurnaan regulasi terkait kemudahan impor, walaupun saya mendengar ada keluhan dari Hippindo. Juga terkait perizinan berusaha, kita akan terus memudahkan implementasi pembukaan-pembukaan ritel," jelas Airlangga dalam sambutannya.

Airlangga memahami sektor ritel offlinemendapatkan persaingan yang cukup ketat dari sektor online. Artinya, ritel offline harus punya daya saing dibandingkan online dengan melihat kebutuhan dari konsumen.

"Kalau daya saing hanya ditunjang regulasi, itu juga tidak akan bertahan lama," ujar Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

Lahan pertanian yang indah

Salip UEA, Kini Indonesia Ranking 3 Dunia SGIE yang Disinggung Gibran******

Indonesiaresmi menyalip Uni Emirat Arab (UEA) dan menduduki posisi tiga dalam State of The Global Islamic Economy (SGIE).

Prestasi ini diumumkan Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Erick Thohir. Ia mengacu pada laporan SGIE terbaru, yakni Global Islamic Indicator Ranking 2022.

"Alhamdulillah, kemarin ramai dibahas kita di posisi empat (peringkat SGIE), sekarang sudah naik satu peringkat di posisi tiga menggeser Uni Emirat Arab (UEA). Ke depan, bismillah tentu kita ingin jadi nomor satu dunia," ucap Erick, dikutip dariAntara, Rabu (27/12).

Sayang, masih ada satu sektor yang belum berada dalam cengkeraman Indonesia. Perjalanan ramah muslim menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi calon pemimpin Indonesia ke depan.

Erick menegaskan sektor perjalanan ramah muslim menjadi PR bersama. Menurutnya, Indonesia sudah sepantasnya menjadi raja di industri halal.

"Tentu, ini hasil yang membanggakan dan menjadi pelecut untuk kita semua meningkatkan penetrasi produk halal Indonesia," tegasnya.

"MES sejak awal terus berkomitmen bahu-membahu bersama pemerintah, BUMN, swasta, dan seluruh pihak untuk terus meningkatkan pengembangan industri halal Indonesia," tandas Erick.

Sebelumnya, SGIE menjadi 'senjata' calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Cawapres dari Prabowo Subianto itu menggunakan istilah tersebut dalam pertanyaan kepada cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar.

"Karena Gus Muhaimin ini adalah ketua umum dari PKB, saya yakin sekali Gus Muhaimin paham sekali untuk masalah ini. Bagaimana langkah Gus Muhaimin untuk menaikkan peringkat Indonesia di SGIE?" tanya Gibran dalam debat kedua Pilpres 2024 di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (22/12).

Akan tetapi, Cak Imin menjawab bahwa dirinya tak memahami apa itu SGIE. Pasangan Anies Baswedan itu mengaku tak pernah mendengar soal SGIE sebelumnya.

[Gambas:Video CNN]

Warisan kekaisaran

Harga Sewa Mal di Jabodetabek******

Konsultan properti Colliers Indonesia memperkirakan harga sewa mal naik tahun ini. Pasalnya, pengelola lelah 'berdarah-darah' setelah pandemi covid-19.

Colliers menyoroti rencana kenaikan harga sewa mal di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi (Jabodetabek) dan Surabaya, Jawa Timur.

Senior Associate Director Colliers Ferry Salanto mengatakan rata-rata tarif dasar sewa tenant atau gerai di mal Jakarta pada kuartal IV 2023 sebesar Rp563 ribu. Sedangkan di kawasan Bodetabek disewakan senilai Rp388 ribu pada rentang waktu yang sama.

"Ada beberapa mal yang kemungkinan dia akan terus menyesuaikan tarif sewa. Kami perkirakan di tahun ini tarif sewa akan naik, walaupun naiknya tidak terlalu banyak," sambung Ferry.

Hal serupa juga terjadi di Surabaya. Ferry mengatakan rata-rata tarif dasar lahan mal di kota ini sekarang menyentuh Rp445 ribu per meter persegi.

Berdasarkan data Colliers, sudah ada beberapa mal di Surabaya yang ancang-ancang menaikkan tarif sewa. Salah satu alasan menaikkan tarif adalah tingkat hunian dan traffic mal.

"Secara umum, pengelola mal ini merasa bahwa mereka sudah cukup berkorban selama pandemi, dalam arti lebih fleksibel untuk tempo sewa, negotiabledalam menurunkan tarif sewa. Selama 2 tahun-3 tahun pandemi itu mereka merasa sudah banyak yang dikompromikan," jelas Ferry.

Meski begitu, Ferry menyarankan para pemilik mal tetap fokus memikirkan cara agar pusat perbelanjaan modern itu tetap hidup di masa sekarang ini.

Jika trafficsudah bagus, baru akan lebih masuk akal mereka menawarkan tarif tenant baru.

Sampai kuartal IV 2023, tingkat hunian atau keterisian mal di Jakarta menyentuh 74,4 persen, Bodetabek 69,5 persen, dan Surabaya 73,1 persen.

Colliers mencatat beberapa penyewa yang cukup ekspansif di mal-mal Jabodetabek meliputi sektor pakaian olahraga, multi brand, aksesoris, kue, dan mainan anak. Tak jauh beda, sektorfood and beverage(FnB) juga menguasai sejumlah gerai di mal Surabaya.

[Gambas:Video CNN]

Agung Kuno

Jokowi Lagi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) lagi-lagi memberikan tugas baru kepadaLuhut Binsar Pandjaitan. Kali ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi ditunjuk sebagai Ketua Pengarah Tim Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional.

Sebagai ketua pengarah, Luhut ditugasi membentuk kelompok kerja sesuai kebutuhan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Penunjukan Luhut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional, yang diteken Jokowi pada 12 Februari 2024.

Ketua Pengarah:
- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Wakil Ketua Pengarah:
- Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
- Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Kepala Staf Kepresidenan
- Gubernur Bank Indonesia
- Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Ketua Pelaksana Harian:
- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Wakil Ketua Pelaksana Harian:
- Menteri Komunikasi dan Informatika

Anggota Pelaksana Harian:
- Menteri Dalam Negeri
- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Menteri Keuangan
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
- Menteri Ketenagakerjaan
- Menteri Perindustrian
- Menteri Perdagangan
- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
- Menteri Pemuda dan Olahraga
- Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Lihat Juga : Jokowi Kumpulkan Para Menteri Bahas Lonjakan Harga Beras

Tim Percepatan ini bertugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi, mengarahkan langkah dan kebijakan untuk penyelesaian permasalahan dan hambatan dan menyusun strategi dan implementasi komunikasi publik secara komprehensif, melakukan pemantauan dan evaluasi, serta memberikan rekomendasi mengenai perubahan Program Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional.

Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan, saran, dan pertimbangan Program Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional. Hasilnya nanti harus dilaporkan secara berkala kepada presiden.

Tugas anyar ini menambah seabrek jabatan yang diemban Luhut. Sebelumnya, Luhut ditunjuk Jokowi sebagai ketua satgas percepatan perolehan tanah dan investasi IKN.

Saking dipercayanya Luhut oleh Jokowi, tak heran netizen Indonesia sempat menjuluki mantan elite Kopassus itu sebagai menteri segala urusan.

Berikut deretan jabatan lain Luhut di era Presiden Jokowi:

1. Kepala Kantor Staf Kepresidenan
Luhut dilantik pada 31 Desember 2014 lalu. KSP memiliki tugas dan fungsi memberi dukungan kepada presiden dan wakil presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis.

2. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan
Luhut dilantik pada 13 Agustus 2015. Ia menggantikan Tedjo Edhy Purdijatno yang terkena reshuffle Kabinet Kerja.

3. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman
Pada 27 Juli 2016, Jokowi melantik Luhut sebagai menko kemaritiman. Luhut menggantikan Rizal Ramli. Jabatan ini terus berlanjut di periode kedua Jokowi dengan tambahan nomenklatur menjadi Kemenko Kemaritiman dan Investasi.

4. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ad Interim
Jokowi juga pernah menunjuk Luhut Ketika menjadi Menko Kemaritiman sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ad Interim (menteri sementara waktu) pada 15 Agustus 2016.

5. Menteri Kelautan dan Perikanan Ad Interim (2020)
Jokowi kembali menunjuk Luhut sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Ad Interim pada 26 November 2020. Ia menggantikan Edhy Prabowo yang masuk ke dalam kasus pusaran korupsi ekspor benih lobster

6. Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produk dalam Negeri
Penunjukan Luhut sebagai Ketua Tim Nasional P3DN berdasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 2018. Tim ini bertugas memantau penggunaan produksi dalam negeri dari sisi tahapan perencanaan pengadaan barang dan jasa hingga memantau tingkat komponen dalam negeri dari suatu produk yang diproduksi instansi pemerintah.

7. Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Amanah ini diemban Luhut sejak Juli 2020. Komite itu dibentuk sesuai Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020.

8. Koordinator PPKM Wilayah Jawa-Bali
Jokowi menunjuk Luhut sebagai Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada Juni 2021.
Luhut, sesuai arahan Jokowi, mengawal penerapan PPKM Darurat.

9. Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional
Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional berdasarkan Perpres Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional.

10. Ketua Tim Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia
Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Tim Gernas BBI berdasarkan Perpres Nomor 15 tahun 2021. Jabatan ini diembannya sejak 8 September 2021.

11. Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung pada Oktober 2021. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta dan Bandung.

12. Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional
Luhut ditunjuk Jokowi sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional.

[Gambas:Video CNN]

Undian Berhadiah Amplop Merah Tiga Alam

Bingung Para Pakar Bab Hilirisasi Digital Gibran: Tak Ada di Literatur******

Beberapa pengamat kebingungan soal hilirisasi digitalyang dijanjikan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut dua Gibran Rakabuming Raka saat debat calon presiden Jumat (22/12) lalu.

Kebingungan bahkan dialami oleh pakar ekonomi digital. Salah satunya, Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda.

Sebagai pengamat ekonomi digital, Nailil mengaku heran dengan istilah hilirisasi digital ala Gibran tersebut. Ia juga secara jujur mengaku tidak mengerti maksud hilirisasi digital yang dikatakan oleh putra sulung Jokowi tersebut.

"Hilirisasi digital itu program yang tidak jelas, tidak terarah, hanya untuk strategi kampanye menyasar pemilih yang terkesima dengan jargon-jargon hilirisasi dan digital. Tapi jadi bahan tertawaan masyarakat lainnya," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Nailul menjelaskan hilirisasi biasanya proses pengolahan bahan baku atau raw materialmenjadi barang yang memiliki nilai tambah tinggi. Nah kalau hilirisasi digital katanya, tidak diketahui apa yang mau disasar.

"Apa yang mau dihilirisasi dari digital? Teknologinya, manusianya, atau apa? Ini dari digital apa yang raw material? Nilai tambahnya di mana?," katanya.

Segendang sepenarian dengan Nailul, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira juga mengatakan hilirisasi yang disampaikan Gibran rancu karena digital merupakan jasa, bukan barang industri atau komoditas.

Padahal terminologi hilirisasi, kata Bhima, biasanya melekat pada penciptaan nilai tambah pada sektor berbasis komoditas atau industri.

"Kalau yang dimaksud Gibran seperti AI kemudian blockchain dan web3 itu lebih tepatnya inovasi digital. Maksudnya mungkin pengembangan digitalisasi karena saat ini sudah sampai pada tahap web4 dimana teknologi internet tidak hanya terdesentralisasi tapi juga tersebar luas," kata Bhima.

Dihubungi terpisah, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Izzudin Al Farras Adha mengatakan tidak ada istilah hilirisasi digital dalam dunia akademik.

"Saya tidak tahu karena tidak ada istilah hilirisasi digital di dalam berbagai literatur akademik maupun dokumen laporan terkait," katanya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (23/12).

Izzudin karena itu mengatakan yang sebaiknya menjelaskan pengertian hilirisasi digital ala Gibran adalah tim sukses Prabowo-Gibran.

Gibran berulang kali menyampaikan istilah hilirisasi digital dalam debat cawapres Pilpres 2024, Jumat (22/12).

"Kami akan lanjutkan hilirisasi. Bukan hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, hilirisasi digital, dan lain-lain," ucap Gibran.

"Hilirisasi digital akan kami genjot. Kita akan siapkan anak-anak muda yang ahli artificial intelligence, anak-anak muda yang ahli block chain, anak-anak muda yang ahli robotik, anak-anak muda yang ahli perbankan syariah, anak-anak muda yang ahli kripto," imbuhnya.

Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Budiman Sudjatmiko mengatakan hilirisasi digital yang disampaikan Gibran dimaknai dalam dua hal.

Pertama, hilirisasi digital sebagai bentuk pembangunan ekosistem digital atau digitalisasi rantai pasok.

[Gambas:Video CNN]

"Dari hulu sampai hilir berupa produk alat teknologi atau technological devices seperti laptop, smartphone, komputer personal untuk berbagai sektor industri," katanya.

Artinya, sambung Budiman, membangun ekonomi digital tidak cukup hanya pengembangan aplikasi saja tetapi juga mempersiapkan infrastruktur jaringan atau konektivitas internet serta membangun industri perangkat digitalnya pula.

Ia menilai pengembangan hilirisasi digital dengan pendekatan ekosistem sering diistilahkan dengan Device, Network and Application (DNA).

"Sumber daya apa yang dibangun dalam ekosistem ini dan bernilai tambah tinggi? Data. Karena itu tepat sekali ketika Mas Gibran juga mengingatkan pentingnya membangun sistem Cyber Security dan Cyber Defense saat bicara ekonomi digital, karena pada akhirnya, data dan pengolahan data secara digital (dengan menggunakan teknologi AI atau Blockchain) yang memiliki nilai tambah ekonomi terbesar," katanya.

Pemaknaan kedua terkait hilirisasi digital, kata Budiman, adalah melakukan digitalisasi secara intensif dalam suatu rantai pasok industri.

Hal itu terkait potensi teknologi digital untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi dalam proses industri di semua lini.