slot161

Ular yang melahap dunia

Pemerintah Tugaskan Bulog Serap 2,4 Juta Ton Beras Petani Tahun Ini******

Perusahaan umum (Perum) Bulogditugaskan untuk menyerap beras petaniuntuk cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 2,4 juta ton tahun ini. Jumlah itu naik dua kali lipat dari yang ditetapkan pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (BPN) pada tahun lalu sebanyak 1,2 juta ton.

"Tahun ini ditugaskan serap bukan cuma 1 juta ton lagi, tapi 2,4 juta ton (dalam) satu ton. Kemudian yang untuk stabilisasi kita targetkan 1,2 juta ton sehingga nanti di akhir tahun stok Bulog bisa sudah juta ton," ujar Kepala BPN Arief Prasetyo di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta dan Banten, Jumat (13/1).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Bulog Mokhamad Suyamto mengatakan untuk memenuhi target itu, Bulog akan memaksimalkan penyerapan hingga 70 persen saat puncak panen pada Maret hingga Mei, di mana diperkirakan terjadi surplus beras.

Sementara itu, untuk memenuhi target CPB 1,2 juta ton tahun lalu, Bulog mengimpor 500 ribu ton dari berbagai negara. Beras impor tahap pertama sebanyak 200 ribu ton yang ditargetkan rampung masuk ke Indonesia pada Desember lalu, baru masuk masuk 120 ribu ton karena kendala cuaca.

Beras impor tahap pertama diperkirakan akan masuk seluruhnya dalam satu hingga dua pekan ke depan. Sementara beras impor tahap kedua sebanyak 300 ribu ton akan masuk ke Indonesia paling lama pada Februari mendatang.

"Yang 300 ribu ton akan datang segera. Kesempatan kita sampai Februari ini. Setelah itu kita semua panen raya. Panen raya tidak ada kita alternatif impor lagi. Kita akan setop," ujar Arief

Arief menambahkan beras impor sebanyak 500 ribu ton yang terbagi atas 200 ribu ton pada tahap pertama dan 300 ribu ton tahap kedua digunakan sebagai bridging untuk memenuhi kebutuhan beras sebelum panen raya.

Adapun beras impor tahap kedua sebesar 300 ribu ton berasal Vietnam, Thailand, Pakistan, dan Myanmar.

[Gambas:Video CNN]

Buku Ajaib Aegea

Lebih dari 100 Karyawan Tencent Kena PHK Gegara Suap******

Raksasa teknologi China, Tencent, memecat lebih dari seratus karyawan karena melanggar kebijakan perusahaan. Beberapa karyawan bahkan dilaporkan ke polisi dan dinyatakan bersalah atas penyuapandanpenggelapan dana.

Pada November lalu, Tencent mencatatkan penurunan pendapatan kuartalan secara berturut turut dan ditemukan lebih dari 100 karyawan bersalah karena melanggar kebijakan anti-penipuan.

"Menanggapi masalah korupsi dan penipuan di dalam perusahaan, Departemen Investigasi Anti-Penipuan Tencent terus memperkuat penumpasan dan menyelidiki serta menangani serangkaian pelanggaran dengan masalah umum," kata pihak perusahaan, dikutip AFP, Selasa (17/1).

Beberapa yang dipecat dan dituduh melakukan korupsi adalah bagian dari grup konsultasi proyek perusahaan, yang mengawasi konten raksasa dari berita hingga olahraga dan film. Kelompok ini juga menjangkau bisnis Tencent lainnya, termasuk komputasi awan danfintech.

CEO Tencent Pony Ma mengatakan dalam rapat staf internal bulan lalu bahwa tingkat korupsi di perusahaan itu mengejutkan. Salah satu karyawan dinyatakan bersalah karena menerima suap dan dijatuhi hukuman tiga tahun penjara.

Di sisi lain, Tencent sangat terpukul oleh tindakan keras regulasi terhadap video gim oleh pemerintah Beijing, yang meminta ratusan perusahaan berjanji untuk menghapus konten yang dianggap berbahaya secara politik, dan membatasi pemain di bawah umur untuk memenuhi tuntutan pemerintah.

Namun, perusahaan telah menunjukkan tanda-tanda kebangkitan, dengan naiknya harga sahamnya hampir dua kali lipat di Hong Kong sejak berada di titik terendah pada 28 Oktober lalu.

Tencent juga diberikan lisensi pertamanya pada bulan lalu untuk video gim selama 18 bulan, lisensi ini mengakhiri masa paceklik keuntungan produsen gim top dunia tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Mengguncang langit

Melihat Isi UU Baru UE yang Buat RI******

Hubungan dagang Indonesia-Malaysiadengan Uni Eropamemanas dipicu oleh kelahiran undang-undang baru yang disepakati parlemen dan pemerintahan negara di kawasan itu untuk melindungi hutan dengan membatasi penjualan minyak sawit.

Maklum, RI dan Malaysia merupakan dua negara produsen sawit terbesar dunia. Setelah undang-undang itu disepakati, RI dan Malaysia mengancam akan menghentikan ekspor sawit ke Benua Biru tersebut.

Menteri Komoditas Malaysia Fadillah Yusof mengatakan Malaysia dan Indonesia akan membahas rencana dan masalah tersebut. 

"Statemen akan hentikan ekspor sawit kan dari Deputi PM/Menteri Perladangan Malaysia. Beliau rencana akan bertemu Pak Menko Perekonomian untuk bahas posisi bersama menghadapi praktik diskriminasi oleh UE terhadap sawit," ujar Rizal kepada CNNIndonesia.com, Jumat (13/1).

Lalu seperti apa isi uu Uni Eropa tersebut sehingga RI-Malaysia harus 'mencak-mencak' hingga mengancam akan menghentikan ekspor sawit ke Uni Eropa?

Mengutip keterangan pers yang disampaikan Parlemen Uni Eropa, undang-undang baru ini akan menjamin konsumen Eropa bahwa produk yang mereka beli tidak berkontribusi pada kerusakan dan degradasi hutan, termasuk hutan primer yang tak tergantikan.

Memang, uu tersebut tak melarang negara pengekspor sawit seperti Indonesia dan Malaysia untuk mengekspor barang dagangan mereka ke Uni Eropa. Hanya saja, perusahaan pengekspor harus bisa memperlihatkan bukti bahwa barang yang mereka jual tidak merusak hutan, hingga menghilangkan hak asasi manusia.

Menurut teks yang disepakati, dilansir dari European Parliament, meskipun tidak ada negara atau komoditas yang dilarang, perusahaan tidak akan diizinkan untuk menjual produk mereka di UE tanpa pernyataan bebas dari deforestasi. Hal tersebut sesuai dengan yang diminta oleh anggota parlemen.

[Gambas:Video CNN]

Perusahaan juga harus memverifikasi kepatuhan terhadap undang-undang yang relevan dari negara produksi, termasuk hak asasi manusia dan bahwa hak-hak masyarakat adat yang bersangkutan telah dihormati.

Beberapa produk yang tetap bisa diekspor tapi harus memenuhi syarat mencakup, sapi, kakao, kopi, minyak kelapa sawit, kedelai dan kayu. Produk lain yang juga berhubungan dengan produk-produk tersebut, seperti kulit, coklat dan furniture juga harus sesuai aturan saat diekspor.

Bukan hanya itu, selama pembicaraan, anggota parlemen juga menambahkan karet, arang, produk kertas cetak dan sejumlah turunan minyak sawit lainnya. Bahkan Parlemen juga menetapkan definisi degradasi hutan yang lebih luas.

Hal ini mencakup konversi hutan primer atau hutan yang beregenerasi secara alami menjadi hutan tanaman atau lahan berhutan lainnya dan konversi hutan primer menjadi hutan tanaman.

Komisi akan mengevaluasi selambat-lambatnya satu tahun setelah berlakunya aturan ini. Evaluasi dilakukan untuk, memastikan apakah aturan bisa diperluas ruang lingkupnya ke lahan berhutan lain.

Selambat-lambatnya dua tahun setelah berlakunya aturan ini, Komisi juga akan mengevaluasi perluasan ruang lingkup ke ekosistem lain. Termasuk lahan dengan stok karbon tinggi dan dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi, serta komoditas lainnya.

Aturan ini dibuat bukan tanpa alasan. Negara-negara di UE sepakat melawan perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati.

Oleh karena itu, dibuatlah undang-undang baru yang mewajibkan perusahaan memastikan bahwa serangkaian produk yang dijual di UE tidak berasal dari lahan gundul di mana pun di dunia.

Analisis DNA

Agar aturan yang telah ditetapkan bisa berjalan dengan baik, otoritas UE akan memiliki akses ke informasi relevan yang disediakan oleh perusahaan, seperti koordinat geolokasi, dan melakukan pemeriksaan. Mereka dapat, menggunakan alat pemantau satelit dan analisis DNA untuk memeriksa asal produk.

Komisi juga akan mengklasifikasikan negara, atau bagiannya, ke dalam risiko rendah, standar, atau tinggi dalam waktu 18 bulan sejak peraturan ini berlaku. Hukuman untuk ketidakpatuhan harus proporsional dan jumlah maksimum denda ditetapkan sekurang-kurangnya 4 persen dari total omzet tahunan di UE dari operator atau pedagang yang tidak patuh.

Dunia pedang pertama

Ancaman RI******

Indonesia dan Malaysia berencana untuk menghentikan ekspor minyak kelapa sawitke Uni Eropa (UE). Hal tersebut imbas pemberlakuan UU baru Eropa yang bertujuan melindungi hutan dengan membatasi penjualan minyak sawit.

Memang, Eropa dalam beberapa tahun terakhir memberlakukan beberapa aturan untuk mengatur impor kelapa sawit, setelah menyimpulkan budidayanya menghasilkan deforestasi atau kerusakan hutan yang berlebihan.

Aturan ala Benua Biru ini kemudian memicu protes dari produsen utama minyak sawit, Indonesia dan Malaysia.

Direktur Eksekutif Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Rizal Affandi Lukman menyebut langkah ini digagas untuk melawan praktik diskriminasi Eropa terhadap produk sawit.

"Statement akan hentikan ekspor sawit kan dari Deputi PM/Menteri Perladangan Malaysia. Beliau rencana akan bertemu Pak Menko Perekonomian untuk bahas posisi bersama menghadapi praktik diskriminasi oleh UE terhadap sawit," ujar Rizal kepada CNNIndonesia.com, Jumat (13/1).

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) sangat mendukung rencana yang bakal ditempuh oleh pemerintah Indonesia dan Malaysia ini.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung mengatakan petani sawit sangat setuju jika Indonesia dan Malaysia membangun kesepakatan melawan Eropa, jangan sampai kedua negara ambil posisi masing-masing seperti selama ini.

"Sudah saatnya Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) tegas dalam hal (merespons) aturan-aturan yang dibuat oleh UE. Kalau mereka ribet, ya tinggalkan saja," kata Gulat.

Kronologi Sengketa Sawit Indonesia-Malaysia dan Eropa

Perjuangan Cannon Fodder

Frank, Startup Fintech yang Bikin JP Morgan Kena Tipu Rp2,6 T******

JP Morgan menggugatCharlie Javice, pendiri startup Frank, ke pengadilan. JP Morgan merasa ditipu oleh Javice saat mengakuisisi perusahaan rintisan miliknya seharga US$ 175 juta atau sekitar Rp 2,6 triliun (asumsi kurs Rp15.000 per dolar AS).

MelansirForbes, Frank merupakan startup fintech bagi mahasiswa yang mencari bantuan keuangan. JP Morgan menuduh Javice berbohong tentang keberhasilan Frank membantu mahasiswa dengan membuat daftar pengguna palsu alias fiktif.

Gugatan telah didaftarkan pada akhir 2022 di Pengadilan Distrik Delaware, AS. Pada 2021, Javice diduga membuat laporan pengguna palsu Frank saat perusahaannya akan dibeli JP Morgan.

Charlie Javice merupakan alumni Forbes 30 Under 30 pada 2019 berkat idenya membantu keuangan pelajar melalui Frank.

Investor utama Frank adalah perusahaan modal ventura terkemuka seperti Aleph, Chegg, Reach Capital, Gingerbread Capital, dan SWAT Equity Partners.

[Gambas:Video CNN]

Kemanusiaan Meningkat

Buruh Soal Iuran JKP: Hanya Pemanis Agar Perppu Ciptaker Disetujui******

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut aturan soal Jaminan Kehilangan Pekerjaan(JKP) di Indonesia tidak masuk akal dan menolak program tersebut. 

Menurutnya, program yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembayaran Dana Iuran Peserta Program JKP hanya pemanis agar Perppu Cipta Kerja diterima oleh semua kalangan, termasuk kelas pekerja. 

Menurutnya, JKP dalam di dunia internasional dikenal dengan nama unemployment insurance atau asuransi pengangguran. Menurutnya, hanya ada 2 sumber pembiayaan JKP yaitu APBN dan iuran. 

Iqbal menegaskan akad yang terjadi ketika membayar iuran kematian untuk pekerja ketika meninggal, begitu pula dengan akad untuk kecelakaan kerja. Bukan malah diambil untuk jaminan kehilangan pekerjaan.

"Anehnya uang yang diambil dari uang iuran saya (pekerja) itu untuk orang lain yang kehilangan pekerjaan. Itu bahaya benar. Tujuannya baik, tapi caranya salah. Saya tahu ini hanya untuk gula-gula agar kita tidak menolak omnibus law, hanya untuk kita menerima perppu atau UU Ciptaker," sambung Iqbal.

Ia menilai skema tersebut tidak masuk akal. Menurutnya, di seluruh dunia tidak ada sistem jaminan sosial seperti JKP tersebut. Kendati, ia tak tutup mata soal peran pemerintah yang membayar 0,22 persen iuran tersebut.

Meski begitu, Partai Buruh menolak skema JKP tersebut. Iqbal mengatakan seharusnya ada tiga sumber pembiayaan yang tepat untuk JKP tersebut.

Pertama, iuran dari buruh yang masih bekerja. Kedua, pengusaha yang ikut membayar iuran. Ketiga, pemerintah. Ia menegaskan seharusnya JKP tidak mengambil iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) maupun jaminan kematian (JKM).

Jika melihat aturan di Permenaker Nomor 20 Tahun 2022 disebutkan dana iuran peserta program JKP dibayarkan oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan, yang berasal APBN.

"Pemerintah membayarkan iuran peserta sebesar 0,22 persen dari upah sebulan yang dilaporkan oleh pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan," bunyi pasal 2 Permenaker Nomor 20 Tahun 2022.

"Iuran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan setelah dilakukan rekomposisi terhadap iuran JKK dan iuran JKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan," sambung pasal 2 ayat 2.

Adapun JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Peserta program JKP adalah pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha dan telah terdaftar serta membayar iuran.

BPJS Ketenagakerjaan nantinya melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan peserta dan penerima Dana Iuran Peserta. BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab mutlak atas hasil verifikasi dan validasi apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian.

[Gambas:Video CNN]