pin4d slot

Kode Istri Militer

Plus Minus 11 Bahan Pangan Pokok 'Dikuasai' Negara******

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar mengungkapkan ada beberapa plus minus dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 tentang Penyelenggaraan Cadangan PanganPemerintah.

Dalam beleid itu pemerintah akan menguasai pengadaan, pengelolaan dan penyaluran 11 bahan pangan pokok demi mengantisipasi krisis pangan, lonjakan harga dan masalah lainnya.

Adapun kesebelas pangan itu ialah beras,jagung, kedelai, bawang, cabai, dan daging unggas. Lalu, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

Menurutnya, saat panen, biasanya harga komoditas pangan jatuh, maka pemerintah melakukan pembelian atau pengadaan komoditas tersebut. Dengan begitu, diharapkan petani menerima harga yang wajar.

"Hasil pengadaan tersebut selanjutnya disimpan sebagai stok pemerintah," jelas Hermanto kepada CNNIndonesia.com, Jumat (28/10).

Lebih lanjut, ia menuturkan saat paceklik atau ada kelangkaan pangan, stok tersebut akan dijual atau dilakukan operasi pasar. Sehingga, kata dia, harga tidak sampai meroket dan hal ini tentunya melindungi konsumen.

"Kita perlu optimis bahwa ketersediaan pangan akan mencukupi mengingat potensi produksi pangan Indonesia yang cukup besar," imbuhnya.

Meski demikian, Perpres itu juga memiliki kelemahan. Menurut Hermanto, ada sedikit keraguan mengenai jumlah pengadaan atau pembelian hasil panen petani yang akan dilakukan pemerintah.

"Apakah volumenya akan cukup banyak? Lalu apakah petani dapat memenuhi standar pangan yang ditetapkan di mana jika tidak memenuhi standar maka harga yang diterima petani menjadi rendah," katanya mempertanyakan.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan Perpres ini lahir dalam keadaan darurat karena ada ancaman krisis pangan akibat resesi global dan gangguan rantai pasok imbas perang Rusia-Ukraina.

Poin plus dari aturan ini perintah punya landasan legal untuk mengintervensi pasar sebelas komoditas tersebut. Misalnya, jika pasokannya dianggap rendah di tingkat domestik, pemerintah bisa langsung keluarkan kuota impor untuk mengimbanginya atau memberikan kelonggaran regulasi.

Pemerintah juga bisa memberikan tambahan insentif pada produsen domestik untuk menambah produksi agar supply bisa mengimbangi demand.

"Keuntungan lainnya adalah akan ada upaya cepat untuk mengantisipasi ketidakseimbangan supply dan demand di pasar komoditas yang terkait, tanpa menunggu dunia usaha terlebih dahulu untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut," imbuh Ronny.

Selain itu, dengan perpres ini akan ada kepastian harga batas atas dan batas bawah pada sebelas komoditas tersebut. Dengan begitu, masyarakat terlindungi dari lonjakan harga dadakan.

Di sisi lain, kekurangan dari perpres ini adalah potensi persaingan sengit antara produsen domestik dan produsen global. Sebab, langkah tercepat bagi pemerintah untuk menyeimbangkan supply saat terjadi kelangkaan adalah impor.

Menurutnya, jika komoditasnya diimpor dari negara yang efisiensinya tinggi, maka harga biasanya sangat rendah dibanding harga di pasar domestik.

"Lagi-lagi produsen domestik berkemungkinan akan kalah saing," kata Ronny.

Ia juga mengatakan, berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, campur tangan pemerintah kurang efektif dalam menyelesaikan kenaikan harga karena kendalanya ternyata tidak saja pada kelangkaan supply, tapi juga pada tata kelola komoditas.

Tidak hanya itu, Ronny juga menyebut saat pemerintah ikut campur tangan, potensi korupsi juga muncul.

"Seperti yang sudah-sudah, akan ada saja para pihak yang akan memanfaatkan peluang di saat pemerintah mengintervensi market, mulai dari korupsi pada izin dan kuota impor, sampai pada korupsi harga dan volume pada pengadaan barang untuk menutupi kekurangan supply domestik," paparnya.

Oleh karena itu, Ronny berharap perpres ini tidak hanya lahir untuk mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga, tetapi juga untuk membenahi tata kelola dan tata niaga kesebelas komoditas pangan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Sistem masuk tingkat dewa

Pasar Tenaga Kerja Membaik, Singapura Sediakan 75 Ribu Lapangan Kerja******

Pasar tenaga kerja Singapuramenunjukkan perbaikan di mana pada kuartal III 2022, di mana jumlah lapangan kerja mencapai 75.600, tidak termasuk pekerja rumah tangga migran. Capaian itu naik dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 66.500 pekerjaan.

Kementerian Tenaga Kerja (MOM) menyatakan total lapangan kerja saat ini lebih tinggi 1,7 persen dibandingan dengan saat pra-pandemi.

"Dengan ekspansi ini, total lapangan kerja melampaui level pra-pandemi sebesar 1,7 persen pada September 2022," kata Kementerian Tenaga Kerja (MOM) dikutip dariCNA, Jumat (28/10).

Pekerjaan non-residen tumbuh stabil di semua sektor. Sektor konstruksi dan manufaktur meningkat karena lebih bergantung pada pekerja asing.

Selain itu, sektor akomodasi juga mulai membaik di tengah meningkatkan permintaan tenaga kerja usai pelonggaran pembatasan covid-19. Sektor informasi dan komunikasi, jasa profesional, dan jasa keuangan juga meningkat namun lebih banyak untuk penduduk setempat.

Sementara itu, MOM menyatakan peluang di sektor layanan administrasi dan dukungan menurun.

"Pada kuartal terakhir 2022, beberapa ketidakrataan pertumbuhan dapat muncul di seluruh sektor," kata MoM itu dalam laporannya.

"Permintaan di sektor yang terkait dengan pariwisata dan konsumen harus tetap kuat, didukung oleh pemulihan kedatangan pengunjung internasional dan perekrutan untuk musim perayaan akhir tahun," imbuhnya.

Sebaliknya, lanjutnya, sektor yang bergantung pada perdagangan seperti manufaktur mungkin mengalami pertumbuhan lapangan kerja yang lebih rendah karena permintaan melemah.

Di sisi lain, angka pengangguran dan pengurangan tenaga kerja di Negeri Jiran itu juga meningkat sepanjang kuartal III 2022.

Tercatat, jumlah pekerja yang di-PHK naik menjadi 1.600 dari level terendah sepanjang masa di kuartal sebelumnya 830 orang.

Tingkat pengangguran naik tipis pada September menjadi 2 persen secara keseluruhan, 2,9 persen untuk penduduk dan 3,1 persen untuk warga negara.

"PHK pada kuartal ketiga berasal dari jasa, terutama karena reorganisasi atau restrukturisasi bisnis, serta manufaktur sebagai akibat dari penghentian lini produk," terang MoM.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Penukaran Poin Super

Harga Gandum dan Jagung Melesat Buntut Rusia Mundur dari Kesepakatan******

Harga gandumdan jagungdi pasar komoditas global terkerek pasca Rusiamenarik diri dari kesepakatan di mana Ukraina bisa mengekspor biji-bijian melewati Laut Hitam meskipun perang.

Mengutip CNN, Selasa (1/11), harga gandum berjangka di Chicago Board of Trade melonjak 5,5 persen pada Senin menjadi US,74 per gantang. Harga jagung naik 2,3 persen menjadi US,96 per gantang.

Perdagangan berjangka minyak sawit di Malaysia juga naik di tengah kekhawatiran atas potensi pada ekspor minyak bunga matahari Ukraina.

Data pertanian Gro Intelligence menyebutkan Ukraina dan Rusia menyumbang hampir sepertiga dari ekspor gandum global. Mereka juga termasuk di antara tiga pengekspor barley, jagung, minyak lobak, dan minyak bunga matahari global teratas.

Belum lama ini Rusia menangguhkan partisipasinya dalam kesepakatan biji-bijian tanpa batas waktu pada akhir pekan kemarin, setelah apa yang diklaimnya sebagai serangan pesawat tak berawak oleh angkatan bersenjata Ukraina terhadap armada Laut Hitamnya di kota Sevastopol, Krimea.

Ukraina menuduh Rusia memeras dan menciptakan 'serangan teroris fiktif' terhadap fasilitasnya sendiri di Krimea.

Komite Penyelamatan Internasional (IRC), sebuah organisasi bantuan kemanusiaan, mengatakan konsekuensi penarikan Rusia dari kesepakatan gandum bisa menjadi bencana bagi negara-negara miskin. Hal ini karena banyak di antaranya yang sudah mengalami kelaparan ekstrem.

Perjanjian yang ditengahi oleh PBB itu sebelumnya sudah disepakati pada Juli di mana memastikan perjalanan kapal yang membawa gandum dari Ukraina melalui Laut Hitam aman. Kesepakatan tersebut telah memainkan peran penting dalam menurunkan harga gandum dan komoditas lainnya secara global.

Indeks harga pangan global Organisasi Pangan dan Pertanian PBB telah menurun selama tujuh bulan berturut-turut.

Kendati, Rusia rupanya menarik diri dari upaya perpanjangan kesepakatan yang akan berakhir pada 19 November besok.

"Keputusan Rusia untuk menangguhkan partisipasinya menambahkan volatilitas besar pada harga biji-bijian global," kata Tracey Allen, ahli strategi komoditas pertanian di JPMorgan Chase.

Allen mengatakan pasokan global tetap ketat karena kondisi cuaca ekstrem membebani hasil panen.

Sementara Amerika Serikat dapat sedikit meningkatkan ekspor gandum, itu tidak akan dapat sepenuhnya mengisi kesenjangan jika kesepakatan itu gagal, memotong sumber utama bagi negara-negara di Timur Tengah dan Afrika Utara.

"Pertanyaan seputar masa depan kesepakatan akan membuat harga gandum dan jagung tetap tinggi," tutur Allen.

[Gambas:Video CNN]

Budidaya Perkotaan: Saya Seorang Legenda

Plus Minus 11 Bahan Pangan Pokok 'Dikuasai' Negara******

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Hermanto Siregar mengungkapkan ada beberapa plus minus dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 tentang Penyelenggaraan Cadangan PanganPemerintah.

Dalam beleid itu pemerintah akan menguasai pengadaan, pengelolaan dan penyaluran 11 bahan pangan pokok demi mengantisipasi krisis pangan, lonjakan harga dan masalah lainnya.

Adapun kesebelas pangan itu ialah beras,jagung, kedelai, bawang, cabai, dan daging unggas. Lalu, gula konsumsi, minyak goreng, dan ikan.

Menurutnya, saat panen, biasanya harga komoditas pangan jatuh, maka pemerintah melakukan pembelian atau pengadaan komoditas tersebut. Dengan begitu, diharapkan petani menerima harga yang wajar.

"Hasil pengadaan tersebut selanjutnya disimpan sebagai stok pemerintah," jelas Hermanto kepada CNNIndonesia.com, Jumat (28/10).

Lebih lanjut, ia menuturkan saat paceklik atau ada kelangkaan pangan, stok tersebut akan dijual atau dilakukan operasi pasar. Sehingga, kata dia, harga tidak sampai meroket dan hal ini tentunya melindungi konsumen.

"Kita perlu optimis bahwa ketersediaan pangan akan mencukupi mengingat potensi produksi pangan Indonesia yang cukup besar," imbuhnya.

Meski demikian, Perpres itu juga memiliki kelemahan. Menurut Hermanto, ada sedikit keraguan mengenai jumlah pengadaan atau pembelian hasil panen petani yang akan dilakukan pemerintah.

"Apakah volumenya akan cukup banyak? Lalu apakah petani dapat memenuhi standar pangan yang ditetapkan di mana jika tidak memenuhi standar maka harga yang diterima petani menjadi rendah," katanya mempertanyakan.

Sementara itu, Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan Perpres ini lahir dalam keadaan darurat karena ada ancaman krisis pangan akibat resesi global dan gangguan rantai pasok imbas perang Rusia-Ukraina.

Poin plus dari aturan ini perintah punya landasan legal untuk mengintervensi pasar sebelas komoditas tersebut. Misalnya, jika pasokannya dianggap rendah di tingkat domestik, pemerintah bisa langsung keluarkan kuota impor untuk mengimbanginya atau memberikan kelonggaran regulasi.

Pemerintah juga bisa memberikan tambahan insentif pada produsen domestik untuk menambah produksi agar supply bisa mengimbangi demand.

"Keuntungan lainnya adalah akan ada upaya cepat untuk mengantisipasi ketidakseimbangan supply dan demand di pasar komoditas yang terkait, tanpa menunggu dunia usaha terlebih dahulu untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut," imbuh Ronny.

Selain itu, dengan perpres ini akan ada kepastian harga batas atas dan batas bawah pada sebelas komoditas tersebut. Dengan begitu, masyarakat terlindungi dari lonjakan harga dadakan.

Di sisi lain, kekurangan dari perpres ini adalah potensi persaingan sengit antara produsen domestik dan produsen global. Sebab, langkah tercepat bagi pemerintah untuk menyeimbangkan supply saat terjadi kelangkaan adalah impor.

Menurutnya, jika komoditasnya diimpor dari negara yang efisiensinya tinggi, maka harga biasanya sangat rendah dibanding harga di pasar domestik.

"Lagi-lagi produsen domestik berkemungkinan akan kalah saing," kata Ronny.

Ia juga mengatakan, berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, campur tangan pemerintah kurang efektif dalam menyelesaikan kenaikan harga karena kendalanya ternyata tidak saja pada kelangkaan supply, tapi juga pada tata kelola komoditas.

Tidak hanya itu, Ronny juga menyebut saat pemerintah ikut campur tangan, potensi korupsi juga muncul.

"Seperti yang sudah-sudah, akan ada saja para pihak yang akan memanfaatkan peluang di saat pemerintah mengintervensi market, mulai dari korupsi pada izin dan kuota impor, sampai pada korupsi harga dan volume pada pengadaan barang untuk menutupi kekurangan supply domestik," paparnya.

Oleh karena itu, Ronny berharap perpres ini tidak hanya lahir untuk mengatasi kelangkaan dan lonjakan harga, tetapi juga untuk membenahi tata kelola dan tata niaga kesebelas komoditas pangan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Tak Terbatas Pemburu Iblis

Luhut Bantah JK soal Pekerja Nikel dan Tukang Las Banyak dari China******

Menteri Koordinator dan InvestasiLuhut Panjaitan membantah ucapanJusuf Kalla bahwa pengelolaan nikel di Indonesia mayoritas dilakukan oleh China.

Menurut Luhut, tenaga kerja China memang mendominasi smelter nikel. Tapi tambahnya, itu hanya pada masa konstruksi 2014 silam.

Ia mengklaim saat ini sudah lebih banyak tenaga kerja Indonesia di proyek itu.

JK mengkritisi pengelolaan nikel di Indonesia mayoritas dilakukan oleh China.

Menurutnya, Indonesia merupakan negeri yang kaya akan sumber daya alam, termasuk Nikel. Namun, dalam pengembangan smelternya masih banyak ditangani oleh tenaga kerja asal China.

"Ini daerah kaya nikel, tapi yang kerja semua China dari daratan sampai tukang las," ujarnya dalam peringatan HUT 70 Tahun Kalla Group, di Grand Ballroom Kempinski Jakarta, Jumat (28/10) lalu.

[Gambas:Video CNN]

JK mengatakan Kalla Group tengah membangun smelter nikel sendiri. Menurutnya, smelter tersebut akan dikelola oleh anak negeri dan pekerjanya adalah warga sekitar.

Ia pun yakin, pembangunan smelter itu bisa rampung tahun depan. "Kita bikin smelter, kita belajar sendiri, InsyaAllah tahun depan smelter pertama milik nasional akan beroperasi," kata JK.

"Semua dilakukan tapi tidak dengan otak dari luar. (Namun dengan) Kemampuan diri sendiri," lanjutnya.

JK menuturkan smelter yang sedang dibangun itu pun akan mengandalkan tenaga air alih-alih batu bara. Ia menekankan smelter buatan Indonesia harus bersumber dari energi bersih.

"Dari sumber bersih, pakai hidro tadi. Karena Eropa tak mau beli kalau kotor energinya," katanya.

Kapitalis Misterius

PHK Industri Tekstil On The Way, 45 Ribu Karyawan Sudah Dirumahkan******

Industri tekstildan produk tekstil (TPT) terancam gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan saat ini, sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Tak hanya itu, industri tekstil juga telah mengurangi jam kerja karyawan. Hal ini dilakukan untuk menjaga efisiensi industri.

Melihat kondisi seperti itu, Jemmy berharap pemerintah melindungi pasar dalam negeri dari gempuran produk impor, sehingga bisa diisi oleh produsen dalam negeri.

Tak cuma industri tekstil, buruh pabrik alas kaki atau sepatu juga terancam PHK. Menurut Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit pesanan sepatu menurun hingga 50 persen.

Sejumlah perusahaan, lanjut dia, mengalami problem orderberkurang atau dibatalkan oleh buyer. "Ada yang melakukan antisipasi, seperti PHK. Ada yang sedang merencanakan dan seterusnya," terang Anton.

Wakil Ketua Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Adi Mahfudz Wuhadji juga menyebut PHK menghantui industri otomotif. "Terutama sektor usaha yang produksinya untuk ekspor, seperti otomotif," tutur dia.

[Gambas:Video CNN]