voucher groupon

Perjalanan Fantasi dan Legendaris

Tahun Depan, Mancing Ikan di Laut Dikuota******

Mulai Januari 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menerapkan kuota memancingikan di laut.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menekankan program kuota penangkapan ikan terukur tersebut dilakukan agar populasi ikan di laut Indonesia bisa terjaga dengan baik.

Trenggono menyampaikan jika populasi ikan di laut Indonesia ada 12 juta, maka secara teori maksimal 80 persen yang boleh diambil. Bahkan, ia mempertimbangkan untuk membatasi hanya 60 persen saja yang boleh ditangkap supaya populasi ikan di Indonesia bisa terus dijaga.

"Penangkapannya harus diatur. Di seluruh dunia sudah melakukan itu dan kami termasuk yang terlambat. Salah satunya adalah kami berikan izin penangkapan (ikan), basisnya adalah kuota. Berapa kira-kira populasi yang ada dan berapa yang boleh ditangkap? Itu salah satunya," katanya.

Ia mengatakan ada dua izin yang seharusnya dikantongi kapal penangkap ikan di laut Indonesia, yakni izin pusat dari Kementerian KKP serta dari pemerintah daerah (pemda).

KKP hanya memberi izin kepada 6 ribu kapal, sedangkan sisanya berstatus tidak bisa terpantau. Nantinya, KKP membagi kuota berdasarkan tiga kategori.

"Bagaimana program penangkapan ini bisa dijalankan, ada tiga kuota yang harus dipahami. Pertama, adalah kuota jumlah yang akan diberikan kepada pelaku penangkap ikan. Kedua, adalah kuota yang diberikan kepada masyarakat lokal atau pesisir di situ. Ketiga, adalah kuota untuk hobi," rincinya.

Ke depan, KKP akan menghapuskan sistem rezim lama penangkapan ikan berbasis izin kapal dan menggantinya dengan sistem kuota. Ia menjelaskan dulu kapal 30 gross tonnage (GT) ke bawah mendapat izin penangkapan ikan dari daerah, sedangkan kapal di atas 30 GT mendapat izin pusat. Namun, ke depan penangkapan ikan tidak bakal memakai sistem tersebut, melainkan berbasis kuota.

"Jadi, kalau basisnya adalah kuota, itu maka laut kita ini akan bisa dihitung. Karena kami punya Komisi Nasional Kebijakan Penangkapan Ikan yang bisa menghitung kira-kira populasi perikanan kita itu ada berapa, nah ini yang harus dijaga," jelasnya.

Trenggono menegaskan langkah ini adalah salah satu implementasi program ekonomi biru. Ia menyebutkan ada lima program demi menjaga laut yang sehat. Pertama, perluasan wilayah konservasi perairan. Kedua, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan.

Ketiga, pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir, dan tawar yang berorientasi ekspor dan berbasis kearifan lokal. Keempat, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil pesisir, dan laut dari kegiatan ekonomi yang merusak. Kelima, pengurangan sampah plastik di laut melalui gerakan nasional Bulan Cinta Laut.

[Gambas:Video CNN]

Sistem beruang paling kuat dalam sejarah

Tahun Depan, Mancing Ikan di Laut Dikuota******

Mulai Januari 2023, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan menerapkan kuota memancingikan di laut.

Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono menekankan program kuota penangkapan ikan terukur tersebut dilakukan agar populasi ikan di laut Indonesia bisa terjaga dengan baik.

Trenggono menyampaikan jika populasi ikan di laut Indonesia ada 12 juta, maka secara teori maksimal 80 persen yang boleh diambil. Bahkan, ia mempertimbangkan untuk membatasi hanya 60 persen saja yang boleh ditangkap supaya populasi ikan di Indonesia bisa terus dijaga.

"Penangkapannya harus diatur. Di seluruh dunia sudah melakukan itu dan kami termasuk yang terlambat. Salah satunya adalah kami berikan izin penangkapan (ikan), basisnya adalah kuota. Berapa kira-kira populasi yang ada dan berapa yang boleh ditangkap? Itu salah satunya," katanya.

Ia mengatakan ada dua izin yang seharusnya dikantongi kapal penangkap ikan di laut Indonesia, yakni izin pusat dari Kementerian KKP serta dari pemerintah daerah (pemda).

KKP hanya memberi izin kepada 6 ribu kapal, sedangkan sisanya berstatus tidak bisa terpantau. Nantinya, KKP membagi kuota berdasarkan tiga kategori.

"Bagaimana program penangkapan ini bisa dijalankan, ada tiga kuota yang harus dipahami. Pertama, adalah kuota jumlah yang akan diberikan kepada pelaku penangkap ikan. Kedua, adalah kuota yang diberikan kepada masyarakat lokal atau pesisir di situ. Ketiga, adalah kuota untuk hobi," rincinya.

Ke depan, KKP akan menghapuskan sistem rezim lama penangkapan ikan berbasis izin kapal dan menggantinya dengan sistem kuota. Ia menjelaskan dulu kapal 30 gross tonnage (GT) ke bawah mendapat izin penangkapan ikan dari daerah, sedangkan kapal di atas 30 GT mendapat izin pusat. Namun, ke depan penangkapan ikan tidak bakal memakai sistem tersebut, melainkan berbasis kuota.

"Jadi, kalau basisnya adalah kuota, itu maka laut kita ini akan bisa dihitung. Karena kami punya Komisi Nasional Kebijakan Penangkapan Ikan yang bisa menghitung kira-kira populasi perikanan kita itu ada berapa, nah ini yang harus dijaga," jelasnya.

Trenggono menegaskan langkah ini adalah salah satu implementasi program ekonomi biru. Ia menyebutkan ada lima program demi menjaga laut yang sehat. Pertama, perluasan wilayah konservasi perairan. Kedua, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan zona penangkapan.

Ketiga, pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir, dan tawar yang berorientasi ekspor dan berbasis kearifan lokal. Keempat, pengendalian wilayah pesisir, pulau-pulau kecil pesisir, dan laut dari kegiatan ekonomi yang merusak. Kelima, pengurangan sampah plastik di laut melalui gerakan nasional Bulan Cinta Laut.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Memasak Satu Pukulan

Menhub Pastikan Tarif KRL Tak Naik di 2023******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan tarif KRL, setidaknya sampai 2023. 

"Kalau (tarif) KRL gak naik, InsyaAllah sampai 2023 gak naik. Hore hore hore," kata Budi dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023 di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (27/12).

Kendati, Budi mengatakan pihaknya akan mengubah sistem tarif KRL, di mana ada skema subsidi tepat guna yang dilakukan. Masyarakat dengan ekonomi mampu, imbuhnya, akan membayar tarif KRL tanpa subsidi.

Budi memaparkan bahwa subsidi, termasuk dalam bentuk tarif KRL, harus dirasakan oleh masyarakat. Ia menyoroti bahwa sebenarnya cost dari perjalanan KRL bisa menyentuh Rp10 ribu hingga Rp15 ribu.

Namun, dengan adanya subsidi yang diberikan pemerintah maka biaya bepergian menggunakan KRL hanya mengeluarkan ongkos sekitar Rp4.000.

"Memang diskusi kemarin dengan Bapak Presiden, kami akan pilah-pilah. Mereka yang berhaklah yang akan mendapatkan subsidi. Jadi mereka yang tidak berhak harus membayar lebih besar dengan membuat kartu," ungkap Budi.

Jika langkah tersebut berhasil, Budi mengatakan subsidi bisa diberikan untuk menunjang sektor lain yang lebih membutuhkan. Kendati, ia tidak merinci secara spesifik sistem kartu yang dimaksud.

Sebelumnya, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal menyebut tarif KRL Commuter Line bakal naik mulai tahun depan.

Risal mengatakan sudah menyiapkan regulasi dalam bentuk peraturan menteri soal kenaikan tarif KRL ini. Tahun depan menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk menerapkan kebijakan baru tersebut.

"Tinggal tunggu waktu kapan sesuaikan tarif. Kalau tarif tidak disesuaikan, PSO bisa berkurang. InsyaAllah pada 2023 awal ada berita-berita soal kenaikan tarif," ujarnya dalam diskusi dengan media dan komunitas di kantornya, Jakarta, Senin (12/12).

Kendati demikian, Risal enggan menjawab dengan tegas berapa besaran kenaikan tarif KRL. Risal hanya mengatakan angkanya tidak akan jauh dari simulasi kenaikan tarif KRL yang pernah dibuat dan dipaparkan Kemenhub pada awal tahun ini.

Saat itu, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub mengusulkan tarif dasar KRL Commuter Line naik Rp2.000 dari Rp3.000 menjadi Rp5.000 untuk jarak 25 kilometer (km) pertama. Sementara itu, untuk tarif lanjutan KRL 10 km berikutnya tetap Rp1.000 atau tidak ada kenaikan.

Berdasarkan bahan paparan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub saat itu, rencana kenaikan tarif KRL akan diberlakukan pada 1 April 2022. Namun, wacana itu mengalami penundaan karena masih mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat.

[Gambas:Video CNN]

Terlahir kembali sebagai istri militer

Menhub Curhat Dilema Kebijakan Covid******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi merefleksi kebijakan selama pandemi covid-19 yang disebut 'kebijakan rem-gas'. Ia mengingat momen di mana Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pihaknya untuk gaspol.

Budi mengklaim Indonesia adalah satu dari sedikit negara yang bisa mengatasi pandemi covid-19. Hal itu ia sampaikan dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023 di Kantor Kemenhub.

"Kebijaksanaannya (Jokowi) begitu lugas, gampang diingat, tapi tidak mudah untuk dilakukan, yaitu rem dan gas. Bayangkan pada saat kami dalam keadaan rem, tiba-tiba Pak Presiden minta gaspol. Itu terjadi pada saat lebaran tahun lalu," kata Budi, Selasa (27/12).

Ia merinci sektor udara mengalami penurunan lebih dari 70 persen selama pandemi covid-19. Sedangkan rata-rata dari seluruh sektor mengalami penurunan 10-30 persen.

"Kami mampu menjalani itu semuanya dengan rem dan gas dan kita pulih dari satu tahun lalu, relatif pulih, tetapi karena masih banyak kasus covid-19 yang ditemui, PPKM belum dibuka," jelas Budi.

Cuaca saat ini diklaim menggoda dan menantang. Budi secara spesifik menyoroti beberapa insiden yang terjadi di masa libur Nataru imbas cuaca ekstrem, seperti di Karimunjawa hingga penutupan sementara Pelabuhan Merak dan Bakauheni.

Ia menegaskan Kemenhub menyiapkan langkah antisipasi merespons cuaca ekstrem dan gelombang tinggi di laut tersebut.

Budi lantas mengimbau masyarakat menghindari cuaca ekstrem dengan tak pergi ke luar kota di masa libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) jika tidak penting.

Buka log tugas Anda

Jokowi Beri Restu, Erick Thohir Bakal Bubarkan BUMN PT PANN******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui pembubaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (PANN) yang sudah direncanakan Menteri BUMN Erick Thohirpada 2020 lalu.

Restu pembubaran itu tercermin dalam Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengembangan Armada Nasional.

Pada 2020 lalu, Erick Thohir memang gencar menyatukan hingga membubarkan BUMN yang serupa dan bermasalah atau rugi. Salah satunya yang direncanakan dan masuk dalam daftar pembubaran ataupun merger adalah PT PANN.

Apalagi, PANN disebut sebagai perusahaan rugi dan dengan jumlah karyawan hanya tujuh orang termasuk direksi dan komisaris. Karenanya, pada saat itu Erick berencana menyatukan perusahaan tersebut dengan holding perhotelan.

"Disebutkan Komisi VI, PANN pegawainya 7 orang dan punya dua bisnis hotel. Jadi, bisnis hotel itu bagi hasil dengan mitra menjadi uang, kemudian digunakan buat kegiatan," kata dia.

Perluasan yang dimaksud adalah fungsi dari Kementerian BUMN untuk melikuidasi dan merger perusahaan yang masuk dalam kategori dead weightalias sekarat.

Selain merger PANN, Erick juga membeberkan dua perusahaan BUMN yang akan ditutup alias likuidasi. Keduanya berstatus sekarat.

"Jadi kalau memang tidak ada pilihan, mohon maaf dengan segala kerendahan hati, kalau harus dilikuidasi ya memang harus dilikuidasi. Kalau tidak, akan menjadi beban berkelanjutan yang akhirnya tidak ada jalan keluar," kata Erick pada 21 Februari 2020 lalu.

Namun, upaya merger tersebut terhambat karena masih menunggu persetujuan perluasan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2005 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, dan Perubahan Bentuk Badan Hukum BUMN.

[Gambas:Video CNN]

Undian Berhadiah Amplop Merah Tiga Alam

AP II Siapkan Langkah Darurat untuk Atasi Cuaca Ekstrem******

PT Angkasa Pura II(AP II) menyiapkan rencana tanggap darurat (emergency response plan) sebagai antisipasi cuaca ekstrem di Indonesia.

VP of Corporate Communications AP II Cin Asmoro mengatakan keselamatan dan keamanan penerbangan menjadi fokus utama perusahaan dan seluruh stakeholder.

"Sebagai bentuk kesiagaan, bandara-bandara AP II siap mengaktifkan emergency response plansebagai prosedur apabila terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan dan tidak kami harapkan terkait keselamatan penerbangan," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (28/12).

Koordinasi di emergency operation centerbakal melibatkan personel dari seluruh stakeholder yang berkolaborasi di dalam tim khusus, yakni safety issue teamdan safety action group.

"Pembentukan safety action groupmelibatkanstakeholderdi bandara, seperti maskapai dan instansi terkait, yakni pemerintah daerah, BNPB, SAR, dan lain sebagainya untuk membahas tindakan langsung terkait penanganan keadaan darurat," jelas Cin Asmoro.

Cin Asmoro menambahkan secara berkala AP II melakukan pengecekan terhadap keandalan infrastruktur dan fasilitas di sisi udara.

Di lain sisi, AP II dan stakeholder juga secara rutin melakukan ramp check atau inspeksi keselamatan.

"Sisi udara dan darat menjadi prioritas. Di sisi udara dilakukan inspeksi terhadap runway, taxiway, apron, serta fasilitas sisi udara. Pengecekan dilakukan juga terhadap sistem drainase bandara," pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menginformasikan potensi hujan dengan intensitas signifikan pada 27 Desember 2022 sampai 2 Januari 2023.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menuturkan potensi hujan lebat hingga sangat lebat terjadi di sebagian wilayah, yakni Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, NTB, dan NTT.

[Gambas:Video CNN]