pengembara 2d togel

pengamat dunia

Basuki Akhirnya Bersuara soal Program 3 Juta Rumah Prabowo******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljonomerespons program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Basuki mengatakan program tersebut bagus untuk mengatasi permasalahan backlogatau kekurangan rumah yang saat ini mencapai 12,7 juta rumah.

Namun, Basuki menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada pembicaraan apapun terkait rencana tersebut.

"Kalau ada program 3 juta rumah saya kira bagus, tetapi itu belum dibahas," katanya lagi.

Meskipun demikian, Basuki mengatakan program pembangunan 3 juta rumah tentunya akan berdampak pada peningkatan anggaran yang cukup besar.

Biaya pembangunan 1 unit rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah saat ini mencapai Rp144 juta, dan menyerap anggaran sebesar Rp144 triliun.

Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berjanji akan membangun sebanyak 3 juta rumah, masing-masing 1 juta rumah di pedesaan, 1 juta perkotaan, dan 1 juta daerah pesisir, jika ia terpilih sebagai presiden nanti.

Janji pembangunan rumah itu termasuk ke dalam salah satu rencana besar yang dia usung bersama pasangannya, Gibran Rakabuming Raka, yang diberi nama Strategi Transformasi Bangsa.

Prabowo merupakan calon presiden yang saat ini perolehan suaranya unggul dibandingkan dua rivalnya, yakni Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, menurut rekapitulasi suara sementara KPU RI.

Rekapitulasi sementara KPU RI per Rabu (13/3) hingga pukul 13.00 WIB menunjukkan pasangan calon presiden-calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memperoleh 59,48 persen suara.

[Gambas:Video CNN]

Kiamat memupuk kegilaan

RI Kebut Revisi PP 96/2021 Demi Kempit 61 Persen Saham Freeport******

Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah akan mempercepat revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara demi menguasai 61 persen sahamPT Freeport Indonesia.

Revisi PP 96/2021 sendiri, kata Bahlil, sudah dibahas dalam gelaran rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

"Jadi PP 96, kemarin kita sudah ratas, dan kita akan percepat proses keputusannya. Jadi PP 96 ini kita melakukan penyesuaian-penyesuaian," ujar Bahlil dalam Konferensi Pers BKPM, Kantor BKPM, Jakarta Selatan, pada Senin (18/3).

Saat ini, Indonesia menguasai 51 persen saham Freeport.

"Negosiasi kami (dengan Freeport) sudah selesai, dan sebentar lagi akan kami selesaikan begitu PP 96 selesai, dan Insyaallah kalau itu sudah terjadi maka potensi penambahan saham freeport untuk Republik Indonesia yang sekarang sudah 51 ke depan itu menjadi 61 persen." jelasnya.

"Artinya Freeport bukan lagi milik orang lain, milik kita, karena saham kita sudah 61 persen," sambung Bahlil.

Namun demikian, Bahlil tidak merinci kapan aksi akuisisi tersebut rampung.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengungkapkan divestasi 10 persen saham Freeport Indonesia menunggu peraturan pemerintah (pp) terkait terbit. Menurut Jokowi, pp tersebut akan memastikan semua pihak diuntungkan.

"Semuanya diuntungkan, tapi tetap pemegang mayoritas lebih banyak itu ada di Indonesia," ujarnya.

Divestasi saham itu sendiri menjadi syarat perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) pertambangan PTFI setelah 2041.

[Gambas:Video CNN]

Evolusi tanpa batas dimulai dari sungai

Satgas UU Cipta Kerja Gelar FGD, Dorong Perizinan Bangunan Satu Pintu******

Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Serap Aspirasi Implementasi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Sebagai Amanat UU No. 6 Tahun 2023 dan Aturan Turunannya" di Surakarta, awal pekan ini. FGD digelar untuk mempercepat proses perizinan bangunan dan mendorong investasi di Indonesia.

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta dalam sambutannya, menegaskan bahwa proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dan mudah dengan basis digital.

"UU Cipta Kerja hadir untuk mereformasi seluruh perizinan yang sebelumnya banyak pintu, menjadi cukup satu pintu saja, salah satunya perizinan dasar terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)," kata Arif, dalam keterangan tertulisnya.

Dengan menggerakan perekonomian nasional melalui instrumen investasi, Arif menegaskan bahwa harus ada modal yang dikembangkan. Tak hanya modal materi, tetapi juga sumber daya manusia (SDM) dan peralatan seperti mesin.

"Nah, SDM dan mesin ini membutuhkan gedung untuk bekerja dan memproduksi suatu barang, sehingga perizinan gedung ini harus mudah," tutur Arif.

Arif pun menjelaskan bahwa bangunan gedung ini menyangkut aspek lingkungan, keselamatan kerja, dan keselamatan orang yang tinggal di dalamnya. Sehingga selain perizinan yang mudah, dibutuhkan juga pengawasan yang cukup ketat.

Arif mendorong agar ke depannya seluruh perizinan bisa berada di dalam satu pintu, sehingga pelaku usaha tidak perlu membuka banyak aplikasi dan registrasi.

"Oleh sebab itu, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja secara lisan menampung proses intergrasi dari sistem OSS, SIMBG, dan Amdalnet, agar perizinan hanya berada pada satu pintu," terang Arif.

Lebih lanjut Arif menjelaskan FGD ini diharapkan bisa terjalin interaksi secara terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penerima manfaat. Sehingga jika terjadi kendala bisa segera diselesaikan.

"Pada intinya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada dukungan dari pemerintah daerah." Jelas Arif.

Pada akhir sambutannya, Arif menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak menginginkan adanya pending issue dalam UU Cipta Kerja, khususnya dalam perizinan dasar.

"Selesaikan di masa pemerintahan sekarang, kalau ada yang kurang bisa diperbaiki, sehingga di pemerintahan berikutnya sudah selesai." Tutup Arif.

Terkait perubahan dalam perizinan bangunan, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menjelaskan, semenjak adanya UU Cipta Kerja waktu perizinan yang dikeluarkan menjadi terukur.

"Saat ini PBG hanya melalui satu pintu, yaitu melalui aplikasi SIMBG. Di sana kami bisa memonitor secara langsung setiap permohonan yang masuk, dan sudah ada jangka waktu yang ditentukan," ujar Diana.

Lebih lanjut, Diana mendorong sinergitas bersama pemerintah daerah agar semakin kuat. Karena PBG ini tidak lepas dari peran daerah dalam melayani pemohon di wilayahnya masing-masing. "Seperti fungsi pengawasan, itu tanggung jawabnya pemerintah daerah. Semisal ada masalah, bisa langsung dikomunikasikan ke pusat melalui call center kami," ujar Diana.

Diana menjelaskan seluruh daerah di Indonesia sudah memiliki akun SIMBG, termasuk bahkan Otorita IKN. "Melalui akun SIMBG ini, standar teknisnya sudah ada, waktunya lebih singkat, proses lebih mudah, dan pembuatan SLF pun bisa sekaligus di sana," tambah Diana.

Sebagai informasi, SLF atau Sertifkat Laik Fungsi merupakan sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan.

SIMBG ini pun mendapat apresiasi dari perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Karanganyar, Farid Achmadi yang menyatakan bahwa sistem sangat membantu dalam membuat database terkait permohonan PBG.

"Di Karanganyar sendiri per harinya ada 21 pemohon PBG. Kami berterimakasih banyak akan adanya sistem ini," kata Farid dalam sesi diskusi.

Adapun FGD ini dihadiri oleh Dinas PUPR Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) BPP Jawa Tengah, dan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI).

Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Jawa Tengah, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) BPD Jawa Tengah, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APRESI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Properti Syariah (APSI) DPW Jawa Tengah, DPN Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Tengah.

Tidak hanya perwakilan dari asosiasi pelaku usaha, agenda tersebut juga diselenggarakan dengan melibatkan akademisi di bidang hukum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Oke aku penjahatnya

Luhut: Semua Proyek Pemerintah Ada Studi, Nyimpang Sedikit Diperbaiki******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menjamin hampir semua proyek pemerintah era Presiden Joko Widodo pasti berlandaskan studi.

"Saya bisa pastikan hampir semua proyek-proyek yang dikerjakan pemerintah sekarang atau semua proyek-proyek di mana saya terlibat, saya maaf nih, itu pasti ada studinya," pamer Luhut di akun Instagram @luhut.pandjaitan, Selasa (19/3).

"Tapi, dari studi kalau ada yang nyimpang kiri kanan sedikit, ya itu yang kita perbaiki, ndak mungkin juga sempurna. Saya pikir semua pemerintah ndak ada yang pengin rakyatnya rugi, ndak ada itu," sambungnya.

Akan tetapi, Luhut menegaskan jangan sampai kritik tersebut malah merusak negara. Ia lantas menyindir pihak yang mengatakan Indonesia di era Jokowi ugal-ugalan.

"Kritik saja pemerintah, enggak apa-apa, kita senang kok dikritik. Tapi kritik itu untuk membangun negara ini, bukan untuk merusak negara ini. Ndak mungkin lah kita sempurna," ucapnya.

"Jadi kalau ada yang kemarin bilang kita ugal-ugalan, pergi lihat dulu deh, baru ngomong," sindir Luhut.

Menko Marves Luhut mengklaim banyak yang ingin berinvestasi di Indonesia, terutama sejak setahun belakangan. Bahkan, Luhut mengatakan niat penanaman modal asing itu banyak datang dari industri yang tak berkaitan dengan nikel.

"Para investor asing ini melihat transformasi ekonomi Indonesia yang luar biasa. Ditambah lagi hasil pemilu kali ini juga menjadi pertimbangan mereka bahwa ada keberlanjutan dari apa yang dikerjakan oleh Presiden @jokowi saat ini," tegas Luhut.

"Kami percaya, jika terus konsisten melakukan perbaikan, re-industrialisasi Indonesia akan berjalan semakin cepat dan membawa kemakmuran untuk rakyat Indonesia," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Orang yang paling berkuasa sepanjang masa

IHSG Alami Tekanan Minor Awal Pekan Ini******

IndeksHarga SahamGabungan (IHSG) diprediksi tertekan pada perdagangan Senin (26/2).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya menyebut rilis data kinerja emiten sejatinya menjadi salah satu penopang pola gerak IHSG hingga beberapa waktu mendatang.

Ia juga menambahkan IHSG dalam jangka pendek berpotensi terkonsolidasi wajar di tengah fluktuasi nilai tukar yang terlihat mulai membaik. Tapi, dalam jangka pendek, tekanan minor masih berpotensi terjadi.

Ia memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support 7.202 dan resistance 7.303 hari ini.

William pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni ITMG, BBCA, BMRI, JSMR, TLKM, ICBP, AKRA, dan BSDE.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan IHSG yang telah menembus ke bawah 7.277 mengisyaratkan peluang untuk menguji area supportterdekat menurut analisis Fibonacci Retracementdi 7.202-7235.

"IHSG mestinya akan rebound dan melanjutkan tren naik sebelumnya apabila tetap berada di atas 7.200," tutur Ivan.

Dia pun memprediksi IHSG bergerak di level support7.200 dan resistance7.403 hari ini.

IHSG ditutup di level 7.295 pada Jumat (23/2). Indeks saham melemah 44,54 poin atau plus 0,61 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,66 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,26 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 235 saham menguat, 293 terkoreksi, dan 236 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Lucunya menumbuhkan keabadian, rubah lucu tidak diizinkan melarikan diri

RI Kebut Revisi PP 96/2021 Demi Kempit 61 Persen Saham Freeport******

Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah akan mempercepat revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara demi menguasai 61 persen sahamPT Freeport Indonesia.

Revisi PP 96/2021 sendiri, kata Bahlil, sudah dibahas dalam gelaran rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu.

"Jadi PP 96, kemarin kita sudah ratas, dan kita akan percepat proses keputusannya. Jadi PP 96 ini kita melakukan penyesuaian-penyesuaian," ujar Bahlil dalam Konferensi Pers BKPM, Kantor BKPM, Jakarta Selatan, pada Senin (18/3).

Saat ini, Indonesia menguasai 51 persen saham Freeport.

"Negosiasi kami (dengan Freeport) sudah selesai, dan sebentar lagi akan kami selesaikan begitu PP 96 selesai, dan Insyaallah kalau itu sudah terjadi maka potensi penambahan saham freeport untuk Republik Indonesia yang sekarang sudah 51 ke depan itu menjadi 61 persen." jelasnya.

"Artinya Freeport bukan lagi milik orang lain, milik kita, karena saham kita sudah 61 persen," sambung Bahlil.

Namun demikian, Bahlil tidak merinci kapan aksi akuisisi tersebut rampung.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya mengungkapkan divestasi 10 persen saham Freeport Indonesia menunggu peraturan pemerintah (pp) terkait terbit. Menurut Jokowi, pp tersebut akan memastikan semua pihak diuntungkan.

"Semuanya diuntungkan, tapi tetap pemegang mayoritas lebih banyak itu ada di Indonesia," ujarnya.

Divestasi saham itu sendiri menjadi syarat perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) pertambangan PTFI setelah 2041.

[Gambas:Video CNN]