35 di erek erek

paito kentucky mid 184Jutaan kata 823386Orang-orang telah membaca serialisasi

《35 di erek erek》

Pengusaha Ungkap 61 Persen UMKM Kesulitan Dapat Pinjaman Modal******

Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengungkapkan lebih dari 60 persenUMKM masih kesulitan mendapatkan pinjaman modal alias pendanaan. Padahal, sektor ini berkontribusi besar bagi pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan UMKM berkontribusi 61,9 persen terhadap perekonomian dan menciptakan lapangan kerja paling besar hingga 97 persen dari sektor lainnya.

Meski kontribusinya besar, sektor UMKM masih kurang diperhatikan sehingga menjadi kendala dalam mendorong ekonomi lebih tinggi lagi.

Selain itu, penyebab lainnya kinerja UMKM belum maksimal adalah karena 47,5 persen kelompok bisnis ini tidak berencana melakukan ekspansi dalam 5 tahun ke depan karena kekurangan modal. Artinya, masih banyak yang hanya terpaku pada satu jenis usaha saja.

Lalu, ada 55 persen UMKM yang mengaku kesulitan menghadapi persaingan di tengah gempuran barang impor ke dalam negeri. Kemudian, 22,9 persen UMKM mengungkapkan peluang yang ada di depan mata terbatas.

"Jadi ini adalah tantangan yang dihadapkan kepada UMKM," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Menteri BUMN Erick Thohir dan jajaran agar memudahkan syarat mendapatkan pinjaman bagi pelaku UMKM. Salah satunya menghilangkan syarat agunan atau jaminan apabila prospek usahanya bagus.

"Saya kira Pak menteri BUMN nanti dengan BI dan OJK, ini regulasinya yang harus diperbaiki karena tidak semua UMKM kita memiliki aset agunan, memiliki collateral," ujarnya di JCC Senayan, Kamis (7/12).

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan******

Semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik ... untuk kepentingan penegakan hukum.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan bahwa Kejaksaan Agung menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan jabatan Jaksa Agung bukan dari pengurus partai politik (parpol).

"Kami menyambut baik putusan MK dimaksud untuk memperkuat independensi kejaksaan sebagai aparat penegak hukum," kata Ketut di Jakarta, Jumat.

Meski demikian, lanjut Ketut, selama kepemimpinan Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, penegakan hukum murni untuk kepentingan hukum.

Ketut menekankan bahwa penegakan hukum oleh kejaksaan selama kepemimpinan Sanitiar Burhanuddin selaku Jaksa Agung tanpa campur tangan politik.

"Sebagaimana yang telah berjalan selama ini di bawah kepemimpinan Jaksa Agung St. Burhanudin penegakan hukum yang dilakukan adalah murni kepentingan hukum tanpa adanya campur tangan politik," ujarnya.

Ketut yang juga menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Bali itu menyatakan bahwa putusan MK tersebut sekaligus juga memberikan kesempatan lebih luas bagi insan adhyaksa untuk dapat berkarier di posisi lebih tinggi, yakni sebagai Jaksa Agung.

"Harapan dan kesempatan itu semoga akan memberikan motivasi dalam berkinerja lebih baik dan bermanfaat ke depannya untuk kepentingan penegakan hukum," kata Ketut.

Sejak berdiri 12 Agustus 1945 sampai sekarang, jabatan Jaksa Agung yang saat ini dipimpin Sanitiar Burhanuddin merupakan Jaksa Agung yang ke-24.

Jabatan Jaksa Agung dari pengurus partai sempat menuai pro dan kontra sejak Presiden RI Joko Widodo menunjuk Muhammad Prasetyo yang merupakan kader Partai NasDem.

Baca juga: Sesjamdatum Kejagung dibebastugaskan dari jabatan
Baca juga: Komisi III DPR sebut lelang jabatan dorong profesionalisme Kejagung

Jabatan Jaksa Agung dari kalangan partai politik pernah dijabat oleh Baharuddin Lopa periode 6 Juni 2001 sampai dengan 3 Juli 2001 dari Partai Golkar, kemudian Marzuki Darusman periode 29 Oktober 1999 s.d. 1 Juni 2001 merupakan seorang jaksa karier dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Adapun putusan MK tersebut tertuang dalam putusan nomor 6/PUU-XXII/2024. Merupakan gugatan oleh serang jaksa bernama Jovi Andrea Bachtiar, yang menggugat Undang-Undang Kejaksaan.

Dalam sidang pendahulu (1/2), pemohon menyebutkan Pasal 20 UU Kejaksaan bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 2 ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945.

Dalam gugatannya pemohon menyebut keterlibatan aktif penegak hukum dalam pragmatisme politik dengan sedang atau merangkap menjadi anggota politik dinilai akan merusak independensi kejaksaan secara inkonstitusional, utamanya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Jaksa Agung yang memiliki keterlibatan dengan partai politik sangat memungkinkan adanya kontrak politik atau mendapatkan tekanan dari kolega politiknya. Terlebih lagi, saat ini belum ada mekanisme checks and balancesberupa fit and proper testpada pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung.

Jaksa Agung dapat saja diberhentikan dari jabatannya apabila dianggap membangkang dari kolega politiknya.

Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta agar Mahkamah menambahkan syarat "g. Tidak sedang terdaftar sebagai anggota partai politik atau setidak-tidaknya telah 5 tahun keluar dari keanggotaan partai politik, baik diberhentikan maupun mengundurkan diri" dalam Pasal 20 UU Kejaksaan

Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.

Mahkamah menyatakan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain itu, Pasal 20 UU Kejaksaan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "untuk dapat diangkat menjadi Jaksa Agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f, termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik, kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 tahun sebelum diangkat sebagai Jaksa Agung.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kemenag Lampung: Ruang digital harus dipenuhi konten positif******

Bandarlampung (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Lampung menyatakan ruang digital saat ini harus dipenuhi oleh konten-konten positif yang dapat mempersatukan bangsa.

"Kami memandang saat ini umat lebih banyak berinteraksi di ruang digital. Sehingga, posisi Kemenag sangat penting untuk memaksimalkan ruang digital dalam menyebarluaskan hal-hal yang positif," kata Kepala Kanwil Kemenag Lampung Puji Raharjo saat menerima kunjungan jajaran Perum LKBN ANTARA Biro Lampung di Bandarlampung, Jumat.

Baca juga: Kedewasaan berdemokrasi tercermin di ruang digital Pemilu 2024

Karena itu, lanjut dia, Kemenag Lampung saat ini ingin hadir sepenuhnya berada di ruang-ruang digital serta media massa agar pendidikan agama dapat terjangkau oleh semua umat.

"Pada intinya kami ingin menjadikan agama sebagai pemersatu bangsa. Inspirasi ini yang kami bunyikan dalam setiap kegiatan. Oleh karena itu, sinergi dengan media massa termasuk LKBN ANTARA adalah hal baik buat Kemenag, dan ke depan perlu diperkuat lagi," katanya.

Bahkan, lanjut dia, pihaknya telah meminta seluruh pegawai di instansi tersebut wajib memiliki akun media sosial guna menyebarluaskan kebaikan dan menangkal isu negatif yang beredar di ruang digital.

"Jadi, saya juga wajibkan pegawai Kemenag Lampung punya akun medsos untuk sama-sama memposting, dan menyebarluaskan kebaikan dengan berbicara hal-hal positif, sehingga dapat menggeser isu negatif yang sedang viral," kata dia.

Dia berpesan kepada seluruh umat beragama di Indonesia jangan sampai kepercayaan terhadap agama luntur akibat dari berita-berita viral di ruang digital.

Baca juga: Bangun citra baik di ruang digital buka peluang sukses

Baca juga: Kemenkominfo luncurkan buku literasi panduan bijak di ruang digital

"Jadi, yang perlu dipahami, kami ingin menghadirkan agama sepenuhnya di ruang digital. Jangan sampai keyakinan pada agama kita luntur terkait berita viral yang belum tentu kebenarannya," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Perum LKBN ANTARA Biro Lampung Satyagraha menyatakan siap mendukung dan menyebarluaskan seluruh program Kanwil Kemenag Lampung kepada publik.

"Tentunya kami siap mendukung berbagai program dari Kemenag Lampung, terutama terkait sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat, dengan memanfaatkan layanan digital yang dimiliki ANTARA," kata Satya.

Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：naga cuan slot、syarat kredit hp akulaku、gacor4d

Terkait：cara pinjaman lazada、sayabet、kredivo manado、situs situs slot online、shopee yang bisa kredit、slot 2022 tergacor、angkanet paito sydney、super 888 slot、100 tafsir mimpi、paylater yang mudah

---

---

bab terbaru：raja 178 slot（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07