gbo4d

harry potter louis

pinjam 30 juta

Erick Cerita Hunian Pertama Keluarga Thohir Tak Sebagus Rumah Subsidi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut rumah pertama keluarganya kecil dan tak sebagus rumahsubsidi.

Cerita itu disampaikan Erick saat menyaksikan Akad Massal Serentak KPR BTN di Perumahan Puri Delta Tigaraksa, Tangerang, Banten. Dalam sambutannya, ia bercerita soal petualangan sang ayah Mochamad Thohir merantau dari Lampung ke Jakarta hingga membeli rumah mungil di kawasan Tebet, Jakarta Selatan.

"Bagus (rumah subsidi di Puri Delta Tigaraksa). Almarhum bapak saya rumahnya jauh di bawah ini dulu. Ini ideal, sangat ideal," katanya saat meninjau salah satu rumah subsidi, Selasa (8/8).

Saat ditemui CNNIndonesia.com, pihak marketing Puri Delta Tigaraksa menyebut hunian yang ditinjau Erick adalah rumah subsidi bertipe 32. Rumah ini berdiri di atas tanah seluas 6x10 meter, dengan fasilitas 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi.

Sementara itu, harga rumah subsidi yang ditawarkan senilai Rp181 juta jika dibeli secara tunai. Sedangkan jika dibeli melalui kredit pemilikan rumah (KPR), angsuran yang ditawarkan Rp1,4 juta per bulan dengan tenor 15 tahun.

Lihat Juga : Erick Thohir Merasa Banyak Utang Budi ke Basuki Hadimuljono

"Kalau punya rumah, apalagi daerah layak tinggal, itu bisa membangun keluarga baik. Itu penting untuk membangun manusia Indonesia supaya kita bisa bersama-sama menjadi masyarakat baik. Tidak mungkin jadi karakter baik, anak baik, keluarga sejahtera tanpa pondasi pendidikan keluarga," jelas Erick.

"Hari ini membuktikan negara hadir, kita semua hadir sama-sama karena ingin memastikan Thohir-Thohir muda seperti almarhum bapak saya waktu masih muda. Punya kesempatan, punya rumah," tandasnya.

Erick menegaskan saat ini masih ada backlogalias kekurangan kepemilikan rumah sebesar 12,7 juta keluarga. Bahkan, 81 juta milenial harap-harap cemas ingin punya tempat tinggal.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Teknologi sejati tak tertandingi

wakhoki99

Perusahaan Telat Bayar THR Wajib Bayar Denda******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengatakan perusahaan yang membayar tunjangan hari raya (THR) di atas H-7 Lebaran akan dikenakan sanksi.

Plt Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker Haiyani Rumondang mengatakan sanksi yang diberikan berupa denda 5 persen dari total THR per individu atau bisa juga dari jumlah THR pekerja yang belum dibayarkan.

"Kewajiban pengusaha untuk membayar denda ini tidak menghilangkan kewajibannya membayar hak pekerja yakni THR," katanya dalam konferensi pers di kantor Kemnaker, Senin (18/3).

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menaker Nomor M/2/HK.04/III/2024 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan.

"THR harus dibayar penuh dan tidak boleh dicicil," katanya.

Ia mengatakan sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/buruh di Perusahaan, pekerja atau buruh yang berhak mendapatkan THR adalah yang telah memiliki masa kerja satu bulan terus menerus atau lebih, baik hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT) maupun perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).

Bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, katanya, diberikan THR sebesar satu bulan upah.

Sementara pekerja atau buruh dengan masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional.

"Saya berharap perusahaan taat kepada ketentuan ini," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)

Fantasi Menunggang Naga

airbet88 situs slot

KPU RI tetapkan PDIP raih suara terbanyak di Pileg DPR RI Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menetapkan PDI Perjuangan sebagai partai politik dengan raihan suara terbanyak di Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) DPR RI pada Pemilu 2024.

Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

"Hasil Pemilihan Umum secara nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu sampai dengan Diktum Kelima ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 bulan Maret tahun 2024 pukul 22.18.19 menit WIB," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu malam

Hasyim mengungkapkan PDI Perjuangan memperoleh 25.387.279 suara dari total surat suara sah sebanyak 151.796.631 suara.

Sementara itu, posisi kedua ditempati Partai Golkar dengan 23.208.654 suara, sedangkan posisi ketiga diisi oleh Partai Gerindra yang meraih 20.071.708 suara.

Sebelumnya, KPU RI menyelenggarakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional untuk 128 wilayah Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) mulai Rabu (28/2) hingga Senin (18/3).

Sementara itu, berdasarkan rekapitulasi nasional per Sabtu (9/3) hingga Rabu (20/3) pukul 19.00 WIB, KPU RI telah mengesahkan perolehan suara Pemilu 2024 pada 38 provinsi di tingkat nasional.

Ke-38 provinsi tersebut meliputi Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Bali, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Utara.

Selanjutnya Kalimantan Selatan, Banten, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Jawa Timur, Sulawesi Barat, Riau, Papua Barat, Sulawesi Utara, Bengkulu, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh

Berikutnya Nusa Tenggara Barat, Papua Selatan, Jambi, Maluku Utara, Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Papua Tengah, Papua Barat Daya, Maluku, Jawa Barat, Papua Pegunungan, dan Papua.

Sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

Pelantikan pasangan calon terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI dijadwalkan pada tanggal 20 Oktober 2024. Sebelumnya, 1 Oktober 2024, diagendakan pelantikan calon terpilih anggota DPR RI dan DPD RI.

Berikut rincian perolehan suara partai politik dalam Pileg DPR RI pada Pemilu 2024.

1. PKB 16.115.655 suara
2. Partai Gerindra 20.071.708 suara
3. PDI Perjuangan 25.387.279 suara
4. Partai Golkar 23.208.654 suara
5. Partai NasDem 14.660.516 suara
6. Partai Buruh 972.910 suara
7. Partai Gelora Indonesia 1.281.991 suara
8. PKS 12.781.353 suara
9. PKN 326.800 suara
10. Partai Hanura 1.094.588 suara
11. Partai Garuda 406.883 suara
12. PAN 10.984.003 suara
13. PBB 484.486 suara
14. Partai Demokrat 11.283.160 suara
15. PSI 4.260.169 suara
16. Partai Perindo 1.955.154 suara
17. PPP 5.878.777 suara
18. Partai Ummat 642.545 suara
Baca juga: KPU RI tetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden-Wapres RI 2024-2029
Baca juga: NasDem terima hasil Pemilu 2024, ucapkan selamat untuk Prabowo-Gibran
Baca juga: KPU RI selesaikan rekapitulasi tingkat nasional untuk 38 provinsi
 

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Raja Keberuntungan

rtp zeus138

Menhub soal Kereta Cepat Jakarta******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan perpanjangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) hingga Surabaya akan terealisasi pada periode pemerintahan selanjutnya.

Berdasarkan pembahasan di Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Budi menyebut proyek kereta cepat sampai Surabaya dilakukan setelah kereta cepat dari Jakarta sampai Stasiun Tegalluar, Kabupaten Bandung, rampung sepenuhnya.

"Iya tetap dilanjutkan (sampai Surabaya)," kata Budi di Lapangan Grha Sabha Pramana UGM Yogyakarta, dikutip dari Antara,Senin (31/7).

Kemenhub sebelumnya mengonfirmasi proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya akan dikeluarkan dari Proyek Strategis Nasional (PSN) 2020-2024. Artinya, tak jadi dibangun di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati menyatakan proyek kereta semi cepat yang didepak dari PSN memiliki spesifikasi berbeda dengan KCJB.

"Proyek Kereta Jakarta-Surabaya (yang mau dihapus dari PSN) ini adalah proyek KA Semi Cepat. Berbeda dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang sudah dalam tahap menjelang operasi," ucap Adita kepada detikcom, Kamis (27/7).

"KA Semi Cepat diusulkan dikeluarkan dari PSN mengingat dalam PSN sudah ada kereta cepat Jakarta-Bandung yang akan diteruskan sampai Surabaya," lanjutnya.

Sementara Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo mengatakan salah satu faktor yang menyebabkan Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya dihapus dari PSN adalah karena belum ada kejelasan soal pihak yang bakal memodali proyek itu.

Tak hanya itu, Wahyu mengatakan proyek ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan jangka waktu yang tidak sebentar.

[Gambas:Video CNN]

(fby/sfr)

Kendalikan dunia

77 slot online

Eks Menaker Jokowi Kritik Pernyataan Kemnaker soal THR Driver Ojol******

Jakarta, CNN Indonesia--

Eks Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) periode pertama Presiden Jokowi, Hanif Dhakiri mengkritik pernyataan Kemnaker soal pemberianTHR driverojek online.

Ia menilai pernyataan Kemnaker soal THR driverojek online(ojol) kurang tepat.

"Pernyataan mengenai mitra pengemudi ojol masuk ke dalam cakupan Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04/III/2024 adalah pernyataan yang kurang tepat," tegas Hanif dalam keterangan resminya, Selasa (19/3).

Lihat Juga : 9 Gurita Bisnis Gibran yang Sesaat Lagi Akan Dilantik Jadi Wapres

"Namun demikian, kami tetap mendukung upaya yang dilakukan semua pihak untuk meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol terutama menyambut Hari Raya Idulfitri yang merupakan hari besar bagi seluruh umat Islam," tuturnya.

"Kami mengimbau kepada perusahaan aplikasi untuk terus melanjutkan dan meningkatkan program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mitra, seperti memberi insentif tambahan bagi para mitra pengemudi yang tetap bekerja di periode libur Hari Raya Idulfitri," tandas Hanif.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri menjelaskan driver ojol hingga kurir paket masuk ke dalam kategori Perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT). Mereka diklaim berhak mendapatkan THR, meski bekerja dengan sistem kemitraan.

Namun, Kemnaker mengklarifikasi bahwa pembayaran THR kepada driver ojol hingga kurir paket bukanlah kewajiban.

"(Hanya) imbauan," kata Putri kepada CNNIndonesia.com, Rabu (20/3).

Karena sifatnya imbauan, pemerintah tidak bakal mengenakan sanksi kepada aplikator transportasi online, seperti Gojek dan Grab. Sanksi juga tak akan dijatuhkan untuk perusahaan jasa pengiriman yang tidak membayar THR kepada mitranya.

Di lain sisi, PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk alias GoTo menegaskan mereka memang tak akan memberikan THR untuk driver. SVP Corporate Affairs Gojek Rubi W Purnomo menyebut pihaknya hanya akan memberikan insentif khusus dalam bentuk program Swadaya.

"Berdasarkan ketentuan Permenaker 5 Tahun 2021 Pasal 31 dan Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 15, kami memahami bahwa hubungan perusahaan aplikasi dan ojol adalah hubungan kemitraan, dan bukan termasuk dalam bentuk hubungan kerja seperti PKWT, perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT), dan hubungan kerja lainnya," ujar Rubi dalam keterangannya.

[Gambas:Video CNN]

Sebagai gantinya, program Gojek Swadaya akan menghadirkan potongan harga bagi kebutuhan persiapan mudik mitra driver, seperti pulsa, perawatan kendaraan, pengecekan kesehatan, dan lain-lain.

Grab Indonesia juga melakukan hal serupa. Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza R Munusamy mengatakan pihaknya cuma memberikan THR kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja konvensional dalam bentuk PKWT dan PKWTT.

"Dalam semangat kekeluargaan di bulan yang baik ini, Grab menyediakan insentif khusus Hari Raya Idulfitri yang akan diberikan kepada para mitra di hari pertama dan kedua lebaran," jelasnya.

Soal bentuk insentif kepada para mitra ojol, Tirza mengatakan bisa diberikan dalam beragam bentuk. Akan tetapi, Grab tak merinci berapa perhitungan nominal insentif, termasuk apakah akan diberikan dalam bentuk uang tunai atau skema lain.

Lihat Juga : Unilever Akan PHK 7.500 Karyawan

(skt/agt)

Bai Yeyi

cara dapat uang dari termux

Belanja Hemat Gak Perlu Nunggu Gajian kalau Borongnya di Transmart******

Jakarta, CNN Indonesia--

Mau bebas belanja plus tetap hemat, tanpa harus nunggu tanggal gajian? Bisa banget kalau belanjanya di Transmart.

Selain hemat dan banyak diskon, kamu juga bisa belanja sekarang bayar belakangan menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, serta kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah.

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale, Tetap Ramai Meski Hari Kerja

Produk yang didiskon ada bahan makanan, elektronik, furnitur, koleksi fesyen, kosmetik, perawatan kulit dan wajah, sampai aneka mainan anak semuanya diskon gede-gedean.

Enggak tanggung-tanggung, produk yang sudah didiskon masih berkesempatan dapat ekstra diskon sampai 20 persen menggunakan Allo Bank dan Bank Mega.

Masih belum punya Allo Bank? Tenang, kamu bisa unduh gratis aplikasinya di Google Play Store atau Apps Store.

Setelah berhasil unduh tinggal upgrade akun ke Allo Prime supaya bisa mengaktifkan Allo Pay Later untuk menikmati belanja sekarang bayar belakangan plus diskon 20 persen.

Bagi kamu pengguna kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah berlaku diskon sama, yaitu tambahan senilai 20 persen setiap kali bertransaksi di Transmart selama Full Day Sale.

Kalau belum punya kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah, kamu bisa datang ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Cibubur dan Central Park.

Atau bisa juga mengajukan pembukaan kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah di kantor cabang terdekat di kota kamu.

Gimana? Seru bukan penawaran diskonnya. Jadi tunggu apalagi, yuk cepetan datang ke gerai Transmart terdekat untuk menikmati Merdeka Belanja sepuasnya yang cuma berlangsung satu hari aja!

(juh/juh)

[Gambas:Video CNN]