slot gacor di jamin maxwin

dewa 505 slot 15Jutaan kata 687924Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot gacor di jamin maxwin》

Mengintip Kekayaan Nikel RI di Tengah Debat Lembong dan Luhut Cs******

Berdasarkan Booklet Tambang Nikel 2020 Kementerian ESDM, cadangan nikel RI mencapai 72 juta ton. Ini mencakup cadangan nikel kadar rendah dan tinggi (saprolit). (REUTERS/AJENG DINAR ULFIANA).

Jakarta, CNN Indonesia--

Isu hilirisasi energi, termasuk bahan baku nikel, ramai diperbincangkan usai jadi topik bahasan dalam debat keempat Pilpres 2024 pada Minggu (21/1) silam.

Pemerintah memang selalu menggaungkan agar hilirisasi energi digenjot, termasuk pada produk tambang agar Indonesia tak lagi menjual bahan mentah di pasar internasional.

Indonesia memiliki peran penting dalam pasokan nikel dunia. Apalagi, saat ini seluruh negara tengah berupaya beralih ke kendaraan listrik yang baterainya berbahan baku nikel.

Berdasarkan Booklet Tambang Nikel 2020 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), cadangan nikel RI mencapai 72 juta ton. Total cadangan ini mencakup cadangan nikel kadar rendah (limonite) dan kadar tinggi (saprolit).

Data tersebut menunjukkan 72 juta ton ini merupakan 52 persen dari total cadangan nikel dunia yang mencapai 140 juta ton.

Namun, Indonesia bukan satu-satunya negara yang dianugerahi cadangan nikel melimpah. Australia, Brazil, China hingga Kanada juga punya cadangan nikel besar. Kendati demikian, cadangan mereka jauh di bawah RI.

Tak cuma digdaya perihal cadangan, Indonesia juga menjadi produsen nikel nomor wahid sejagat raya. Dari total produksi nikel dunia yang tembus 2,7 juta ton di 2019, Indonesia masih di urutan pertama soal produksi mineral tambang ini.

Hal itu dapat dilihat dari laporan United States Geological Survey (USGS) 2020.

Berikut pemetaan produksi nikel dunia pada 2019 berdasarkan USGS 2020:

- Total produksi dunia: 2,7 juta ton

- Indonesia: 800 ribu ton

- Filipina: 420 ribu ton

- Rusia: 270 ribu ton

- Kaledonia Baru: 220 ribu ton

- Australia 180 ribu ton

- Kanada 180 ribu

- China 110 ribu ton

- Brazil 67 ribu ton

- Kuba 51 ribu ton

- Amerika Serikat 14 ribu ton

- Negara lain: 370 ribu ton

[Gambas:Video CNN]

(del/agt)

Basuki Akhirnya Bicara soal Giant Sea Wall Ala Prabowo******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan giant sea wall ala Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto adalah pilihan terakhir tangkal air laut di Pantura Jawa. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A).

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono buka suara soal rencana pembangunan giant sea wall atau tanggul laut raksasa di sepanjang pantai utara Pulau Jawa (Pantura).

Ia mengatakan proyek tanggul laut raksasa itu tidak akan dibangun dalam waktu dekat. Pasalnya, giant sea wallmerupakan pilihan terakhir untuk mengatasi naiknya permukaan air laut.

"Itu the last resort untuk membangun giant sea walljadi pilihan terakhir. Yang di Pantura Jawa tidak dalam waktu dekat," ujarnya usai Salat Jumat di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (26/1).

Ia mencontohkan saat ini program sanitasi terus diperbaiki. Berdasarkan catatan Basuki, ada enam program sanitasi. Adapun yang berjalan baru dua proyek.

Basuki menambahkan bahwa penyediaan air bersih dan Sistem penyediaan air minum (SPAM) bakal terus digenjot. Dengan begitu konsumsi air tanah akan berkurang.

Saat konsumsi air tanah berkurang, maka penurunan muka tanah juga bisa teratasi.

"Itu pun bersamaan dengan penyediaan air bersih Jatiluhur ditambah dengan 2 SPAM dari Karian (Serpong) untuk Jakarta Barat dan Utara. Kalau itu selesai pada tahun 2030 kita bisa setop pemanfaatan air tanah sebagai penyebab turunnya tanah," kata Basuki.

Ia menyebut jika upaya itu masih tak mempan menahan penurunan muka tanah dan kenaikan air laut, maka tanggul laut raksasa baru menjadi pilihan.

"Kalau nanti masih ada ancaman rob baru tanggul laut," ujar Basuki.

Rencana pembangunan giant sea wallPantura pertama kali diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia mengungkapkan pembangunan tanggul laut raksasa itu diperlukan demi mencegah penurunan tanah dan kenaikan air laut.

"Giant sea wallitu sangat diperlukan, karena kita ingin untuk menyelesaikan penurunan permukaan tanah yang terus-menerus terjadi dan juga banjir rob yang juga selalu terjadi," ucap Airlangga usai acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

Selain itu, pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang Pantura juga penting lantaran pembangunan tanggul yang hanya separuh-separuh kurang efektif. Saat ini, program laut Jakarta sudah masuk program strategis nasional (PSN).

[Gambas:Video CNN]

"Sehingga langkah berikut tentu perlu action untuk mewujudkan rencana pembangunan giant sea wall," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa saat ini sangat dibutuhkan.

Di sisi lain, ia mengatakan sebenarnya bukan kapasitas menteri pertahanan membicarakan tanggul laut. Prabowo menegaskan dirinya bicara sebagai pimpinan politik.

Ia menyebut berdasarkan data dari para pakar pembangunan tanggul laut raksasa memerlukan waktu hingga 40 tahun.

"Pengalaman negeri Belanda ya seperti itu, 40 tahun. Nah masalahnya adalah pemimpin politik yg rela fokus berpikir mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun," kata Prabowo.

Lihat Juga :

Apa Itu Beras SPHP Bulog yang Viral Ditempeli Stiker Prabowo-Gibran?

"Ini kewajiban kita dan mungkin seandainya pak Airlangga, para menteri sekalian seandainya kita katakanlah mulai pembangunan besar-besaran dalam waktu-waktu yang akan datang katakanlah 3, 4, 5 tahun yang akan datang mungkin kita tidak akan lihat selesainyagiant sea wallini," sambungnya.

Prabowo juga memperkirakan pembangunan tanggul laut raksasa membutuhkan dana sebesar US miliar hingga US miliar atau sekitar Rp934,81 triliun (asumsi kurs Rp15.580 per dolar AS).

"Nanti selalu akan ada yang mengatakan Apakah bisa? Ini masalah bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus kalau tidak pantai utara tenggelam," kata Prabowo.

(mrh/agt)