petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

pinjol gampang acc

slot yang sering menang 387Jutaan kata 882710Orang-orang telah membaca serialisasi

《pinjol gampang acc》

Jokowi sebut Mahfud Md berhak mundur dari kabinet******

Jokowi sebut Mahfud Md berhak mundur dari kabinet
Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (kiri) dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kanan) menjawab pertanyaan wartawan usai kegiatan serah terima alutsista pesawat dari Pemerintah untuk TNI di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024). Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyerahkan alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebanyak lima unit pesawat C-130 J-30 Super Hercules dan delapan unit helikopter H225M untuk TNI AU, dan empat helikopter A5 550 Fennec untuk TNI AD, dan delapan unit helikopter Panther AS565 MBE untuk TNI AL. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/pri.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi pernyataan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud Md yang berniat mundur dari jajaran menteri kabinet.

“Ya itu hak (Pak Mahfud) dan saya sangat menghargai,” kata Presiden Jokowi ketika ditemui usai Penyerahan Pesawat A-1344, Helikopter Fennec, dan Helikopter Panther Tahun 2024 di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu.

Rencana Mahfud untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi itu dia ungkapkan dalam diskusi Tabrak Profdi Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1) malam.

"Saya merencanakan mengundurkan diri sebenarnya sudah lama ketika akan mulai debat pertama," kata Mahfud.

Dengan mundur dari jabatan menteri, Mahfud merasa bisa lebih leluasa untuk membuka dan mengungkapkan data ke publik, terkait kepentingannya sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo.

Namun, kata dia, ada beberapa hal yang kemudian dipertimbangkannya, yakni etika kepada Presiden Jokowi yang telah mengangkatnya sebagai menko polhukam.

"Saya dahulu diangkat oleh beliau dengan sangat terhormat, dengan penuh kepercayaan kepada beliau sebagai presiden rakyat," katanya.

Mahfud pun mengatakan masih menunggu waktu (timing) yang tepat untuk mundur dari jabatan menko polhukam.

"Menunggu timing (mundur sebagai menko polhukam). Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa," tutur dia.

Baca juga: Presiden saksikan penyerahan pesawat Hercules untuk TNI AU
Baca juga: Presiden Jokowi resmikan SPAM Semarang Barat untuk suplai air bersih

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

KPK: Dua tersangka baru korupsi DJKA dari ASN Kemenhub dan BPK******

KPK: Dua tersangka baru korupsi DJKA dari ASN Kemenhub dan BPK
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/aa.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan dua tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan adalah aparatur sipil negara dari instansi Kemenhub dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

"Iya benar, dua ASN tersebut berasal dari Kemenhub dan BPK RI," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi DJKA itu, termasuk perannya dalam kasus tersebut.

KPK nantinya akan mengumumkan secara resmi siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi DJKA beserta konstruksi perkara dan pasal yang disangkakan dalam konferensi pers penahanan.

Ali menjelaskan penetapan tersangka baru korupsi DJKA tersebut dilakukan atas temuan fakta hukum dalam persidangan salah satu terpidana dalam kasus tersebut.

Baca juga: KPK tetapkan 2 ASN tersangka baru korupsi di DJKA

Mengenai dua tersangka baru tersebut, penyidik KPK hari ini memeriksa empat orang ASN Kementerian Perhubungan sebagai saksi untuk dua tersangka baru itu.

Keempat ASN Kemenhub tersebut adalah Fatir Payungan Siregar, Eko Budi Santoso, Heri Supardiman, dan Gunawati.

Hingga berita ini diturunkan, pihak KPK belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut.

Sebelumnya, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 11 April 2023 melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait dugaan korupsi di Balai Teknik Perkeretaapian Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kemenhub.

KPK lantas menetapkan 10 orang tersangka yang langsung ditahan terkait dengan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan dan perbaikan rel kereta api di Jawa, Sumatera, dan Sulawesi.

Baca juga: KPK tetapkan 10 tersangka korupsi proyek rel kereta

Para tersangka tersebut terdiri atas empat pihak yang diduga sebagai pemberi suap, yakni Direktur PT IPA (Istana Putra Agung) Dion Renato Sugiarto (DRS), Direktur PT DF (Dwifarita Fajarkharisma) Muchamad Hikmat (MUH), Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023 Yoseph Ibrahim (YOS), VP PT KA Manajemen Properti Parjono (PAR), dan Direktur PT Bhakti Karya Utama Asta Danika (AD).

Enam tersangka lainnya diduga sebagai penerima suap, yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi (HNO), Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Tengah Putu Sumarjaya, pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Jawa Tengah Bernard Hasibuan (BEN), PPK BPKA Sulawesi Selatan Achmad Affandi (AFF), PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadliansyah (FAD), dan PPK BTP Jawa Barat Syntho Pirjani Hutabarat (SYN).

Kisaran suap yang diterima sekitar 5-10 persen dari nilai proyek dengan perkiraan nilai suap yang diterima keenam tersangka mencapai sekitar Rp14,5 miliar.

Baca juga: KPK sita uang tunai Rp5,6 miliar terkait korupsi di DJKA

Persidangan perkara korupsi tersebut saat tengah berjalan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Semarang.

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dalam kasus dugaan suap yang berasal dari kontraktor pelaksana tiga proyek pada Direktorat Jenderal Perkeretaapian di wilayah Jawa Tengah.

Hukuman yang dibacakan Hakim Ketua Gatot Sarwadi dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang, Kamis (18/1), tercatat lebih rendah dari tuntutan jaksa selama 8 tahun.

Selain hukuman badan, terdakwa juga dijatuhi hukuman untuk membayar denda sebesar Rp350 juta yang jika tidak dibayarkan maka akan diganti dengan kurungan selama 4 bulan.

Baca juga: Kepala BTP Jawa Bagian Tengah dihukum 5 tahun penjara
Baca juga: Penyuap pejabat DJKA Kemenhub divonis tiga tahun penjara

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:situs link slot

Perbarui waktu:2024-07-12

Daftar bab terbaru
eu9 slot
kredivo premium adalah
slot jp besar
kode alam 35
situs slot 24 jam online
fokusplay
erek erek marah
erek erek gendongan
pinjol limit 10jt
Daftar isi semua bab
Bab 1 link prediksi togel jitu
Bab 2 pinjol cair malam hari
Bab 3 link judi slot terpercaya
Bab 4 bo togel yang ada bonus new member
Bab 5 pinjaman akulaku 3 juta
Bab 6 daftar youtube dapat uang
Bab 7 situs slot terpercaya 2022
Bab 8 jahetoto
Bab 9 cara aktifkan voucher 3
Bab 10 bulan spin slot gacor
Bab 11 slot gacor login link alternatif
Bab 12 manis 777 slot
Bab 13 giototo4d
Bab 14 daftar paid2youtube
Bab 15 untung138
Bab 16 gacor88 slot
Bab 17 situs slot online terbaru
Bab 18 rekomendasi situs slot gacor
Bab 19 cara pinjam uang di cimb niaga
Bab 20 cara kredit tv di akulaku
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9567bab
kotaBacaan TerkaitMore+

Kaisar adalah surga

mpo108
Kejagung tetapkan tersangka baru kasus korupsi proyek jalur KA Sumut
Penyidik Jampidsus Kejaksaan Agung menetapkan satu orang tersangka dalam kasus korupsi pada proyek pembangunan jalur Kereta Api (KA) Besitang-Langsa, Sumatera Utara, senilai Rp1,3 triliun, Selasa (23/1/2024). ANTARA/HO-Puspenkum Kejaksaan Agung/am.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Selasa, kembali menetapkan tersangka baru atau ketujuh dalam kasus tindak pidana korupsi pada proyek pembangunan jalur Kereta Api (KA) Besitang-Langsa, Sumatra Utara, senilai Rp1,3 triliun.
 

Tersangka berinisial FG, merupakan tersangka ketujuh, setelah sebelumnya Jumat (19/1) penyidik menetapkan enam orang tersangka.
 

“Berdasarkan proses pemeriksaan saksi-saksi dan alat bukti yang telah diperoleh sampai hari ini, tim penyidik kembali menetapkan tersangka berinisial FG,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
 

Ketut menjelaskan, tersangka FG diduga kuat memiliki peranan untuk mengondisikan paket-paket pekerjaan pada proyek pembangunan jalur kereta api Besitang-Langsa periode 2017 sampai dengan 2019 yang dilakukan oleh Balai Teknik Perkeretaapian Medan senilai Rp1,3 triliun.
 

“Dalam pelaksanaan proyek tersebut, tersangka FG diduga memiliki peranan untuk mengondisikan paket-paket pekerjaan, sehingga pelaksanaan lelang paket pekerjaan sesuai dengan kehendaknya,” ujar Ketut.
 

Secara teknis, kata Ketut, proyek tersebut tidak layak dan tidak memenuhi ketentuan karena sama sekali tidak dilakukan studi kelayakan (fisibility study), serta tanpa adanya penetapan trasejalur kereta api oleh Kementerian Perhubungan.

“Akibat perbuatan tersangka FG bersama tersangka lainnya, besar kerugian proyek ini tidak dapat digunakan,” katanya.
 

Terkait besarnya kerugian negara, lanjut Ketut, tim penyidik masih melakukan penghitungan dengan berkoordinasi secara intensif kepada pihak-pihak terkait.
 

“Kemungkinan proyek ini dikategorikan sebagaitotal losskarena tidak dapat digunakan sama sekali,” katanya.

Untuk kepentingan penyidikan, tersangka FG ditahan selama 20 hari ke depan terhitung dari tanggal 23 Januari sampai dengan 11 Februari.

Adapun pasal yang dilanggar FG, yakni Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 junctoPasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 junctoUndang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
 

Sebelumnya, enam tersangka yang sudah ditetapkan, yakni tersangka inisial NSS, dan AGP masing-masing Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), sekaligus mantan Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Medan.
 

Selain itu, ASS dan HH selaku Pejabat Pembuat Komitmen, RMY selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Konstruksi tahun 2017, dan AG selaku Direktur PT DGY yang juga konsultan perencanaan dan konsultan supervisi pekerjaan.

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Menarik seorang pria tunawisma di pesta pernikahan untuk menyelesaikan pernikahan

cara cepat mendapatkan uang di neo+
Inter Milan juara Piala Super Italia 2023 usai tumbangkan Napoli 1-0
Kapten Inter Milan Lautaro Martinez mengangkat trofi Piala Super Italia setelah menang 1-0 atas Napoli di laga final di Al Awwal Stadium, Riyadh, Arab Saudi (23/1/2024). ANTARA/REUTERS/Ahmed Yosri/aa.
Jakarta (ANTARA) - Inter Milan keluar sebagai juara Piala Super Italia (Supercoppa Italiana) 2023 usai menumbangkan Napoli dengan skor tipis 1-0 dalam partai final di Al-Awwal Park, Riyadh pada Selasa dini hari WIB. Gol kemenangan Inter dicetak oleh Lautaro Martinez di masa injury time babak kedua. Berkat hasil ini, Inter Milan berhasil meraih gelar Piala Super Italia kedelapan mereka sepanjang sejarah, sekaligus tiga musim berturut-turut. Napoli dan Inter sama-sama tampil agresif sejak awal babak pertama. Namun, sejumlah peluang yang tercipta masih gagal dimaksimalkan menjadi gol. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Selepas jeda istirahat, Napoli nyaris memecah kebuntuan pada menit ke-51. Sayang, tembakan melengkung Khvicha Kvaratskhelia masih bisa ditepis Yann Sommer.

Baca juga: Inter Milan melaju ke final Piala Super Italia setelah hajar Lazio 3-0
Baca juga: Inter Milan kokoh di puncak klasemen setelah gilas Monza 5-1 Napoli harus bermain dengan 10 orang setelah Giovanni Simeone mendapat kartu kuning kedua usai melanggar Francesco Acerbi. Unggul jumlah pemain, Inter bermain agresif dan terus menekan pertahanan Napoli. Upaya tim asuhan Simone Inzaghi itu akhirnya membuahkan hasil ketika memasuki masa injury time. Lewat sebuah serangan apik, Benjamin Pavard mengirim umpan tarik mendatar dari sisi kanan yang sukses dituntaskan Lautaro Martinez menjadi gol. Skor 1-0 untuk kemenangan Inter menjadi hasil akhir laga ini.  Susunan pemain Napoli (3-4-3): Pierluigi Gollini; Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Juan Jesus; Alessio Zerbin (Leo Ostigard 58'), Stanislav Lobotka, Jens-Lys Cajuste (Giacomo Raspadori 74'), Pasquale Mazzocchi (Mario Rui 74'); Matteo Politano (Jesper Lindstrom 70'), Khvicha Kvaratskhelia (Gianluca Gaetano 70'); Giovanni Simeone.  Inter Milan (3-5-2): Yann Sommer; Benjamin Pavard, Francesco Acerbi, Stefan de Vrij (Carlos Augusto 62'); Matteo Darmian, Nicolo Barella (Davide Frattesi 62'), Hakan Calhanoglu, Henrikh Mkhitaryan, Federico Dimarco (Marko Arnautovic 81'); Marcus Thuram (Alexis Sanchez 81;), Lautaro Martinez (Yann Bisseck 90').

Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024

Pejuang mutlak

cara daftar di kredivo
KPK benarkan ada OTT di Sidoarjo, 10 orang terjaring
Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (26/1/2024). ANTARA/Fath Putra Mulya/am.
Jakarta (ANTARA) - Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri membenarkan bahwa pihaknya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Sidoarjo, Jawa Timur dan mengamankan sebanyak 10 orang.

“Terkait dengan kegiatan di Sidoarjo, kami sampaikan memang betul ada kegiatan KPK di sana dan sekarang masih berproses kegiatan dimaksud, sehingga tentu kami belum dapat menyampaikan secara utuh dan lengkap,” ucap Ali saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.

Ali mengatakan OTT tersebut terkait dugaan pemotongan pembayaran insentif pajak dan retribusi daerah. Ia mengungkap, sebagian yang diamankan merupakan aparatur sipil negara (ASN) daerah setempat.

“Yang kami peroleh informasinya beberapa ASN,” ujar Ali.

"Ada sekitar 10 orang yang diperiksa," kata dia.

Namun begitu, Ali belum bisa mengumumkan siapa saja yang terjaring OTT. Ia juga belum menjelaskan bagaimana konstruksi dimaksud karena proses pemeriksaan masih berlangsung.

“Untuk yang Sidoarjo, tadi informasi dari teman-teman ada yang sedang dalam proses pemeriksaan di sana (di Sidoarjo) dan ada juga yang sudah ada di sini (di Jakarta),” bebernya.
Baca juga: KPK dalami penerimaan gratifikasi izin usaha di Pemkab Sidoarjo
Baca juga: KPK panggil VP Indosat jadi saksi kasus gratifikasi di Pemkab Sidoarjo
Baca juga: KPK panggil 14 saksi kasus gratifikasi di Pemkab Sidoarjo

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Warisan serba profesional dari dunia lain

slot indonesia terbaik
Menparekraf sebut Kabinet Indonesia Maju baik-baik saja
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno dalam The Weekly Brief with Sandi Uno yang digelar di Jakarta, Senin (22/1/2024). ANTARA/Sinta Ambar/aa.
Kondisi sangat baik-baik saja
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan, kondisi Kabinet Indonesia Maju baik-baik saja. “Kondisi sangat baik-baik saja,” ujar Menparekraf dalam The Weekly Brief with Sandi Uno yang digelar di Jakarta, Senin. Kondisi tersebut menurutnya tercermin dari koordinasi yang dilakukan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menko Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian, Wamenparekraf Angela Tanoesoedibjo dan Menteri Sekretariat Negara Pratikno serta Kementerian/Lembaga (K/L) terkait hingga menghasilkan SE Mendagri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tertanggal 19 Januari 2024 yang kini menjadi Pedoman Pemda dalam memberikan pengurangan atau keringanan bagi pelaku usaha. “Ini bukti konkret dari kinerja kabinet yang sangat gercep (gerak cepat), geber (gerak bersama) dan gaspol untuk sembilan bulan lebih waktu yang tersisa di pemerintahan Kabinet Presiden Joko Widodo jilid II,” ujarnya. Sandiaga Uno juga mengakui, tidak pernah mendengar isu tersebut, karena menurutnya kabinet bekerja dengan solid serta berkontribusi memberikan yang terbaik bagi negara. Hingga kini, pihaknya menegaskan tak ada pembahasan antar menteri soal isu Kabinet Indonesia Maju yang diterpa isu tidak baik-baik saja. Sementara pada tahun politik ini, dirinya tak ingin berspekulasi lebih jauh soal hal itu dan lebih fokus pada menjaga kondusifitas kerja kabinet. “Kita jaga kondusifitas kerja dari kabinet karena masyarakat 75 persen lebih puas dan sangat puas terhadap kinerja pemerintah dan perlu kita jaga, jangan sampai kita malah menghabiskan waktu untuk berspekulasi dan membahas isu-isu yang tidak relevan dengan kebutuhan masyarakat,” pungkasnya. Seperti diberitakan sebelumnya, ekonom senior Faisal Basri dalam sebuah acara aru-baru ini menyebut Sri Mulyani adalah menteri yang secara moral paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. 

Selain Sri Mulyani, Faisal juga menyebut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono siap mundur. Keduanya disebut siap mundur karena isu dukungan Presiden dalam pilpres.
Baca juga: Soal 15 menteri mundur, Airlangga Hartarto: Tak ada
Baca juga: Tetap solid, Menkominfo tegaskan tak ada menteri Jokowi yang mundur
Baca juga: Menparekraf minta pengusaha tidak khawatir soal pajak hiburan
 

Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Kembali ke dunia roh

slot bet777
Istana sebut presiden dan Setneg perlu konfirmasi soal pengganti Firli
Arsip foto - Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Ketua KPK Firli Bahuri (kanan) saat memberikan keterangan pers terkait penurunan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/2/2023). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A/pri.
Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Joko Widodo dan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) perlu melakukan konfirmasi kembali terkait pengganti mantan ketua KPK Firli Bahuri yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Ini proses yang sedang berjalan. Ada beberapa hal yang perlu dikonfirmasi oleh presiden dan Kementerian Sekretariat Negara tentang kandidat," kata Ari di Gedung Kemensetneg, Jakarta, Senin.

Ari menjelaskan proses konfirmasi yang dilakukan presiden dan Kemensetneg harus selesai sebelum nama kandidat pengganti Firli diajukan ke DPR.

Menurut Ari, pengajuan itu sebenarnya sudah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Baca juga: Polisi sebut pengembalian berkas Firli Bahuri sedang dalam proses

Pada Pasal 33 UU KPK itu tertulis bahwa presiden dapat mengajukan ke DPR tentang calon pengganti dari calon pimpinan KPK yang tidak terpilih saat uji kelayakan dan kepatutan.

"Sebenarnya, dalam koridor undang-undang kansudah jelas. Dari empat calon pimpinan yang ikut fit and proper testdan kemudian tidak terpilih, itu perlu dikonfirmasi lagi oleh Bapak Presiden (Jokowi)," jelas Ari.

Merujuk pada aturan tersebut, empat orang yang tidak terpilih saat seleksi calon pimpinan KPK pada tahun 2019 adalah Sigit Danang Joyo, Luthfi Jayadi Kurniawan, I Nyoman Wara, dan Roby Arya Brata.

Presiden Joko Widodo telah meneken Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 129/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.

Baca juga: Firli selesai diperiksa, Polisi: berkas segera dikembalikan ke Kejati

Keppres tersebut ditandatangani Presiden Jokowi pada tanggal 28 Desember 2023 dan berlaku sesuai tanggal ditetapkan.

"Pada tanggal 28 Desember 2023, Presiden (Jokowi) telah menandatangani Keppres Nomor 129/P Tahun 2023 tentang Pemberhentian Firli Bahuri sebagai Ketua Merangkap Anggota KPK Masa Jabatan 2019-2024. Keppres mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," ujar Ari.

Seperti diberitakan sebelumnya, Polda Metro Jaya menetapkan Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap mantan menteri pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Firli juga telah mengajukan surat pengunduran diri kepada Presiden Jokowi melalui Kemensetneg tertanggal 22 Desember 2023.

Baca juga: Komisi III: Pengganti Firli Bahuri dipilih Pansel DPR

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Semangat bela diri saya adalah Pangu

cara ajukan limit di akulaku
KPK panggil 2 pejabat Kementan terkait kasus SYL
Arsip foto - Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) diperiksa oleh Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/1/2024). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat/aa.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dengan tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Edi Eko Sasmito dan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Dedy Nursyamsi," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selain itu penyidik lembaga antirasuah juga memanggil dua pegawai Kementan yakni Pegawai Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Setjen Kementan bernama Salam dan Pegawai Biro Umum Kementerian Pertanian Tahun 2001 bernama Karina.

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal keterangan apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut.

KPK pada Jumat (13/10/2023), resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dulu ditahan pada Rabu (11/10/2023).

Baca juga: KPK panggil eks sekjen Kementan Momon Rusmono terkait kasus SYL

Baca juga: KPK periksa empat dirjen Kementan soal pengumpulan uang oleh SYL

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian untuk periode 2019 sampai 2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL kemudian membuat kebijakan personal yang di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kurun waktu kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung dari tahun 2020 sampai 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugaskan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan hingga sekretaris masing-masing eselon I, dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 dolar AS sampai 10.000 dolar AS.

Baca juga: SYL dan lima saksi diperiksa di Bareskrim Polri

Baca juga: SYL konfirmasi hadiri pemeriksaan lanjutan di Bareskrim

KPK pun menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap para ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu dilakukan rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex menjabarkan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024