petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

toto855

analisa88 slot 714Jutaan kata 566213Orang-orang telah membaca serialisasi

《toto855》

Melihat Bonus Ahok Cs di Tengah Wacana Erick Persulit 'Fulus' Bos BUMN******

Sejumlah bos BUMN seperti Komut Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan direksi perusahaan pelat merah mendapatkan bonus miliaran rupiah per tahun.
Sejumlah bos BUMN seperti Komut Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan direksi perusahaan pelat merah mendapatkan bonus miliaran rupiah per tahun. (REUTERS/WILLY KURNIAWAN).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bakal mempersulit bos-bos perusahaan pelat merah mendapatkan bonustahunan. Padahal, selama ini bos-bos BUMN mengantongi bonus puluhan miliar rupiah setiap tahunnya.

Erick bakal memberlakukan pengetatan aturan pemberian insentif yang tertuang dalam materi uji publik draf rancangan peraturan menteri (permen) BUMN. Aturan ini tengah digodok pemerintah.

Dalam rancangan permen BUMN tersebut, Erick mengatur sejumlah syarat bagi direksi atau komisaris BUMN untuk mendapatkan insentif. Salah satunya, bonus diberikan kepada anggota direksi dan komisaris jika tingkat kesehatan perusahaan paling rendah 70 persen.

Permen BUMN juga mengatur pengetatan persyaratan pemberian tantiem alias insentif kinerja direksi dan dewan komisaris/pengawas terkait hasil audit atas laporan keuangan.

Sebelumnya, aturan soal besaran gaji hingga bonus bos-bos BUMN diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Jika dilihat berdasarkan laporan keuangan tahunan masing-masing BUMN, berikut besaran bonus yang dikantongi para bos BUMN:

1. Pertamina

Berdasarkan laporan keuangan 2021 PT Pertamina (Persero) yang telah diaudit, kompensasi manajemen kunci dan dewan komisaris yang diterima pada periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar US,77 juta dan US juta.

Manajemen kunci adalah direksi dan personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan. Mereka berhak mendapat US,77 juta alias Rp229,7 miliar (asumsi kurs Rp15.558 per dolar AS) per tahun.

Jika dibagi rata kepada 6 Dewan Direksi Pertamina, maka masing-masing orang mengantongi Rp38,29 miliar, termasuk Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Sementara itu, besaran bonus untuk Dewan Komisaris Pertamina sebesar US juta atau setara Rp248,7 miliar per tahun. Jika dibagi rata kepada 7 Dewan Komisaris, termasuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selaku Komisaris Utama, maka masing-masing mendapat Rp35,5 miliar per tahun.

[Gambas:Video CNN]

2. Bank Mandiri

Mengutip laporan keuangan 2021 PT Bank Mandiri (Persero), tantiem yang diberikan untuk 10 orang dewan komisaris mencapai Rp99,55 miliar. Sementara itu, untuk 12 orang direksi dibagikan Rp258,5 miliar.

Jika ditotal antara bonus dan tantiem untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021, 10 orang dewan komisaris mengantongi Rp110,8 miliar dan 12 orang Direksi mendapatkan Rp313,3 miliar.

3. BRI

Berdasarkan laporan keuangan 2021 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), total tantiem, bonus, dan insentif untuk dewan komisaris, direksi, dan karyawan kunci BRI mencapai Rp1,29 triliun.

Jika dirinci, tantiem untuk Direksi BRI mencapai Rp339,8 miliar, tantiem Dewan Komisaris BRI sebesar Rp135,6 miliar, sedangkan bonus dan insentif untuk karyawan kunci mencapai Rp814,9 miliar.

4. BNI

Sementara itu, tantiem yang diberikan untuk bos-bos PT Bank Nasional Indonesia (Persero) dibayarkan pada 2021 sebesar 7,18 persen dari laba bersih perseroan dalam periode 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020.

Proporsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan terhadap direktur utama, yaitu komisaris utama sebesar 45 persen, wakil komisaris utama 42,5 persen, dan anggota Komisaris lainnya sebesar 90 persen dari tantiem komisaris utama.

Sedangkan proporsi tantiem terhadap direktur utama, yaitu direktur utama 100 persen, wakil direktur Utama 90 persen, dan anggota direksi lainnya 85 persen.

Jika dirinci, besaran tantiem untuk 10 orang dewan komisaris BNI pada 2021 mencapai Rp52,2 miliar. Sementara itu, tantiem untuk 12 orang direksi BNI sebesar Rp145,5 miliar.

Lihat Juga :
Jokowi: Mungkin Pertengahan Tahun Ini Kita Setop Ekspor Tembaga

5. Telkom

Mengutip laporan keuangan 2021 milik PT Telkom Indonesia (Persero), total remunerasi yang dibayarkan Telkom kepada seluruh dewan komisaris yang menjabat pada periode 2021 dan periode sebelumnya mencapai Rp128,7 miliar.

Remunerasi tersebut terdiri atas honorarium, tantiem, dan tunjangan lainnya. Jika hanya tantiem, total yang diberikan kepada 16 Dewan Komisaris menyentuh Rp98,37 miliar.

Sementara itu, total remunerasi yang dikucurkan kepada direksi Telkom mencapai Rp298,3 miliar pada 2021. Jumlah tantiem yang diberikan kepada 20 direksi Telkom menembus Rp256,2 miliar.

Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengantongi tantiem terbesar mencapai Rp31,6 miliar. Posisi kedua disusul oleh Direktur EBIS Telkom sebesar Rp26,8 miliar yang saat itu masih diduduki Edi Witjara.

Lihat Juga :
Cerita Jokowi 'Tantang' Negara Maju di Forum Internasional
(skt/agt)

Krisdayanti Persoalkan Urgensi Penerbitan Perppu Ciptaker******

DPR mempertanyakan alasan kegentingan memaksa sehingga Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Cipta Kerja.
DPR pertanyakan dalih kegentingan memaksa sehingga presiden menerbitkan Perppu Ciptaker (Dok. Krisdayanti).
Jakarta, CNN Indonesia--

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mempertanyakan alasan kegentingan yang memaksa sehingga pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja).

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Krisdayanti mengatakan penyusunan Perppu tersebut seharusnya melibatkan banyak pihak, termasuk DPR. Ia menekankan pentingnya komunikasi agar kegaduhan publik terkait regulasi ini bisa diredam.

"Karena yang kami tahu bahwa (UU Ciptaker) inkonstitusional bersyarat dua tahun kan waktunya. Lalu tiba-tiba yang tadi digaungkan adalah kegentingan. Kegentingan seperti apa yang mendasari itu?" kata Krisdayanti kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Rabu (11/1).

"Kami tuh di daerah pemilihan (dapil) belum selesai reses, tiba-tiba di 30 Desember muncul Perppu (Cipta Kerja). Ini jelas kami juga yang di Komisi IX artinya benar-benar tidak dilibatkan, yang bahkan (DPR) paling dicari duluan,"

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris berharap sosialisasi Perppu Ciptaker dilakukan lebih baik agar tidak muncul kekhawatiran masyarakat hingga hoaks yang beredar.

Ia juga menegaskan pentingnya keterbukaan pembuatan aturan turunan Perppu Cipta Kerja, yakni peraturan pemerintah (PP).

Lihat Juga :
Dibatasi, Isi Pertalite dan Solar Tidak Bisa Lagi 'Pindah-pindah' SPBU

"Ini kan kalau bicara Perppu, DPR sebetulnya tidak punya hak untuk membahas. Cuma bisa menolak atau menerima. Ini salah satu proses yang sedang dijalankan untuk mencari tahu ini seperti apa," tegasnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem Irma Suryani menegaskan Perppu Cipta Kerja perlu dikaji dari berbagai sudut pandang. Ia tidak ingin aturan ini hanya menguntungkan salah satu pihak.

Irma sadar Perppu merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi, asalkan tidak bertentangan dengan aturan perundangan. Namun, dalam penerapan kebijakan ini setiap pihak melalui DPR bisa memberikan sejumlah catatan melalui turunan dalam peraturan menteri agar tidak timpang.

"Perppu ini bisa jalan, itupunkalau tidak ditolak oleh DPR. Kemudian DPR harus memberikan catatan-catatan melalui turunan di peraturan menteri. Di peraturan menteri itulah ada detail-detail yang (nantinya) bisa memuaskan pekerja, jangan sampai malah menimbulkan masalah-masalah akibat tidak (dibahas) detail (dalam) peraturan menteri," katanya, dikutip dari situs resmi DPR RI.

Di lain sisi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengklarifikasi kenapa meminta rapat digelar tertutup. Ida menegaskan pemerintah sudah menyampaikan Perppu Cipta Kerja ke DPR dan pemerintah telah menunjuk beberapa menteri yang akan menjadi wakil untuk menjelaskan Perppu ini.

Menaker merinci wakil pemerintah tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopulhukam) Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Lihat Juga :
VIDEO: Perppu Cipta Kerja untuk Siapa?

"Khusus untuk klaster ketenagakerjaan (Kemnaker) juga dilibatkan karena memang perubahan perppu itu terkait klaster ketenagakerjaan dan menteri agama terkait penetapan halal," kata Ida usai raker dengan Komisi IX DPR RI.

Ida sekaligus membantah tudingan yang beredar bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak dilibatkan dalam perancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) tersebut.

Selain itu, Menaker menegaskan bahwa cuti melahirkan dan haid tidak dihapus di Perppu Ciptaker. Ida menegaskan hal tersebut masih diatur sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

[Gambas:Video CNN]




bab terbaru:jam gacor domino island

Perbarui waktu:2024-07-05

Daftar bab terbaru
link akulaku
facebook prediksi togel
mantap 138 slot
erek 3d angka
slot gacor nada777
pola gacor mahjong ways 2
situs slot gacor bonus new member 100
slot gacor via ovo
m777 slot login
Daftar isi semua bab
Bab 1 harta138
Bab 2 judi garuda999
Bab 3 cicilan tanpa kartu kredit bunga 0
Bab 4 erek2 60
Bab 5 cara ambil limit kredivo
Bab 6 bocoran togel
Bab 7 apk angka jitu
Bab 8 trik slot duo fu duo cai modal sedekah
Bab 9 gacor 198
Bab 10 judi slot gampang menang
Bab 11 daftar pinjol yang terdaftar di ojk 2022
Bab 12 amazon gift card gratis
Bab 13 webspbo
Bab 14 betwin88
Bab 15 game slot mudah jp
Bab 16 slot gacor real
Bab 17 akulaku kredit hp tanpa dp
Bab 18 erek erek binatang 1 sampai 100
Bab 19 erek erek benda
Bab 20 erek90
Klik untuk melihattersembunyi di tengah3489bab
game onlineBacaan TerkaitMore+

Kaisar Bela Diri Langit Berbintang

minimal kredit di kredivo
DPR mempertanyakan alasan kegentingan memaksa sehingga Presiden Jokowi menerbitkan Perppu Cipta Kerja.
DPR pertanyakan dalih kegentingan memaksa sehingga presiden menerbitkan Perppu Ciptaker (Dok. Krisdayanti).
Jakarta, CNN Indonesia--

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mempertanyakan alasan kegentingan yang memaksa sehingga pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja).

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDIP Krisdayanti mengatakan penyusunan Perppu tersebut seharusnya melibatkan banyak pihak, termasuk DPR. Ia menekankan pentingnya komunikasi agar kegaduhan publik terkait regulasi ini bisa diredam.

"Karena yang kami tahu bahwa (UU Ciptaker) inkonstitusional bersyarat dua tahun kan waktunya. Lalu tiba-tiba yang tadi digaungkan adalah kegentingan. Kegentingan seperti apa yang mendasari itu?" kata Krisdayanti kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Rabu (11/1).

"Kami tuh di daerah pemilihan (dapil) belum selesai reses, tiba-tiba di 30 Desember muncul Perppu (Cipta Kerja). Ini jelas kami juga yang di Komisi IX artinya benar-benar tidak dilibatkan, yang bahkan (DPR) paling dicari duluan,"

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris berharap sosialisasi Perppu Ciptaker dilakukan lebih baik agar tidak muncul kekhawatiran masyarakat hingga hoaks yang beredar.

Ia juga menegaskan pentingnya keterbukaan pembuatan aturan turunan Perppu Cipta Kerja, yakni peraturan pemerintah (PP).

Lihat Juga :
Dibatasi, Isi Pertalite dan Solar Tidak Bisa Lagi 'Pindah-pindah' SPBU

"Ini kan kalau bicara Perppu, DPR sebetulnya tidak punya hak untuk membahas. Cuma bisa menolak atau menerima. Ini salah satu proses yang sedang dijalankan untuk mencari tahu ini seperti apa," tegasnya.

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi NasDem Irma Suryani menegaskan Perppu Cipta Kerja perlu dikaji dari berbagai sudut pandang. Ia tidak ingin aturan ini hanya menguntungkan salah satu pihak.

Irma sadar Perppu merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi, asalkan tidak bertentangan dengan aturan perundangan. Namun, dalam penerapan kebijakan ini setiap pihak melalui DPR bisa memberikan sejumlah catatan melalui turunan dalam peraturan menteri agar tidak timpang.

"Perppu ini bisa jalan, itupunkalau tidak ditolak oleh DPR. Kemudian DPR harus memberikan catatan-catatan melalui turunan di peraturan menteri. Di peraturan menteri itulah ada detail-detail yang (nantinya) bisa memuaskan pekerja, jangan sampai malah menimbulkan masalah-masalah akibat tidak (dibahas) detail (dalam) peraturan menteri," katanya, dikutip dari situs resmi DPR RI.

Di lain sisi, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengklarifikasi kenapa meminta rapat digelar tertutup. Ida menegaskan pemerintah sudah menyampaikan Perppu Cipta Kerja ke DPR dan pemerintah telah menunjuk beberapa menteri yang akan menjadi wakil untuk menjelaskan Perppu ini.

Menaker merinci wakil pemerintah tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopulhukam) Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Lihat Juga :
VIDEO: Perppu Cipta Kerja untuk Siapa?

"Khusus untuk klaster ketenagakerjaan (Kemnaker) juga dilibatkan karena memang perubahan perppu itu terkait klaster ketenagakerjaan dan menteri agama terkait penetapan halal," kata Ida usai raker dengan Komisi IX DPR RI.

Ida sekaligus membantah tudingan yang beredar bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak dilibatkan dalam perancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) tersebut.

Selain itu, Menaker menegaskan bahwa cuti melahirkan dan haid tidak dihapus di Perppu Ciptaker. Ida menegaskan hal tersebut masih diatur sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

[Gambas:Video CNN]

Menarik seorang pria tunawisma di pesta pernikahan untuk menyelesaikan pernikahan

madu slot 88
BPJPH menyatakan semua pelaku usaha makanan dan minuman, hasil sembelihan serta jasa penyembelihan wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2024.
BPJPH menyatakan semua pelaku usaha makanan dan minuman, hasil sembelihan serta jasa penyembelihan wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2024. (ANTARA FOTO/Agus Bebeng).
Jakarta, CNN Indonesia--

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal(BPJPH) M. Aqil Irham menyatakan semua pelaku usaha makanandan minuman, hasil sembelihan serta jasa penyembelihan wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2024.

"Berdasarkan ketentuan, setelah 17 Oktober 2024, bagi pelaku usaha makanan dan minuman, hasil sembelihan, serta jasa penyembelihan, harus bersertifikat halal. Jika belum, maka akan terkena sanksi," tegas Aqil seperti dikutip dari website Kementerian Agama, Senin (9/1).

Nah, supaya kewajiban itu tidak memberatkan pelaku usaha, pihaknya membuka program sertifikasi halal gratis. Untuk tahun ini, program sertifikasi halal dibuka sepanjang tahun dimulai 2 Januari 2023.

Sementara itu, Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Siti Aminah menyampaikan untuk mendaftar program sertfikasi halal gratis 2023, pelaku usaha dapat mengakses ptsp.halal.go.id.

"Pelaku usaha dapat membuat akun terlebih dahulu di sana. Selain melalui laman ptsp.halal.go.id, saat ini pendaftaran sertifikasi halal juga dapat dilakukan melalui aplikasi Pusaka," ujar Siti Aminah.

Pusaka merupakan aplikasi yang menghadirkan berbagai fitur layanan online Kementerian Agama untuk masyarakat. Misalnya, pendaftaran haji, pendaftaran nikah, sertifikasi halal, dan lain-lain. Aplikasi ini sudah dapat diunduh di Playstore bagi pengguna android atau di Appstore bagi pengguna iOS. 

[Gambas:Video CNN]



(fby/agt)

Pembayaran super

btvslot
PT Sembilan Matahari mengungkap dana proyek pembuatan konten Masjid Al Jabbar senilai Rp20 miliar bukan digunakan untuk pembuatan konten di medsos.
PT Sembilan Matahari mengungkap dana proyek pembuatan konten Masjid Al Jabbar senilai Rp20 miliar. (SOPA Images/LightRocket via Gett/SOPA Images).
Jakarta, CNN Indonesia--

Pihak pelaksana proyek konten Masjid Al Jabbar PT Sembilan Matahari buka suara soal proyek pembuatan kontenmasjid senilai Rp20 miliar. Adapun setelah dilelang nilai proyek itu berubah menjadi Rp15 miliar.

CEO PT Sembilan Matahari Adi Panuntun mengatakan konten yang dimaksud dalam tender yang dilelang bukan berupa konten untuk kebutuhan di media sosial, tetapi berupa konten diorama untuk kebutuhan pembangunan museum di Masjid Al Jabbar.

"Jadi konten yang dimaksud itu bukan konten media sosial. Tapi, konten diorama yang kitacreatedengan memadukan multimedia, teknologi sampai ke existinginterior yang ada di Masjid Al Jabbar," katanya seperti dikutip dariDetik.com, Rabu (11/1).

Salah satunya dengan mematangkan kajian tentang sejarah penyebaran Islam di Indonesia hingga dunia. Kajian yang memakan waktu cukup lama itu kemudian ditransformasikan ke dalamvideo mappingsupaya menjadi diorama yang realistis bagi pengunjung yang datang ke museum Masjid Al Jabbar.

Adi menjelaskan pendekatannya dalam membuat konten museum itu adalah denganexperience design.Pihaknya mengutamakan visitormenjadi target utama, tidak hanya melihat saja, tapi visitorbisa merasakan pengalamannya secara langsung dari sejarah-sejarah Islam di museum Masjid Al Jabbar.

Lihat Juga :
Cara Cek Validasi NIK jadi NPWP

"Misalnya Isra Miraj. Di museum, kita simulasikan dalam diorama bagaimana simulasi naiknya Nabi Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha menggunakan instalasi video mappingyang dipadukan dengan beberapa interiornya. Jadi nanti bukan sekedar baca sejarah dan melihatnya saja," imbuh Adi.

Ia juga ingin menjawab polemik lelang proyek senilai Rp 15 miliar itu yang sempat mengalami gagal lelang selama dua kali, lalu dilakukan penunjukan langsung kepada Sembilan Matahari untuk menggarap tender tersebut.

Adi menegaskan, tidak ada aturan yang dilanggar karena mekanismenya diatur dalam Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Ini bukan pertama ini menangani proyek pemerintah dan nilai tersebut logis.

"Nilai segitu juga bagi kami perhitungan RAB-nya logis, sudah sesuai dengan arahan LKPP, BPK dan PPK-nya. Hanya memang yang berhak menjelaskan itu dari PPK dinasnya yah. Tapi bagi kami, kami pastikan nggak ada masalah, nggak ada titipan atau hal yang perlu dicurigai dari proyek ini," terangnya.

Lihat Juga :
Harga Minyak Menguat Tipis Usai AS Prediksi Kenaikan Konsumsi

Terkait tudingan kedekatan Adi dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melalui komunitas Bandung Creative City Forum (BCCF), ia pun menampik semua hal itu.

Meski pernah berada dalam satu komunitas yang sama, khusus untuk tender konten museum, Ridwan Kamil bahkan baru mengetahui jika Sembilan Matahari yang menggarap proyeknya ketika proses pembangunan museum Masjid Al Jabbar sudah mencapai 50 persen.

"Memang tidak ada kedekatan dalam proyek ini apalagi sampai disebut titipan. Kang Emil itu baru tahu Sembilan Matahari pemenang lelang museumnya pada saat datang previewke museum, itu di awal Desember pada saat museum sudah setengah jadi," ucapnya.

Apalagi, kata Adi, Sembilan Matahari merupakan perusahaan yang berdomisili di Kota Bandung. Sehingga ketika datang kesempatan kepada perusahaannya untuk membuat sebuah karya tersebut, ia turut terpanggil untuk membuat tanah kelahirannya makin dikagumi banyak orang.

"Ditambah dengan anggaran segitu, dengan nilai segitu, itu kami rasa sudah logis angkanya, bahkan bisa diperindah. Makanya, ini murni karena tanggung jawab moril kami, hanya sebatas itu. Tidak ada kepentingan lain yang dihubungkan sama BCCF atau apapun," ucapnya.

Adi pun menyayangkan ada persepsi yang berlebihan dari publik mengenai proyek pembangunan museum Masjid Al Jabbar. Menurutnya semua proses tender sudah dilakukan sesuai regulasi dan tak pernah istilah titipan proyek untuk Sembilan Matahari dalam menggarap museum Masjid Al Jabbar.

"Dari awal proses lelang sampai kami lolos kualifikasi, menang, sampai dipercaya lalu tanda tangan proyek, itu semua dikawal LKPP dan diaudit BPK. Jadi auditnya tidak hanya PPK. Perhitungan angka juga bisa kita buktikan, enggak bisa main mata karena kebiasaan Sembilan Matahari keuangannya juga diaudit sama akuntan publik," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

Kaisar Pedang Kaisar Dewa

mpo76
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menanyakan solusi terkait TKI dan perbedaan upah pekerja kebun sawit ke PM Malaysia Anwar Ibrahim.
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menanyakan solusi terkait TKI dan perbedaan upah pekerja kebun sawit ke PM Malaysia Anwar Ibrahim. (CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).
Jakarta, CNN Indonesia--

Pakar Hukum Tata Negara sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menanyakan solusi terkait tenaga kerja Indonesia (TKI) dan perbedaan upah pekerja kebun sawit ke Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim.

Pertama, menurut Yusril, masalah TKI di Malaysia baru akan terselesaikan jika pemerintah Negeri Jiran mengubah aturan industri yang ada.

Lebih dari 30 tahun pembangunan industri Malaysia, Yusril menilai TKI yang bekerja di sektor manufaktur sudah harus direlokasi ke berbagai perusahaan Malaysia yang ada di Indonesia. Di lain sisi, ia menyarankan Anwar agar Malaysia serius mengembangkan industri teknologi tinggi (high tech).

"Gaji pekerja di Indonesia yang bekerja di kebun-kebun Malaysia lebih besar daripada gaji pekerja Indonesia yang bekerja di kebun-kebun milik Malaysia yang ada di Indonesia. Bisakah Pemerintah Malaysia dan Indonesia merundingkan masalah gaji pekerja perkebunan ini supaya adil bagi kedua belah pihak?" tanya Yusril ke Anwar dalam CT Corp Leadership Forum di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Senin (9/1).

Anwar Ibrahim menilai usul Yusril soal masalah TKI di Malaysia merupakan tahapan kedua. Namun, ia tak menutup mata soal ancaman middle income trap serta industri yang berteknologi rendah. Menurutnya, ini adalah beberapa prioritas dari menteri perdagangan antarabangsa dan industri (MITI) Malaysia.


Secara khusus soal tenaga kerja, Anwar mengedepankan solusi yang bisa dijangkau untuk saat ini. Menurutnya, pemindahan TKI dari industri manufaktur Malaysia ke berbagai perusahaan Malaysia di Indonesia membutuhkan banyak waktu.

"Untuk sekarang ini, cara yang terbaik adalah digitalisasi. Masuk dan beberapa dasar yang proaktif untuk mengelak dari beberapa tindakan-tindakan yang dianggap melanggar hukum," jelas Anwar soal solusi terdekat terkait TKI di Malaysia.

Terkait pekerja Indonesia yang bekerja di perkebunan Malaysia, Anwar menegaskan perlu perundingan yang teliti antara Pemerintah Malaysia dan Indonesia. Menurutnya, ada beberapa faktor yang membuat industri atau perusahaan perkebunan Malaysia pindah dan menetap ke Indonesia, Vietnam, atau bahkan China.

Lihat Juga :
Sri Mulyani Sebut Semua Negara Asia Selatan Terlilit Utang

"Sebab kadar upah yang rendah relatif kepada indeks harga konsumen (CPI) di negara masing-masing. Kalau kita umpamanya naik mendadak, tentu tidak akan menarik pelaporan ke negara asing. Hal ini boleh kita bicarakan, tapi saya tidak pikir ada penyelesaian segera, melainkan kita (harus) berunding secara lebih panjang," tegas Anwar menjawab pertanyaan Yusril soal perbedaan upah pekerja Indonesia.

Saat ini, Anwar merasa lebih mendesak untuk menyelesaikan permasalahan tenaga kerja di Malaysia, tidak hanya dengan tenaga kerja Indonesia (TKI). Kendati, ia menegaskan bahwa upah di masing-masing negara tidak boleh disamakan.

"Upah pekerja di AS, Malaysia, China, itu relatif terhadap cost of living di masing-masing negara. Tapi Malaysia saya setuju mesti berubah dari sisi kemampuan skill karena masa depan kita tidak terjamin jika tidak serius dalam industrial policy," pungkas PM Malaysia tersebut.

[Gambas:Video CNN]



(skt/dzu)

Sejarah perjuangan putri saudagar

bonus 100 to rendah
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Kamis (12/1).
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Kamis (12/1). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A).
Jakarta, CNN Indonesia--

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Kamis (12/1). 

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat masih tercatatnya capital outflow secara year to date (ytd) membuat IHSG cenderung bergerak melemah.

"Namun, peluang koreksi dapat terus dimanfaatkan oleh investor dengan target investasi jangka menengah-panjang, tentunya dengan pemilihan saham yang tepat dengan fundamental kuat," kata William seperti dikutip dari riset hariannya.

Sementara itu, Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto memperkirakan IHSG bakal melemah. Ia menyebut akan terjadi rotasi indeks sektoral yang mengalami pelemahan.

"Tekanan jual di sektor perbankan masih besar, namun kami memperkirakan ini hanya rotasi sektor saja karena sebelumnya saham-saham perbankan ini yang sudah menjaga IHSG sejak Desember tahun lalu. Perkiraan rotasi ini ke sektor perkebunan (CPO)," jelasnya.

William Hartanto memprediksi hari ini IHSG bakal bergerak dalam rentang support 6.557 dan resistance 6.640. IHSG jatuh ke level 6.584 pada Rabu (11/1). Indeks saham melemah 38,04 poin atau minus 0,57 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp12,17 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,04 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]



(skt/dzu)

Kelahiran Kembali Dewa Pedang Terkuat

magnet33
Harga jual emas Antam berada di posisi Rp1,035 juta per gram pada Selasa (10/1), stagnan dari perdagangan sebelumnya.
Harga jual emas Antam berada di posisi Rp1,035 juta per gram pada Selasa (10/1), stagnan dari perdagangan sebelumnya. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA).
Jakarta, CNN Indonesia--

Harga jual emasPT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp1,037 juta per gram pada Rabu (11/1). Harga emas tercatat stagnan dari perdagangan sebelumnya.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga macet di posisi Rp943 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp567 ribu, 2 gram Rp2,01 juta, 3 gram Rp2,99 juta, 5 gram Rp4,95 juta, 10 gram Rp9,84 juta, 25 gram Rp24,48 juta, dan 50 gram Rp48,89 juta.

Harga jual emas tersebut belum termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sementara itu, harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX menguat 0,2 persen menjadi US.880,3 per troy ons. Sementara itu, harga emas di perdagangan spot melemah 0,1 persen ke US.875,1 per troy ons pada pagi ini.

Lihat Juga :
Produsen Sepatu Nike di Serang Banten Akan Rumahkan 1.600 Pekerja

Senior Analis DCFX Lukman Leong memproyeksi harga emas bergerak range bound hari ini. Menurutnya hal itu terjadi karena Gubernur The Fed Jerome Powell belum banyak berkomentar soal wacana kenaikan suku bunga acuan.

"Harga emas diperkirakan masih akan bergerak range bound setelah pidato Powell yang diantisipasi tidak memberikan pandangan apapun mengenai kebijakan suku bunga," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Ia menambahkan saat ini investor akan mengalihkan perhatian pada data inflasi AS besok.

Hari ini, Lukman memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.860 per troy ons dan resistance US.885 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]



(mrh/dzu)

[Gambas:Video CNN]