link judi online

Archon misterius

TV, Kulkas, dan AC Diskon Gede******

Aneka produk elektronik, seperti TV, kulkas, sampai AC diskon gede-gedean hari ini, Minggu (29/11) di Transmart Full Day Sale.

Pesta diskon ini berlangsung selama seharian mulai dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Lihat Juga : Cara Dapat Diskon Belanja Tambahan di Transmart Hari Ini

• AC Split 1/2 PK, harga diskon Rp2.699.200 dari harga normal mulai Rp4.199.000 per unit. Harga berlaku di Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.
• AC Split 1/2 PK, harga diskon Rp2.799.200 dari harga normal mulai Rp3.899.000 per unit. Harga berlaku di luar Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.
• Kulkas Side by Side 472L, harga diskon Rp8.799.200 dari harga normal Rp12.049.000 per unit. Harga berlaku di Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.
• Kulkas Side by Side 472L, harga diskon Rp9.239.200 dari harga normal Rp12.649.000 per unit. Harga berlaku di luar Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.
• Samsung LED TV 50" UHD Smart, harga diskon Rp5.519.299 dari harga normal Rp8.400.000.
• Samsung LED TV 65" UHD Smart, harga diskon mulai Rp7.679.200 dari harga normal mulai Rp11.209.000.

Gede-gede banget kan diskonnya? Daripada menyesal, mending langsung ke Transmart terdekat sekarang juga. Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Allo Bank, kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah.

Belum punya Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah? Tenang, Allo Bank bisa diunduh di hp masing-masing melalui App Store atau Play Store.

Kemudian registrasi akun dan upgrade ke Allo Prime untuk dapat diskon 20 persen. Bisa juga mengaktifkan Allo Paylater dan limitnya langsung dapat digunakan belanja di hari yang sama.

Sementara untuk kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah bisa diajukan di gerai pembukaan instan yang ada di setiap gerai Transmart di kota kamu.

Yuk segera merapat ke Transmart terdekat sekarang!

Saya berada di kerajaan hiburan Xianxia

Pemkot Depok Usul UMK Naik 12,99 Persen Jadi Rp5,3 Juta******

Pemerintah Kota Depok merekomendasikan Upah Minum Kota (UMK) 2024 naik 12,99 persen menjadi Rp5.304.307 ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar).

Usul itu tertuang dalam surat rekomendasi penetapan Upah Minimum Kota Depok Tahun 2024 Nomor 561/84 Naker/XI/2023 UMK.

"UMK Depok Tahun 2024 naik 12,99 persen yaitu sebesar Rp5.304.307 dari UMK Tahun 2023 sebesar Rp4.694.493," ujar Wali Kota Depok Mohammad Idris di Depok, Selasa (28/11), seperti dikutip Antara.

Kemudian juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan serta mempertimbangkan kondisi dan situasi ketenagakerjaan terhadap iklim dan keberlangsungan usaha di Kota Depok.

"Penetapan UMK Depok 2024 ini berdasarkan rapat dewan pengupahan Kota Depok 24 November 2023 UMK," kata Mohammad Idris.

Kepala Dinas Tenaga Kerja Sidik Mulyono mengungkapkan rekomendasi besaran kenaikan UMK 2024 juga untuk menjaga situasi tetap kondusif.

"Semua kabupaten kota se-Jawa Barat nampaknya membuat rekomendasi yang hampir sama, agar menjaga situasi kota atau kabupaten tetap kondusif," kata Sidik.

Sidik mengatakan rekomendasi dari kabupaten kota akan menjadi bahan pertimbangan di rapat pleno dewan pengupahan provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat.

"Akan ditetapkan oleh gubernur. Kami berharap penetapan UM (upah minimum) nanti dapat mengakomodir semua pihak pemangku kepentingan," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Komisi B Qurtifa Wijaya menilai rekomendasi UMK Depok 2024 mencapai 12,99 persen terbilang wajar.

Ia menilai UMK Depok tidak jauh berbeda dengan Bekasi dan DKI Jakarta karena masih satu kawasan yang tidak jauh berbeda.

"Menurut saya Depok, Bekasi dan DKI adalah satu kawasan yang tidak jauh berbeda. Karena standar biaya hidup boleh di bilang hampir sama.

[Gambas:Video CNN]

peradaban yang jauh

Menimbang Untung Rugi Contract Farming, Janji Anies Jika Jadi Presiden******

Calon presiden nomor urut 1Anies Baswedan memilih menjalankan program pertanian (contract farming) kontrak alih-alih lumbung pangan (food estate).

Anies menjelaskan lewat program contract farming, sentra-sentra pertanian akan dijadikan mitra.

"Jadi sentra-sentra pertanian yang sekarang ada itu dijadikan sebagai mitra, bisa BUMD, bisa BUMN, bisa swasta, tapi pemerintah menyiapkan regulasinya. Sehingga memungkinkan produk pertanian mereka itu langsung bisa diambil oleh masyarakat yang membutuhkan lewat badan-badan usaha itu," kata Anies saat berkampanye di kebun petani hortikultura Pangalengan, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11).

Lantas apa itu contract farming?

Badan Pangan Dunia (FAO) mendeskripsikan contract farmingsebagai kesepakatan antara petani selaku produsen dengan pembeli terkait syarat dan ketentuan produksi serta pemasaran produk pertanian.

Kondisi ini biasanya menentukan harga yang harus dibayar kepada petani, kuantitas dan kualitas produk yang diminta pembeli, serta tanggal penyerahan kepada pembeli.

FAO menyebut contract farmingtelah ada selama beberapa dekade. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, penggunaannya semakin populer, khususnya di negara-negara berkembang.

Sementara itu, Ekonom Indef Rusli Abdullah mengatakan keunggulan contract farmingadalah terjadinya kepastian harga di masa mendatang karena petani dan pembeli menyepakatinya sejak awal kontrak.

Misalnya petani dan pembeli menyepakati harga cabai Rp10 ribu per kilogram (kg). Ketika misal harga cabai turun ke Rp7.000, maka petani untung karena harga sudah disepakati sejak awal Rp10 ribu.

Adapun pembeli dalam contract farming, lanjut Rusli, bisa perorangan, PT, CV, BUMD, dan sebagainya.

Di sisi lain, Rusli menilai contract farmingsebenarnya bisa dipadukan dengan food estate.

"Food estatedengan membuka (lahan) baru bisa langsung membuat contract farmingdengan pembeli. Di situ dengan asumsi yang mengalah itu para pengusaha yang tergabung dalam satu lahan yang luas dan mereka memproduksi bersama-sama kemudian dijual kepada pembeli dengan cara contract farming," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Rusli contract farmingbisa diaplikasikan di food estateyang sudah ada. Misalnya satu kawasan luas yang menghasilkan satu komoditas.

"Itu kan disebut food estate. Jadi kawasan yang luas tapi belum terintegrasi dan mungkin belum banyak yang contract farming," katanya.

"Kalau itu dilakukan contract farmingakan bagus karena ada perpaduan dengan food estate yang sudah jadi," imbuhnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mengatakan contract farming memiliki plus minus. Plusnya adalah adanya kejelasan dari sisi market dan harga.

Dengan adanya kejelasan market, harga yang diterima petani akan relatif lebih stabil dibandingkan petani menjual ke tengkulak yang harganya sangat berfluktuasi.

Selain itu, contract farmingjuga dapat menekan laju inflasi mengingat komponen bahan makanan itu menyumbang kurang lebih 20 persen terhadap inflasi.

"Karena adanya semacam kontrak kerjasama ini akan mempermudah untuk pendistribusian," katanya.

Namun minus contract farmingadalah seringkali perusahaan atau lembaga yang melakukan kontrak hanya menerima kualitas produk yanggrade superatau gradeyang baik. Sementara produk off grade atau yang hasil panennya tidak sesuai kriteria tidak diterima.

Padahal, kata Eliza, hasil panen tidak merata, ada produk yang baik dan ada yang buruk. Sehingga jika produk yang diterima dalam contract farminghanya yang baik, petani akan bingung menjual produk yang tak memenuhi standard.

"Dijual ke pasar tradisional pun konsumennya ingin produk yang baik, bukan off grade," katanya.

Solusinya, kata Eliza, adalah dengan kelompok tani dan badan usaha milik desa (bumdes) mengolah produk off grademenjadi produk turunan sehingga bernilai tambah.

"Atau perusahaan yang menjalin kontrak itu menerima hasil panen petani produk off gradedigunakan perusahaan untuk produk lainnya," katanya.

Senada, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan keunggulan contract farming adalah menjamin kepastian pasok dan harga jual.

Contract farming, katanya, sebenarnya sudah banyak dilakukan. Di peternakan unggas, banyak peternak yang berkontrak dengan perusahaan integrator untuk memastikan pasokan dengan harga yang disepakati.

Di sub sektor hortikultura, lanjutnya, banyak juga petani yang berkontrak dengan supermarket atau pasar modern untuk memasok sayuran dengan volume, spesifikasi kualitas, dan harga yang disepakati kedua belah pihak.

"Waktu Jokowi jadi Gubernur DKI Jakarta, beliau juga melakukancontract farmingdengan daerah-daerah pemasok. Misalnya, untuk kepastian pasokan beras ke Jakarta berkontrak dengan Sulawesi Selatan. Untuk memastikan pasokan daging sapi, berkontrak dengan NTT dan seterusnya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem jangkar super

Melihat Aturan Pajak Bioskop yang Bakal Distandardisasi Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengatur ulang pajak bioskop yang sudah berlaku selama ini. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut ke depanpajak bioskopakan distandardisasi.

Teknisnya akan dituangkan dalam peraturan presiden (perpres) yang diklaim menjadi payung hukum ekosistem perfilman Tanah Air, mulai dari segi perpajakan, perizinan, sampai pendanaan.

"Pak Presiden akan mengumumkan sebuah kebijakan, di mana kita sebagai negara berpihak kepada industri film nasional. Kita sebagai pemerintah menstandardisasi pajak film untuk di seluruh daerah," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

Pengamat Pajak Daerah MUC Consulting Ferry Irawan mengatakan pajak bioskop seharusnya mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Dalam UU itu, bioskop masuk sebagai hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

Ia mengutip Pasal 58 UU HKPD yang menyebutkan tarif PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen. Sedangkan pada Pasal 58 ayat (2) beleid itu mengatakan tarif itu bisa dikerek hingga 40 persen hingga 75 persen atas hiburan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

"Apabila ditelaah, pajak atas bioskop masuk kategori 10 persen. Terkait standardisasi tarif sebetulnya sudah ada, dengan cara menetapkan batas maksimal 10 persen. Namun, pelaksanaannya tergantung masing-masing daerah," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

[Gambas:Instagram]

Jika mengacu pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2015, pajak bioskop dipatok 10 persen. Ini tercantum dalam Pasal 7 beleid tersebut.

Di lain sisi, Ferry mengatakan pajak bioskop yang berlaku saat ini masih berlandaskan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), bukan UU HKPD. Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan, di mana pada Pasal 45 ayat (1) ditetapkan tarifnya paling tinggi 35 persen.

"Pajak memiliki dua fungsi, yakni budgeter dan regulance. Jika pemerintah ingin meningkatkan animo masyarakat agar menonton di bioskop, maka tarif sebaiknya rendah. Namun, bisa saja di suatu daerah masyarakat penonton bioskopnya cukup tinggi dan daya beli bagus, maka penerimaan pajak bisa meningkat," jelas Ferry.

"Untuk melihat potensi (penerimaan setelah adanya standardisasi pajak bioskop), tentu harus dilihat per kasus di masing-masing daerah," tutupnya.

Lihat Juga : Eks Dirut Unilever Indonesia Jual Saham UNVR Rp3,17 Miliar

Senada, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (PK-TRI) Prianto Budi Saptono mengamini adanya dua versi soal tarif bioskop saat ini. Ada yang mengacu UU HKPD sebesar 10 persen, tetapi tak sedikit yang masih mematuhi UU PDRD dengan angka maksimal 35 persen.

Pada akhirnya, Prianto menilai perbedaan ini menimbulkan kesenjangan antardaerah.

"Tarif maksimal 35 persen ini memunculkan kesenjangan di setiap kota dan kabupaten karena tarifnya tergantung perda di kota atau kabupaten tersebut. Jadi, permasalahan yang muncul di setiap kota atau kabupaten adalah karena perda tentang pajak hiburan masih mengacu ke UU PDRD," ungkapnya.

Meski begitu, Prianto paham jika masih ada daerah yang belum menyesuaikan perdanya dengan UU HKPD. Pasalnya, uu yang baru terbit pada 2022 ini masih memberi kelonggaran dua tahun untuk transisi.

Karena UU HKPD berlaku sejak 5 Januari 2022, maka peraturan pelaksananya, termasuk perda, punya waktu penerbitan paling lama hingga 4 Januari 2024.

"Ketika perda baru tentang PBJT yang di dalamnya mencakup pajak hiburan, acuan perda baru tersebut harus ke UU HKPD. Secara otomatis, tidak akan ada kesenjangan tarif pajak karena tarif maksimalnya adalah 10 persen. Kalau pun ada perbedaan, gap-nya hanya 10 persen sesuai UU HKPD, bukan lagi 35 persen seperti di UU PDRD," tutup Prianto.

[Gambas:Video CNN]

Selir gila tidak mudah untuk diculik

IHSG Perkasa ke 7.041 Hari Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) bertengger di posisi 7.041 pada Selasa (28/11) sore. Indeks saham menguat 27,66 poin atau 0,39 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,01 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,93 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 249 saham menguat, 276 saham terkoreksi, dan 237 saham lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, mayoritas bursa saham Asia terpantau bergerak di zona merah. Tercatat indeks Hang Seng Composite di Hong Kong melemah 0,98 persen, indeks Nikkei 225 di Jepang minus 0,12 persen, dan indeks Straits Times di Singapura melemah 0,60 persen.

Di sisi lain indeks Shanghai Composite di China menguat 0,23 persen.

Senada, bursa saham Eropa juga kompak bergerak di zona merah. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris melemah 0,57 persen dan indeks DAX di Jerman minus 0,24 persen.

Kemudian mayoritas bursa Amerika pun kompak melemah. Tercatat indeks S&P 500 melemah 0,20 persen, indeks Dow Jones melemah 0,16 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 0,07 persen.

[Gambas:Video CNN]

Setelah kembali dari membunuh iblis, saya menjadi penjahat terhebat di dunia

Zulhas Lapor ke Jokowi soal Rencana Penataan Perdagangan Kratom******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menghadap ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan dalam rangka membahas penataan perdagangan kratom.

Kratom sendiri merupakan salah satu komoditas tanaman yang masuk dalam golongan I kategori narkotika. Selama ini kratom diperbolehkan ekspor ke luar negeri, salah satu pasarnya adalah Amerika Serikat (AS).

Kratom merupakan obat alternatif sebagai penawar rasa sakit untuk berbagai kondisi medis. Dilansir dari laman Badan Narkotika Nasional (BNN), kratom menuai banyak kontroversi karena dampaknya yang memiliki efek candu.

Menurut Zulhas, perdagangan kratom sangat menguntungkan bagi para petani di Kalimantan Barat. Oleh karena itu, ia menyebut perdagangan kratom perlu diatur lantaran ada perbedaan cara pandang.

Namun Zulhas tak merinci penataan seperti apa yang akan dilakukan, termasuk soal potensi nilai ekonomi dari kratom.

"Ya belum (dihitung), baru akan ditata ya," ucap dia.

Sebelumnya Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat nilai ekspor kratom mencapai US,33 juta atau setara Rp114,92 miliar (asumsi kurs Rp15.678 per dolar AS) sepanjang Januari-Mei 2023.

Nilai ekspor kratom ini mengalami tren kenaikan secara sejak 2019 hingga 2022. Tercatat pada 2019 nilai ekspor kratom mencapai US,95 juta dengan volume 5,33 ribu ton.

Kemudian naik menjadi US,16 juta dengan volume ekspor 4,25 juta ton pada 2020. Lalu, pada 2021 nilai ekspor kratom kembali naik menjadi US,22 juta dengan volume 4,37 ribu ton.

Selanjutnya, pada 2022 nilai ekspor kratom naik lagi menjadi US,51 juta dengan volume 8,21 ribu ton. Namun, pada 2022 nilai ekspor kratom anjlok menjadi US,82 juta dengan volume 2,25 ribu ton.

Kemendag menegaskan ekspor kratom saat ini masih tidak dilarang. Pasalnya, belum ada aturan khusus yang mengikat terkait ekspor tanaman itu.

"Kan memang belum ada aturan yang melarang. Jadi, ini masih dalam wacana pembahasan mengenai apakah ini terlarang atau tidak, apakah ini masuk unsur psikotropika atau tidak. Kami pun akan mengikuti kalau sudah ada keputusan," ujar Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Didi Sumedi Kemendag di Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis (5/10) lalu.

Hingga kini, sambung Didi, wacana aturan ekspor kratom masih dalam tahap pembahasan antar kementerian dan lembaga seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Bea Cukai Kemenkeu, serta BNN.

Kemendag sendiri sangat berhati-hati dalam melakukan ekspor kratom meski belum ada aturan tertulis yang melarangnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS), kratom sudah memiliki harmonized system code(kode HS).

[Gambas:Video CNN]