slot gacor terbaru

Jangkar kecil antarbintang

Pemkot Yogya Respons Soal Naiknya Harga Beras Terkait Bansos******

Dinas Perdagangan KotaYogyakarta menuding program bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pemerintah menjadi salah satu pemicu kenaikan harga berasdi wilayahnya.

Kepala Bidang Ketersediaan, Pengawas, dan Pengendalian Perdagangan Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta Sri Riswanti menyebut besarnya kebutuhan untuk program bansos turut mempengaruhi stok beras di daerahnya.

"Itu (bansos) tidak bisa dipungkiri karena memang ada kebutuhan yang tiba-tiba dan dalam jumlah banyak secara bersamaan. Pasti secara ketersediaan pasar itu berpengaruh," kata Sri di Balai Kota Yogyakarta, Selasa (20/2).

"Harga ini mungkin kalau saya melihat di beberapa kabupaten kiri-kanan seperti Bantul dan Sleman, bisa dikatakan walaupun kita tidak sentra produksi tapi harga itu masih bisa selaras dengan kabupaten yang mereka (sentra) produksi di Rp15 ribu untuk premium," terang Sri.

Namun, Sri menekankan bansos bukan satu-satunya penyebab kenaikan harga beras. Faktor lain seperti mundurnya masa panen dampak fenomena El Nino belakangan juga punya andil melambungkan harga beras.

Menurutnya, di tahun-tahun sebelumnya saat cuaca normal para petani pada Februari atau Maret sudah bisa panen raya.

"Kalau melihat secara global dan yang bisa kita pertanggungjawabkan memang kalau di angka pasokan berkurang karena panen yang mundur," beber Sri.

"Jadi (tahun ini) Maret awal minggu kedua itu baru ada yang panen sedikit, daerah-daerah tertentu yang menanamnya awal, baru nanti puncak panen raya itu di awal April," sambungnya.

Sejauh ini, Pemkot Yogyakarta belum mampu memastikan sampai kapan mahalnya harga beras ini akan berlangsung.

Di lain sisi, Pemkot Yogyakarta bersama Bulog setempat menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke sejumlah pasar demi menyeimbangkan harga beras yang masih tinggi di pasaran.

"SPHP kan sudah diintervensi dengan subsidi, sehingga per 5 kilo itu dipatok dengan harga Rp54.500. Ini kan cukup murah dengan kualitas medium, yang sebenarnya kualitasnya juga bagus menurut kami," kata Sri.

Sri menuturkan pasokan Bulog memang menjadi penopang neraca ketersediaan beras di Yogyakarta, ditambah pasokan dari kabupaten tetangga seperti Sleman, Bantul, Klaten dan Boyolali. Stok yang ada diperkirakan masih cukup hingga bulan depan.

"Biasanya kan kita rata-rata itu surplus sampai satu setengah bulan, sampai dengan 7-8 minggu itu biasanya kita aman, tapi untuk kondisi sekarang memang stok itu menurun. Kita aman sampai 1 bulan ke depan, itu masih stok aman karena nanti kita terus disusul panen raya ya di bulan Maret April insyaallah nanti pasokan semakin banyak," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Redaksi: Redaksi mengubah judul artikel ini pada Rabu (21/2)  terkait dengan pembaruan informasi dari pihak terkait.

Kelahiran Kembali Era Puncak

Luhut Pede Investasi Tembus Rp1.650 T usai Investor Puji Pilpres 2024******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan optimis target investasi tahun ini sebesar Rp1.650 triliun akan tercapai. Pasalnya, ia baru menerima kabar baik dari para investor asing terkait Pilpres 2024.

Luhut mengungkapkan sebelumnya para investor masih bersikap wait and see menunggu Pilpres 2024 selesai. Ia mengklaim banyak menerima ucapan selamat melalui telepon karena Pemilu telah berjalan dengan damai. Selain itu, Pilpres 2024 menjadi pesta demokrasi terbesar di dunia.

Hal tersebut ternyata turut membawa optimisme dan kabar baik terhadap kepastian investasi dalam negeri.

"Mengenai investasi, banyak sekali target kita, Rp1.650 triliun. Itu saya kira tidak ada masalah," sambungnya.

Luhut menyampaikan kendati perekonomian China agak sulit, negara tersebut sudah berkomitmen membangun pabrik petrokimia di Kalimantan Utara.

"Kemarin walaupun di China, atau semua dunia mengalami ekonomi agak sulit, mereka juga sudah sampaikan petrochemical yang akan dibangun, juga akan tetap dilanjutkan, dan begitu juga proyek-proyek lain," tuturnya.

[Gambas:Instagram]

Lebih lanjut, Luhut menyebut pemerintah berencana untuk membangun kawasan khusus untuk pembangunan pabrik tersebut.

"Itu mereka sudah minta ingin masuk dan kita akan bikin kawasan khusus untuk itu. Sehingga UMKM itu akan mendapat peluang juga untuk nanti ada di situ," ujar dia lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

Bawa iPad Anda ke dunia lain

Kemendagri Kritik Pembatasan di Ritel Picu Emak******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengkritik pembatasan pembelianberas di ritel modern maksimal dua pack alias 10 kg per orang memicu kelangkaan.

Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir menyebut kebijakan yang dianggap bisa meminimalisir panic buying itu malah membuat emak-emak panik sehingga menimbun beras. Pada akhirnya, terjadi kelangkaan di sejumlah toko ritel modern.

"Dengan dibatasi dua plastik (pack) itu, itu menimbulkan kepanikan," kata Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (19/2).

Kritik itu diungkap Tomsi usai mendengarkan penjelasan Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Cahyaningtiyas Rispinatri. Ia menilai apa yang disampaikan Bulog belum menjawab keluhan masyarakat.

Kemendagri ingin ada kejelasan target acuan kapan harga dan stok beras di pasar bisa terkendali.

Sementara itu, Bulog mengatakan pembatasan pembelian beras adalah kebijakan dari pengusaha ritel, yakni Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo).

"Terkait pembatasan pembelian di ritel modern kemarin, saya baru konfirmasi dengan teman-teman, jadi memang adanya pembatasan itu lebih ke kebijakan Aprindo, bukan dari Bulog," tegas Cahyaningtiyas alias Tiyas.

"Jadi, Bulog itu menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) ke ritel atas permintaan dari rekan-rekan penjual ritel modern. Mereka melakukan kebijakan pembatasan penjualan lebih untuk menghindari adanya panic buying, pemerataan stok," imbuhnya.

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) I Gusti Ketut Astawa ikut berkomentar. Ia menyebut sudah ada rakor dengan Aprindo untuk membahas isu kelangkaan beras di Indomaret dan Alfamart Cs.

Akan tetapi, Ketut membantah adanya kelangkaan beras seperti yang ramai dikeluhkan masyarakat.

"Kami melakukan rakor dengan ritel modern sebagaimana kemarin isu kelangkaan, padahal sebenarnya bukan langka, tapi pasokan tidak optimal. Oleh karena itu, dengan rakor kemarin sudah diambil langkah-langkah dan sedang berkembang pasokan ke ritel modern," tegas Ketut.

[Gambas:Video CNN]

Perhatikan saya

Pemerintah Buka Peluang Impor 2 Juta Ton Beras dari Thailand******

Pemerintah membuka opsi untuk mengimpor 2 juta ton berasdariThailand pada tahun ini.

Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional Sarwo Edhy mengatakan impor akan dilakukan jika produksi beras dalam negeri kurang.

"Ini bisa jadi (langkah) antisipasi melalui rakornas dan ratas, tentunya dengan persetujuan presiden dan menteri. Tahun lalu 2,8 juta ton, tahun ini rencananya 2 juta ton, tetapi kalau misalnya produksi dalam negeri cukup berarti impor itu tidak jadi," kata Sarwo di Bandung, dikutip Antara, Senin (19/2).

Sarwo menegaskan kenaikan harga beras ini tidak ada kaitannya dengan waktu menjelang Ramadan.

"Enggak, karena memang waktu tanam kita mundur, sehingga waktu panen kita juga mundur. Itu sebagai konsekuensi itu dari adanya El Nino," tegasnya.

Ia juga membantah ada pihak yang sengaja menimbun beras. Sarwo berharap ke depan stok dan harga beras kembali normal.

"Sampai saat ini belum. Jadi masih berjalan normal, sehingga mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa normal," tuturnya menambahkan.

Saat ini, harga beras masih mahal. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional per hari ini (19/2), harga beras kualitas bawah I naik 1,42 persen ke Rp14.250 per kg, beras kualitas bawah II naik 2,17 persen ke Rp14.150 per kg.

Lalu, beras kualitas medium I naik 1,31 persen ke Rp15.500 per kg, beras kualitas medium II naik 1,65 persen ke Rp15.400 per kg, beras kualitas super I naik 1,2 persen ke Rp16.850 per kg, dan beras kualitas super II naik 0,93 persen ke Rp16.300 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Harta Keluarga Istri Jelek

Bisnis Kasino AS Raup Cuan Rp1.041 T Saat Ekonomi Masih Susah******

Bisnis kasino komersial di Amerika Serikat mendulang US,5 miliar atau sekitar Rp1.041 triliun (asumsi kurs Rp15.661 per dolar AS) dari penjudi sepanjang 2023.

Berdasarkan Asosiasi Permainan Amerika (American Gaming Association/ AGA) tahun lalu merupakan tahun terbaik untuk bisnis mereka dengan kenaikan pendapatan sekitar 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Saat pendapatan dari seluruh kasino yang dimiliki suku asli setempat dirilis secara terpisah, keseluruhan perjudian kasino diprediksi menghasilkan hampir US0 miliar bagi operator kasino AS tahun lalu.

"Dari pengalaman kasino tradisional hingga opsi online, permintaan orang dewasa Amerika terhadap permainan berada pada titik tertinggi sepanjang masa," kata Pimpinan AGA Bill Miller seperti dikutip Associated Presspada Rabu (21/2).

Tahun lalu, inflasi dinilai mulai mereda dan bank sentral AS tetap mempertahankan suku bunga stabil, hal itu sedikit membuat konsumen mulai berbelanja.

"Hasilnya adalah tahun yang memecahkan rekor bagi industri kami," ujarnya.

Bahkan krisis belanja sebelum libur akhir tahun tidak menyurutkan semangat para penjudi untuk mengeluarkan uang mereka dengan raupan kasino mencetak rekor US,2 miliar pada Desember dan US,4 miliar pada kuartal IV 2023.

Direktur Institut Lloyd Levenson Universitas Stockton New Jersey Jane Bokunewicz, yang mempelajari industri perjudian, mengatakan taruhan olahraga masih cukup baru sehingga terbukti menarik bahkan bagi mereka yang memperhatikan soal anggaran.

"Sebagai bentuk hiburan, taruhan olahraga legal mungkin merupakan pengalaman baru dan baru bagi banyak pelanggan, dan dengan biaya masuknya yang relatif rendah, mungkin menarik bagi mereka meskipun anggaran belanja mereka terbatas," terang Bokunewicz.

Namun, perjudian tatap muka tetap menjadi andalan industri ini. Mesin slot menghasilkan US,51 miliar pada 2023, meningkat 3,8 persen dari tahun sebelumnya. Sementara, permainan meja menghasilkan US,31 miliar, naik 3,5%.

Selanjutnya, taruhan olahraga menghasilkan pendapatan US,92 miliar, naik 44,5 persen. Orang Amerika secara sah bertaruh U9,84 miliar pada olahraga, naik 27,8% dari tahun sebelumnya.

Lima pasar taruhan olahraga baru yang mulai beroperasi pada tahun 2023 - Kentucky, Maine, Massachusetts, Nebraska, dan Ohio - berkontribusi terhadap hal tersebut dan menghasilkan pendapatan gabungan sebesar U,49 miliar.

Pada akhir tahun, Massachusetts dan Ohio menempatkan diri mereka di antara 10 negara bagian taruhan olahraga teratas berdasarkan pendapatan.

Lalu, New Jersey dan Illinois melampaui US miliar dalam pendapatan taruhan olahraga tahunan untuk pertama kalinya, dan New York menduduki puncak semua negara bagian dengan US,69 miliar.

Namun, Nevada tetap menjadi pasar perjudian terbesar di AS, dengan pendapatan US,5 miliar. Pennsylvania berada di urutan kedua dengan US,86 miliar, diikuti oleh Atlantic City dengan US,77 miliar.

Sementara, perjudian internet menghasilkan US,17 miliar, naik 22,9 persen.

Lebih lanjut, tahun lalu, kasino membayar pajak perjudian sekitar US,42 miliar, naik 9,7 persen dari tahun sebelumnya.

[Gambas:Video CNN]

Buatlah revolusi sebagai penyihir

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan