menang menang 88

avatar slot88 85Jutaan kata 251318Orang-orang telah membaca serialisasi

《menang menang 88》

Hadi Tjahjanto ungkap dua prioritas kerjanya sebagai Menko Polhukam******

Jakarta (ANTARA) - Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto mengungkapkan dua prioritas kerjanya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, yaitu menjaga situasi tetap aman dan tertib, serta terus menagih utang para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Hadi meyakini situasi yang tetap kondusif adalah yang diinginkan oleh masyarakat karena jika keamanan dan ketertiban terjamin maka mereka dapat berkegiatan seperti biasa, termasuk aktivitas perekonomian tetap berjalan normal.

"Ini prioritas untuk tahun ini, karena seperti yang saya sampaikan agar masyarakat tetap tenang, masyarakat bisa melaksanakan kegiatan ekonomi juga dengan tenang, masyarakat dari pelosok sampai ibu kota ini menginginkan seperti itu," kata Hadi menjawab pertanyaan wartawan selepas upacara serah terima jabatan di Kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Hadi Tjahjanto ingin jaga situasi kondusif hingga bertemu Mahfud MD

Dalam paparannya saat jumpa pers, Hadi menyebut situasi keamanan dan ketertiban sejauh ini, termasuk selama tahun politik Pemilu 2024, masih kondusif.

"Situasinya sangat kondusif. Oleh karena itu, saya harus menjaga situasi ini. Situasi yang sangat kondusif ini berpegang teguh pada prinsip-prinsip menjaga persatuan dan kesatuan antaranak bangsa agar proses pembangunan yang sedang berjalan ini dapat dilaksanakan dengan baik tanpa adanya gangguan sedikit pun," kata Hadi.

Mengenai hal itu, Hadi menyampaikan dirinya langsung berkoordinasi dengan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

"Tugas dari TNI/Polri adalah tetap menjaga keutuhan wilayah NKRI dan NKRI menjadi harga mati dan saya yakin dengan koordinasi yang tepat, dengan dukungan para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan seluruh elemen saya yakin situasi kondusif yang kita rasakan hari ini akan terus terjaga," kata dia.

Baca juga: Hadi Tjahjanto langsung adakan rapat hari pertama jadi Menko Polhukam

Kemudian mengenai BLBI, Hadi berkomitmen melanjutkan kerja-kerja penagihan utang yang berjalan. "Mudah-mudahan BLBI dengan koordinasi ketat kita bisa menyelesaikan," katanya.

Satgas BLBI yang terdiri dari beberapa kementerian/lembaga mulai bekerja sejak Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI). Dalam Keppres itu, masa tugas Satgas BLBI berakhir pada 31 Desember 2023.

Sejak mulai bertugas sampai akhir masa tugasnya, Satgas BLBI berhasil menagih Rp35,8 triliun dari total utang Rp111 triliun.

Baca juga: Mahfud siap bertemu dengan Hadi Tjahjanto
Baca juga: Jokowi berpesan ke Hadi soal keamanan hingga dukungan investasi
Baca juga: Wiranto nilai Hadi Tjahjanto sosok tepat isi jabatan Menko Polhukam

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Anggota DPR: hak angket untuk kecurangan pemilu tidak tepat******

Jakarta (ANTARA) - Anggota DPR Komisi II DPR RI Guspardi Gaus menilai adanya wacana penggunaan hak angket di DPR untuk merespons dugaan kecurangan dalam Pemilu 2023 adalah sesuatu yang tidak tepat.
 
  
 
 Legislator dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai dugaan kecurangan dalam Pemilu 2024 itu semestinya dibawa ke ranah hukum, bukan ke ranah politik. Dia mengatakan hal angket tersebut memiliki sifat yang politis.
 
  
 
 "Kalau ada pelanggaran atau sesuatu yang dirasa tidak sesuai ketentuan terkait pemilu, ada ranah yang diberikan undang-undang kepada siapa pun yang dirugikan, untuk memperkarakan melalui jalur Bawaslu atau Gakumdu maupun DKPP," kata Guspardi dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Kamis.
 
  
 
 Dia mengatakan dugaan kecurangan itu bisa dilaporkan ke penyelenggara pemilu, seperti Bawaslu atau Gakumdu karena merupakan persoalan hukum. Seandainya penyelesaian di Bawaslu dirasa kurang memuaskan, menurutnya undang-undang juga menjamin kontestan untuk memperkarakan ke Mahkamah Konstitusi atau MK.
 
  
 
 “Ranahnya di situ. Jadi artinya yang angket ini, kok, ujug-ujug hak angket, ada apa,” katanya.
 
  
 
 Menurutnya, perlu dipahami bahwa DPR itu diisi oleh fraksi dari berbagai partai politik. Sementara itu untuk melakukan hak angket, menurutnya harus didukung oleh lebih 50 persen anggota DPR.
 
  
 
 "Pertanyaannya bagaimana peta politik yang ada di DPR yang akan mendukung," kata dia.
 
  
 
 Selain itu, menurutnya, KPU sebagai penyelenggara belum mengumumkan hasil pemilu secara resmi karena proses rekapitulasi suara masih berlangsung. Sehingga menurutnya langkah paling tepat untuk merespons dugaan kecurangan itu adalah melaporkannya kepada Bawaslu RI atau ke MK, bukan dibawa ke ranah politis.
 
  
 
 Presiden RI Joko Widodo menyebutkan usul dari salah satu calon presiden agar DPR menggunakan hak angket dalam menyelidiki penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan sebuah hak demokrasi. Dia mengaku tidak mempermasalahkan usulan penggunaan hak angket tersebut.
 
  
 
 "Ya itu hak demokrasi, enggak apa-apa kan," kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan kepada media usai menghadiri Puncak Peringatan Hari Pers Nasional Tahun 2024 di kawasan Ancol, Jakarta, Selasa (20/2).
 
  
 
 Dalam keterangan sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mendorong partai pengusung-nya menggulirkan hak angket terhadap dugaan kecurangan pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024 di DPR.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：erek50、5unsur4、slot tidak gacor

Terkait：pinjaman ojk 2022、situs slot gacor mudah menang、situs judi online aman terpercaya、kredivo dana tunai、jagoanslot、link slot zeus gacor、togelonlinebet、trik slot mahjong、olb88、warung slot777

---

---

bab terbaru：jago prediksi togel（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09