agen gacor

Kurir dunia bawah

dpbola

Polri pastikan kesiapan pengamanan distribusi logistik Pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko memastikan kesiapan Polri dalam mengamankan distribusi logistik Pemilu 2024 bersama dengan KPU dan Bawaslu.

"Sejak KPU melakukan distribusi sudah melekat personel Polri untuk melakukan pengamanan. Penyelenggaraan distribusi tetap dari KPU dan diawasi oleh Bawaslu sampai dengan saat ini," kata Truno kepada wartawan di Jakarta, Jumat.

Jenderal polisi bintang satu itu menjelaskan pengamanan distribusi logistik, mulai dari pelipatan surat suara hingga distribusinya menjadi salah satu sasaran kegiatan Operasi Mantap Brata 2023-2024 yang dilaksanakan Polri selama 222 hari terhitung sejak 19 Oktober 2023 sampai dengan 20 Oktober 2024.

Baca juga: Kapolri: Polri komitmen jalankan pengamanan tahapan pemilu dengan baik

Selain pengamanan distribusi logistik, pengamanan capres-cawapres, TPS, dan kantor-kantor penyelenggara pemilu juga menjadi bagian penting yang diamankan.

Dalam Operasi Mantap Brata ini, kata Truno, didukung oleh sejumlah satuan tugas, baik itu preventif maupun satgas preemtif, dari tingkat pusat hingga daerah.

Polri juga telah mengantisipasi pengamanan distribusi logistik untuk daerah 3T (tertinggal, terdepan dan terpencil), hingga wilayah perbatasan dan kepulauan.

"Terkait beberapa daerah seperti kepulauan, kami dalam hal ini Polri memiliki satgas bantuan operasi, di antaranya ada polisi udara dan polisi perairan atau Polairud," kata Truno.

Baca juga: Kabaharkam: Pola pengamanan TPS pemilu sesuaikan tingkat kerawanan

Tugas Polairud adalah mendukung sarana angkutan perairan bagi satgas lainnya dalam Operasi Mantap Brata, termasuk untuk kepentingan distribusi logistik pemilu.

Polri, lanjut Truno, sudah memiliki nota kesepahaman dengan KPU dan Bawaslu yang secara bersama-sama berkomitmen mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 berjalan aman, lancar, dalam suasana persatuan dan kesatuan.

Truno menambahkan Polri berkomitmen dalam penyelenggaraan pemilu dengan melakukan pengamanan dan memastikan bersikap netral.

"Kami pun mengimbau seluruh masyarakat dalam pemilu ini semua dalam koridor bagaimana menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sehingga tentunya pemilu ini dapat berintegritas dan juga berkualitas," kata Truno.

Baca juga: Kabaharkam: Polri gelar tiga operasi pengamanan Pemilu 2024

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran Kembali dan Mimpi

juraganselot

PSSI ikat kerja sama baru dengan Erspo untuk apparel tim nasional******

Jakarta (ANTARA) - PSSI resmi mengikat kerja sama baru dengan jenama lokal Erspo untuk menyuplai kebutuhan apparel tim nasional, melalui acara perkenalan yang berlangsung di Jakarta, Senin.

“Kalau kita mau sukses sama-sama, kita harus ada mutual benefit kerja sama yang bertahan lama. Karena itu saya apresiasi dengan para pendiri (jenama) yang ada di Indonesia, yang percaya sama transformasi sepak bola. Dan kami juga pasti percaya merek lokal bisa mendunia,” kata Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam sambutannya.

“Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih telah percaya kepada PSSI, dan saya sebagai Ketua (Umum) PSSI akan menjaga kepercayaan itu,” tambahnya.

Erick mengungkapkan bahwa nilai kerja sama antara PSSI dengan Erspo bernilai Rp 16,5 milyar. Dari jumlah sebesar itu, sebanyak Rp lima milyar merupakan uang tunai dan produk sebesar Rp 8,5 milyar, serta terdapat pula nilai royalti.

Baca juga: PSSI prioritaskan seragam dalam negeri pada setiap ajang

Untuk durasi kerja sama, Erick mengatakan bahwa dari pihak Erspo menginginkan kerja sama jangka panjang, bahkan sampai sepuluh tahun. Namun Erick dan PSSI meminta durasi kerja sama dilakukan untuk dua tahun dulu, dan dapat diperpanjang jika semua pihak tidak keberatan.

Selain Erspo, terdapat sekira 20 jenama yang ingin menjadi sponsor apparel tim nasional PSSI. Erick menyampaikan bahwa selain nilai komersial yang disodorkan Erspo, faktor lain yang membuat jenama itu dipilih untuk menjadi sponsor apparel timnas adalah strategi pengembangan kerja sama jenama itu.

Kegembiraan juga disampaikan oleh pendiri Erspo, Muhammad Sadad, yang juga merupakan sosok pendiri jenama populer Erigo.

“Dari saya pribadi tuh sebenarnya ini proyek idealis, bukan hanya proyek bisnis. Ya pasti harus ada bisnisnya, karena kecemasan dari kami kan apakah nanti produk ini akan banyak KW-nya atau bajakannya. Mudah-mudahan dapat diapresiasi oleh insan pencinta sepak bola di kalangan masyarakat Indonesia,” ujar Sadad.

Baca juga: Apparel timnas sepak bola Indonesia gebrak pasar internasional

Dalam pernyataannya, Sadad mengatakan bahwa Erspo merupakan entitas yang berbeda dengan Erigo, sebab Erspo lebih mengutamakan performa sebagaimana pakaian olahraga pada umumnya.

Seragam timnas baru karya Erspo baru akan diluncurkan secara resmi pada Maret mendatang. Saat ini, PSSI masih menggunakan seragam karya jenama lokal lainnya Mills, yang telah menyuplai apparel untuk timnas sejak Februari 2020.

Semua timnas mulai dari kelompok usia termuda sampai senior di bawah asuhan PSSI mengenakan apparel Mills, kecuali pada pesta olahraga multi cabang seperti Asian Games atau SEA Games di mana mereka mengenakan produk Li Ning yang merupakan sponsor resmi kontingen. Timnas futsal juga tidak menggunakan produk Mills, justru menggunakan produk dari Specs.

Baca juga: Jenama-jenama apparel lokal kuasai BRI Liga 1 2023/2024
Baca juga: Mills lebarkan sayap usai jadi apparel resmi timnas Indonesia dan klub

Pewarta: A Rauf Andar Adipati
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Undian Berhadiah Amplop Merah Tiga Alam

rtp mahkotaslot

Pemerintah atur ketat distribusi elpiji subsidi******

Harus ada kebijakan pemerintah bagaimana bisa mengoptimalkan subsidi ini diterima dengan baik untuk masyarakat,

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah mengatur secara ketat pendistribusian elpiji bersubsidi agar diterima sesuai penerima manfaat yakni rumah tangga miskin, usaha mikro dan kecil (UKM), nelayan, dan petani sasaran.

"Harus ada kebijakan pemerintah bagaimana bisa mengoptimalkan subsidi ini diterima dengan baik untuk masyarakat," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.
​​​​​
Pemerintah pun mengubah aturan dengan menggeser penyaluran elpiji subsidi dari berbasis komoditas ke penerima manfaat.

Baca juga: Pemerintah targetkan subsidi energi 2024 sebesar Rp186,9 triliun

Per 1 Januari 2024, hanya pengguna terdaftar yang diperbolehkan membeli elpiji 3 kg. Status data bisa diperiksa melalui nomor induk kependudukan (NIK) di KTP.

Penyesuaian data konsumen elpiji 3 kg berbasis sistem Merchant Apps Lite (MAP Lite) tersebut dijaring sejak 1 Maret 2023, termasuk data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) desil 1-7.

"Sistemnya sudah siap. 189,2 juta NIK sudah terdaftar dan terverifikasi 31,5 juta NIK," kata
 Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Mustika Pertiwi menambahkan pemerintah masih memperbolehkan konsumen belum terdata membeli elpiji 3 kg setelah mendaftar on the spot di subpenyalur atau pangkalan resmi.

Kementerian ESDM juga mengusulkan pengecer bisa diangkat menjadi subpenyalur. "Diatur saja jaraknya, misal tiap 1 kilometer itu, ada 1 pangkalan," sambungnya.

Baca juga: Penggunaan KTP untuk beli elpiji 3 kilogram di Mataram sudah berlaku

Mustika mengatakan model pendataan sebaiknya dilakukan di subpenyalur/pangkalan resmi, sehingga tidak sampai ke pengecer.

Apalagi, kerap kali pengecer membeli dalam jumlah besar, yang memungkinkan semua pembeli tidak terekam datanya.

"Misalnya, 10 tabung, maka dia mengurangi hak konsumen akhir untuk membeli langsung di pangkalan. Ini yang harus diatur," tuturnya.

Dari sisi infrastruktur teknologi, pencatatan manual melalui logbook juga mendorong pemerintah memperpanjang pendataan hingga akhir Mei 2024.

"Kita lihat nanti progresnya. Kami akan evaluasi. Intinya, jangan sampai terjadi kelangkaan di lapangan," ungkap Mustika.

Pemerintah pun memberi opsi lain yakni subpenyalur boleh menjual elpiji ke pengecer maksimum 20 persen dari alokasi per bulan sesuai Surat Dirjen Migas ke PT Pertamina (Persero).

Kendati demikian, menurut Mustika, pasokan elpiji 3 kg di masing-masing pengecer dibatasi untuk memaksimalkan subsidi tepat sasaran.

Agar kebijakan ini lebih aplikatif, lanjutnya, pemerintah bersama PT Pertamina Patra Niaga gencar sosialisasi, termasuk memberikan pelatihan kepada petugas di lapangan.

"Mereka akan dibekali software sederhana di telepon selular (HP) untuk mendata pembeli elpiji. Keterlibatan badan usaha dalam menjaga kebijakan telah diatur dalam Surat Keputusan Dirjen Migas. Pemerintah pun meminta Pertamina mengawal kebijakan sampai ke konsumen akhir," sebut Tutuka.

Baca juga: Pemkot Bengkulu usul kuota gas elpiji subsidi 2024 sebanyak 2.238 MT

Menteri Arifin menambahkan melihat tingginya impor elpiji, karakteristik gas yang minim propana (C3) dan butana (C4), serta belum memadainya kilang elpiji, pemerintah pun menggenjot pembangunan pipa transmisi gas terintegrasi dari Aceh hingga Jawa sebagai jalan keluarnya.

"Jaringan gas sangat diperlukan karena di banyak negara juga memanfaatkan gas alam untuk kebutuhan energi rumah tangga, hotel, atau rekreasi," jelasnya.

Menurut dia, ada penambahan penerima manfaat sebanyak 300.000 sambungan rumah tangga (SR) melalui pipa gas Cirebon-Semarang (Cisem) dan 600.000 SR lewat pipa Dumai-Sei Mangkei.

"Ini bisa mengurangi subsidi elpiji 3 kg hingga Rp0,63 triliun per tahun dan hemat devisa impor elpiji Rp1,08 triliun per tahun," Tutuka merinci.


Skema KPBU

Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengungkapkan pemerintah tengah mencari skema pembiayaan melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) untuk mengakselerasi pengembangan jargas.

Menurut dia, banyak benefit dari implementasi KPBU. Pemerintah menanggung sebagian risiko badan usaha dalam pembangunan jargas dan bisa mempercepat pembangunannya secara masif. "Misalnya di Batam, bisa langsung 300.000 SR," jelasnya.

Baca juga: Kementerian ESDM pasang listrik gratis 131.600 rumah tangga di 2023

Di sisi lain, masih ada tantangan menjalankan skema KPBU, di antaranya waktu lelang lebih panjang dan pembenahan regulasi, salah satunya Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2019. "Regulasinya perlu ditetapkan dulu sebelum dilelangkan," jelas Laode.

Permasalahan lain, perlu studi pendahuluan di masing-masing kota karena memiliki regulasi, peta lokasi, serta profil risiko berbeda. Keekonomian pun mesti dihitung secara detail demi memikat badan usaha.

Strategi kebijakan lain sedang digodok. Nantinya, di wilayah jargas, penggunaan elpiji ditarik secara bertahap dan elpiji dialihkan ke lokasi lain yang belum tersambung jargas. "Ini masih dalam tahap diskusi di Kementerian ESDM," tutur Laode.

Dengan begitu, menurut Menteri ESDM, penggunaan jargas menjadi upaya pemerintah menekan devisa dan solusi substitusi elpiji sebagai sumber energi rumah tangga.

"Tidak perlu lagi gotong-gotong tabung (elpiji) 3 kg. Cukup buka keran sudah menyala dapurnya," jelasnya.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Fantasi: Kapan saya menjadi tak terkalahkan?

777 net

Perpanjangan kontrak STY akan diputuskan setelah Piala Asia U******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia Erick Thohir mengatakan perpanjangan kontrak pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong (STY) akan ditentukan setelah selesainya pergelaran Piala Asia U-23 2024 Qatar yang akan dimulai pada 15 April sampai 3 Mei mendatang.

Hal ini dikatakan Erick karena kesepakatan perpanjangan kontrak dengan STY disepakati setelah sang pelatih berhasil membawa dua level timnas yang berlaga di Piala Asia tahun ini masuk ke babak gugur.

Di Piala Asia level senior sendiri, STY telah berhasil mewujudkan satu kesepakatan itu dimana ia membawa Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya sepanjang sejarah dari lima edisi yang telah diikuti.

Baca juga: Erick Thohir ungkap keputusan pertahankan STY berdasarkan hasil timnas

“Ada dua waktu itu, satu target daripada tim nasional senior lolos 16 besar, lalu juga untuk U-23 sama. Jadi masih ada PR tambahan gitu dan sama-sama kita jaga profesionalisme,” kata Erick ketika ditemui di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Jumat.

Di babak 16 Piala Asia 2023 nanti, Indonesia akan bertemu Australia pada Minggu (28/1) pukul 18.30 WIB di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Qatar.

Mengomentari jalannya laga Indonesia melawan Australia nanti, Erick memprediksi tim Garuda dapat mengimbangi permainan Socceroos. Hal ini dikarenakan Indonesia mempunyai pemain-pemain berkualitas yang merumput di kompetisi Eropa seperti Elkan Baggot, Justin Hubner, Rafael Struick, hingga Ivar Jenner.

Selain itu, menurutnya level permainan Australia juga masih di bawah Jepang yang menjadi tim terkuat di Asia saat ini dengan ranking 17 dunianya.

Baca juga: STY: Performa Indonesia di Piala Asia 2023 tak cerminkan ranking FIFA

“Ya saya rasa Australia bukan tim yang, kembali tidak diperhitungkan rankingnya juga jauh tapi permainannya berbeda dengan Jepang, dengan Korea Selatan dan kita juga banyak sekarang pemain yang sudah berlaga di Liga Inggris ataupun di Liga Belanda mungkin secara pertandingan lebih bisa saling mengimbangi gitu,” kata Menteri Badan Usaha Milik Negara tersebut.

“Kalau Jepang kemarin kita lihat sistem permainan luar biasa disiplin segala di segala lini, kita cobalah dan ini kan,” tambahnya.

Berkaca dari dua pertemuan sebelumnya dengan Australia dimana Indonesia menahan imbang 0-0 pada 2009 dan hanya kalah 0-1 pada 2010 dan melihat level Merah Putih yang permainannya terus meningkat, Erick yakin pada laga nanti Indonesia dapat memetik hasil lebih baik dari dua pertemuan sebelumnya.

Baca juga: STY optimistis Indonesia penuhi target di Piala Asia 2023

Ia pun menghimbau seluruh pemain yang tampil pada laga 16 besar melawan Australia nanti untuk all out mengerahkan kemampuan terbaik, karena bukan tidak mungkin Indonesia keluar sebagai pemenang untuk melaju ke 8 besar.

“Dan kita kalau melihat sejarah kita di tahun 2009-2010 kita sama Australia pernah draw, pernah ya seperti itu kalah 1-0 ya ini kan tahun 2023 masa nggak maju-maju gitu,” imbuhnya.

“Kembali saya bilang sama tim jangan berpuas diri sudah 16 besar terus udah ya enggak lah. Kembali kita harus kasih yang terbaik siapa tahu ya ada kejutan-kejutan dari Indonesia,” tutupnya.

Baca juga: Erick sebut perpanjangan kontrak STY tergantung performa di Piala Asia
Baca juga: Indonesia gapai impian dan bersiap ayunkan langkah lebih jauh lagi

Pewarta: Zaro Ezza Syachniar
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Cerita Sihir

situs slot gacor terbaru

Mengaktifkan jejaring pengawasan guna perbaiki layanan publik di Papua******

Jayapura (ANTARA) - Hasil survei Ombudsman RI pada 2022 menunjukkan bahwa pelayanan publik di Provinsi Papua berada dalam zona merah. Meski ada beberapa daerah yang masuk dalam kategori hijau dan kuning, perbaikan layanan publik perlu dilakukan demi kesejahteraan masyarakat setempat.

Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Kepulauan Yapen merupakan daerah yang masuk dalam zona hijau pelayanan publik, sementara Kota Jayapura dan Kabupaten Biak Numfor masuk dalam zona kuning.

Dari hasil tersebut maka Ombudsman RI Perwakilan Papua proaktif membantu meningkatkan layanan publik di Bumi Cenderawasih agar ke depan menjadi lebih baik, salah satunya dengan mengaktifkan kembali jejaring pengawasan.

Jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman Kota Jayapura sempat dibentuk dan telah berjalan, namun pada pada periode 2021-2022 kurang aktif karena pandemi COVID-19.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Papua Yohanes Rusmanta mengatakan dengan diaktifkannya kembali jejaring pengawasan pelayanan publik Sahabat Ombudsman maka sinergi dan kerja sama tetap terjaga sehingga partisipasi masyarakat terkait layanan publik dapat ditingkatkan, baik melalui komunitas media sosial maupun media massa yang menjadi jembatan bagi warga.

Karena, dengan begitu maka masyarakat dapat mengetahui hal penting yang dilakukan oleh pemerintah daerah begitu juga sebaliknya.

Terdapat dua jejaring pengawasan pelayanan publik yakni lembaga pengawasan pada tingkat pemerintahan dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang di dalamnya termasuk organisasi kemahasiswaan maupun para praktisi di bidang bantuan hukum.

Untuk penguatan pengawasan pelayanan publik di Papua maka perlu adanya masukan dari komunitas dan kelembagaan agar menjadi bahan untuk penyusunan rencana kerja Ombudsman RI Perwakilan Papua pada 2024.

Tidak hanya itu, masukan dari media massa juga diperlukan agar hasil komunikasi antara Ombudsman dengan masyarakat jauh lebih efektif.

Dalam upaya penguatan jejaring pengawasan layanan publik, Ombudsman RI Perwakilan Papua juga telah meningkatkan sinergi pengembangan jaringan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah pada empat provinsi yakni Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Hal tersebut dilakukan agar ke depan empat provinsi itu mempunyai unit khusus yang mengelola pengaduan masyarakat dengan dilengkapi satu bagian khusus atau narahubung untuk melakukan pengawasan kepada layanan publik secara internal dan hubungannya dengan pihak eksternal.

Jika hal itu diterapkan dengan baik maka setiap kendala yang ada pada instansi atau lembaga terkait dengan pelayanan publik bisa dilakukan komunikasi dengan Ombudsman sehingga dapat dicari solusi untuk bagaimana perbaikan ke depannya.

Hal terpenting yang juga harus diperhatikan ialah setiap lembaga atau instansi baik pemerintah daerah kementerian yang ada di Papua terus melakukan koordinasi dengan Ombudsman sehingga akan mempermudah masyarakat mengakses pelayanan.

Ombudsman RI perwakilan Papua juga akan membantu memperbaiki instansi dalam memberikan pelayanan, tetapi diharapkan pula ada komitmen dari pemerintah daerah dan lembaga untuk membentuk sebuah jaringan pengawas pada tingkat provinsi.

Hal tersebut sebagai bukti dan kepedulian Ombudsman RI Perwakilan Papua untuk meningkatkan pelayanan publik di provinsi paling timur Indonesia agar bisa berjalan dengan baik.

Kepala Keasistenan Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman RI Perwakilan Papua Melania Kirihio mengingatkan penyelenggara pelayanan publik di daerah itu agar secara aktif melakukan pengawasan pelayanan publik, baik internal maupun eksternal.

Hal itu perlu dilakukan karena sebagian besar daerah di Papua masih berada di zona merah dalam pelayanan publik. Salah satu penyebabnya yaitu pemerintah daerah atau lembaga belum banyak menyediakan standar pelayanan publik seperti tempat pengaduan masyarakat.

Dengan demikian masyarakat belum memahami bagaimana melakukan pengaduan dan tempat pengaduan berada di mana. Untuk itu setelah dilakukan jaringan pengembangan pengawas tingkat kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di empat provinsi tersebut dapat mengefektifkan pemanfaatan pengelolaan pengakuan pada setiap institusi penyelenggaraan publik.

Selain itu dapat mengefektifkan koordinasi pelaksanaan rekomendasi dan saran perbaikan kebijakan yang dikeluarkan Ombudsman dalam kerangka koordinasi guna mendukung pengendalian dan evaluasi terhadap program prioritas nasional.


Inovasi layanan publik

Masuk kategori zona hijau dalam pelayanan publik di Papua, Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura bertekad terus melakukan inovasi guna meningkatkan pelayanan pemerintahan kepada seluruh masyarakat di daerah itu.

Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey menyatakan dalam pelayanan publik, aparatur sipil negara (ASN) setempat perlu menerapkan enam budaya integritas yang telah diluncurkan pada 2022 yakni tertib administrasi, tertib aturan, pelayanan prima, inovasi dan perubahan, bebas korupsi, serta wajar tanpa pengecualian (WTP).

Terkait itu, maka ASN di lingkungan Pemkot Jayapura harus terus meningkatkan kinerja dalam pelayanan publik, sebab kualitas pelayanan publik juga akan meningkatkan daya saing bagi daerah.

"Kekurangan yang ada saat ini bisa diperbaiki dan semua dapat bergandengan tangan demi memajukan Kota Jayapura lebih baik pada masa mendatang melalui layanan publik yang semakin baik," katanya

Dia mengingatkan seluruh ASN di lingkungan Pemkot Jayapura agar memperhatikan dengan baik kemajuan zaman, sebab hal itu berkaitan dengan kesiapan menghadapi tantangan tugas yang semakin kompleks.

Perubahan dan dinamika membuat masyarakat juga mengalami perubahan sehingga perlu adanya inovasi dalam setiap pelayanan yang dilakukan pada setiap OPD.

Sebagai ibu kota Provinsi Papua, Kota Jayapura menjadi barometer di segala bidang pelayanan, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial, dan ekonomi sehingga ia minta seluruh ASN memberikan pelayanan dengan cepat, cepat, dan akurat.




 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Dosa Lumen

panen123 login

Polda Metro Jaya masih kaji penangguhan penahanan Siskaeee******

Jakarta (ANTARA) - Polda Metro Jaya hingga saat ini masih mengkaji soal penangguhan penahanan terhadap tersangka kasus film porno, Francisca Candra Novitasari atau Siskaeee.

"Jadi, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menerima surat permohonan (penangguhan) tersebut, tentunya kami akan kaji dan pertimbangkan oleh penyidik," Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Polda Metro Jaya, Kamis.
Ketika ditanyakan soal adanya gangguan kejiwaan pada Siskaeee yang jadi salah satu alasan penangguhan penahanan, Ade Ary menjelaskan masih didalami oleh penyidik. "Nanti akan didalami penyidik, tergantung perkembangan penyidikan oleh Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya," katanya. Sebelumnya, kuasa hukum tersangka kasus film porno, Francisca Candra Novitasari atau Siskaeee, Tofan Agung Ginting mendatangi Polda Metro Jaya untuk mengajukan penangguhan penahanan bagi kliennya.
"Jadi hari ini kita sudah buat surat permohonan penangguhan penahanan dan nanti kita mau sampaikan kepada Dirreskrimsus Polda Metro Jaya," katanya..
Sebagai kuasa hukum Siskaeee, dia menjaminkan dirinya bahwa Siska tidak akan kabur dan tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum.
Tofan juga menambahkan dirinya belum bisa bertemu dengan kliennya karena masuk jam istirahat saat dirinya datang ke Polda Metro Jaya. Selain itu, Tofan menyebutkan alasan Siskaeee dilakukan perlu ditangguhkan penahanannya karena kliennya sedang sakit.
"Menurut informasi, tapi kami belum menerima surat dari RS, bahwasanya Siskaeee ada mengalami gangguan kesehatan, itu informasi yang kita terima dari manajernya," katanya.

Baca juga: Kuasa hukum Siskaeee ajukan penangguhan penahanan
Baca juga: Siskaeee langsung ditahan

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024