rtp lumbung88

Gadis malang dan gadis bangsawan

Menaker Ingatkan Batas Pengumuman UMP 2024 Hari Ini******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah kembali mengingatkan seluruh gubernur menetapkan dan mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2024paling lambat hari ini (21/11).

Sementara, upah minimum kabupaten/kota (UMK) harus ditetapkan oleh gubernur paling lambat 30 November 2023.

Hal tersebut disampaikan Ida dalam Rakornis tentang 'Kebijakan Penetapan Upah Minimum Tahun 2024' bersama Mendagri Tito Karnavian di kantor Kemendagri Jakarta, Senin (20/11).

PP 51 tahun 2023 sendiri telah ditetapkan dan diundangkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 10 November 2023 lalu.

Ida pun lantas menjelaskan penetapan upah minimum di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota adalah berdasarkan masukan dari Dewan Pengupahan yang ada di setiap daerah.

Bahkan, Ida mengaku telah memberikan arahan tentang kebijakan pengupahan dan PP Nomor 51 Tahun 2023 kepada para Kadisnaker provinsi/kabupaten/kota pada 13 November 2023 lalu di Jakarta.

"Substansi pengaturan dan isi rancangan PP 51 Tahun 2023 juga sudah Kemnaker sosialisasikan sejak beberapa bulan lalu di segenap wilayah di Indonesia, dengan mengundang perwakilan dari unsur serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, dinas ketenagakerjaan, akademis atau pakar," ujarnya.

Lebih lanjut, Ida menyebut ada tiga hal yang perlu dipahami dan dilaksanakan oleh kepala daerah atau penjabat kepala daerah terkait beberapa pokok substansi pengaturan dalam PP 51 Tahun 2023.

Pertama, kebijakan upah minimum tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, berlaku untuk pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun.

Kedua, formula penyesuaian atau kenaikan upah minimum menggunakan tiga variabel utama yaitu inflasi, pertumbuhan ekonomi dan index tertentu yang disimbolkan dengan alpha dalam PP Nomor 51 Tahun 2023 tersebut.

Ketiga, kebijakan pengupahan untuk pekerja/buruh dengan masa kerja di atas 1 tahun atau lebih, wajib diberlakukan kebijakan pengupahan berbasis produktivitas atau kinerja dengan menggunakan instrumen Struktur Skala Upah (SUSU).

"Artinya pekerja/buruh dengan masa kerja di atas satu tahun berhak untuk dibayar atau digaji di atas upah minimum yang disesuaikan dengan output kinerja atau produktivitas pekerja dan kemampuan perusahaan, " kata Ida.

[Gambas:Video CNN]

Percaya pada Kerajaan Allah

Waskita Respons Potensi Delisting Saham dari Bursa******

PT WaskitaKarya (Persero) Tbk merespons potensi delisting saham yang diumumkan PT Bursa Efek Indonesia (BEI). Perseroan menilai informasi tersebut wajar disampaikan bursa.

Waskita menyebut emiten yang menjalani suspensi selama 6 bulan memang biasanya akan mendapatkan pengumuman potensi delisting.

Suspensi saham Waskita telah berjalan sejak Mei 2023 hingga saat ini, berkaitan dengan penundaan pembayaran bunga dan pokok atas beberapa obligasi yang diterbitkan perusahaan.

Potensi delisting itu tak serta merta membuat saham Waskita dihapus dari bursa. Berdasar informasi yang disampaikan BEI ke perseroan, jika suspensi saham berlangsung sekurang-kurangnya 24 bulan dari waktu pengumuman suspensi, maka terdapat potensi delisting saham.

"Maka dari itu, dilakukannya delisting terhadap saham perseroan baru akan terjadi paling cepat pada bulan Mei 2025," tulis Waskita.

BUMN Konstruksi itu optimis bisa menyelesaikan review MRA dan mendapatkan persetujuan kreditur perbankan maupun pemegang obligasi. Dengan begitu, suspensi saham dapat segera dibuka kembali di kuartal pertama 2024.

Saat ini, perusahaan mengklaim sedang dalam tahap akhir proses persetujuan final atas usulan skema restrukturisasi kepada kreditur perbankan dan pemegang obligasi. Mayoritas kreditur perbankan yang mewakili lebih dari 80 persen nilai hutang outstanding telah menyetujui skema restrukturisasi yang diusulkan Perseroan.

"Sebagai bagian dari proses restrukturisasi tersebut, perusahaan juga terus melakukan diskusi intensif dengan seluruh pemegang obligasi terkait skema restrukturisasi, agar dapat segera disetujui melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO)," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Pergi ke dunia lain dengan seni bela diri

Bupati Subang Usul UMK 2024 Naik 12,33 Persen, Dekati Rp4 Juta******

Bupati Subang Ruhimat mengusulkan upah minimumkabupaten/kota (UMK) 2024 naik 12,33 persen mendekati Rp4 juta.

Saat ini, UMK Subang berada di level Rp3,27 juta. Jika naik 12,33 persen atau sekitar Rp403 ribu, maka upah buruh di Subang, Jawa Barat akan melesat ke Rp3,67 juta.

Usul ini disampaikan langsung Bupati Subang Ruhimat kepada Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin melalui sepucuk surat. Surat itu bernomor TK/01/4986/Disnakertrans tertanggal Rabu (22/11).

"Dengan ini kami menyampaikan usulan rekomendasi UMK Subang 2024 sebesar Rp3.677.626,65 atau naik sebesar 12,33 persen dari UMK 2023 sebesar Rp3.273.810,60," tulis surat yang ditandatangani Ruhimat, dikutip Jumat (24/11).

"Usulan rekomendasi ini disampaikan sebagai pertimbangan Pj Gubernur Jawa Barat (Bey Machmudin) dalam menetapkan UMK Subang 2024," tandasnya.

Isi surat tersebut dibenarkan oleh Federasi Serikat Buruh Persatuan-Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (FSBP-KASBI) Subang.

Sekretaris Umum FSBP-KASBI Subang Rahmat Saputra menegaskan pihaknya akan mengawal rekomendasi tersebut sampai ditetapkan. Ia dan kawan-kawan buruh tak ingin ada perubahan.

"Iya benar, Subang rekomendasi kenaikannya sebesar 12,33 persen. Itu harapannya, rekomendasi dari Subang tidak berubah dan ditetapkan sesuai rekomendasi," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Terpisah, Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin mengaku sudah menerima usulan UMK 2024 dari Pemkab Subang. Ia menyebut rekomendasi itu memang tidak berlandaskan pada PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan, melainkan tuntutan pekerja.

Bey menyebut semua rekomendasi dari kabupaten/kota di Jawa Barat rencananya dibahas pada 27 November 2023. Lalu, penetapan UMK akan dilakukan pada 30 November 2023.

[Gambas:Video CNN]

Dokter ajaib pengemis

Duduk Perkara Dugaan Korupsi Tol MBZ hingga Menteri Basuki Bersuara******

Duduk perkara kasus dugaankorupsi pembangunan Tol Jakarta-Cikampek (Japek) II aliasTol MBZ tahun 2016-2017 mulai terungkap.

September lalu, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi mengatakan modus yang dilakukan adalah mengurangi spesifikasi atau volume proyek dan mengatur pemenang tender.

Kuntadi menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama oleh tiga tersangka, yakni Djoko Dwijono (DD) selaku Dirut PT Jasamarga Jalan layang Cikampek (JCC) periode 2016-2020, YM selaku Ketua Panitia lelang proyek JCC, serta TBS selaku tenaga ahli jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

Sedangkan, YM selaku Ketua Panitia Lelang proyek JCC turut serta melakukan pemufakatan jahat dengan mengkondisikan pengadaan barang yang sudah ditentukan siapa pemenangnya.

"Saudara TBS selaku tenaga ahli, diduga turut serta menyusun gambar rencana teknik akhir atau Detail Engineering Design (DED) yang di dalamnya terdapat pengkondisian pengurangan spesifikasi Kuntadi, September 2023 lalu.

Atas perbuatannya, para tersangka diduga melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Selain tiga tersangka tadi, Kejagung juga menjerat Direktur Operasional PT Bukaka Teknik Utama, Sofiah Balfas (SB) sebagai tersangka korupsi.

Satu tersangka lainnya adalah Ibnu Noval (IBN), mantan Kepala Divisi 5 PT Waskita Karya karena dinilai menghalangi penyidikan.

Lihat Juga : Daftar 5 Daerah dengan UMP Terendah di Indonesia

Baru-baru ini, Kejagung mengungkap secara spesifik modus kecurangan dalam proyek tol MBZ itu.

Kasubdit TPPU Direktorat Penyidikan Jampidsus Haryoko Ari Prabowo mengatakan aksi korupsi tersebut dilakukan para tersangka dengan mengurangi spesifikasi atau volume proyek.

Ia menyebut proyek jalan layang yang seharusnya dibangun dengan menggunakan rangka beton itu justru diubah menjadi rangka baja.

"Rencananya memang diawal pakai beton, kemudian diubah menjadi baja," ujarnya, Senin (20/11).

Kendati demikian, Haryoko enggan membeberkan lebih lanjut siapa sosok tersangka yang berperan melakukan perubahan tersebut.

Kejagung masih berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung total kerugian keuangan negara dalam kasus tersebut.

Dalam kasus ini, Kejagung juga menduga terdapat perbuatan melawan hukum berupa persekongkolan dalam mengatur pemenang lelang yang menguntungkan pihak tertentu. Akibatnya ditemukan indikasi kerugian keuangan negara pada proyek senilai Rp13,5 triliun tersebut.

Menteri PUPR buka suara

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono pun turut bersuara soal penggantian material rangka beton menjadi baja.

Menurutnya, penggunaan rangka baja tak akan menimbulkan risiko dan tak jauh berbeda dengan rangka beton. Pasalnya, rangka baja yang digunakan sekarang sudah diuji sertifikasi.

"Menurut kami dari Kementerian PUPR, enggak ada risiko. Itu sudah diuji oleh Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ). Sudah ada sertifikasinya," kata dia saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Selatan, Selasa (21/11).

Basuki pun memastikan bahwa Tol MBZ sudah sesuai dengan standar keamanan. Menurutnya, pemilihan penggunaan rangka beton atau baja tergantung pada teknis.

"Kalau teknis enggak ada masalah. Itu pilihan teknis. Bisa beton, bisa baja. Hanya pilihan teknis. Kalau baja akan lebih cepat dikerjakan," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

malam yang rusak

Wali Kota Usul UMK Depok 2024 Naik 15 Persen, Kalahkan UMP Jakarta******

Wali Kota Depok Mohammad Idris mengusulkan kenaikan upah minimum kota (UMK) sebesar 15 persen ke Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin.

"Kita sudah menyampaikan aspirasi dari buruh (kenaikan UMK Depok 15 persen) ke Pj Gubernur (Bey Machmudin), tetapi nanti kan Pj Gubernur juga akan melihat pertimbangannya itu dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)," kata Idris, dikutip dari situs Pemkot Depok, Jumat (24/11).

Idris mengaku belum menerima tanggapan dari Apindo hingga saat ini. Ia tak tahu apakah pengusaha sepakat atau tidak dengan kenaikan upah buruh di Depok hingga 15 persen.

Idris hanya menyebut jika usul kenaikan 15 persen disetujui, maka UMKDepok 2024 akan lebih tinggi dari upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta hingga UMK Bekasi.

"Nanti tinggal perusahaannya, kalau perusahaannya sanggup ya monggo saja," ucap Idris.

"Itu kan mereka dengan perusahaan, sedangkan enggak dipadukan kasihan juga dampaknya, bisa jadi terjadi PHK. Nanti bukan warga Depok saja, tetapi warga Jabodetabek yang kerja-kerja di perusahaan," tandasnya.

UMK Depok saat ini berada di angka Rp4.694.493. Jika naik 15 persen atau Rp704.173, maka UMK Depok 2024 akan melesat ke Rp5.398.666.

Sementara itu, UMP DKI Jakarta 2024 hanya Rp5.067.381. Ini naik 3,38 persen dibandingkan upah tahun sekarang sebesar Rp4,9 juta.

[Gambas:Video CNN]

Pelarian Tuan Giveta

UMP 2024 Jatim Naik 6,1 Persen Jadi Rp2,16 Juta******

Upah Minimum Provinsi (UMP)Jawa Timur2024 diputuskan naik 6,13 persen menjadi Rp2,16 juta.

Hal itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/606/KPTS/013/2023 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2024. Aturan itu diteken Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada 20 November 2023.

"Upah Minimum Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 sebesar Rp. 2.165.244,30 (dua juta seratus enam puluh lima ribu dua ratus empat puluh empat rupiah tiga puluh sen)," ujar Khofifah dalam beleid itu.

Apabila pengusaha tidak memenuhi ketentuan maka akan dikenakan sanksi sesuai perundang-undangan.

"Dalam hal Upah Minimum Kabupaten/Kota telah ditetapkan, yang berlaku adalah Upah Minimum Kabupaten/Kota," ujarnya.

Dasar perhitungannya UMP 2024 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021.

Dalam PP tersebut, besaran UMP dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, UMP tahun sebelumnya, dan nilai indeks tertentu (alpha) yang ditetapkan di kisaran 0,1-0,3.

[Gambas:Video CNN]