petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

kratonbet

daftar slot online 842Jutaan kata 864Orang-orang telah membaca serialisasi

《kratonbet》

Bawaslu imbau warga tak ciptakan konflik jelang pemungutan suara******

Bawaslu imbau warga tak ciptakan konflik jelang pemungutan suara
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyampaikan hasil pemetaan tempat pemungutan suara (TPS) rawan pada pemilu 2024 dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (11/2/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc/pri.
Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengimbau masyarakat tidak menciptakan konflik menjelang hari pemungutan suara pasangan calon presiden-calon wakil presiden dan anggota legislatif pada 14 Februari 2024.

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja meminta setiap orang dapat menjaga iklim politik tetap kondusif sehingga aktivitas yang dapat mengganggu itu sebaiknya dihindari.

“Hal-hal yang bisa menimbulkan konflik dan lain-lain, lebih baik dihindarkan, karena sekarang menjelang pemungutan suara. Jangan sampai masa pemungutan suara ini terganggu gara-gara hal tersebut,” kata Bagja menjawab pertanyaan wartawan soal film dokumenter “Dirty Vote” saat jumpa pers di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Minggu.

Terkait kritik yang ditujukan ke Bawaslu dalam film itu, Bagja mempersilakan masukan-masukan itu ditujukan kepada lembaga yang saat ini dia pimpin.

“Teman-teman jika mengkritisi Bawaslu silakan saja, tidak ada masalah bagi Bawaslu selama kami melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan,” kata dia.

Menurut Bagja, Bawaslu RI dan jajaran pengawas pemilu di daerah sejauh ini telah melakukan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu, dia menyerahkan penilaian atas kinerja Bawaslu itu sepenuhnya kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, silakan kritik kami. Proses sedang berjalan, kami tidak ingin proses-proses ini dianggap tidak benar. Namun, pada titik ini Bawaslu sudah melakukan tugas fungsinya dengan baik, tetapi tergantung masyarakat juga, perspektif masyarakat silakan. Kami tidak bisa meng-drive(mengendalikan, red.) perspektif masyarakat,” kata Bagja.

Dia pun menghormati kebebasan berpendapat yang menjadi hak setiap warga negara. “Apa yang diungkapkan oleh teman-teman adalah hak yang dilindungi konstitusi, demikian juga hak dan tugas Bawaslu dijamin, diatur oleh undang-undang,” kata Ketua Bawaslu RI.

Film dokumenter “Dirty Vote” pada Minggu siang dirilis oleh rumah produksi WatchDoc di platform YouTube. Film tersebut menampilkan tiga pakar hukum tata negara, yaitu Zainal Arifin Mochtar dari Universitas Gadjah Mada, Feri Amsari dari Universitas Andalas, dan Bivitri Susanti dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.

Tiga pakar itu secara bergantian dan bersama-sama menjelaskan rentetan peristiwa yang diyakini bagian dari kecurangan pemilu. Dalam beberapa bagian, beberapa pakar juga mengkritik Bawaslu yang dinilai tidak tegas dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu. Alhasil menurut mereka, tidak ada efek jera sehingga pelanggaran pemilu cenderung terjadi berulang.

Dalam waktu kurang lebih 8 jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat satu juta lebih orang dan dan disukai oleh 117.000 lebih pengguna YouTube.

Baca juga: Bawaslu sebut tujuh indikator kerawanan paling banyak terjadi di TPS
Baca juga: Bawaslu soal film Dirty Vote: Silakan kritik, kami bekerja sesuai UU
Baca juga: Bawaslu sebut ada surat suara tak sampai ke WNI di Malaysia

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Erick ungkap pemicu terjadinya kenaikan harga beras di Indonesia******

Erick ungkap pemicu terjadinya kenaikan harga beras di Indonesia
Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) berinteraksi dengan warga saat mengecek ketersediaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Ritel Modern Robinson Klender, Jakarta Timur, Senin (12/2/2024). ANTARA/Benardy Ferdiansyah/aa.
karena tentu situasi geopolitik yang terjadi ada peperangan di beberapa negara
Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan alasan yang memicu terjadinya kenaikan harga beras di Indonesia, salah satunya ialah harga pangan dunia yang juga sedang meningkat.

"Kalau harga beras melonjak itu bukan di Indonesia, di seluruh dunia. Di seluruh dunia memang harga pangan sedang meningkat," kata Erick saat meninjau ketersediaan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Klender, Jakarta Timur, Senin.

Ia pun menyebut faktor yang menyebabkan harga pangan naik, yakni kondisi geopolitik dunia seperti perang yang terjadi di beberapa negara.

"Kenapa naik? karena tentu situasi geopolitik yang terjadi ada peperangan di beberapa negara, ada juga penjajahan di saudara kita di Gaza (Palestina), memang dinamika ini terjadi," tuturnya.

Oleh karena itu, kata Erick, pemerintah mengantisipasi kenaikan harga beras yang terjadi di dalam negeri dengan menggelontorkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Karena itu lah pemerintah terus hadir memberikan beberapa bantuan seperti 22 juta keluarga itu dibantu yang namanya bantuan pangan 10 kilogram itu kami terus jalankan, kalau di negara lain tidak ada," ujar Erick.

Ia mengungkapkan bahwa Perum Bulog sudah menggelontorkan beras SPHP sebesar 220 ribu ton dari awal tahun 2024 dan mulai hari ini akan menggelontorkan lagi sebanyak 250 ribu ton.

"Untuk itu, makanya kami gelontorkan lagi 250 ribu ini bantuannya jenis beras SPHP supaya tadi keresahan itu tidak terjadi dan ini kami bisa pastikan stok beras cukup itu ada 1,2 juta (ton) dan nanti ada masuk lagi 500.000 (ton), jadi Insya Allah cukup," kata Erick.

Diketahui, peningkatan penyaluran beras SPHP dilakukan dalam merespons kenaikan harga beras saat ini sehingga diharapkan akan dapat mendukung stabilitas harga beras ke depan.

Pemerintah menyalurkan program bantuan pangan beras dalam periode Januari sampai Juni 2024 sebesar 10 kg per bulan untuk setiap keluarga penerima manfaat (KPM). Bantuan pangan beras tersebut akan diberikan bagi 22 juta KPM.


Baca juga: Bulog pastikan penyaluran bantuan pangan dilanjutkan 15 Februari
Baca juga: Presiden Jokowi perintahkan distribusi beras ke pasar
Baca juga: Pemerintah terus seimbangkan ketersediaan beras nasional

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:buku erek erek bergambar

Perbarui waktu:2024-07-03

Daftar bab terbaru
oyo999
pgshop slot
kingdom4d
situs gacor resmi
prediksi togel paito
info slot terpercaya
kredit online terpercaya
poker369
kredinesia
Daftar isi semua bab
Bab 1 cara pinjam uang online tanpa ktp
Bab 2 danaku legal atau ilegal
Bab 3 pola maxwin olympus hari ini 2023
Bab 4 bo slot gacor malam ini
Bab 5 slot gacor abis
Bab 6 karo88
Bab 7 gacor 118
Bab 8 janda4d
Bab 9 melodi99
Bab 10 the slot777
Bab 11 slot39
Bab 12 jpnation
Bab 13 pinjaman online legal terbaik
Bab 14 analisa4d
Bab 15 slot 888 online
Bab 16 mpo338
Bab 17 pinjol anti gagal
Bab 18 monsterbet88
Bab 19 koin123
Bab 20 slot demo89
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9946bab
PercintaanBacaan TerkaitMore+

Aku hanya ingin menjadi orang normal

bandartaruhan168
Diduga salah prosedur KPU Makassar tarik logistik dari pulau
Tangkapan layar - Anak buah kapal membawa kotak suara untuk dikembalikan ke gudang KPU Makassar setelah ditarik dari gudang PPK Kecamatan Kepulauan Sanggkarang diduga salah prosedur pengiriman dan belum dirakit setelah tiba di lokasi, Pulau Barrang Lompo, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (12/2/2023). ANTAR/Darwin Fatir. 
Makassar (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar, Sulawesi Selatan, terpaksa menarik kembali logistik pemilu kotak suara dan surat suara yang sudah tiba di Kantor Kecamatan Kepulauan Sangkkarang karena diduga salah prosedur belum dipacking usai dikirim menggunakan kapal ke Pulau Barrang Lompo.

"Jadi, yang belum dipacking. Dipacking dulu baru didistribusikan kembali hari ini," kata Anggota KPU Makassar Mohammad Abdi Goncing membenarkan saat dikonfirmasi wartawan, Senin.

Saat ditanyakan apakah kekeliruan atau ada salah prosedur mengirimkan logistik Pemilu 2024 ke Kecamatan Kepulauan Sangkarang karena kotak suara masih terlipat dan surat suara dibungkus terpisah yang seharusnya dimasukkan dalam kotak suara lalu disegel, kata dia, membenarkan hal tersebut.

Humas KPU Makassar ini berdalih pengiriman logistik atas pertimbangan efisiensi mengingat kapal yang membawa logistik tersebut bisa memuat seluruh barang bawaan dan tidak basah saat tiba di gudang PPK Kecamatan Sangkarrang sebab menempuh jalur laut.

"Jadi, efisiensi yang dimaksud di sini bukan soal efisiensi anggaran, tapi lebih ke efisiensi kotak suara yang jika bertumpuk ditakutkan penyok atau rusak. Apalagi, dalam kotak suara itu juga, jika sudah dipacking, berisi surat suara dan seluruh logistik yang berada dalam kotak suara," katanya

Di tempat terpisah, Ketua Bawaslu Makassar Dede Arwinsyah kepada wartawan mengatakan pihaknya telah mendapatkan kabar dan mengirim surat meminta KPU Makassar memberikan penjelasan apa yang menjadi dasar pengembalian logistik tersebut setelah sampai di gudang kantor kecamatan setempat.

"Kalau misalkan sudah menjawab surat kami, dan kami menemukan adanya dugaan pelanggaran terkait tata cara prosedur maupun mekanisme, maka kami dapat menetapkan sebagai temuan. Kalau itu ada dugaan terkait dengan pelanggaran tata cara dan mekanismenya," kata Dede menegaskan.

Namun demikian sejauh ini pihaknya belum bisa memberikan keterangan apakah ada pelanggaran lebih lanjut dalam kejadian tersebut, sebab, aturannya mengirimkan surat ke KPU Makassar untuk memberikan penjelasan terkait pengembalian logistik dari gudang PPK kecamatan kepulauan Sangkarrang ke Kota Makassar.


 

Ketua Bawaslu Makassar Dede Arwinsyah (kiri) didampingi anggotanya Rizal Suaib (kanan) memberikan keterangan berkaitan logistik pemilu yang dikirim ke Kecamatan Kepulauan Sangkarrang diduga salah prosedur di kantornya, Jalan Letjen Hertasning Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (12/2/2024). ANTARA/Darwin Fatir.

 

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Makassar Rizal Suaib menambahkan bahwa dirinya ikut mengantarkan pengiriman logistik menggunakan kapal ke gudang PPK Kecamatan Sangkarrang.

"Dari kronologinya, sebenarnya tengah malam setelah tiba lalu kami diskusi bersama 14 petugas tps di kelurahan bahwa ada masalah logistik pemilu yang dikirim kpu pagi tadi harus dikembalikan ke kota, karena kami belum tahu informasi detailnya malam itu," ucap Rizal.

Selanjutnya, pagi tadi, seluruh logistik yang ada di lantai tiga gudang penyimpanan logistik kantor kecamatan dibawa turun meskipun sudah ada sebagian kotak suara dirakit untuk dibawa ke dermaga Pulau Barang Lompo untuk di bawa kembali ke gudang logistik di Kota Makassar.

"Seluruh logistik di bawa ke dermaga untuk dibawa pulang tadi pagi. Itu ditarik semua, ada sebanyak 41 tps di sana. Hal Itu sebagaimana bahasan pak ketua, kemungkinan kesalahan prosedur, atau secara umum, ada mungkin regulasi yang dilanggar," ucapnya.

Menurut Rizal, soal tafsiran KPU Makassar belum dipacking, kata dia, pada prinsipnya semua logistik masih murni sebagaimana keluar dari gudang. Khusus surat suara dalam kotak coklat tersegel dan kotak suara masih seperti dari pabrik belum dirakit.

"Berdasarkan prosedur kan itu sudah harus ada isinya, apa-apa saja sesuai Undang-undang, kemudian disegel baru dikirim. Ini mungkin yang dianggap belum sesuai prosedurnya, jadi balik lagi.Saya pikir seperti itu sejauh ini," katanya menjelaskan.

Baca juga: KPU Manggarai Barat pakai truk-kapal motor distribusi logistik pemilu

Baca juga: KPU: Distribusi logistik pakai helikopter ke enam desa di Seram Utara

Pewarta: M Darwin Fatir
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Pecinta kuliner tidak terbatas

tarikan jp paus slot gacor
FGBI ajak elemen masyarakat ciptakan Pemilu damai
Ketua Forum Guru Besar Indonesia (FGBI) Singgih Tri Sulistiyono. ANTARA/Dokumen pribadi/am.
Jakarta (ANTARA) - Forum Guru Besar Indonesia (FGBI) mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menciptakan Pemilu 2024 yang damai dan jauh dari ujaran kebencian.

"Kita harus mengedepankan sikap bijaksana dan sabar dalam berinteraksi dengan sesama, demi menciptakan suasana yang menyejukkan di tengah masyarakat," kata Ketua Presidium FGBI Profesor Singgih Tri Sulistiyono dalam keterangan video di Jakarta, Minggu.

Dia juga mengajak semua elemen masyarakat untuk memprioritaskan kepentingan nasional dan menjaga keamanan, serta kesejahteraan bangsa di atas segala kepentingan pribadi dan golongan.

"Masa tenang Pemilu, pentingnya menjunjung tinggi kesabaran sosial guna menciptakan suasana yang kondusif," ujarnya.

Singgih mengingatkan agar semua pihak menghindari penyebaran berita palsu (hoaks) dan fitnah yang berpotensi memicu konflik.

"Kita perlu bersama-sama membangun kesadaran akan bahaya penyebaran informasi yang tidak benar dan berpotensi memecah belah persatuan bangsa," pesannya.

Baca juga: Bawaslu Agam catat 149 TPS tanpa jaringan internet-listrik

Menurut dia, Pemilu adalah pesta demokrasi dan semua pihak harus menjadikannya sebagai momentum memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Singgih menyampaikan harapannya kepada Tuhan Yang Maha Esa agar memberikan aman, keselamatan, kelancaran, keberhasilan, dan berkah bagi seluruh bangsa Indonesia.

Kata dia, dengan komitmen yang kuat untuk menjaga kedamaian dan kemajuan bangsa, Forum Guru Besar Indonesia bersama seluruh elemen masyarakat siap bersinergi demi Indonesia yang lebih baik.

“Semoga langkah-langkah positif ini dapat menginspirasi semua lapisan masyarakat, untuk bersama-sama menciptakan masa depan yang cerah dan sejahtera bagi tanah air tercinta,” harapnya.

Baca juga: Bawaslu Penajam: Perlu keterlibatan masyarakat awasi Pemilu di IKN
Baca juga: KPU Bintuni distribusikan logistik Pemilu ke empat distrik terjauh

Pewarta: Fauzi
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Sistem dewa pedang terkuat

bo slot 4d gacor
Jokowi terbitkan perpres baru naikkan tunjangan pegawai Setjen Bawaslu
Tangkapan layar - Lembar salinan Perpres RI Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada Senin (12/2/2024). ANTARA/Andi Firdaus.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal (Setjen) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dalam lembar salinan perpres yang dilansir dari laman jdih.setneg.go.id di Jakarta, Selasa, besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan, mulai dari sebesar Rp1.968.000 untuk kelas jabatan 1 hingga Rp29.085.000 untuk kelas jabatan 17.

"Tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan terhitung sejak peraturan presiden ini berlaku," demikian petikan Pasal 4 Perpres Nomor 18 Tahun 2024 tersebut.

Peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta dan ditandatangani Presiden Jokowi pada Senin (12/2). Perpres tersebut dapat diunduh pada tautan berikut ini.

Baca juga: Bawaslu Maluku: Temuan dugaan pelanggaran Gibran di Ambon tak terbukti

Ketentuan itu sekaligus mencabut Perpres Nomor 122 Tahun 2O17 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum yang sebelumnya berlaku per 15 Desember 2017.

Dalam perpres yang lama, nilai tunjangan kinerja lebih rendah dari perpres terbaru, yakni dengan besaran nominal mulai dari Rp1.766.000 untuk kelas jabatan 1 hingga Rp24.930.000 untuk kelas jabatan 17.

"Pada saat peraturan presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 266), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," demikian petikan Pasal 13 pada perpres terbaru.

Baca juga: Soal putusan DKPP, Bawaslu sebut pencalonan Gibran tidak bermasalah

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Era Abadi: Penjaga

bonus new member depo 25 dapat 25
PPLN Tokyo siapkan 3.500 surat suara bagi pemilih dalam daftar khusus
Sejumlah WNI antre untuk mencoblos di TPS Sekolah Republik Indonesia di Tokyo, Jepang, pada Minggu (11/2/2024). ANTARA/Juwita Trisna Rahayu/aa.
Tokyo (ANTARA) - Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Tokyo, Jepang, menyediakan sekitar 3.500 surat suara untuk Daftar Pemilih Khusus (DPK) untuk mengantisipasi pemilih yang membeludak pada saat pencoblosan 11 Februari.

DPK adalah daftar warga yang memiliki hak pilih, tetapi belum terdata di Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Kalau ditambah surat suara yang RTS (return to sender) itu mencukupi karena kita memiliki sekitar 3.000 dan surat suara cadangan 500,” kata anggota PPLN Tokyo Makmur Lubis di lokasi tempat pemungutan suara (TPS) di Tokyo, Minggu.

Dia menjelaskan surat suara RTS merupakan surat suara yang telah dikirimkan kepada calon pemilih melalui pos kemudian kembali lagi ke PPLN Tokyo karena penerima tidak lagi tinggal di alamat tersebut, pindah negara, atau sudah kembali ke Indonesia.

“Sudah ada ketentuan dari PKPU, kami (bisa) menggunakan surat suara return to sender. Ada surat pos yang kami kirim tapi tidak ada orangnya. Jadi untuk DPTb (Daftar Pemilih Tambahan), DPK itu akan kami tangani dengan surat suara itu,” katanya.“DPK ini mereka yang belum mendaftar di pos mana pun,” katanya.

Pemilih dalam DPK bisa memilih pada waktu tertentu. Di TPS Tokyo, pemilih DPK baru diperbolehkan menggunakan hak suaranya mulai pukul 16.00 hingga pukul 18.00 waktu setempat.

Makmur menyebutkan bahwa sudah 200 DPK yang mendaftar hingga pukul 13.00 waktu setempat.

“Yang kami tangani (pemilih) DPK yang sudah lama tinggal di Jepang. Dari mana? Dari kartu izin tinggalnya di Jepang. Itu salah satu cara kami mengklarifikasi,” katanya.

Pemungutan suara di Jepang dilakukan dalam dua metode: TPS dan melalui pos.

Makmur mengatakan hanya ada satu atau dua orang yang meminta ganti surat suara karena dinilai rusak dan khawatir suaranya tidak terhitung.

“Belum rusak, tapi takut dianggap rusak karena kemungkinan kita terima dari Indonesia dalam keadaan terlipat,” katanya.

WNI di Jepang memberikan suaranya untuk Pemilu 2024 pada Minggu (11/2) di TPS yang berlokasi di Sekolah Republik Indonesia Tokyo. Penghitungan suara akan dilakukan pada 14 Februari mendatang.

Berdasarkan data PPLN Tokyo, di Jepang ada 29.434 pemilih warga negara Indonesia (WNI) yang terdiri dari 18.334 laki-laki dan 11.100 perempuan. Pemilih yang mencoblos di TPS sebanyak 2.847 orang, dan lewat pos 26.587 orang.

Baca juga: Dubes serukan WNI di Jepang gunakan hak suara di Pemilu 2024
Baca juga: WNI di Jepang hari ini mencoblos di TPS

Pewarta: Juwita Trisna Rahayu
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Medan Pertempuran PlayerUnknown di Luar Alam Dewa

akun demo slot gacor
Samsat dan SIM Keliling Jakarta ditiadakan hingga 15 Februari 2024
Arsip foto- Warga membayar biaya mengurus Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) di bus pelayanan Samsat Keliling di Ciputra Mall, Jakarta, Kamis (28/12/2023). ANTARA FOTO/Aloysius Lewokeda/wpa/rwa/aa.
Jakarta (ANTARA) - Pada masa Operasi Mantap Brata atau Pengamanan Pemilu 2024 pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) dan Surat Izin Mengemudi (SIM) Keliling Polda Metro Jaya ditiadakan dan akan kembali melayani pada 16 Februari.

"Tanggal 12 sampai dengan 15 Februari 2024 pelayanan gerai dan samling (samsat keliling) ditiadakan," demikian pengumuman resmi dari TMC Polda Metro Jaya yang dikutip di Jakarta, Senin.

Pada tanggal 12, 13, dan 15 Februari 2024 layanan pengesahan dan perpanjangan surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau pembayaran pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta, hanya dapat dilakukan di Samsat Induk.

Sedangkan pada tanggal 14 Februari 2024 bertepatan dengan libur nasional dalam rangka pemungutan suara, maka seluruh pelayanan samsat ditiadakan, baik di Samsat Induk, gerai maupun samling.

"Pelayanan gerai dan samling dibuka kembali pada tanggal 16 Februari 2024," tulis TMC Polda Metro Jaya.

Perlu diketahui, layanan di gerai dan samling hanya pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) tahunan. Sedangkan untuk perpanjangan STNK dan ganti plat nomor kendaraan harus datang langsung ke kantor Samsat.

Sementara syarat untuk perpanjangan atau membayar pajak kendaraan bermotor yaitu membawa beberapa dokumen yang diperlukan seperti KTP, BPKB dan STNK asli masing-masing disertai lampiran fotokopi.

Baca juga: Polda Metro tiadakan layanan gerai dan SIM keliling hingga 15 Februari
Baca juga: Info BMKG: Cuaca Jakarta Senin pagi berawan malam hujan ringan

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Sistem Kaisar Kekacauan

max slot vip 777
Jokowi teken keppres berhentikan Khofifah dan angkat pj gubernur Jatim
Arsip foto - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (kanan) saat mendampingi Presiden Joko Widodo dalam kunjungan kerja sekaligus penyaluran BLT El Nino di Banyuwangi, Jawa Timur. Rabu (27/12/2023). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Kepresidenan/pri.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo telah menandatangani keputusan presiden (keppres) tentang pemberhentian Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur, sekaligus mengangkat sekretaris daerah Provinsi Jawa Timur sebagai penjabat (pj) gubernur.

"Presiden telah menandatangani keppres pemberhentian Khofifah Indar Parawansa sebagai gubernur Jatim dan Emil Dardak sebagai wagub Jatim, sekaligus mengangkat (Sekretaris Daerah Provinsi Jatim) Adhy Karyono sebagai pj gubernur Jatim," kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana dalam pesan singkat yang diterima di Jakarta, Selasa.

Masa jabatan Khofifah dan Emil Dardak sebagai pasangan kepala daerah Provinsi Jawa Timur selesai pada tanggal 13 Februari 2024.

Baca juga: Gubernur Khofifah pimpin apel terakhir di Pemprov Jatim

Ari menyampaikan berdasarkan informasi, pj gubernur Jatim akan dilantik oleh Mendagri Tito Karnavian pada Jumat (16/2).

"Sampai dilantiknya pj gubernur, maka ditunjuk Sekda Jatim Adhy Karyono sebagai plh. (pelaksana harian) gubernur Jatim," jelas Ari.

Sebelumnya, Senin (12/2), Khofifah memastikan Tito Karnavian telah menunjuk Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adhy Karyono untuk melaksanakan tugas harian sebagai gubernur.

"Tadi sore, saya telah menerima radiogram dari Kementerian Dalam Negeri terkait penunjukan Sekdaprov Adhy Karyono sebagai pelaksana harian gubernur Jatim," kata Khofifah usai acara Silaturahim dan Pelepasan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Periode 2019-2024 di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jawa Timur, Senin malam.

Baca juga: Sehari sebelum jabatan berakhir, Khofifah resmikan bantuan PLTS Atap 

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024