slot gampang wd

Alam Dewa Kegelapan

Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi Dewan Komisaris Susi Air******

Susi Air resmi menunjuk eks pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Rasamala Aritonang sebagai komisaris perusahaan.

Maskapai penerbangan milik Susi Pudjiastuti itu juga menunjuk Nadine Kaiser sebagai salah seorang direktur dan Melinasary sebagai kepala operasi.

"Dewan dan Staf Susi Air dengan bangga mengumumkan penunjukan Direktur terbaru kami, Ibu Nadine Pascale Kaiser. Selain itu, kami sangat senang menyambut anggota Dewan Komisaris yang baru, Bapak Rasamala Aritonang, dan Kepala Operasi kami yang baru, Ibu Melinasary," tulis perusahaan melalui akun Instagram resmi seperti dikutip pada Rabu (7/12).

"Terlepas dari tantangan pandemi, Susi Air tetap kuat dan saya berkomitmen untuk bekerja dengan dewan komisaris lainnya untuk memastikan bahwa perusahaan terus berkembang di tahun-tahun mendatang," ujarnya.

Sementara itu, Nadine Kaiser yang merupakan anak dari Susi Pudjiastuti mengucapkan banyak terima kasih atas kerja keras dan dedikasi semua pihak dalam maskapai selama menghadapi pandemi.

Ia pun berkomitmen untuk memberikan dedikasi kepada Susi Air.

"Sebagai direktur Susi Air, saya berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada saya oleh pendiri dan mentor kami, Ibu Susi Pudjiastuti, dan saya berkomitmen untuk memimpin melewati krisis ini dan menuju masa depan yang lebih cerah," ujar Nadine.

Adapun Susi Air juga menunjuk Melinasary sebagai kepala operasi. Sebelumnya, ia memang mengelola operasi maskapai tersebut sebagai manajer.

[Gambas:Video CNN]

Raja Tianjiu

Pengusaha Buka******

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid mengungkapkan alasan pengusahamenggugat atau uji materi atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 ke Mahkamah Agung.

Ia menyebut pengusaha memerlukan kepastian hukum terkait formula penetapan besaran UMP 2023.

"Mengenai itu adalah kepastian hukumnya. Yang kami lakukan adalah kepastian hukumnya. Makanya kami melakukan uji materi itu untuk kepastian hukum, jangan sampai tadi adanya dualisme," ujarnya di Mandarin Oriental Jakarta, Selasa (6/12).

Di sisi lain, Arsjad mengatakan gugatan pengusaha juga semata-mata untuk mencari keadilan untuk pengusaha dan buruh. Sebab, kedua pihak ini saling membutuhkan.

"Nah kami mencari enlightendi mana kami sama-sama melangkah agar ekonomi Indonesia tetap maju," ujarnya.

Menurut Arsjad, jika keadilan antara pekerja dan pengusaha sudah terjalin, produktivitas pun akan meningkat.

Saat produktivitas meningkat, pengusaha pun tentu bisa memberikan bayaran lebih pada pekerja.

"Kuncinya produktivitas, kuncinya skill, meng-improveskilldan produktivitas karena kalau produktivitas tinggi, semua pengusaha ingin memberikan lebih," ujar Arsjad.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J. Supit mengungkapkan pengusaha akan mengajukan judicial review terkait Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum 2023.

"Apindo yang ajukan judicial review, di dukung Kadin," kata Anton saat dihubungi CNNIndonesia.com.

[Gambas:Video CNN]

Uji materiil itu akan diajukan pada Mahkamah Agung (MA).

Kelompok pengusaha tersebut turut menggandeng Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Denny Indrayana sebagai kuasa hukum.

Anton mengatakan pihaknya juga akan meminta kepastian hukum terlebih dahulu soal penetapan UMP 2023. Di daerah-daerah akan ditempuh melalui peradilan tata usaha negara (PTUN).

"PHK tidak secara langsung berhubungan dengan UMP. Sebab tanpa kenaikan UMP, khusus industri sepatu, garmen, dan padat karya orientasi ekspor lainnya sudah ada masalah dengan turunnya order 30-50 persen karena permintaan AS dan Eropa menurun drastis," ujarnya.

Bunga mekar di Jinxiang

Pemprov DKI Ungkap Sederet Manfaat Tergabung Bersama Jakpreneur******

Program unggulan Pemprov DKI Jakarta, Jakpreneur memastikan masyarakat yang terdaftar menjadi UMKM Jakpreneur akan mendapatkan sejumlah manfaat selama keanggotaannya.

Beberapa manfaat tersebut di antaranya para pelaku UMKM dapat menerima pelatihan, pendampingan, dibantu perizinan, pemasaran, pelaporan keuangan dan fasilitas permodalan.

"Fasilitas sarana dan prasarana juga disediakan ketika mengikuti program Jakpreneur. Misalnya, perizinan usaha ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP), kemudahan akses ke permodalan dari perbankan atau lembaga lainnya," sebagaimana dikutip dari laman resmi Jakpreneur , Jakarta Smart City.

Upaya ini diharapkan dapat mencapai perubahan pola pikir kewirausahaan, membantu mencari penyelesaian permasalahan usaha dan membentuk pelaku usaha yang unggul.

Terkait dengan bantuan pemasaran produk, Jakpreneur juga menyediakan akses pemasaran untuk memperluas pangsa pasar peserta Jakpreneur.

Pemasaran produk peserta oleh Perangkat Daerah Penyelenggara Jakpreneur dilakukan melalui Bazaar di tingkat Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, Nasional maupun Internasional.

Selain itu, UMKM Jakarta juga diberikan akses pemasaran Pengadaan Barang/Jasa milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui sistem e-order. Selain itu, Jakpreneur juga berkolaborasi dengan Shopee, Tokopedia, Gojek, Grab untuk membantu pemasaran produk UMKM Jakpreneur melalui market place.

UMKM Jakarta juga diberikan pelatihan terkait pembukuan keuangan yang berkolaborasi dengan organisasi lain seperti, pemanfaatan QRIS Bank Indonesia, pemanfaatan aplikasi pembukuan online seperti SIAPIK, Buku Kas dan lain sebagainya.

Dari pelaporan keuangan baik, peserta Jakpreneur dapat difasilitasi untuk mengakses permodalan ke Perbankan maupun Lembaga Jasa Keuangan Lainnya. salah satu kolaborator permodalan Jakpreneur yaitu Bank DKI dengan program KUR, Monas Pemula, dan Monas 25.

ahli super

Kemendag Angkat Suara soal Tahu Bakal Lenyap di Jakarta******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) angkat suara soal kelangkaan tahu di pasar-pasar Jakarta dan sekitarnya, karena para pedagang tidak lagi menjual tahubeberapa hari terakhir.

Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Kasan mengatakan pemerintah terus memantau ketersediaan pasokan dan kestabilan harga kedelai sejak awal tahun ini.

Pemerintah lewat Kementerian Perdagangan telah melaksanakan program Bantuan Penggantian Selisih Harga Pembelian Kedelai di tingkat perajin tahu dan tempe sebesar Rp1.000 per kilogram (kg) melalui penugasan kepada Bulog.

Kemendag juga telah berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga teknis lainnya serta pemerintah daerah (pemda) dalam memperluas dan meratakan cakupan perpanjangan program tersebut dengan memfasilitasi pengrajin tahu dan tempe di setiap wilayah untuk menghubungi koperasi produsen tempe tahu Indonesia (KOPTI).

Selain itu, Kopti yang berada di luar Gakoptindo juga dapat bergabung dan turut menikmati manfaat program pemberian bantuan kedelai.

Sementara, pemda disebut telah melakukan upaya pencegahan inflasi, seperti operasi pasar dan pasar murah di wilayah masing-masing.

"Untuk itu, perajin tahu dan tempe dapat mengoptimalkan bantuan yang telah diberikan oleh pemerintah agar dapat tetap menjalankan kegiatan usaha memproduksi tahu dan tempe," ungkapnya.

Penjual olahan kedelai di pasar Jakarta maupun Depok hanya menjual tempe sejak Senin (5/12). Hal ini terjadi karena paguyuban penjual tahu se-Jabodetabek dan Banten melakukan demo.

"Tahu gak ada, dua hari demo (dari Senin). Sekarang ada demo paguyuban penjual tahu se-Jabodetabek dan Banten. Mogok, semua setop produksi, jadi sama sekali (tahu) gak ada," kata Ipang, penjual tahu dan tempe di PD Pasar Jaya Pasar Minggu kepada CNNIndonesia.com, Selasa (6/12).

Menurutnya, demo dilakukan untuk memberikan kesadaran kepada para pembeli bahwa harga tahu bakal naik. Ia mengatakan kecil kemungkinan mengharapkan penurunan harga kedelai dari pemerintah.

Aksi mogok produksi ini dijadwalkan selesai pada Rabu (7/12) dan bakal dibarengi dengan kenaikan harga tahu sebesar Rp500 per bungkus.

Di lain sisi, Dwi selaku penjual tahu tempe di Pasar Minggu masih menjajakan stok tahu yang dimilikinya dengan harga melejit hingga Rp10 ribu per bungkus. Namun, ia tidak menampik ada aksi mogok produksi sejak Senin (5/12).

"Tahu Rp10 ribu per bungkus. Lagi gak ada stok, pada demo. Tadinya Rp7.000- Rp8.000 per bungkus. Kalau tempe masih Rp6.000," jelasnya.

Di Pasar Kemiri Muka, Depok, Jawa Barat, tahu juga tak dijual. Para penjual kompak mengatakan bahwa ada demo atau mogok produksi dari paguyuban penjual tahu.

Yuni selaku penjual tahu dan tempe di Pasar Kemiri Muka menambahkan ada kenaikan harga tahu dalam beberapa hari mendatang. Pasalnya, langkah produsen untuk mengecilkan ukuran tahu dianggap sudah tidak mempan.

"Tahu gak ada, kosong sudah dua hari. Harganya mau naik. Kalau tahu kan sistemnya bos, anak buahnya harus banyak. Bakal ada lagi Kamis (8/12), naik langsung harganya," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Aroma dingin kamar kerja musim semi

Daftar Posisi Lowongan Kerja Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2******

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali membuka rekrutmen bersama. Ada banyak posisi lowongan kerjaRekrutmen Bersama BUMN Batch 2 yang tersedia.

Pada rekrutmen bersama ini, terdapat 30 instansi BUMN dengan lebih dari 890 posisi. Selain untuk jurusan-jurusan yang spesifik seperti teknik dan akuntansi, beberapa posisi yang dibuka dapat dilamar untuk segala lulusan.

Lihat Juga : Jadwal Daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2, Jangan sampai Terlewat

Ilustrasi. Daftar posisi lowongan kerja Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2 (Foto: CNN Indonesia/Andry Novelino)

Berikut beberapa daftar posisi lowongan kerja Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2, dirangkum dari laman resmi Rekrutmen Bersama Forum Human Capital Indonesia.

1. Staf Teknologi, PT Industri Kereta Api: Jenjang S1/D4
2. Staf Pengelolaan Proyek, PT industri Kereta Api: Jenjang S1/D4
3. Staf Information Technology, PT Industri Kereta Api: Jenjang S1/D4
4. Staf Quality Control Testing, PT Industri Kereta Api: Jenjang S1/D4
5. Staf Purchasing, PT Industri Kereta Api: Jenjang S1/D4
6. Staf Non-Management Trainee, PT Taspen: Jenjang D3
7. Data Analyst, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
8. Data Scientist, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
9. Sales Marketing, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
10. Staf IT, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
11. Staf Portofolio, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
12. Quantity Surveyor, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
13. Engineering Office, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
14. Staf Akuntansi, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
15. Staf Satuan Pengawasan Intern, PT Waskita Karya: Jenjang S1/D4
16. Staf Akuntansi, PT Biofarma: Jenjang S1/D4
17. Laboran/Operator, Staf Akuntansi, PT Biofarma: Jenjang S1/D3
18. Staf Produksi, PT Biofarma: Jenjang S1/D4
19. Asisten Peneliti, PT Biofarma: Jenjang S1/D4
20. ATLM, PT Biofarma: Jenjang D3
21. Perawat, PT Biofarma: Jenjang D3
22. Staf HC Talent & Development, PT Bio Farma-PT Kimia Farma Tbk-PT Kimia Farma Apotek: Jenjang S1/D4
23. Staf Pelaksana HC Operation, PT Bio Farma-PT Kimia Farma Tbk-PT Kimia Farma Apotek: Jenjang S1/D4
24. Staf Finance, PT Bio Farma-PT Kimia Farma Tbk-PT Kimia Farma Apotek: Jenjang S1/D4
25. Asisten Peneliti Mikrobiologi, PT Biofarma-PT Kimia Farma Tbk: Jenjang D3
26. IT Officer, PT Bank Rakyat Indonesia: Jenjang S1/D3
27. Internal Audit, PT Danareksa: Jenjang S1/D4
28. Assistant Investment Manager (officer), PT Danareksa (Persero) - PT Perusahaan Pengelola Aset: Jenjang S1/D4
29. Pelaksana Reporting & Hubungan Stakeholer, PT Danareksa-PT Surabaya Insdutrial Estate Rungkut: Jenjang S1/D4
30. Pelaksana Penyedia Jasa Pekerjaan, PT Danareksa-PT Surabaya Insdutrial Estate Rungkut: Jenjang S1/D4
31. Business Analyst, PT Danareksa (Persero_- PT Danareksa Capital-PT Reksasentosa Dinamika: Jenjang S1/D4
32. Editor, PT Danareksa (Persero)-PT Balai Pustara: Jenjang S1/D4
33. Copywriter, PT Danareksa (Persero)-PT Balai Pustaka: Jenjang S1/D4
34. Business Development & Coorporate Planner: Jenjang S1/D4
35. Staf SDM, PT Danareksa (Persero)-PT Kawasan Industri Makassar: Jenjang S1/D4
36. Staf SDM, PT Danareksa (Persero)-PT Kawasan Industri Makassar: Jenjang S1/D4
37. Staf Komunikasi & Kelembagaan, PT Danareksa (Persero)-PT Kawasan Industri Makassar: Jenjang S1/D4
38. Staf Bidang Hukum, PT Danareksa (Persero)-PT Kawasan Industri Makassar: Jenjang S1/D4
39. Staf Keuangan & Akuntansi, PT Danareksa (Persero)-PT Kawasan Industri Makassar: Jenjang S1/D4
40. Staf Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Perum Perhutani, Jurusan Kehutanan: Jenjang S1/D4
41. Staf Pengelolaan Sumber Daya Hutan, Perum Perhutani, Jurusan Pertanian: Jenjang S1/D4
42. Staf Technology, Perum Perhutani, Jurusan Teknik Mesin: Jenjang S1/D4
43. Staf Komunikasi Perusahaan, Perum Perhutani: Jenjang D3
44. Staf Peneliti Riset & Inovasi, Perum Perhutani: Jenjang S1/D4
45. Staf Pengujian, QC, dan QA, Perum Perhutani: Jenjang D3
46. Staf Industri Hasil Hutan Bukan Kayu, Perum Perhutani: Jenjang S1/D4
47. Staf Asesor Kompetensi, Perum Perhutani: Jenjang S1/D4
48. Staf SDM, Perum Perhutani: Jenjang S1/D4
49. Staf Perpajakan, Perum Perhutani: Jenjang S1/D4
50. Staf Akuntansi, Perum Perhutani: Jenjang S1/D4
51. Staf Perancangan & Pengembangan Bisnis: Jenjang S1/D4
52. Staf Perencanaan Strategis, Perum Perhutani Jurusan Manajemen: Jenjang S1/D4
53. Staf Perencanaan Strategis, Perum Perhutani, Jurusan Manajemen Hutan: Jenjang S1/D4
54. Staf Perencanaan Strategis, Perum Perhutani: Jenjang S1/D4
55. Staf Pengelolaan Unit Manajemen Hutan. Perum Perhutani-PT Inhutani I: Jenjang S1/D4
56. Staf Pengelolaan Unit Industri Hasil Kayu, Perum Perhutani-PR Inhutani I. Jenjang S1/D4
57. Staf Pengelolaan Unit Manajemen Hutan Tanaman Industri Perum Perhutani, PT. Inhutani I: Jenjang S1/D4
58. Staf Pengelolaan Unit Industri Hasil Hutan Kayu, Perum Perhutani-PT inhutani I: Jenjang S1/D4
59. Staf Administrasi Keuangan, Perum Perhutani-PT Inhutani I: Jenjang S1/D4
60. Staf Pengelolaan Unit Manajemen Hutan, Perum Perhutani-PT Inhutani: Jejang D3
61. Staf Administrasi Keuangan, Perum Perhutani-PT Inhutani: Jejang D3
62. Staf Pengelolaan Unit Industri Hasil Hutan Kayu, Perum Perhutani-PT Inhutani: Jejang D3
63. Staf Hukum dan Kepatuhan, Perum Perhutani-PT Palawi Risorsis- PT Palawi Risosis: Jenjang S1/D4
64. Supervisor, PT Adhi Karya (Persero) Tbk: Jenjang D3
65. Surveyor, PT Adhi Karya (Persero) Tbk: Jenjang D3

Lihat Juga : Cara Daftar Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2, Tersedia Ratusan Posisi

Demikian beberapa posisi lowongan kerja Rekrutmen Bersama BUMN Batch 2. Selain itu, masih banyak posisi lain yang tersedia. Untuk informasi lebih lengkapnya, Anda bisa mengeceknya di laman resmi Rekrutmen Bersama. Semoga bermanfaat. 

Kisah reboot Fahai

Stafsus Erick soal Kasus Korupsi Direktur Waskita: Bersih******

Kementerian BUMN menilai penetapan Direktur Operasional II PT Waskita Karyaberinisial BR sebagai tersangka kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sejalan dengan upaya 'bersih-bersih' perusahaan pelat merah.

Karenanya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mendukung langkah Kejagung tersebut.

"Seperti yang sudah komitmennya Bapak Menteri BUMN Erick Thohir untuk bersih-bersih BUMN, jadi kita dorong terus yang namanya bersih-bersih BUMN, termasuk dalam kasus ini. Makanya kita supportdan mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung," ujar Arya dalam keterangan yang dikutip dariAntara, Senin (5/11).

"Kita tetap supportterus apa-apa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah-masalah status hukum di BUMN, kitasupportterus, itu sudah jelas arahan bapak Erick Thohir untuk bersih-bersih BUMN," katanya.

Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung pada hari ini menetapkan BR selaku Direktur Operasi II PT Waskita Karya (Persero) Tbk periode 2018 hingga saat ini sebagai tersangka korupsi penyimpangan penggunaan fasilitas pembiayaan beberapa bank.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejaksaan Agung Kuntadi mengungkapkan penyidik meningkatkan status penyidikan umum ke penyidikan khusus kasus dugaan tindak pidana korupsi itu dengan menetapkan tersangka berdasarkan dua alat bukti yang cukup.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersangka adalah menyetujui pencairan dana "Supply Chain Financing" (SCF) dengan dokumen pendukung palsu.

Atas perbuatannya, BR diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

[Gambas:Video CNN]