rtp deltabet88

Perjalanan Pesawat Monster

Minim Partisipasi Rakyat, PB HMI Sebut RUU Kesehatan Bermasalah******

Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI), Fahmi Dwika Hafiz Triono, menilai RUU Kesehatan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, dan belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan publik yang dijamin oleh konstitusi.

"RUU Kesehatan Omnibus Law adalah produk hukum yang bermasalah dan minim partisipasi bermakna dari pemerintah dan DPR RI. Kami menyerukan penundaan pembahasan RUU tersebut untuk memberikan ruang bagi aspirasi publik dan partisipasi yang lebih luas dalam menentukan kebijakan kesehatan yang berpihak pada kepentingan rakyat," kata Fahmi.

"Pelayanan kesehatan adalah pelayanan publik yang lahir sebagai perintah Undang-Undang. Oleh karena itu, pelayanan publik harus diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat," kata Fahmi.

Di sisi lain, LKMI PB HMI juga mengkritisi penghilangan mandatory spendingdalam RUU Kesehatan, yang dianggap dapat menurunkan standar kualitas pelayanan kesehatan tanpa tolok ukur jelas. Sehingga, berpotensi berdampak buruk pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di waktu mendatang.

Pada saat bersamaan, pemerintah dinilai menghilangkan perlindungan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang selama ini terlibat skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Untuk itu, LKMI PB HMI menuntut peningkatan mandatory spendinguntuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan. Fahmi menambahkan, perlu ada ruang aspirasi publik dan partisipasi masyarakat yang representatif dalam pembahasan RUU Kesehatan ini.

Senada, perwakilan koalisi yang juga peneliti The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menegaskan RUU Kesehatan belum berpihak pada kepentingan rakyat, serta belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan publik yang merupakan amanah konstitusi.

"Pengesahan RUU Kesehatan seharusnya ditunda, dan kalau itu tidak dijalankan, maka langkah selanjutnya adalah justru kita harus menolak adanya RUU Kesehatan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat," ujar Sri Palupi.

Menurutnya, kebutuhan RUU Kesehatan ini masih lemah, di mana Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kesehatan tidak cukup untuk menjelaskan urgensi Omnibus Law.

Tak sampai di sana, substansi dalam RUU Kesehatan memuat berbagai kontradiksi. Bagi Sri Palupi, penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan yang tergesa-gesa hanya membuang sumber daya negara.

"Tata kelola kesehatan yang disentralisasi oleh pemerintah pusat dapat mengurangi independensi di sektor kesehatan. Ironisnya dominasi profesi itu kemudian diambil alih oleh Menkes. Yang terjadi itu bukan menyelesaikan masalah tetapi hanya memindahkan masalah," katanya.

Buku Domesday

Pengusaha soal Rencana Kenaikan Harga Gula: Biaya Produksi Meningkat******

Asosiasi Gula Indonesia (AGI) tak masalah dengan rencana Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang akan menaikkan harga gula kisaran Rp14.500 per kg hingga Rp15.500 per kg di tingkat konsumen.

Sekretaris Eksekutif AGI Dwi Purnomo mengatakan rencana kenaikan itu dianggap wajar karena biaya produksi, khususnya dari sisi pupuk, yang meningkat.

"Harga pokok penjualan (HPP) wajar naik karena kenaikan biaya produksi khususnya pupuk. Otomatis, harga acuan penjualan (HAP) juga mengikuti karena ada biaya distribusi dari HPP ke HAP," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (14/6).

Rencana kenaikan harga gula akan diatur dalam rancangan Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan).

"Diskusi dengan petani angkanya Rp12 ribu sampai Rp12.500 pabrik gula beli (dari petani). Di hilirnya Rp14.500 sampai Rp15.500," kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi di Gedung DPR, Selasa (13/6).

"Begitu rakortas ajukan ke pak presiden. Terus diundangkan," lanjutnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa menyampaikan HPP dan HAP gula diatur kembali karena memang terjadi kenaikan harga gula di internasional. Maka dari itu harga di tingkat nasional juga ikut naik.

[Gambas:Video CNN]

Bintang besar yang paling mempesona

IHSG Merosot ke 6.719 usai Koreksi 291 Saham******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.719 pada Selasa (13/6). Indeks saham melemah 3,3 poin atau 0,05 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,3 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,56 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 237 saham menguat, 291 saham terkoreksi, dan 219 saham lainnya stagnan.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia kompak di zona hijau. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 1,80 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong menguat 0,58 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan menguat 0,33 persen.

Senada, bursa saham Eropa juga kompak menguat. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,18 persen, indeks DAX di Jerman menguat 0,37 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,53 persen.

Mengikuti Asia dan Eropa, bursa Amerika pun kompak berada di zona hijau. Indeks S&P 500 menguat 0,93 persen, indeks NYSE Composite menguat 0,31 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 1,53 persen.

[Gambas:Video CNN]

Patriark Wandao

KCIC Gandeng UI Kaji Harga Tiket Kereta Cepat******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengungkapkan saat ini pihaknya masih mengkaji besaran harga tiket kereta cepatJakarta-Bandung (KCJB) yang ditargetkan beroperasi secara komersial Oktober mendatang.

Manager Corporate Communication KCIC Emir Monti menuturkan kajian tersebut dilakukan pihaknya dengan menggandeng Pusat Pengujian, Pengukuran, Pelatihan, Observasi, dan Layanan Rekayasa (POLAR) Universitas Indonesia (UI).

"Memang saat ini soal tarif belum kami publikasikan dan masih dalam tahap pembahasan dengan semua pihak," ucap Emir di Stasiun KCJB Halim, Jakarta, Rabu (14/6).

Pada masa tersebut masyarakat akan diajak naik kereta cepat dengan tarif yang spesial bahkan gratis. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperkenalkan moda transportasi dengan kecepatan hingga 350 km per jam ini.

Ia menyebut masa pengenalan operasional KCJB tersebut direncanakan akan diterapkan sampai September 2023. Sementara, operasi secara komersial ditargetkan pada Oktober.

"Iya (Oktober), sudah sesuai dengan ketentuan dan pembayaran tarif yang berlaku," ucapnya.

Lebih lanjut, Emir menuturkan selama proses uji coba Agustus-September pihaknya juga tengah menggodok skema agar masyarakat bisa naik secara gratis.

Namun, belum berani berjanji uji coba itu benar-benar gratis untuk masyarakat. Sebab, pihaknya juga masih menunggu hasil kajian dari skema pembelian tiket.

"Gratis, tidak nol tapi, ada transaksi yang harus dilakukan sehingga ada proses booking tiket, harga nya berapa akan diumumkan lebih lanjut," jelas Emir.

Ia mengatakan selama uji coba pada Agustus masyarakat bisa naik kereta cepat dari Stasiun Halim, Jakarta menuju Stasiun Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Dari Stasiun Padalarang, masyarakat langsung bisa naik KA pengumpan (feeder) menuju Stasiun Bandung.

Durasi perjalanan KA feeder ke Stasiun Bandung sekitar 18 menit. Adapun tarif untuk KA Feeder ini sudah termasuk dalam tiket KCJB. Artinya, penumpang tidak perlu membayar tiket lagi.

"Feederkami sudah punya keretanya jadi rangkaian keretanya sudah disiapkan oleh KAI yang nantinya jadwalnya akan disesuaikan dengan kereta cepat," ucap Emir.

[Gambas:Video CNN]

Tak terkalahkan

Luhut Belajar 'Lompatan Kodok' dan China di Balik Mandor Asing di IKN******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemilihan mandor asing di megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bukan tanpa alasan.

Menurut Luhut, pemilihan mandor asing bisa menjadi cara Indonesia mendapatkan transfer ilmu dan mempercepat pembangunan proyek hijau.

Hal itu seperti yang terjadi pada pengembangan industri kendaraan listrik di mana Indonesia bisa melakukan lompatan berkat belajar dari China.

"Kita kadang-kadang ini munafik. Saya bilang pengawasan pembangunan ibu kota baru kita hire (pekerjakan) aja orang-orang bule, marah, masa kita enggak bisa? Emang enggak bisa,"

Kendati demikian, ia menegaskan tak semua pekerja di IKN akan menggunakan tenaga kerja asing (TKA). Hanya mandor saja yang akan memakai pekerja asing dan selebihnya pekerja lokal.

"Kita pakai saja dulu dia (tenaga asing) nanti sambil jalan kita masukin orang Indonesia lagi, seperti yang kejadian di industri-industri integrity kita," jelasnya.

Luhut sebelumnya mengungkapkan telah meminta persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pembangunan istana negara di IKN diawasi oleh mandor asing.

Menurutnya, hal itu terpaksa dilakukan untuk memastikan kualitas Istana Negara di IKN betul-betul terbaik. Sebab, ia menilai kualitas tempat tinggal presiden menentukan citra Indonesia.

"Oleh karena itu, saya lapor ke presiden, pengawas terpaksa dengan segala hormat pake bule untuk kualitas. Jangan sampai istana presiden itu jadi, tapi tidak bagus," ujarnya dalam Rapat Badan Anggaran, Jumat (9/6) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Sistem guru pengalaman profesional

Penumpang Commuterline Sudah Dibolehkan Lepas Masker******

PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) resmi mencabut aturan penggunaan masker di dalam commuterline per Senin (12/6). Penumpang yang dapat memastikan kesehatannya diperkenankan untuk melepaskan masker di dalam gerbong.

"Diperbolehkan tidak memakai masker dalam keadaan sehat," tulis akun Twitter resmi PT KCI @CommuterLine, Senin (12/6).

Lihat Juga : TransJakarta Izinkan Penumpang Tak Bermasker, KRL Masih Wajib Masker

"Dianjurkan untuk tetap memakai masker dengan benar bagi pengguna dalam keadaan tidak sehat," lanjut cuitan Commuterline.

Aturan tersebut sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait protokol kesehatan (prokes) pada masa transisi endemi.

"Sesuai Surat Edaran (SE) Kementerian Perhubungan No. 17 Tahun 2023 Tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Orang Dengan Transportasi Kereta Api Pada Masa Transisi Endemi Covid-19," tulisnya.

Lihat Juga : BPKP Siap Audit Ulang Rencana Impor KRL Bekas Jika Diminta Erick

Dalam laman https://commuterline.id/, PT KCI juga menganjurkan penumpang melakukan vaksinasi Covid-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat.

Menurut VP Corporate Secretary KAI Commuter Anne Purba, hal tersebut dikhususkan bagi masyarakat yang memiliki risiko tinggi penularan Covid-19.

"Untuk kesehatan bersama KAI Commuter tetap mengimbau seluruh pengguna tetap memakai masker dengan baik dan benar selama perjalanan," tutur Anne dalam keterangannya.