link baru gacor

Teknik Dekomposisi Super Ilahi

Mediasi Pontjo Sutowo vs Pengelola GBK soal Kisruh Hotel Sultan Buntu******

Proses mediasi damai gugatan perdata PT Indobuildco milik Pontjo Sutowo terhadap Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) terkait sengketa lahan Hotel Sultanmenemui jalan buntu.

Setelah mediasi yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (21/11), itu gagal, kedua belah pihak akan melanjutkan perkara ke persidangan.

"Mediasi dinyatakan gagal karena tidak ada titik temu. Lanjut ke proses persidangan kembali, rencana Selasa 28 November 2023," ujar Tim Kuasa Hukum PPKGBK Kharis Sucipto seperti dikutp detikcom.

"Dari mereka langsung menyampaikan tidak ada titik temu, ya sudah diserahkan ke mediator, langsung dinyatakan mediasi gagal sehingga prosesnya lanjut di persidangan," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Tim Kuasa Hukum PT Indobuildco Yosef Benediktus Badeoda. Namun, Yosef tak merinci alasan menolak skema yang ditawarkan itu.

"Mediasi tidak ada titik temu, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara," ucap Yosef.

Perusahaan sendiri sebenarnya sudah mengajukan proposal mediasi ke PPKGBK terkait Hotel Sultan. Namun, proposal itu tidak direspons.

"PT Indobuildco sudah ajukan proposal mediasi dan itu yang tidak ditanggapi oleh PPKGBK," ujarnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto tegas tetap menolak perpanjangan hak guna bangunan (HGB) Pontjo Sutowodi Hotel Sultan.

"Yang jelas ATR/BPN tidak memperpanjang HGB (Pontjo Sutowo di Hotel Sultan). Sudah selesai," tegas Hadi usai menghadiri Rakernas Reforma Agraria di Sheraton Hotel, Jakarta Selatan, Selasa (31/10) lalu.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia juga telah membekukan izin usaha Indobuildco atas pengelolaan Hotel Sultan karena HGB-nya sudah habis pada April 2023 lalu.

Namun, kubu Pontjo bersikukuh masih menguasai HGB Hotel Sultan hingga 2053.

Klaim ini mengacu pada pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

"Diberikan (HGB) 30 tahun, diperpanjang 20 tahun, dan diperbaharui 30 tahun. Iya, betul (masih bisa berlaku sampai 2053)," ujar Kuasa Hukum PT Indobuildco Hamdan Zoelva.

[Gambas:Video CNN]

Peri Rubah Kecil Dewa Perang Merah

Profil dan Sepak Terjang Bisnis Alex Tirta yang 'Terseret' Rumah Firli******

Nama Alex Tirta menjadi perhatian publik belakangan ini usai ia terseret dalam pusaran kasus pemerasan eks Menteri PertanianSyahrul Yasin Limpo (SYL).

Namanya mencuat usai diduga sebagai penyewa Rumah Kartanegara Nomor 46, yang notabene disewa Ketua KPK Firli Bahuri.

Firli kini tengah diperiksa atas dugaan pemerasan terhadap SYL. SYL sekarang terseret dalam kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Mengutip detik.com, Alex mengatakan rumah yang ia sewa itu bisa dipakai Firli bermula pertemuannya pada 2020 lalu.

Kata Alex, Firli mengaku tengah mencari rumah di Jakarta untuk tempat istirahat sementaranya.

"Ada suatu kesempatan saya berjumpa dengan Pak Firli sekitar 2020. Pada pertemuan itu, Pak Firli mengatakan butuh sebuah rumah singgah karena rumah pribadinya di Bekasi dan dinilai terlalu jauh dari Jakarta untuk pulang pergi," jelas Alex.

Keduanya sepakat perihal penyewaan rumah tersebut dilanjutkan oleh Firli Bahuri. Namun keduanya juga setuju tidak perlu ada perubahan nama penyewa.

"Saya kemudian menyarankan Bapak Firli untuk melanjutkan sewa rumah itu, dan beliau pun setuju. Tapi tidak perlu ada perubahan nama penyewa," katanya.

Dalam kesepakatan keduanya, Alex mengatakan menyewa rumah tersebut sebesar Rp 650 juta per tahun. Menurutnya, Firli akan memberikan uang sewa tersebut ke Alex, selanjutnya Alex yang akan mengirimkan uang sewa dari Firli itu ke pemilik rumah tersebut.

"Mulai Februari 2021, Bapak Firli mulai menyewa rumah itu dengan membayar ke saya sebagai pihak penyewa ke pemilik rumah tersebut. Bapak Firli membayar Rp 650 juta yang uangnya langsung saya kirim ke pemilik," jelas Alex.

Terlepas dari itu, siapa sebenarnya Alex Tirta dan bagaimana sepak terjang bisnisnya?

Mengutip berbagai sumber, Alex Tirta bernama lengkap Tirta Juwana Darmadji. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Harian Pengurus provinsi Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) DKI Jakarta.

Alex Tirta mulai berkiprah di PBSI saat menjadi Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) PBSI DKI Jakarta. Ia pertama kali terpilih menjadi ketua pada periode 2015-2019 menggantikan Icuk Sugiarto.

Setelah itu, Alex Tirta kembali terpilih menahkodai Pengprov PBSI DKI Jakarta periode 2019-2023. Ia terpilih secara aklamasi di Musyawarah Provinsi PBSI DKI Jakarta Maret 2019 silam.

[Gambas:Video CNN]

Alex Tirta masuk menjadi pengurus pusat PBSI pada periode 2016-2020. Kala itu, ia menjadi Ketua Harian di bawah kepengurusan Wiranto.

Satu periode berakhir, PBSI memiliki nahkoda baru sebagai Ketua Umum, yakni Agung Firman Sampurna, yang baru berkuasa di PBSI untuk rentan waktu 2020-2024.

Meski nahkoda utama berganti, Alex Tirta tetap kembali dipilih sebagai Wakil Ketua Umum I yang membawahi bidang pembinaan prestasi, pelatnas, dan pengembangan prestasi dan sains olahraga.

Tak hanya menjadi pengurus PBSI, Alex Tirta juga dikenal sebagai pengusaha. Alex Tirta pernah dikenal sebagai pemilik Alexis Group. Ia juga disebut memiliki beberapa hotel, griya pijat dan tempat hiburan malam di ibu kota .

Selain Hotel Alexis yang sudah tutup sejak 2017, Alex  juga memiliki beberapa tempat usaha lain seperti Colosseum, 1001 Hotel, Emperium, Play Club, Tease Club, Zen, dan Club 36.

Berbagai tempat usaha itu berada dalam naungan perusahaan yang didirikan Alex Tirta, yakni PT Grand Ancol Hotel.

Ia beberapa kali berurusan dengan pihak kepolisian terkait perizinan tempat hiburan malam hingga gugatan para produser terkait royalti lagu di tempat karaoke miliknya.

Alexis Hotel dikenal terkait dengan tiga nama pada masanya, yakni Alex Tirta, Rudi Widjaja, dan Ahmad Fahmi.

Sebelum nama Alexis Group dikenal, Malio Group lewat Stadium Club sempat merajai dunia hiburan malam di Jakarta dan bahkan menyandang gelar sebagai klub malam terbaik pada masa kejayaannya di pertengahan 2014.

Namun pasca ditutupnya Stadium oleh Gubernur Jakarta saat itu, rezim kekuasaan dunia malam di Jakarta jatuh ke tangan pesaingnya; Alexis Group. Lewat Alexis Hotel, Alexis Group menjelma menjadi raja baru dunia hiburan malam di Jakarta bahkan dikenal hingga dunia internasional.

Hanya saja, ketenaran Hotel Alexis meredup setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada 27 Oktober 2017 tidak memperpanjang permohonan izin usaha Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis yang diajukan PT Grand Ancol Hotel selaku perusahaan pengelola Alexis Group.

Dengan kata lain, Pemprov DKI Jakarta telah menutup Hotel Alexis dengan tidak memperpanjang izin usahanya.

Tahun 2017, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya mengumumkan nasib Alexis, hotel dan griya pijat di Jakarta Utara, yang menjadi buah-bibir selama masa kampanye Pilkada di ibukota. Pemerintah Provinsi DKI menolak memperpanjang izin usaha yang diajukan Alexis.

Penutupan Alexis adalah salah satu janji kampanye Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Naga Tersembunyi di Kota

Mendag Ajak ICC Perkuat Kolaborasi untuk Maksimalkan Potensi Kelapa******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengajak International Coconut Community (ICC) untuk memperkuat kolaborasi. Pria yang akrab dipanggil Zulhas itu menilai, kolaborasi merupakan faktor kunci agar potensi olahan kelapa dapat dimaksimalkan.

Demikian dikatakan Zulhas dalam acara 59th ICC Session & Ministerial Meeting, Bandar Lampung, Selasa (5/11). Acara tersebut turut dihadiri oleh Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, perwakilan pengusaha industri kelapa dari sejumlah negara, jajaran Kemendag, dan Pemprov Lampung.

"ICC dan seluruh negara anggota harus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan, untuk mendukung penelitian dan pengembangan yang transfer teknologi, dan program sektor kelapa berkelanjutan serta implementasi berkelanjutan," kata Zulhas.

Lebih lanjut Zulhas berharap pertemuan 59th ICC Session & Ministerial Meeting ini dapat menghadirkan strategi untuk pengembangan sektor kelapa.

"Pertemuan ini harus mampu memberikan masukan strategis bagi inovasi dan pengembangan sektor kelapa," tutupnya.

Sebagai informasi, ICC merupakan organisasi kerja sama antarnegara penghasil kelapa. Organisasi ini diluncurkan oleh United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP) pada 1969.

Organisasi ini dibentuk untuk meningkatkan kerja sama dalam bidang produksi, pengolahan, penelitian, dan pemasaran kelapa dan produk kelapa.

Perjalanan ke Sistem Merit Barat

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Master Pedang Samsara

Pemkab Karawang Usul UMK 2024 Naik 12 Persen, Dekati Rp6 Juta******

Pemerintah Kabupaten (pemkab) Karawang mengusulkan upah minimum kabupaten (UMK) 2024 naik hingga 12 persen, mendekati Rp6 juta.

Pada Surat 561/6071/Disnakertrans tentang UMK 2024 disebutkan rekomendasi kenaikan UMK Karawang 2024 adalah 12 persen dari Rp5.176.179 menjadi Rp5.797.321. Kenaikannya Rp621.142.

"Kami telah memutuskan bahwa rekomendasi kenaikan UMK Karawang 12 persen," kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Karawang Rosmalia Dewi, dikutip dari Antara, Jumat (24/11).

Menurutnya, rekomendasi kenaikan 12 persen upah buruh Karawang ini sudah ditandatangani Pelaksana Tugas Bupati Karawang Aep Syaepuloh dan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Meski begitu, Pemprov Jabar belum mengetok apakah usulan Pemkab Karawang ini disetujui atau tidak. Jika sudah disetujui, maka UMK Karawang yang baru ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2024.

Jika upah buruh Karawang naik Rp621 ribu pada tahun depan, ini lebih besar dari kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Jabar 2024. Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin hanya menaikkan UMP sebesar 3,57 persen alias Rp70.825 dari Rp1.986.670 ke Rp2.057.495.

Bey mengatakan dasar perhitungan UMP 2024 adalah PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Ia yakin beleid tersebut sudah mengakomodir semua kepentingan pihak terkait.

Namun, Bey membolehkan buruh di Jawa Barat berunjuk rasa untuk menanggapi penetapan besaran UMP tersebut asalkan berjalan tertib.

[Gambas:Video CNN]

Cermin iblis serba bisa

Wow, Harga Dinning Set di Transmart Mulai Rp1,9 Jutaan Aja Hari Ini******

Mau beli meja dan kursi makan baru tapi belum gajian? Enggak perlu khawatir kalau belinya di Transmart hari ini, ya!

Soalnya meski akhir bulan, kamu bisa beli berbagai kebutuhan dengan harga murah di Transmart Full Day Sale yang berlangsung hari ini aja, Minggu (29/10).

Lihat Juga : Cus, Masih Ada Waktu buat Berburu Diskon di Transmart Full Day Sale

Ada Flint Dinning Set 1+4 harga sale Rp1.999.200 dari harga normal Rp2.799.000 per set. Harga ini berlaku di Pulau Jawa.

Sementara untuk pembelian Flint Dinning Set 1+4 di luar Pulau Jawa, harga sale Rp2.079.200 dari harga normal Rp2.899.000 per set.

Murah-murah banget kan? Jangan sampai lewatkan kesempatan ini ya. Langsung kunjungi gerai Transmart terdekat sekarang juga.

Pesta diskon ini digelar mulai jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di masing-masing gerai di seluruh Indonesia.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!