situs lagi gacor hari ini

Lahan pertanian yang indah

Temuan Ombudsman: Mayoritas Warga Rempang Masih Tak Mau Dipindah******

Ombudsman RI membeberkan hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyekRempang Eco City. Salah satunya, mayoritas warga di tiga kampung Pulau Rempang disebut menolak untuk dipindah.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan dari tiga kampung tua di Pulau Rempang, yakni Pasir Panjang, Tanjung Banun, dan Sembulang.

Ketiga kampung ini yang nantinya menjadi target pembangunan tahap awal pada lahan sekitar 2.000 hektare.

"Mereka menilai bahwa semuanya kok serba cepat, mereka juga menyatakan bahwa apa yang mereka tangkap cenderung tidak tetap, berubah-ubah enggak jelas, enggak pasti. Yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang istilahnya memang door to dooruntuk bergerilya meminta persetujuan warga," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).

Johanes menegaskan pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi dan berharap tak akan ada relokasi ke tempat mana pun.

"Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah adanya pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Jadi bukan relokasi, bukan juga pergeseran dalam bahasanya terkini ya," jelas dia lebih lanjut.

Sementara di Kampung Tanjung Banun dengan total 130 KK, Johanes menyebut warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti. Namun, informasi tidak diterima secara langsung dari pemerintah.

"Mereka tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi secara langsung itu enggak. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Sudah ada dua kali pengecekan lahan dan pendataan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut," imbuh Johanes.

Ia juga menyebut belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banun tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurut dia, warga di sana juga pada dasarnya tak mau dipindahkan dari tempat asalnya.

"Belum adanya dialog dan komunikasi dari pihak pemerintah kepada warga secara langsung. Mengklarifikasi bahwa belum ada persetujuan relokasi dari warga dan menolak relokasi serta tawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.

"Jadi Kampung Tanjung Banun ini sama dengan Pasir Panjang, pada dasarnya mereka tidak mau dipindahkan dari tempatnya."

Sementara di Kampung Sembulang yang terdiri dari 130 KK, Johanes mengatakan warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September lalu.

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka, bahkan ketika enggak ada orang di rumah, form-nya itu dimasukkan di pintu. Kalau enggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan," jelasnya.

Johanes juga mengungkap pada saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Hanya saja hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.

Selain itu, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.

"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang berjualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan sehingga ada kekhawatiran tidak terbayar," jelas Widijantoro.

Menurut dia, konflik ini membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.

"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," ungkap dia.

Kemudian, imbas peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut. Hal ini tentu akan memengaruhi pendapatan mereka.

Maka itu, Ombudsman RI segera memvalidasi data-data yang sebenarnya terkait berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi.

"Soal data yang mau direlokasi perlu juga memang kejujuran dari BP Batam terkait dengan data-data itu. Sebenarnya berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi, karena satu sisi ada informasi di media massa menyatakan sudah ratusan. Faktanya kemudian tersebar hanya 3 KK yang kemudian telah direlokasi. Ombudsman tentunya juga akan memvalidasi data-data ini nanti, sebenarnya data yang mana yang benar," pungkasnya.

Biksu pembunuh surga

Sumber Kekayaan Arsjad Rasjid, Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo******

Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) sekaligus Ketua Tim Pemenangan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024Arsjad Rasjid punya sederet ladang cuan yang tak bisa dipandang remeh.

Namanya harum di kancah bisnis tanah air dan regional Asia Tenggara. Arsjad adalah Ketua ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC) alias geng pebisnis di Asia Tenggara.

Selain dikenal memimpin para pengusaha andal, Arsjad juga punya usaha sendiri. Ia adalah Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk, yakni perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan engineering procurement construction(EPC).

Berdasarkan situs arsjadrasjid.com, ia mempekerjakan lebih dari 10 ribu karyawan di Indika Energy Group. Ia bersama anak buahnya sukses turnaround dari menurunnya kinerja perusahaan imbas harga batu bara amblas di 2013-2016 sampai akhirnya perusahaan berbalik positif.

Per 2022, Indika Energy melaporkan laba bersih US2,7 juta atau setara Rp6,9 triliun (asumsi kurs Rp15.355 per dolar AS) dan laba inti US1,2 juta alias Rp8 triliun. Indika Energy juga berupaya memperkuat diversifikasi usaha di sektor nonbatu bara di tengah meningkatnya permintaan dan harga jual batu bara global.

Bahkan, pendapatan perusahaan meningkat 41,2 persen menjadi US.334,9 juta pada tahun lalu. Faktor paling dominan dari meningkatnya cuan Arsjad adalah harga jual batu bara yang lebih tinggi.

Selain di Indika, Arsjad pernah menduduki posisi strategis lainnya, yakni Presiden Komisaris PT Tripatra Engineers & Constructors serta PT Tripatra Engineering sejak April 2021. Ia juga komisaris PT Indika Infrastruktur Investindo sejak Juni 2020 dan PT Indika Multi Properti sejak Oktober 2019.

Jabatan komisaris di perusahaan ternama juga hal lumrah baginya, seperti PT Indika Inti Corpindo (sejak Juni 2020), PT Grab Teknologi Indonesia (sejak 2020), dan Kideco (sejak Februari 2017). Lalu, PT Indika Energy Infrastructure (sejak Desember 2016) dan PT Rukun Raharja Tbk (sejak Juni 2014).

Arsjad juga menjabat Chairman Indika Foundation sejak Februari 2017.

[Gambas:Video CNN]

Jiang Pingchuan Su Yan

IHSG Diprediksi Tertekan Hari Ini di Tengah Minimnya Sentimen******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) berpeluang melemah pada Rabu (11/10).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya memperkirakan IHSG akan bergerak di rentang konsolidasi wajar di tengah minimnya sentimen.

"Sedangkan terlihat dalam jangka panjang IHSG masih berpeluang untuk naik mengingat kondisi pergerakan IHSG masih berada dalam jalur uptrend jangka panjang," katanya.

Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni UNVR, ICBP, BBCA, ARI, dan TLKM.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova memprediksi IHSG berpeluang menguji resisten Fibonacci 7.016 apabila hari ini berhasil tembus ke atas 6.967 sebagai resisten terdekat.

"Level support IHSG berada di 6.840, 6.804 dan 6.747, sementara level resistennya di 6.967, 7.016 dan 7058. Berdasarkan indikator MACD menandakan momentum bearish," katanya.

IHSG ditutup di level 6.992 pada Selasa (10/10). Indeks saham menguat 30,73 poin atau 0,45 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,9 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 291 saham menguat, 234 terkoreksi, dan 222 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Kapan cuaca akan cerah atau hujan?

Zulhas Bongkar Korupsi di Kemendag Mulai Beras, Garam, hingga Besi******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan alias Zulhas menyebut kasus korupsi di kementeriannya tidak hanya soal minyak goreng dan gula yang ramai belakangan ini.

"Memang masalah-masalah hukum, ada kasus minyak goreng, garam, ada juga masalah besi, ada juga gula yang buntutnya masih sampai sekarang," katanya usai mengunjungi ITC Mangga Dua, Jakarta Utara, Rabu (4/10).

Ia pun mengenang masa-masa awal dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai menteri perdagangan, yakni pada Juni 2022 lalu. Menurutnya, 'badai' memang selalu menerpa Kemendag sejak awal dirinya dilantik.

"Kemendag ini mengalami badai yang sampai sekarang sedikit-sedikit kita dukung penuh aparat penegak hukum (APH) untuk menuntaskan beberapa kasus-kasus yang banyak," tuturnya.

"Makanya saya ditunjuk Pak Presiden (Jokowi) jadi mendag kan? Karena ada badai, banyak masalah, terutama minyak goreng yang dalam distribusi sekarang sudah bisa diatasi," sambungnya.

Ia menegaskan masalah distribusi dan pengadaan bahan pokok kini sudah bisa teratasi. Ia mengklaim persediaan bapok selalu aman, termasuk di berbagai hari besar, seperti lebaran, natal, dan tahun baru.

Di lain sisi, Kejagung menggeledah Kemendag terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang impor gula pada Selasa (3/10). Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi menyebut penggeledahan dilakukan penyidik usai resmi menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan.

Berdasarkan hasil penyidikan, diduga tindak pidana korupsi terjadi di Kemendag pada periode 2015-2023. Kuntadi menyebut penyidik menduga terjadi penyalahgunaan wewenang dalam kebijakan importasi gula terkait pemenuhan stok gula nasional dan stabilisasi harga.

"Kemendag diduga telah secara melawan hukum menerbitkan persetujuan impor gula kristal mentah untuk diolah menjadi kristal gula kepada pihak-pihak yang tidak berwenang. Kemendag juga diduga telah memberikan izin impor melebihi batas kuota maksimal yang dibutuhkan pemerintah," katanya dalam konferensi pers.

[Gambas:Video CNN]

Taihuang Tianshou Jue Liu Wuxie

Australia Berterima Kasih RI Buka Lagi Kran Impor Sapi******

Australia berterima kasih kepada Indonesia yang resmi kembali membuka kran impor sapike Tanah Air.

Menteri Pertanian Australia Murray Watt mengatakan, dicabutnya larangan tersebut menunjukkan ketenangan pihaknya. Watt juga menegaskan bahwa kesepakatan dengan Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian ini sebagai langkah yang penuh pertimbangan.

"Saya berterima kasih kepada teman-teman kami di Indonesia atas bantuannya untuk menyelesaikan masalah ini, sehingga perdagangan yang saling menguntungkan ini dapat dilanjutkan kembali," ujar Watt, mengutip Xinhua, Sabtu (9/9).

Indonesia dan Malaysia sempat mencabut izin impor sapi dari Australia karena indikasi lumpy skin disease (LSD). Khusus di tanah air, pemerintah menghentikan pembelian ternak dari 4 fasilitas ekspor hidup di Australia usai ditemukan 13 ternak yang dikirim terkontaminasi virus LSD.

Namun, larangan tersebut resmi dicabut per Jumat (8/9). Kepala Barantan Kementan Bambang menyebut, kesepakatan ditempuh usai obrolan insentif kedua negara pada dua hari lalu.

Ada sembilan kesepakatan harmonisasi aturan perdagangan sapi hidup yang disepakati Barantan dengan Department of Agriculture, Fisheries, and Forestry (DAFF) Australia. Beberapa poin tersebut, antara lain kewajiban deteksi dini LSD oleh pemerintah Australia hingga kepastian sapi tersebut aman sebelum diekspor ke Indonesia.

Barantan juga memastikan komoditas pertanian yang dilalulintaskan, termasuk impor, sudah sesuai protokol dan persyaratan yang ditetapkan pemerintah Indonesia.

"Komoditas yang masuk harus dipastikan sehat, aman, dan bebas dari hama penyakit," tegas Bambang dalam keterangan resmi.

NPC pendekar pedang terbanyak dalam sejarah

Bahlil Sebut RI******

Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan akan banyak kerugian yang dialami Indonesia jika perusahaan China Xinyi Group batal berinvestasi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau jika konflik yang terjadi di daerah tersebut belakangan ini tidak segera diatasi.

Kerugian mulai dari segi pendapatan pemerintah maupun perekonomian masyarakat. Potensi kerugian muncul dari nilai investasi di Rempang yang tembus Rp300 triliun lebih.

"Ini investasinya total Rp300 triliun lebih, tahap pertama itu Rp175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan hilang," ujar Bahlil melalui keterangan resmi, Senin (18/9).

Bahlil mengatakan penanaman modal asing (FDI) global terbesar saat ini ada di negara tetangga. Indonesia tengah bersaing menarik investor asing masuk ke dalam negeri.

Atas dasar itulah ia tak ingin masalah Rempang terus berlanjut.

"Ini kami ingin merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita menunggunya terlalu lama, emang dia mau tunggu kita. Kita butuh mereka tapi juga kita harus hargai yang di dalam," tegas Bahlil.

Pulau Rempang dengan luas mencapai 17 ribu hektare (ha) akan direvitalisasi menjadi sebuah kawasan yang mencakup sektor industri, perdagangan, hunian, dan pariwisata yang terintegrasi.

Menurut Bahlil, inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Untuk tahap awal, kawasan ini sudah diminati oleh Xinyi Group.

Perusahaan kaca terbesar di dunia asal China itu berencana akan berinvestasi senilai US,5 miliar atau setara Rp174 triliun sampai dengan 2080.

Namun di tengah rencana itu, Rempang justru memanas. Hal itu dipicu konflik agraria yang mewarnai pembebasan lahan untuk proyek tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Pasalnya, warga tak mau digusur dari tempat tinggal mereka. Menanggapi hal tersebut, Bahlil menegaskan pentingnya untuk memenuhi hak-hak masyarakat Rempang terkait dengan pemindahan warga ke Pulau Galang, Batam, Kepulauan Riau.

Ia pun mengingatkan agar penanganan di lapangan harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak menggunakan kekerasan.

Bahlil juga menuturkan proses penanganan Rempang harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Sebab, ia juga memberikan penghargaan kepada masyarakat yang memang sudah secara turun-temurun berada di sana.

"Kami harus berkomunikasi dengan baik, sebagaimana layaknya lah. Kita ini kan sama-sama orang kampung. Jadi kamu harus bicarakan," ujar Bahlil.

Lebih lanjut, ia mengatakan dari total area Pulau Rempang seluas 17 ribu ha itu, akan ada sekitar 10 ribu ha menjadi kawasan hutan lindung.

"Jadi areanya itu kurang lebih sekitar 7.000( ha yang bisa dikelola. Untuk kawasan industrinya, tahap pertama itu kita kurang lebih sekitar 2.000-2.500 ha," imbuh Bahlil.

Sementara, terkait dengan penyiapan lahan pergeseran pemukiman warga, Bahlil menyatakan pemerintah akan menyiapkan hunian baru untuk 700 KK yang terdampak pengembangan investasi di tahap pertama.

Menurutnya, rumah tersebut akan dibangun dalam rentang waktu 6 sampai 7 bulan. Sementara menunggu waktu konstruksi, warga akan diberikan fasilitas berupa uang dan tempat tinggal sementara.

Bahlil mengklaim pemerintah telah menyiapkan tanah seluas 500 meter persegi per KK. Pemerintah, kata dia, juga menyiapkan rumah dengan tipe 45 yang nilainya kurang lebih sekitar Rp120 juta.

Pemerintah juga akan memberikan uang tunggu transisi sampai dengan rumahnya jadi, per orang sebesar Rp1,2 juta dan biaya sewa rumah Rp1,2 juta.

"Termasuk juga dengan tanam tumbuh, keramba ikan, dan sampan di laut. Semua ini akan dihargai secara proporsional sesuai dengan mekanisme dan dasar perhitungannya. Jadi yakinlah bahwa kita pemerintah juga punya hati," sambung Bahlil.

Sementara itu, Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto mengatakan pemerintah akan langsung diberikan sertifikat hak milik (SHM) untuk tempat tinggal warga yang mengalami pergeseran dari 16 titik Kampung Tua Pulau Rempang.

"Kami juga sudah sampaikan bahwa sertifikat itu agar disamakan dengan sertifikat 37 kampung tua yang sudah diserahkan, itu adalah dengan status SHM yang tidak boleh dijual, harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak tersebut," jelas Hadi.