ultra voucher gift card

Lewati tahun-tahun untuk mencintaimu

Besok Transmart Balik Lagi Bagi******

Besok Transmart balik lagi bagi-bagi diskon untuk pelanggan setianya di seluruh Indonesia di gelaran bertajuk TransmartFull Day Sale. Jangan sampai kelewatan, ya!

Kali ini, Transmart kasih diskon besar-besaran, yakni 50 persen dan masih ada diskon tambahan 20 persen. Belanja di Transmart dijamin hemat!

Lihat Juga : Abis Gajian Saatnya Belanja Kebutuhan Rumah di Transmart Full Day Sale

Bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega tidak usah khawatir. Bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Belum punya Allo Prime? Tenang, caranya gampang banget. Cukup unduh aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgradeakunnya ke Allo Prime.

Catat tanggalnya ya, promo Transmart Full Day Sale ini berlangsung pada dua hari pada Sabtu (10/2) dan Minggu (11/2) di seluruh gerai Transmart se-Indonesia. Dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat.

Jangan sampai kelewatan promo ini ya. Siapkan daftar belanjaan untuk borong kebutuhan harian di Transmart besok atau lusa!

Sistem Tingkat Suci yang menentang Surga

Satgas UU Cipta Kerja Gelar Konsolidasi Upah Minimum dan Alih Daya******

Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja (Satgas UU Cipta Kerja), bersama pemangku kepentingan dari Kementerian Ketenagakerjaan, asosiasi pengusaha, dan serikat buruh, mengadakan rapat konsolidasi di Jakarta, beberapa waktu lalu. Rapat ini berfokus pada evaluasi penerapan PP Nomor 51 Tahun 2023 dan monitoring rencana revisi PP Nomor 35 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksana UU Cipta Kerja.

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, berharap dengan adanya UU Cipta Kerja pemerintah dapat membangun suatu ekosistem usaha yang bisa menciptakan lapangan kerja, di mana para pekerja tersebut dapat mendorong perekonomian.

"Yang terpenting ketika membahas PP 51/23 dan PP 35/21 memang harus dalam 1 rangkaian. Dalam PP 35/21 kita membahas mengenai PKWT, PHK, dan lain-lain. Artinya hal tersebut merupakan mekanisme yang tertuang dalam jaminan sosial," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (14/3).

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa komponen upah minimum sebelumnya hanya ditentukan oleh inflasi atau pertumbuhan ekonomi saja. Sementara setelah adanya revisi upah minimum ditentukan oleh inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.

Terkait kebijakan alih daya, Edy mengatakan bahwa dalam UU Cipta Kerja yang lama, pekerjaan yang bisa dialihdayakan diserahkan kepada pelaku usaha. Sedangkan dalam UUCK hasil revisi dinyatakan bahwa jenis-jenis pekerjaan yang dapat dialihdayakan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

"Artinya PP 35 Tahun 2021 tentang alih daya ini harus segera direvisi. Kami usahakan sebelum pergantian pemerintah, peraturan tersebut sudah selesai," paparnya.

Di sisi lain, Kepala Institute of Advanced Studies in Economics and Business Universitas Indonesia, Turro Selrits Wongkaren, mengatakan bahwa yang seharusnya memerlukan perhatian lebih adalah struktur dan skala upah, bukan upah minimum.

"Data sakernas menunjukkan sekitar 60 persen pekerja menerima upah di bawah rata-rata, yang artinya struktur skala upah relatif tidak berjalan," sebutnya.

Ia juga menjelaskan bahwa dalam PP 51/23, Dewan Pengupahan memiliki tugas untuk mengawasi penerapan struktur dan skala upah di perusahaan. Oleh karena itu, dewan ini harus profesional, dalam artian mereka memberikan masukan kepada pemerintah dengan kajian dan data yang tidak berdasarkan pada perasaan dan dugaan.

Sedangkan untuk kebijakan alih daya, Koordinator Bidang Hubungan kerja, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Feryando Agung Santoso, melihat bahwa alih daya sudah semakin berkembang.

"Untuk itu, ketika membuat suatu peraturan maka bentuknya bukanlah pembatasan melainkan hanya sebatas mengatur," tegas dia.

Feryando menerangkan bahwa alih daya dibagi ke dalam perjanjian penyedia jasa pekerja buruh dan perjanjian borongan. Perjanjian pekerja buruh dibagi ke dalam lima kriteria sedangkan perjanjian borongan berdasarkan pada alur kerja.

Kebijakan alih daya ini juga mendapat sambutan positif dari Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Rizky. Menurutnya alih daya sejalan dengan UU Cipta Kerja yang berusaha menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia karena banyak dipakai oleh perusahaan sebagai hal yang kompetitif.

"Kami berharap agar alih daya lebih fleksibel namun juga fokus pada perlindungan pekerjanya," katanya.

Edy pun menegaskan bahwa pemerintah akan fokus pada perlindungan pekerja alih daya.

"Perusahaan alih daya terikat dengan ketentuan upah minimum, pemberian hak jaminan sosial, dan lain sebagainya. Ini sebetulnya yang diharapkan dengan adanya UU Cipta Kerja," pungkas dia.

Han Feng Su Yingxue

Pemerintah Masih Utang Pupuk Subsidi Rp1 T******

Pemerintah masih memiliki utang sekitar Rp1 triliun kepada PTPupuk Indonesia(Persero). Uang tersebut untuk pembayaran pupuk subsidiyang ditugaskan kepada perseroan.

Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero) Rahmad Pribadi mengatakan tagihan kurang bayar pemerintah sekitar Rp17 triliun. Namun, baru dibayar Rp16 triliun pada akhir tahun lalu.

"Alhamdulillah pada 28 Desember 2023 sudah dibayar pemerintah sebesar Rp16,6 triliun. Artinya ini sudah hampir seluruh tagihan kurang bayar pupuk subsidi sudah dibayar. Masih ada sekitar hampir Rp1 triliun itu adalah sisa tagihan tahun 2020 dan 2022," ujarnya dalam Acara Buka Puasa Bersama PT Pupuk Indonesia di Hotel Alila SCBD, Senin (18/3).

"Bukan karena pemerintah tidak mau bayar tapi ada penjelasan atau dokumen tambahan yang diminta dan itu sedang kami proses. Kami tidak pernah khawatir terhadap kemampuan dan kemauan bayar pemerintah. Pemerintah pasti bayar. Kurang bayar subsidi tertunda lebih kepada karena masalah administratif," jelasnya.

Dengan demikian, meski pemerintah kurang bayar, PT Pupuk Indonesia tetap mendukung rencana pemerintah untuk menambah kuota subsidi pupuk sebanyak 9,5 juta ton di tahun ini.

"Buat kami yang paling penting Pupuk Indonesia memastikan Indonesia bisa punya ketahanan pangan yang baik," imbuhnya.

Pada kesempatan sama, Rahmad mengungkapkan rencana perusahaan untuk membuka pabrik di Kawasan Industri Terpadu Fakfak, Papua Barat. Saat ini sedang dilakukan persiapan pelaksanaan infrastruktur dasar di kawasan tersebut.

"Pada hari ini yang sedang dilakukan adalah persiapan pelaksanaan infrastruktur karena di sana itu greeenfield,tidak ada apa-apa, tidak ada fasilitas apa-apa," ucap Rahmad.

Lanjutnya, setelah infrastruktur dasar terbangun dan ditargetkan selesai tahun ini, maka proses pembangunan pabrik bisa langsung dilaksanakan di 2025.

"Kita akan bangun dulu pelabuhannya, ratakan tanahnya, tahun depan kita akan bangun pabriknya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dari ksatria menjadi raja

Rincian Tarif Tol Indralaya******

Tol Simpang Indralaya-Muara Enim Seksi Indralaya-Prabumulih akan dikenakan tarif mulai Selasa (20/2) pukul 12.00 WIB. Tol tersebut sebelumnya dioperasikan gratis sejak 30 Agustus 2023.

PT Hutama Karya (Persero) mengatakan penetapan tarif tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 194/KPTS/M/2024 tentang Penetapan Tarif Jalan Tol Simpang Indralaya - Muara Enim Seksi Indralaya-Prabumulih.

Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo mengatakan sosialisasi kepada pengguna jalan telah dilakukan selama lima bulan saat tol beroperasi gratis. Sosialisasi, katanya, dilakukan melalui media sosial, media luar ruang (spanduk, baliho, VMS), siaran pers perusahaan, hingga iklan radio.

"Dikarenakan tol ini merupakan sambungan dari Tol Palembang-Indralaya, pengguna jalan diimbau untuk memastikan terlebih dahulu kecukupan saldo uang elektronik sebelum melintasi jalan tol untuk menghindari penumpukan antrian di gerbang tol," ujar Tjahjo dalam keterangan tertulis, dikutip detikcom, Senin (19/2).

Berdasarkan, SK Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 194/KPTS/M/2024 berikut tarif pada Tol Simpang Indralaya - Prabumulih:

Indralaya-Prabumulih

Golongab I: Rp85.000

Golongan II: Rp127.500

Golongan III: Rp170.000

Prabumulih-Indralaya

Golongan I : Rp85.000

Golongan II: Rp127.500

Golongan III: Rp170.000

Sementara itu, akumulasi tarif Golongan I dari Palembang menuju Prabumulih dan sebaliknya sebesar Rp105.500 yang akan dilakukan transaksi di Gerbang Tol (GT) di Tol Palembang-Indralaya dan Tol Indralaya-Prabumulih.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian ke dunia lain dalam ruang portabel

Daftar Harta Kekayaan Titiek Soeharto, Mantan Istri Prabowo Subianto******

Sosok Titiek Soeharto kembali disorot dalam pemilu 2024. Ia disapa calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dalam pidatonya di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (14/2).

Putri kedua Presiden ke-2 Soeharto ini menikah dengan Prabowo pada 8 Mei 1983 di Taman Mini Indonesia Indah. Pasangan ini memiliki putra bernama Didit Hediprasetyo.

Meski telah bercerai, keduanya tetap menjaga hubungan yang baik.

Wanita bernama asli Siti Hediati Hariyadi tersebut melaporkan harta kekayaannya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 2018 sebesar Rp592,5 miliar.

Hartanya berupa enam tanah dan bangunan di Jakarta Pusat masing-masing senilai Rp13,4 miliar, Rp28,8 miliar, Rp35,9 miliar, Rp43,6 miliar, Rp16,1 miliar, dan Rp57,2 miliar.

Kemudian dua tanah dan bangunan di Bogor masing-masing senilai Rp12,1 miliar dan Rp18,9 miliar serta tanah di Badung senilai Rp143,7 miliar.

Berikut daftar harta kekayaan Titiek Soeharto per 2018:

1. Tanah dan bangunan senilai Rp423.493.396.200

- Tanah dan bangunan seluas 612 m2/378 m2 di Kab/Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri Rp13.484.770.000

- Tanah dan bangunan seluas 2.712 m2/609 m2 di Kab/Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri Rp28.827.890.000

- Tanah dan bangunan seluas 1.463 m2/1.457 m2 di Kab/Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri Rp35.919.015.000

- Tanah dan bangunan seluas 1.246 m2/1.495 m2 di Kab/Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri Rp43.625.233.000

- Tanah dan bangunan seluas 686 m2/534 m2 di Kab/Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri Rp16.194.435.000

- Tanah dan bangunan seluas 2.855 m2/1.366 m2 di Kab/Kota Jakarta Pusat, hasil sendiri Rp57.279.730.000

- Tanah dan bangunan seluas 5.367 m2/320 m2 di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri Rp12.187.727.200

- Tanah dan bangunan seluas 4.486 m2/1.487 m2 di Kab/Kota Bogor, hasil sendiri Rp18.962.400.000

- Tanah seluas 8.900 m2 di Kab/Kota Badung, hasil sendiri Rp143.777.500.000

- Tanah seluas 25.710 m2 di Kab/Kota Bekasi, hasil sendiri Rp18.048.420.000

- Tanah seluas 30.010 m2 di Kab/Kota Bekasi, hasil sendiri Rp7.879.088.000

- Tanah dan bangunan seluas 342 m2/110 m2 di Kab/Kota Surakarta, hasil sendiri Rp480.350.000

- Tanah dan bangunan seluas 7.790 m2/2.149 m2 di Kab/Kota Surakarta, hasil sendiri Rp6.957.078.000

- Tanah dan bangunan seluas 3.113 m2/1.485 m2 di Kab/Kota Badung, hasil sendiri Rp16.000.000.000

- Tanah seluas 4.560 m2 di Kab/Kota Gianyar, hasil sendiri Rp2.115.840.000

- Tanah seluas 3.780 m2 di Kab/Kota Gianyar, hasil sendiri Rp1.753.920.000

2. Alat transportasi dan mesin senilai Rp100.000.000

- Mobil Marcedez S600 tahun 1992, hasil sendiri Rp100.000.000

3. Harta bergerak lainnya senilai Rp20.000.000.000

4. Surat berharga senilai Rp45.871.001.873

5. Kas dan setara kas senilai Rp103.116.043.815

6. Harta lainnya senilai Rp0

7. Utang Rp0

Total harta kekayaan Rp592.580.441.888.

[Gambas:Video CNN]

zaman prasejarah yang tak terbatas

Erick Thohir Ganti Komisaris PLN, Eks Bankir Nawal Nely Masuk******

Menteri BUMN Erick Thohirmengganti jajaran komisaris PT PLN (Persero), di mana masuk nama mantan bankir Nawal Nely.

Erick mengangkat Nawal sebagai komisaris perusahaan listrik pelat merah itu dalam rapat umum pemegang saham (RUPS). Dalam momen yang sama, ia memberhentikan dengan hormat Eko Sulistyo dan Tedi Bharata dari posisi komisaris perusahaan pelat merah tersebut.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo lantas mengucapkan terima kasih atas pengabdian Eko dan Tedi selama ini di perusahaan. Ia menegaskan perseroan berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi pelanggan dan menjalankan transisi energi.

"Dengan hadirnya komisaris baru, kami yakin akan meningkatkan kinerja PLN, khususnya dalam memberikan layanan ke masyarakat dan menjalankan transisi energi untuk mencapai Net Zero Emissions pada 2060," tandasnya.

Nawal Nely bukan sosok baru di BUMN. Ia pernah menjabat sebagai deputi bidang keuangan dan manajemen risiko Kementerian BUMN pada Februari 2020 hingga Maret 2024.

Sejak Maret 2020, Nawal juga menjabat sebagai komisaris PT Bank Mandiri (Persero).

Kiprahnya di dunia perbankan cukup mentereng. Berdasarkan keterangan di situs Kementerian BUMN, ia pernah menjadi Financial Analyst di Ernst & Young Kuwait (2002-2005); Manager National Bank of Kuwait (2005-2006); Manager Ernst & Young Doha (2007-2008); Senior Manager Ernst & Young Egypt, Cairo (2009-2010); dan Partner Ernst & Young Indonesia (2010-2020).

Berikut susunan Dewan Komisaris PLN terbaru:

1. Komisaris Utama dan Komisaris Independen: Agus Dermawan Wintarto Martowardojo
2. Wakil Komisaris Utama: Suahasil Nazara
3. Komisaris: Mohamad Ikhsan
4. Komisaris: Dadan Kusdiana
5. Komisaris: Dudy Purwagandhi
6. Komisaris: Susiwijono Moegiarso
7. Komisaris Independen: Charles Sitorus
8. Komisaris Independen: Arcandra Tahar
9. Komisaris: Nawal Nely

[Gambas:Video CNN]