mudah maxwin

Kelahiran Kembali Kaisar Bela Diri Abadi

BPS Sebut Inflasi di Sulsel Capai 6,12 Persen******

Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatanmenyebutinflasitahunan di 5 daerah provinsi itu mencapai 6,12 persen pada Oktober 2022.

Kepala BPS Suntono mengatakan Kota Parepare menjadi daerah dengan inflasi tertinggi sebesar 7,66 persen dibandingkan dengan empat kota lainnya.

Sedangkan inflasi daerah lainnya, seperti Kabupaten Bulukumba sebesar 4,70 persen, Bone sebesar 6,21 persen, Makassar sebesar 6,06, dan Palopo sebesar 5,86 persen.

Suntono menjelaskan lonjakan inflasi disumbang oleh kenaikan harga BBM, tarif angkutan udara, minyak goreng, telur ayam ras, rokok kretek filter, angkutan dalam kota dan cabai rawit.

Secara detil, inflasi juga dipicu oleh kenaikan harga pada 10 kelompok pengeluaran, seperti kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 6,74 persen, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 3,03 persen, kelompok perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 2,77 persen.

Kemudian, kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 4,96 persen, kelompok kesehatan sebesar 2,53 persen, kelompok transportasi sebesar 19,17 persen, kelompok rekreasi, budaya dan olahraga sebesar 3,13 persen, kelompok pendidikan sebesar 2,47 persen, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,33 persen, dan kelompok perawatan pribadi serta jasa lainnya sebesar 5,44 persen.

"Kalau tingkat inflasi month to month Oktober 2022 tercatat deflasi 0,18 persen dan tingkat inflasi year to datesebesar 4,76 persen," bebernya.

Suntono mengungkapkan dampak kemiskinan selalu ada di setiap kenaikan harga BBM, berkaca pada 2013 dan 2014 lalu.

"Setiap ada kenaikan harga BBM selalu diikuti dengan kemiskinan. Jika kemiskinan tidak meningkat, akan membawa pengaruh pada komponen kemiskinan sama dengan tahun 2013 lalu. Pasca kenaikan BBM inflasi akan mengalami kenaikan. Ini akan berkolerasi positif dengan jumlah kemiskinan," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kode Seni Bela Diri Samsara

Moratenlindo Bantah Terlibat Kasus Dugaan Korupsi BTS Kominfo******

PT Mora Telematika Indonesia Tbk (Moratelindo) membantah terlibat dalam kasus dugaan korupsipenyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 2,3,4 dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).

Perusahaan mengklaim tidak pernah mendaftarkan diri sebagai peserta lelang dalam proyek tersebut.

"Oleh karenanya perseroan bukan merupakan suatu pihak yang pernah menjalin kerja sama dengan BAKTI Kemkominfo di dalam proyek tersebut dan tidak pernah menandatangani perjanjian ataupun dokumen-dokumen dalam bentuk apapun di dalam proyek tersebut serta bukan merupakan suatu pihak yang terlibat dalam peran apapun yang berkaitan dengan pengadaan proyek tersebut," ungkap Moratelindo melalui keterangan resmi, Kamis (3/11).

Moratelindo menyatakan pihaknya hanya berpartisipasi dalam proyek Palapa Ring yang merupakan proyek strategis nasional infrastruktur prioritas pemerintah pusat.

Proyek Palapa Ring merupakan proyek antara pemerintah pusat dengan anak perusahaan Moratelindo, yaitu PT Palapa Ring Barat dan PT Palapa Timur Telematika.

Kedua perusahaan itu bertujuan untuk membangun infrastruktur telekomunikasi berupa pembangunan dan pengelolaan jaringan tulang punggung (backbone) serat optik di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menaikkan status kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 2,3,4 dan 5 BAKTI Kemkominfo ke tahap penyidikan.

Direktur Penyidikan Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejagung Kuntadi mengatakan kasus ini ditingkatkan statusnya berdasarkan hasil gelar perkara.

"Berdasarkan hasil ekspose itu, kita naikkan dari penyelidikan ke penyidikan," kata Kuntadi.

Penyidikan dalam kasus ini fokus pada proyek penyediaan BTS dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 pada BAKTI Kemkominfo. Paket-paket itu diketahui terletak di wilayah terluar dan terpencil di Indonesia, yaitu Papua, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan Nusa Tenggara Timur.

Kuntadi mengungkapkan pihaknya telah melakukan penggeledahan di sejumlah tempat terkait perkara ini sejak Senin (31/10) lalu.

Beberapa lokasi yang digeledah yakni kantor PT Fiberhome Technologies Indonesia, PT Aplikanusa Lintasarta, PT Infrastruktur Bisnis Sejahtera, PT Sansasine Exindo, PT Moratelindo, PT. Excelsia Mitraniaga Mandiri, dan PT ZTE Indonesia.

"Adapun hasil penggeledahan banyak menemukan dokumen-dokumen penting terkait ini dan masih dipelajari," ucap Kuntadi.

[Gambas:Video CNN]

Infinity dimulai dengan horor

Twitter Tutup Kantor Sementara Saat PHK Karyawan Dimulai******

Twitter Inc memutuskan untuk menutup sementara kantor mereka mulai Jumat (4/11) ini. Hal itu dilakukan setelah mereka menginformasikan kepada karyawansoal kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Pengumuman penutupan dilakukan setelah manajemen memberitahu kepada karyawan akan mengirimkan email apakah mereka di PHK atau tidak. Langkah ini diambil karena tidak ada kepastian setelah sepekan perusahaan di bawah pemilik baru, Elon Musk.

Twitter telah mengirimkan email kepada karyawan mereka bahwa akan memberi tahu keputusan PHK pada pukul 09.00 pagi waktu Pasifik pada Jumat (12 malam EDT/1600 GMT).

Sebelumnya, Elon Musk sebagai pemilik baru twitter dalam rencana kerjanya menuliskan ingin memangkas 3.700 staf twitter atau setengah dari total pekerjanya. Hal ini untuk menghemat biaya untuk gaji pegawai.

Adapun target PHK yang diincar adalah tim moderasi. Namun, saat dikonfirmasi, twitter belum memberikan respons terkait hal tersebut.

Pekerja twitter pun menyampaikan kekesalan terhadap rencana Musk tersebut. Kekesalan dilampiaskan di twitter dengan menggunakan tagar #OneTeam.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan melalui kemalangan

Dugaan Sri Mulyani soal Ancaman Badai PHK di Industri Padat Karya******

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan salah satu kemungkinan penyebab banyak terjadi PHKdi industri padat karyaadalah relokasi pabrik.

Menurutnya, relokasi pabrik bisa menjadi alasan karena memang perusahaan berusaha pindah ke wilayah yang upah minimum provinsi/kota (UMP/UMK) nya lebih kecil.

"Akan kita perhatikan lebih detail fenomena relokasi dari posisi manufaktur di Indonesia, terutama dari daerah yang relatif upahnya tinggi ke daerah yang relatif upahnya rendah," ujarnya dalam konferensi pers KSSK, Kamis (3/11).

Bendahara negara ini menuturkan akan melakukan monitor meningkatnya tren PHK di industri dalam negeri bersama dengan kementerian/lembaga (K/L) lainnya, terutama di tekstil. Diharapkan, koordinasi yang dilakukan bisa mencegah terjadinya PHK besar-besaran.

"Fenomenal (PHK) ini kita akan monitor secara spesifik dengan kementerian/lembaga (K/L) lain, karena kalau kita lihat produk tekstil ini, data ekspor ini menunjukkan pertumbuhan yang tinggi," imbuhnya.

Di sisi lain, Ia menuturkan siap memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat untuk PHK di berbagai sektor. Bansos yang disiapkan akan menyesuaikan kondisi yang tengah dihadapi.

Seperti pada saat kenaikan harga minyak goreng dulu, diberikan BLT minyak goreng. Lalu pada saat ada covid-19 dan banyak pekerja yang dirumahkan, pemerintah memberikan bantuan subsidi upah (BSU) kepada buruh yang bergaji di bawah Rp5 juta per bulan.

"Jadi kita akan lihat berapa banyak space yang bisa diakselerasi dalam pemberian bansos (dari APBN)," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pangan Shiji yang paling kuat

Bappebti Respons soal Kripto Diatur OJK dalam RUU PPSK******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) merespons wacana kripto yang akan diawasi atau diatur Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Aturan tersebut digodok dalam Rancangan Undang-undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK).

Selama ini, kripto diatur oleh Bappebti. Tapi, dalam RUU PPSK aset kripto masuk sebagai inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK). Konsekuensinya, pengawasan dan regulasi aset kripto OJK dan Bank Indonesia (BI).

"Nantinya pemerintah akan memindahkan aset kripto ke OJK, tapi tidak seketika saat RUU PPSK diundangkan. Jadi, ada masa peralihan," katanya, Rabu (2/11).

Didid menjelaskan dalam masa peralihan yang diperkirakan selama 5 tahun tersebut, Bappebti akan mecoba membuat peraturan tata kelola. Tujuannya, agar ekosistem kripto bisa tetap berkelanjutan (sustain) meski nantinya beralih ke OJK.

Namun, Didid menolak narasi bahwa Bappebti tidak kompeten dalam mengelola kripto selama ini hingga akhirnya harus dialihkan ke OJK. Ia menunjukkan bahwa pelanggan aset kripto hingga akhir Oktober sudah mencapai 16,1 juta pelanggan.

Bappebti memang belum bisa membentuk bursa aset kripto, tapi Didid menjelaskan pihaknya sedang mengupayakan realisasi hal itu dalam waktu dekat.

Paling tidak dalam masa transisi sebelum resmi beralih ke OJK.

"Pemerintah harus memastikan pengelolaaan aset kripto ini berjalan dengan baik. Siapapun itu mari kita jaga sama-sama, apakah ada di Bappebti, OJK, atau apa pun nanti harus tetap sustain," tegasnya.

Di lain sisi, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira menjelaskan bahwa Bappebti sudah punya peraturan ideal soal kripto. Jadi, harus dilibatkan dengan RUU PPSK tersebut.

"Maka, RUU PPSK idealnya disinkronkan dengan pengaturan di dalam Perba 8/2021 karena sama-sama bicara soal aturan aset kripto. Jangan ada dualisme antara Bappebti dengan otoritas lainnya, karena bisa menghambat pengembangan aset kripto," katanya dalam acara yang sama.

Selama penyusunan RUU berlangsung, arah pengaturan RUU PPSK terkait aset kripto dinilai menimbulkan kebingungan atas posisi aset kripto di bawah OJK dan BI sebagai mata uang, atau tetap sebagai komoditas.

Di lain sisi, BI tengah menyusun CBDC (Central Bank Digital Currency) atau rupiah digital dalam RUU PPSK.

[Gambas:Video CNN]

Buku Harian Bajak Laut Magang Magang

BPKN Tuding RSCM Sempat 'Tertutup' Saat Investigasi Gagal Ginjal Akut******

Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menuding Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Dr Cipto Mangunkusumo atau RSCM Jakarta sempat 'tertutup' saat pihaknya memulai proses investigasi pada pasien gangguan ginjal akut progresif atipikal (GGAPA) yang menjalani perawatan di sana.

Wakil Ketua BPKN Muhammad Mufti Mubarok mengatakan pihaknya mengalami kesusahan saat ingin memperoleh data detail terkait pasien GGAPA dan keluarganya.

"Kami investigasi kesana, sangat tertutup begitu, karena tiba-tiba, 'pak kalau soal ini ke Kemenkes'. Padahal domainnya di situ (RSCM), objeknya," kata Mufti melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (3/11).

"Cukup sulit kami mendapatkan data itu, sehingga kami harus curi-curi. Tapi bahwa kesimpulan kami tentu ini tertutup tidak bisa publish untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di masyarakat yang meresahkan itu," kata dia.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua BPKN Rizal E Halim juga menilai RSCM aneh lantaran mereka belum juga mengetahui penyebab kasus dan kematian pada pasien GGAPA ini. Ia menyebut, muncul spekulasi karena intoksikasi cemaran senyawa kimia yang ditemukan dalam sejumlah obat sirop.

Ada pula yang mengatakan bahwa GGAPA juga disebabkan faktor lain. Seperti infeksi virus, bakteri Leptospira, dan multisystem inflammatory syndrome in children(MIS-C) atau sindrom peradangan multisistem pasca Covid-19.

"Kita sempat ngecek ke rumah sakit, ke RSCM paling mudah dijangkau kemarin, kita ke sana ngecek. Tapi bagi rumah sakit aneh juga, karena tiba-tiba ada kejadian cepat banget prosesnya, dan mereka juga belum mendapatkan jawaban ini dari mana," kata Rizal.

CNNIndonesia.comtelah berupaya menghubungi Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSUPN) Lies Dina Liastuti untuk meminta keterangan lebih lanjut mengenai tudingan BPKN tersebut. Namun, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum memberikan respons.

[Gambas:Video CNN]