sinar777

Tuan Pertarungan

Pin Khusus Ibu Hamil KRL Dijual Bebas di Marketplace******

Pin khusus ibu hamil untuk penumpang kereta rel listrik (KRL) dijual bebas di sejumlah marketplace. Padahal, pin tersebut sejatinya diberikan oleh PT KAI Commuter bagi penumpang yang mendaftar.

Pin tersebut khusus diperuntukkan bagi ibu hamil yang akan menggunakan KRL. Pin berfungsi sebagai tanda agar ibu hamil mendapat prioritas tempat duduk.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Senin (16/1), di Tokopedia pin tersebut dijual mulai dari harga Rp7.500 hingga Rp17 ribu per buah.

Maraknya penjualan pin khusus ibu hamil itu pun disuarakan oleh warganet di Twitter. Warganet itu melaporkan penjualan pin kepada pihak PT KAI Commuter.

Seorang warganet mengaku khawatir jika hal tersebut dibiarkan akan memunculkan sikap skeptis pada penumpang lain dan mengira pin yang dipakai seseorang itu hanya dibeli. Artinya, orang bisa berpura-pura memakai pin agar dapat kursi prioritas.

Menanggapi hal tersebut akun resmi PT KAI Commuter, @CommuterLine mengimbau agar masyarakat hanya menggunakan pin ibu hamil yang telah disiapkan.

"Selamat siang kak, terima kasih atas saran dan masukan yang diberikan. Kami imbau untuk rekan commuters dapat menggunakan PIN Ibu Hamil yang telah kami sediakan tanpa dikenakan biaya," tulis KAI Commuter.

Perusahaan juga mengimbau agar ibu hamil yang akan melakukan perjalanan menggunakan KRL melakukan pendaftaran secara online untuk mendapatkan pin.

[Gambas:Video CNN]

Karier Pesawat Dandy

Mendag Yakin Dua Hari Lagi Harga Kedelai Turun Jadi Rp12 Ribu******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan harga kedelai bakal turun dalam dua hari ke depan, dari Rp14 ribu per kilogram (kg) menjadi Rp11 ribu-Rp12 ribu per kg. Hal itu lantaran kedelai impor telah masuk ke Indonesia.

"Bulog impor kedelai, kedelai sudah sampai di Pelabuhan Merak. Oleh karena itu, satu sampai dua hari ini harga kedelai bisa Rp11 ribu sampai Rp12 ribu, turun dari Rp14 ribu, Rp12 ribu per kg," ujarnya dalam Rakornas Kepala Daerah 2023, Selasa (16/1).

Zulhas juga menyinggung soal pemerintah yang memutuskan untuk impor beras. Ia mengatakan impor beras dilakukan untuk melengkapi stok beras Bulog yang harusnya 1,2 juta ton, tetapi kemudian menyusut menjadi 300 ribu ton.

"Februari sampai Maret sudah enggak boleh impor lagi. Beras impor yang masuk ini agar segera dihabiskan," tegasnya.

Sebelumnya, pemerintah mengimpor kedelai dari Amerika Serikat sebanyak 56 ribu ton pada Minggu (15/1).

Kedelai impor disebut digunakan sebagai stok untuk memenuhi permintaan dan konsumsi dalam negeri sehingga diharapkan dapat mengamankan ketersediaan dan menjaga harga kedelai tetap stabil.

"Kondisinya sekarang produksi dalam negeri masih belum mencukupi, maka pemerintah harus menyiapkan solusinya. Memang masih ada beberapa komoditas pangan yang bergantung pada impor karena kebutuhan masih lebih tinggi dibanding produksi dalam negeri, salah satunya kedelai," ungkap Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo dalam keterangan resmi.

Arief menambahkan kedelai tersebut akan dijual dengan harga Rp12 ribu per kg. Harga tersebut mengacu kepada Harga Acuan Penjualan (HAP) kedelai di tingkat konsumen sesuai dengan Peraturan Badan Pangan (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2022.

Dalam Perbadan tersebut ditetapkan HAP kedelai di tingkat konsumen Rp11.400 per kg untuk kedelai lokal dan Rp12 ribu per kg untuk kedelai impor.

Ketersediaan kedelai dengan harga terjangkau ini diharapkan bisa menjaga stabilitas harga pangan berbahan dasar kedelai, seperti tahu dan tempe yang banyak dikonsumsi masyarakat. Hal ini sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Republik Tiongkok

Buruh Soal Iuran JKP: Hanya Pemanis Agar Perppu Ciptaker Disetujui******

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut aturan soal Jaminan Kehilangan Pekerjaan(JKP) di Indonesia tidak masuk akal dan menolak program tersebut. 

Menurutnya, program yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembayaran Dana Iuran Peserta Program JKP hanya pemanis agar Perppu Cipta Kerja diterima oleh semua kalangan, termasuk kelas pekerja. 

Menurutnya, JKP dalam di dunia internasional dikenal dengan nama unemployment insurance atau asuransi pengangguran. Menurutnya, hanya ada 2 sumber pembiayaan JKP yaitu APBN dan iuran. 

Iqbal menegaskan akad yang terjadi ketika membayar iuran kematian untuk pekerja ketika meninggal, begitu pula dengan akad untuk kecelakaan kerja. Bukan malah diambil untuk jaminan kehilangan pekerjaan.

"Anehnya uang yang diambil dari uang iuran saya (pekerja) itu untuk orang lain yang kehilangan pekerjaan. Itu bahaya benar. Tujuannya baik, tapi caranya salah. Saya tahu ini hanya untuk gula-gula agar kita tidak menolak omnibus law, hanya untuk kita menerima perppu atau UU Ciptaker," sambung Iqbal.

Ia menilai skema tersebut tidak masuk akal. Menurutnya, di seluruh dunia tidak ada sistem jaminan sosial seperti JKP tersebut. Kendati, ia tak tutup mata soal peran pemerintah yang membayar 0,22 persen iuran tersebut.

Meski begitu, Partai Buruh menolak skema JKP tersebut. Iqbal mengatakan seharusnya ada tiga sumber pembiayaan yang tepat untuk JKP tersebut.

Pertama, iuran dari buruh yang masih bekerja. Kedua, pengusaha yang ikut membayar iuran. Ketiga, pemerintah. Ia menegaskan seharusnya JKP tidak mengambil iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) maupun jaminan kematian (JKM).

Jika melihat aturan di Permenaker Nomor 20 Tahun 2022 disebutkan dana iuran peserta program JKP dibayarkan oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan, yang berasal APBN.

"Pemerintah membayarkan iuran peserta sebesar 0,22 persen dari upah sebulan yang dilaporkan oleh pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan," bunyi pasal 2 Permenaker Nomor 20 Tahun 2022.

"Iuran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan setelah dilakukan rekomposisi terhadap iuran JKK dan iuran JKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan," sambung pasal 2 ayat 2.

Adapun JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Peserta program JKP adalah pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha dan telah terdaftar serta membayar iuran.

BPJS Ketenagakerjaan nantinya melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan peserta dan penerima Dana Iuran Peserta. BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab mutlak atas hasil verifikasi dan validasi apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Timur Dinasti Tang

Petani Dukung RI******

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) mendukung rencana Indonesia-Malaysiamenghentikan ekspor kelapa sawit sebagai manuver melawan Eropa.

Ketua Umum DPP Apkasindo Gulat Manurung mengatakan petani sawit sangat setuju jika Indonesia dan Malaysia membangun kesepakatan melawan Eropa, jangan sampai kedua negara ambil posisi masing-masing seperti selama ini.

"Sudah saatnya Dewan Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) tegas dalam hal (merespons) aturan-aturan yang dibuat oleh UE. Kalau mereka ribet, ya tinggalkan saja," kata Gulat kepada CNNIndonesia.com, Jumat (13/1).

Jika sebelumnya RI-Malaysia adalah pengikut, kini harus mulai berhitung. Gulat menekankan Indonesia harus berhitung siapa yang sebenarnya butuh dengan sawit. Ia menegaskan antara supply dan demand harus ada prinsip kesetaraan.

"Menurut saya aturan yang dibuat oleh UE itu sudah masuk kategori pemaksaan. Jika produsen minyak sawit, Indonesia dan Malaysia, sebagai yang dipaksa tidak sepakat, maka opsi stop pengiriman minyak sawit ke UE adalah opsi yang sangat tepat," tegasnya.

Gulat juga menunjukkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) soal impor sawit Uni Eropa. Pada 2020, UE mengimpor CPO dan turunannya dari Indonesia sebanyak 4,923 juta ton.

Kemudian pada 2021 Eropa mengimpor sebanyak 4,703 juta ton atau 18 persen dari total ekspor Indonesia di tahun itu. Namun, 4,703 juta ton tersebut dibagi kepada 27 negara di UE, sehingga sejatinya sangat kecil jika dihitung per negara.

Data tersebut sekaligus membantah efek kencangnya kampanye negatif dan ketatnya aturan UE soal impor sawit dalam 5 tahun terakhir. Faktanya, Eropa tetap stabil dalam mengimpor sawit dari Indonesia dan Malaysia.

"Menurut saya justru masyarakat di UE lah yang sangat rugi dengan kebijakan tersebut karena praktis harga berbahan baku minyak nabati menjadi melonjak. Karena dengan aturan mereka, tentu negara-negara penghasil minyak sawit akan berpikir untuk mengirim ke negara mereka," tuturnya.

Gulat mengungkapkan dalam pertemuan bersama beberapa negara UE di Jakarta, sebenarnya mereka tidak bermasalah dengan sawit Indonesia. Hanya saja Eropa memprotes penggunaan minyak sawit untuk bahan bakar biodiesel karena dianggap tidak berkelanjutan.

Ia menekankan sebenarnya Indonesia jauh lebih siap merespons aturan UE. Hal itu terlihat dari pengetatan ekspor CPO dan turunannya, diberlakukan B30 pada 2020, dan selanjutnya B35 pada awal Februari 2023 nanti.

Gulat menghitung serapan B35 akan mencapai 15 juta ton CPO alias 31 persen dari total produksi CPO Indonesia. Hal ini menurutnya sangat dibenci Eropa yang mengklaim bahwa biodiesel tidak sustain untuk bahan bakar, tapi sustain untuk pangan.

"Membenci minyak sawit sebagai sumber energi karena serapan bioenergi akan mengurangi ketersediaan minyak sawit di pasaran dunia dan hal ini akan menaikkan harga minyak sawit. Jika harga minyak sawit naik tentu akan memberatkan negara-negara UE," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

kejahatan

23 Peternak Ayam Terlilit Utang Rp74 M ke Perusahaan Penyedia Pakan******

Ombudsman RI menerima aduan dari sekitar 23 peternakayam RI yang  stres akibat terjerat utangke perusahaan penyedia pakan sampai dengan Rp74,7 miliar.

Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengatakan lilitan utang yang menjerat peternak itu diketahui saat lembaganya menerima audiensi dari Gabungan Organisasi Peternak Ayam Nasional (Gopan).

Dalam audiensi itu, Gopan melaporkan bahwa anggota mereka terlilit utang. Karena lilitan utang itu, peternak terpaksa harus menghadapi gugatan di pengadilan.

"Peternak datang ke Ombudsman untuk meminta solusi terkait situasi ini karena peternak yang menghadapi gugatan sidang PKPU ini sangat membuat stres dan beberapa kasus justru tidak produktif sehingga langkah-langkah penyelesaian utang menjadi semakin terhambat," kata Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta Selatan, Selasa (17/1).

"Ada 74,7 miliar (utang peternak), kami mendata peternak sedang menjalani sidang gugatan PKPU dengan perusahaan-perusahaan terkait," sambung Yeka.

Berdasarkan hasil identifikasi Ombudsman, ada 4 perusahaan penyedia pakan yang mengalami sengketa utang dengan peternak. Keempat perusahaan tersebut juga dipanggil ke Gedung Ombudsman untuk melakukan audiensi.

Yeka merinci 4 perusahaan penyedia pakan yang dipanggil oleh Ombudsman, yakni Cargill Indonesia, Farmsco Feed Indonesia, CJ Cheil Jedang, dan Gold Coin. Hanya saja katanya, perusahaan yang disebut terakhir absen dalam audiensi tersebut.

Ia menambahkan untuk membantu peternak, Ombudsman RI bersama dengan Kementerian Pertanian (Kementan) yang diwakili Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) Nasrullah menyepakati adanya skema yang mendukung kemudahan pembayaran utang tersebut.

"Kami bersama Kementan akan berdialog dengan perusahaan satu per satu untuk membuat skema penyelesaian (utang peternak) seperti apa agar situasi kerja peternak menjadi semakin kondusif. Kami sudah menyampaikan kepada wakil perusahaan, didampingi oleh Kementan," ungkap Yeka.

Kendati demikian, Ombudsman, Kementan, perusahaan penyedia pakan, dan peternak yang terlilit utang belum menyepakati skema kemudahan pembayaran utang tersebut bakal seperti apa. Di lain sisi, Kementan menegaskan utang tersebut tetap harus dibayar oleh peternak.

[Gambas:Video CNN]

Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementan Agung Suganda yang mewakili Dirjen PKH menyampaikan bahwa bakal dicari sebuah skema yang bisa disepakati pihak-pihak terkait dan akan menyelesaikan permasalahan utang peternak tersebut.

"Beliau (Dirjen PKH) tegas menyampaikan utang tetap utang, tetapi perlu dibuat suatu skema pembayaran yang tentu bisa disepakati dan menyelesaikan permasalahan ini. Peternak juga bisa diberi kesempatan untuk melakukan usaha sehingga mampu menyelesaikan skema pembayaran utang," kata Agung.

Sementara itu, Sugeng Wahyudi selaku perwakilan Gopan menyampaikan pertemuan yang berlangsung sudah berjalan ke arah yang cukup baik. Ia juga menyinggung soal rencana pembentukan kelompok kerja (pokja) dari pemerintah untuk membahas kesejahteraan dan perlindungan peternak RI.

Pihak Gopan mengatakan para peternak belum mampu membayar utang karena kondisi usaha yang tidak begitu bagus. Sugeng sepaham dengan rencana Ombudsman dan Kementan untuk membuat skema pembayaran utang peternak. Ia menilai rancangan tersebut harus segera diselesaikan.

Pelarian Tuan Giveta

Daftar Taipan yang Makin Kaya Berkat Sawit******

Indonesia adalah salah satu negara penghasil produk kelapa sawitterbesar di dunia. Tak heran jika banyak pengusaha di dalam negeri yang tajir melintir dari bisnis tersebut.

Apalagi, pada tahun lalu harga minyak kelapa sawit mentah (CPO) melambung ke titik tertinggi di pasar internasional. Tentu ini makin membawa berkah bagi para pengusaha yang ada di bidang ini.

Lantas, siapa saja taipan Indonesia yang memperoleh kekayaan dari kelapa sawit?

Tak hanya kelapa sawit, perusahaan ini juga mengelola komoditas perkebunan lainnya seperti budidaya karet, tebu, dan tanaman lainnya.

Mengutip data orang terkaya Forbes terbaru, saat ini Anthony Salim menduduki posisi kelima sebagai konglomerat terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai US,5 miliar atau setara Rp112,5 triliun (kurs Rp15.000 per dolar AS).

2. Susilo Wonowidjojo

Susilo memang dikenal sebagai pengusaha sigaret dan rokok terkenal yakni Gudang Garam. Namun siapa sangka, sumber kekayaannya juga mengalir dari kelapa sawit melalui PT Matahari Kahuripan Indonesia alias Makin Group.

Perusahaan tersebut juga mengangkat nama Susilo menjadi orang terkaya ke-14 di Indonesia dengan nilai kekayaan mencapai US,5 miliar atau setara Rp52,5 triliun.

3 Taipan Lainnya yang Kaya Berkat Sawit