warisan138

Tiga alam itu bagaikan bunga kosong

Impor Sapi dan Kambing Hidup Naik Jelang Idul Adha******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat impor sapidan kambing atau domba hidup naik jelang Hari Raya Iduladha yang jatuh pada 29 Juni 2023.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Moh. Edy Mahmud mengatakan untuk impor sapi hidup pada Mei 2023 naik sekitar 4,42 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

"Jadi nilainya sebesar US,99 juta untuk (impor) yang sapi hidup," ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (15/6).

"April tidak tercatat adanya impor, ini baru Mei ada (impor kambing/domba) ya. Aprilnya tidak ada, tapi Mei kami mencatat ada US9,93 ribu," jelasnya.

Adapun impor kambing/dombang ini hanya berasal dari Australia. Sama seperti impor daging sapi beku juga ada berasal dari Australia.

Selain sapi dan kambing/domba hidup, BPS juga mencatat ada kenaikan impor untuk komoditas buah-buahan segar seperti leci, kiwi dan anggur.

Berdasarkan data BPS, impor buah leci segar sebesar US,26 juta pada Mei 2023. Kemudian ada buah itu kiwi segar sebesar US,80 juta dan grape atau anggur segar sebesar US,38 miliar.

"Jadi ini Mei ada peningkatan atau kami mencatat impor buah segar seperti ini," jelasnya.

Secara total, impor Indonesia pada Mei 2023 memang meningkat tajam hingga 38,65 persen menjadi US,28 miliar dibandingkan April 2023 sebesar US,35 miliar.

Menurut penggunaan barangnya, impor secara bulanan semuanya tumbuh. Impor barang konsumsi tumbuh 47,96 persen, bahan baku/penolong tumbuh 31,98 persen, dan barang modal tumbuh tinggi, yakni 66,03 persen.

Komoditas pendorong kenaikan impor tertinggi adalah mesin/peralatan mekanis dan bagiannya (HS 84); mesin/perlengkapan elektrik dan bagiannya (HS 85); kendaraan dan bagiannya (HS 87); besi dan baja (HS 72); plastik dan barang dari plastik (HS 39).

[Gambas:Video CNN]

Komunikasi offline berenergi tinggi

Hasil Pertemuan Jusuf Hamka dan Mahfud Bahas Utang Rp800 M******

Pengusaha jalan tolJusuf Hamka bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD pada Selasa (13/6). Keduanya membahas nasib utang negara kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) senilai Rp800 miliar yang tak kunjung dibayar.

"Allahuakbar, terima kasih ya Allah. Pertemuannya sangat bagus, beliau bukan cuma amanah tapi ksatria," ujar Jusuf usai bertemu dengan Mahfud di kantor Kementerian Koordinator Bidang Polhukam.

Pada kesempatan yang sama, Mahfud MD mengungkapkan pihaknya akan konfirmasi ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) usai mendengarkan penjelasan Jusuf dan mempelajari dokumen terkait utang negara itu.

Bahkan, kewajiban pembayaran utang itu sudah diakui oleh Bambang Brodjonegoro saat menjabat sebagai menteri keuangan beberapa waktu lalu.

Mahfud mengungkapkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, negara akan menagih utang kepada swasta yang memiliki kewajiban. Pada saat yang sama, negara akan membayar apabila memiliki kewajiban kepada swasta.

"Sejauh ini dokumennya memang negara punya utang maka sebabnya dulu Pak Jokowi adakan rapat yang begini-gini segera dibayarkan. Tapi mereka yang punya utang diburu," ujarnya.

Berdasarkan keterangan Jusuf sebelumnya, utang pemerintah bermula dari deposito CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama. Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan dalih itu, Jusuf kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 lalu.

Sekitar 2014-2015, pihaknya memenangkan gugatan sampai Mahkamah Agung (MA). Pada 2016-2017, utang negara beserta denda dan negaranya mencapai Rp400 miliar. Namun, setelah membahas dengan Kemenkeu, pemerintah meminta diskon sehingga disepakati utang akan akan dibayar Rp170 miliar.

Kendati demikian, utang itu hingga kini belum dibayar.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berdalih pemerintah ingin berhati-hati dan teliti mempelajari sebelum membayar utang yang kini membengkak jadi Rp800 miliar itu.

"Jangan sampai negara yang sudah membiayai bailoutdari bank-bank yang ditutup dan sekarang masih dituntut lagi untuk membayar berbagai pihak yang mungkin masih terafiliasi waktu itu," ujar Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

jalan misterius

Minim Partisipasi Rakyat, PB HMI Sebut RUU Kesehatan Bermasalah******

Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI), Fahmi Dwika Hafiz Triono, menilai RUU Kesehatan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, dan belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan publik yang dijamin oleh konstitusi.

"RUU Kesehatan Omnibus Law adalah produk hukum yang bermasalah dan minim partisipasi bermakna dari pemerintah dan DPR RI. Kami menyerukan penundaan pembahasan RUU tersebut untuk memberikan ruang bagi aspirasi publik dan partisipasi yang lebih luas dalam menentukan kebijakan kesehatan yang berpihak pada kepentingan rakyat," kata Fahmi.

"Pelayanan kesehatan adalah pelayanan publik yang lahir sebagai perintah Undang-Undang. Oleh karena itu, pelayanan publik harus diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat," kata Fahmi.

Di sisi lain, LKMI PB HMI juga mengkritisi penghilangan mandatory spendingdalam RUU Kesehatan, yang dianggap dapat menurunkan standar kualitas pelayanan kesehatan tanpa tolok ukur jelas. Sehingga, berpotensi berdampak buruk pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di waktu mendatang.

Pada saat bersamaan, pemerintah dinilai menghilangkan perlindungan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang selama ini terlibat skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Untuk itu, LKMI PB HMI menuntut peningkatan mandatory spendinguntuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan. Fahmi menambahkan, perlu ada ruang aspirasi publik dan partisipasi masyarakat yang representatif dalam pembahasan RUU Kesehatan ini.

Senada, perwakilan koalisi yang juga peneliti The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menegaskan RUU Kesehatan belum berpihak pada kepentingan rakyat, serta belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan publik yang merupakan amanah konstitusi.

"Pengesahan RUU Kesehatan seharusnya ditunda, dan kalau itu tidak dijalankan, maka langkah selanjutnya adalah justru kita harus menolak adanya RUU Kesehatan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat," ujar Sri Palupi.

Menurutnya, kebutuhan RUU Kesehatan ini masih lemah, di mana Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kesehatan tidak cukup untuk menjelaskan urgensi Omnibus Law.

Tak sampai di sana, substansi dalam RUU Kesehatan memuat berbagai kontradiksi. Bagi Sri Palupi, penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan yang tergesa-gesa hanya membuang sumber daya negara.

"Tata kelola kesehatan yang disentralisasi oleh pemerintah pusat dapat mengurangi independensi di sektor kesehatan. Ironisnya dominasi profesi itu kemudian diambil alih oleh Menkes. Yang terjadi itu bukan menyelesaikan masalah tetapi hanya memindahkan masalah," katanya.

One Piece: Rasul Laut

Impor Buah Segar Melonjak******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat imporbuah segar melonjak, terutama; leci, kiwi dan anggur pada Mei 2023. Lonjakan ini sebelumnya memang sempat dikeluhkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

"Terkait impor buah pada Mei 2023 dibandingkan bulan sebelumnya memang ada peningkatan, utamanya yang segar," ujar Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik Moh.Edy Mahmud dalam konferensi pers, Kamis (15/6).

Berdasarkan data BPS, impor buah leci segar sebesar US,26 juta pada Mei 2023. Kemudian ada buah itu kiwi segar sebesar US,80 juta dan grape atau anggur segar sebesar US,38 miliar.

Sebelumnya, Mendag mendadak mencak-mencak dan mengatakan Indonesia saat ini sudah ketagihan impor, salah satunya buah-buahan. Pasalnya, pada saat dirinya masih menjabat sebagai anggota DPR RI tahun 2004 silam, saat itu impor buah hanya sebanyak 50 ribu ton, berbeda dengan saat ini yang sudah mencapai 1 juta ton.

"Saya dulu jadi anggota DPR tahun 2004, kita itu impor buah cuma 50 ribu ton, sekarang mau 1 juta ton, mau diterusin?," ungkap Zulhas dikutip dariCNBCIndonesia,Jumat (9/6).

Terkait ini, Zulhas mengaku sudah menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar kinerja impor bisa ditata kembali agar tak lagi ketergantungan.

"Jangan tergantung impor semua, kalau tergantung impor semua terus gimana kita? Katanya kita mau berdaulat, mau jadi negara maju 2045. Kalau cuman buah lengkeng keriput kering, jeruk kering yang sudah keriput itu, terus apel yang sudah dilapisi lilin saja kita mesti lomba-lomba mengimpor ngapain?," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Wanita forensik, istri yang memanjakan!

Kereta Cepat, Antara Jadwal Molor dan Kepastian Keamanan Operasional******

Permasalahan proyek Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) seolah tak ada hentinya. Yang terbaru, jadwal operasi kereta cepat dikabarkan bakal molor ke Januari 2024.

Proyek kebanggaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu ditargetkan bisa beroperasi pada Agustus 2023 mendatang.

Sebenarnya, mundurnya jadwal operasi ini bukan yang pertama. Semula, proyek KCJB ditargetkan bisa rampung pada 2019.

Tapi dalam kajian BPKP terbaru yang dikeluarkan 15 September 2022, pembengkakan biaya itu naik US3,03 juta menjadi US,449 miliar atau sekitar Rp21,74 triliun.

Masalah lain yang pernah menerpa proyek kerja sama Indonesia-China ini adalah ingkar janji penggunaan APBN, pembangunan serampangan, hingga mengabaikan aspek keselamatan.

Soal isu mundurnya jadwal operasi menguar dari dokumen internal bertajuk Laporan 'Progress Update', tertanggal 14 Mei 2023, yang diperoleh Reuters, Kamis (8/6) lalu.

Lihat Juga : Urutan Pangkat PNS yang Kenaikan Jabatannya Diperbanyak Jadi Enam Kali

Dalam laporan itu, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menolak rencana PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) memulai operasi komersial KCJB pada 18 Agustus 2023.

Kemenhub dan tiga konsultan proyek tersebut, yakni Mott Macdonald, PwC, dan Umbra menyarankan operasi penuh KCJB dimulai pada Januari 2024.

Tak hanya itu, dokumen juga menyebut KCIC menginginkan sertifikat kelayakan operasi penuh untuk jalur tersebut, meskipun stasiun tidak lengkap alias belum rampung semua.

"Ada risiko target operasi komersial pada Agustus bisa tertunda untuk menyelesaikan semua konstruksi pada 31 Desember," tulis laporan itu.

Meski demikian, saat dikonfirmasi Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal menegaskan kereta cepat tetap beroperasi sesuai rencana, yakni Agustus 2023.

"Enggak, Agustus tetap, uji coba KA Cepat," katanya.

Ia menegaskan untuk operasi komersial menunggu informasi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves).

Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan membantah jadwal operasi kereta cepat terancam mundur ke tahun depan. Menurutnya, KCJB tetap akan beroperasi sesuai jadwal, yakni 18 Agustus mendatang.

Luhut memastikan uji coba akan tetap dilakukan pada 14-16 Juni 2023 ini, sedangkan operasional akan berlangsung pada 18 Agustus 2023. Hanya saja, pada saat operasional ini akan dilaksanakan secara gratis untuk masyarakat yang ada di sekitar stasiun. Sedangkan, operasional secara komersial belum ditetapkan.

"Jadi mereka akan kita sampaikan gratis sambil mencoba ini dan itu akan kita capai 350 km per jam," katanya.

Lanjut ke halaman sebelah...

Biaya bakal membengkak jika jadwal molor lagi

Makanan Tiandao

Luhut Belajar 'Lompatan Kodok' dan China di Balik Mandor Asing di IKN******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemilihan mandor asing di megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara bukan tanpa alasan.

Menurut Luhut, pemilihan mandor asing bisa menjadi cara Indonesia mendapatkan transfer ilmu dan mempercepat pembangunan proyek hijau.

Hal itu seperti yang terjadi pada pengembangan industri kendaraan listrik di mana Indonesia bisa melakukan lompatan berkat belajar dari China.

"Kita kadang-kadang ini munafik. Saya bilang pengawasan pembangunan ibu kota baru kita hire (pekerjakan) aja orang-orang bule, marah, masa kita enggak bisa? Emang enggak bisa,"

Kendati demikian, ia menegaskan tak semua pekerja di IKN akan menggunakan tenaga kerja asing (TKA). Hanya mandor saja yang akan memakai pekerja asing dan selebihnya pekerja lokal.

"Kita pakai saja dulu dia (tenaga asing) nanti sambil jalan kita masukin orang Indonesia lagi, seperti yang kejadian di industri-industri integrity kita," jelasnya.

Luhut sebelumnya mengungkapkan telah meminta persetujuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar pembangunan istana negara di IKN diawasi oleh mandor asing.

Menurutnya, hal itu terpaksa dilakukan untuk memastikan kualitas Istana Negara di IKN betul-betul terbaik. Sebab, ia menilai kualitas tempat tinggal presiden menentukan citra Indonesia.

"Oleh karena itu, saya lapor ke presiden, pengawas terpaksa dengan segala hormat pake bule untuk kualitas. Jangan sampai istana presiden itu jadi, tapi tidak bagus," ujarnya dalam Rapat Badan Anggaran, Jumat (9/6) lalu.

[Gambas:Video CNN]