kejuqq

Saya seorang raksasa

Bahlil Tepis Isu PHK di Industri: Tutup di Jabar, Buka di Jateng******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia membenarkan bahwa ada penutupan pabrikpadat karya di Jawa Barat yang menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Namun, pabrik itu tidak benar-benar tutup, melainkan berpindah lokasi ke Jawa Tengah. Hal ini yang berpotensi menimbulkan PHK seperti yang terjadi di industri tekstil.

"Ada beberapa izin yang keluar, pabriknya ditutup di Jabar (Jawa Barat) tapi dibangun di Jateng (Jawa Tengah). Jadi, pasti terjadi PHK di Jabar, tapi penciptaan lapangan kerja di Jateng," tutur Bahlil di Badung, Bali, Minggu (13/11).

"Contoh, pabrik sepatu atau pakaian di Jawa Barat, mungkin upahnya mahal di sana, cost(biaya) operasinya tinggi karena industri padat karya itu kan tidak memakai teknologi tingkat tinggi," kata Bahlil.

"Nah kebetulan di Jateng itu upah tenaga kerja murah, operasional murah, harga nasi pecel di Jateng dan Jabar beda, tenaga kerja beda, sewa beda, jadi mereka (pabrik) tutup sebagian di Jabar, tapi mereka bangun di Jateng," lanjut dia.

Namun demikian, ia mengaku masih akan memeriksa dan mencocokkan data dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengenai isu PHK tersebut.

Yang pasti, apabila relokasi bisnis dari satu wilayah ke wilayah lain selama masih di dalam negeri seharusnya bukan masalah besar.

"Bagi saya selama mereka di RI, oke-oke saja. Yang kita khawatir itu tutup di Jabar, pindah ke negara lain," imbuhnya.

Bahlil pun menilai hal tersebut wajar di industri padat karya. Ia memastikan meski ada penurunan investasi, tetapi di sisi lain juga ada investasi baru yang masuk.

"Terjadi penurunan, yes, tapi ada juga yang baru masuk. Jadi ya biasalah. Orang di padat karya begitu semua, mencari suasana baru," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

wadah pemikir perkotaan

PMO Kartu Prakerja Gandeng Penegak Hukum Cegah Penyalahgunaan KTP******

Manajemen pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja menggandeng aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan dan meminimalkan potensi pelanggaran hukum seperti penyalahgunaan data kependudukan.

Pengawasan dengan melibatkan aparat hukum tersebut dilakukan di berbagai wilayah, salah satunya pada Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Sebagai provinsi dengan kondisi geografis dan jumlah penduduk yang besar, Sumut menjadi provinsi dengan penerima Kartu Prakerja terbanyak se-Pulau Sumatera yakni 806,97 ribu penerima dengan total insentif yang telah disalurkan mencapai Rp1,63 triliun.

Hal ini juga mencerminkan dukungan Kepolisian RI terhadap program strategis Pemerintah yang kian modern dan responsif. Hal tersebut disampaikan Rudy dalam Sosialisasi Perpres Nomor 113 Tahun 2022 bagi Aparatur Penegak Hukum lingkup Provinsi Sumatera Utara di Medan, Selasa (8/11).

"Komite Cipta Kerja menyampaikan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolda Sumut dan Kapolres Belawan beserta seluruh penyidik, atas upaya penanganan perkara yang telah dilakukan dengan baik," ujar Rudy dalam keterangan resmi.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari juga mengapresiasi kerja sama antara kepolisian dan kejaksaan dalam menangani perkara terkait penyalahgunaan data kependudukan untuk mengambil keuntungan dari Program Kartu Prakerja, serta memberikan efekdeterrentagar kejahatan serupa tidak terulang kembali.

Dalam kesempatan tersebut juga turut dibahas mengenai pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mengawal tata kelola Program Kartu Prakerja untuk memberikan pelayanan dan keadilan bagi masyarakat, sekaligus mengamankan penggunaan keuangan negara.

Untuk itu, ke depannya berbagai institusi pemerintah diharapkan dapat terlibat baik dalam proses pengendalian internal dan manajemen risiko, maupun pengawasan eksternal pelaksanaan Program Kartu Prakerja.

Sejak diluncurkan April 2020 lalu, Program Kartu Prakerja hingga kini telah diikuti oleh 16,4 juta peserta.

[Gambas:Video CNN]

Laporan Investigasi pada Sekte Budidaya Abadi yang Terancam Punah

339 Ribu Buruh Terdampak Relokasi 31 Pabrik Sejak 2017******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyebutkan proses relokasi pabrik telah terjadi sejak 2017 silam. Dari 31 pabrik yang melakukan relokasi, tercatat ada 339 ribu buruhyang terdampak.

Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari mengatakan relokasi pabrik sebetulnya sudah terjadi sebelum pandemi covid-19 dan ancaman resesi global. Dita mengatakan relokasi dilakukan karena upah minimum provinsi (UMP) para buruh.

"Sejak 5 tahun lalu, untuk industri alas kaki, ada 31 perusahaan yang relokasi. Jadi relokasi ini sudah terjadi sebelum resesi dan pandemi. Dari Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), total jumlah pekerja yang terelokasi dari 31 perusahaan itu adalah 339.234 orang," kata Dita kepada CNNIndonesia.com, Senin (14/11).

Selain itu, Dita menjelaskan ada juga perusahaan yang membuka pabrik baru di Jawa Tengah dengan tetap mempertahankan pabrik lamanya di Jawa Barat, yakni Tangerang atau Karawang.

"Sedikit demi sedikit pekerjanya dikurangi sampai akhirnya seluruh proses produksi full digeser ke Jawa Tengah," ujarnya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri menjelaskan ada tiga basis daerah produsen, yakni Banten, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

"Relokasi karena kebetulan karakteristik industri kita yang besar-besar ada di Banten, Bekasi, dan Karawang, di daerah ini kemudian relokasi itu sebagian lari ke Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di Banten, tidak ada relokasi ke sekitar Banten. Jawa Barat ada relokasi di sekitar Jawa Barat juga. Di Jawa Timur, sebenarnya ada juga relokasi di sekitar Jawa Timur juga," jelasnya saat dikonfirmasi.

Bahkan, Firman mengatakan sebetulnya proses relokasi sudah terjadi sejak 2015. Kendati, ia mengaku memang ada peningkatan investasi yang cukup tinggi pada 2016 dan 2017 yang mendorong terjadinya relokasi pabrik.

Meski begitu, relokasi pabrik tersebut tidak ada kaitannya dengan pemutusan hubungan kerja (PHK). Perihal relokasi yang sudah terjadi sejak lama ini, Firman mengatakan murni karena masalah biaya UMP pekerja.

"Yang jadi permasalahan kan di kenaikan upah selama ini. Faktor output atau harga jual kita untuk pasar ekspor tidak pernah naik, tetapi di sisi lain faktor input naik terus. Makanya ketika upah tiap tahun naik, lama-lama jadi tidak kompetitif," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Penjelasan Guru yang Sebenarnya

Harga Cabai******

Harga sejumlah bahan pokokturun sepekan ini. Penurunan salah satunya dialami oleh cabai rawit.

Mengutip data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) pada Senin (14/11) ini, rata-rata harga cabai rawit pada awal pekan ini ada di level Rp41.050 per kg. Harga ini turun dibandingkan awal pekan lalu yang Rp43.250 per kg. 

Di Jakarta, harganya malah turun jadi Rp37.500 per kg. Penurunan juga terjadi pada jenis cabai merah.

Selain cabai-cabaian, penurunan harga juga terjadi pada beberapa jenis bahan pokok lainnya. Pertama, bawang putih yang harganya turun dari Rp28.050 per kg menjadi Rp27.850.

Kedua, daging sapi yang harganya turun dari Rp133.700 menjadi Rp132.600 per kg. Ketiga, beras yang harganya turun dari Rp12.200 menjadi Rp11.850 per kg. 

Meski demikian ada juga sejumlah bahan pokok yang harganya justru naik. Salah satunya, telur ayam yang harganya naik tipis dari Rp28.450 menjadi Rp28.500 per kg.

Lalu, bawang merah yang harganya naik dari Rp36.700 menjadi Rp37.700 per kg. Berikutnya, minyak goreng yang harganya menanjak dari Rp19.200 menjadi Rp19.250 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Surgawi Bintang Kutub

Luhut Optimistis Kontribusi Ekonomi G20 Pulihkan Luka Bali******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meyakini Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 akan memberikan banyak manfaat bagi Indonesia, khususnya di Bali.

Menurut Luhut penyelenggaraan G20 akan memberikan kontribusi mencapai $US533 juta atau sekitar Rp7,5 triliun terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia pada tahun 2022.

Lihat Juga : Jokowi Akan Bertemu Biden di KTT G20, Bahas Isu yang Digodok 1,5 Tahun

Apalagi, Bali jadi salah satu wilayah Indonesia yang paling terdampak pandemi. Oleh karena itu, ia berahrap G20 dapat mengobati luka yang mendalam itu.

"Kita tahu, selama pandemi kemarin Bali sangat menderita, sekarang kita berharap ini dapat mengobati luka yang mendalam selama dua tahun," jelas Luhut.

Ia menambahkan konsumsi domestik yang didorong rangkaian G20 ini juga diperkirakan naik sampai Rp1,7 triliun. Selain itu, G20 juga membangkitkan serapan tenaga kerja lebih dari 33 ribu orang, terutama pada sektor transportasi, akomodasi, MICE (meetings, incentives, conventions, and exhibitions), dan UMKM.

Dewa Pedang yang Tak Tertandingi

Perhitungan Buruh: UMP 2023 Hanya Naik 2 Persen Kalau Pakai PP 36/2021******

Buruh keberatan jika pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dalam menghitung kenaikan UMP 2023. Pasalnya, jika rumus perhitungan UMP menggunakan formula yang diatur dalam pp tersebut, kenaikan upah buruh sangat kecil.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan berdasarkan perhitungannya, jika perhitungan UMP 2023 berdasarkan PP 36, maka kenaikan hanya berkisar 2-4 persen. Hal itu katanya, tidak mencerminkan kondisi saat ini, di mana berbagai harga barang naik.

"Hanya naik 2-4 persen. Jadi yang dipakai harusnya rumus kenaikan UMP adalah (PP 78/2015) inflasi plus pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 13 persen," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (10/11) kemarin.

Sebab, jika skema perhitungan upah menggunakan beleid tersebut, kenaikan UMP akan sangat kecil. Padahal katanya, jika melihat kondisi saat ini; harga bahan pokok, BBM dan sejumlah kebutuhan naik, harusnya kenaikan upah buruh bisa mencapai 30 persen.

"Apalagi dengan berbagai kenaikan kebutuhan pokok, kenaikan listrik,kenaikan BBM bahkan kenaikan PPN 11 persen berimbas kepada semua kebutuhan hidup termasuk harga kos/kontrak rumah sedangkan upah buruh semakin dikikis," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Selain mengerdilkan upah buruh, Nining juga menyebut keputusan pemerintah menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 juga berpotensi melanggar putusan MK soal hasil uji materi UU Cipta Kerja. 

Pasalnya kata Nining, pp tersebut merupakan aturan turunan UU Cipta Kerja yang beberapa waktu lalu dinyatakan MK tidak memiliki kekuatan hukum mengikat mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan uji materi dibacakan.

"Padahal mandat dari konstitusi negara itu adalah bagaimana menjamin kepastian kerja dan pendapatan yang layak bagi kemanusiaan," kata Nining.