cara menghasilkan uang dana gratis

Perjalanan ke Barat: Kelahiran Kembali sebagai Iblis

BPKP Singgung Audit Waskita Imbas Dirut Tersangka hingga Penundaan PMN******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menyinggung soal audit PT Waskita Karya (Persero) imbas kasus korupsisang direktur utama Destiawan Soewardjono.

"Sudah disampaikan. Tanya ke penyidik mau lanjut apa enggak. Kalau dimintakan, kami tindak lanjuti," ujar Juru Bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim di The Sultan Hotel Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (24/5).

Azwad menjelaskan ada tahap yang perlu dilakukan BPKP meski ada permintaan audit dari kementerian/lembaga (K/L). Selain itu, ia menegaskan masyarakat kerap salah paham soal produk BPKP.

Namun, Azwad enggan menanggapi soal restrukturisasi Waskita yang sampai membuat Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menunda penyertaan modal negara (PMN). Ia menegaskan hal itu masuk ke ranah teknis.

Kejaksaan Agung menetapkan Direktur Utama PT Waskita Karya Destiawan Soewardjono alias DES sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pada Kamis (27/4) lalu. DES diduga melakukan korupsi penyimpangan fasilitas pembiayaan dari beberapa bank yang dilakukan PT Waskita Karya dan PT Waskita Beton Precast.

Di lain sisi, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban menyebut penundaan PMN karena restrukturisasi Waskita belum jelas.

"Untuk Waskita rencana PMN ditunda sampai ada kejelasan restrukturisasi. Sebagaimana kita ketahui Waskita perusahaan Tbk jadi kita akan lihat program restrukturisasinya," ujar Rio dalam konferensi pers, Senin (22/5), dikutip dariCNBC Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Perampok Ruang dan Waktu

Bulog Serap 500 Ribu Ton Beras Petani Sejak Awal Tahun******

Perum Bulogmenyerap 500 ribu ton beraspetani sejak awal tahun sampai dengan minggu ketiga Mei 2023. Hal ini untuk memastikan cadangan beras pemerintah aman sehingga harga stabil.

Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal mengatakan semua perangkat yang dimiliki perusahaan sangat siap untuk menyerap dan menyimpan produksi gabah beras dalam negeri.

Dengan kapasitas gudang yang dimiliki Bulog mencapai empat juta ton, maka ruang penyimpanan saat ini masih tersedia banyak untuk menyimpan gabah beras tersebut.

Iqbal menjelaskan bahwa realisasi penyerapan sampai saat ini lebih baik jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

"Adapun realisasi penyerapan beras dalam negeri tahun ini sampai dengan minggu ketiga bulan Mei sebanyak 500 ribu ton ini sedikit lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu sebanyak 400 ribu ton," jelasnya.

Selain untuk stok cadangan beras pemerintah, kegiatan penyerapan gabah/beras petani dalam negeri ini juga menggerakkan perekonomian di tingkat petani dan berdampak pada stabilisasi harga di tingkat petani.

Selanjutnya stok cadangan beras pemerintah ini akan digunakan untuk penyaluran bantuan pangan, penyaluran operasi pasar serta kebutuhan penyaluran lainnya.

Dengan penyerapan beras dalam negeri tersebut dan ditambah realisasi impor yang sudah tiba sebanyak 350 ribu ton (dari partai pertama sebanyak 500 ribu ton), maka jumlah stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang tersimpan di gudang Bulog seluruh Indonesia saat ini ada sebanyak 560 ribu ton.

Adapun kebijakan pemerintah untuk mengimpor beras melalui Perum Bulog semakin memperkuat stok cadangan beras pemerintah dan dipastikan memberikan dampak untuk menjaga stabilisasi harga beras.

Dengan adanya impor beras dan pasokan CBP terpenuhi, maka berapapun permintaan pasar bisa dipenuhi sehingga harga beras di pasaran akan terkendali.

"Dengan kekuatan sarana infrastruktur yang dimiliki oleh Bulog ditambah dengan pengalaman menyalurkan berbagai bantuan sosial, maka Bulog siap menjalankan penugasan yang diberikan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Jerman Berdarah Besi

Luhut Minta Jangan Terlalu Banyak Doa Biar RI Tak Kalah dari China******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi(Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan menyebut Indonesia tidak bisa hanya mengandalkan doa jika ingin mengalahkan China.

"Saya titip ke Anda yang lebih muda, gunakan nurani untuk bekerja. Jangan berdoa-berdoa saja," katanya di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Selasa (30/5).

Luhut menegaskan ritual-ritual tidak terlalu penting jika tak dibarengi perbuatan baik. Menurutnya, semua orang harus berkontribusi sesuai porsinya demi kemajuan bangsa.

Ia pun kerap menyampaikan kritik tersebut di gereja tempatnya beribadah. Menurutnya, berbuat baik jauh lebih penting ketimbang hanya berdoa saja.

Luhut juga menitipkan pesan agar bangsa Indonesia bersatu. Ia mengklaim masyarakat China tidak punya waktu luang untuk berpikir hal-hal tidak penting, di luar urusan pekerjaan.

"Saya bilang di gereja saya, berdoa, berdoa, tapi tidak berbuat sesuatu yang baik, untuk apa? What's the value? Do something, good thing for your environment," ungkapnya.

"Kita kadang suka lupa, terlalu banyak ritual yang kita lakukan. Maaf, di gereja saya bilang saya nggak terlalu suka gitu. Do something,doa yang terbaik adalah berbuat baik. Itu menurut saya," tandas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Kota Yang Mahakuasa

Luhut Bantah Keruk dan Ekspor Pasir Laut Merusak Lingkungan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan membantah kebijakan anyar Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pengerukan dan izin ekspor pasir lautbakal merusak lingkungan.

"Gak dong (tidak merusak lingkungan). Semua sekarang karena ada GPS (global positioning system) segala macam kita pastikan tidak (merusak lingkungan) pekerjaannya," katanya di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Selasa (30/5).

"Sekarang kalau harus diekspor, pasti jauh manfaatnya untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah," sambung Luhut.

"Jadi untuk kesehatan laut juga. Sekarang proyek yang satu besar ini Rempang (Batam). Rempang itu yang mau direklamasi supaya bisa digunakan untuk industri besar, solar panel. Gede sekali solar panel itu," tandasnya.

Izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beleid tersebut resmi diundangkan pada 15 Mei 2023.

Restu Jokowi ini berlawanan dengan pelarangan 20 tahun lamanya. Sebelum terbit beleid ini, pasir laut dilarang diekspor sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Sebelumnya, Greenpeace Indonesia menyebut pemerintah melakukan greenwashing lewat Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

"Ini adalah greenwashing ala pemerintah," kata Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Afdillah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/5).

Lihat Juga : 130 Pengusaha Singapura Kunjungi IKN Cari Peluang Bisnis Hari Ini

"Pemerintah kembali bermain dengan narasi yang seakan mengedepankan semangat pemulihan lingkungan dan keberlanjutan, tetapi nyatanya malah menggelar karpet merah untuk kepentingan bisnis dan oligarki," imbuhnya.

Dia menjelaskan pemerintah Indonesia di era Megawati Soekarnoputri telah melarang ekspor pasir laut. Pada Februari 2003 juga terbit sebuah Surat Keputusan Bersama Menteri Industri dan Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Lingkungan Hidup yang mengatur tentang hal itu.

Dia mengingatkan SKB tersebut dibuat untuk mencegah kerusakan lingkungan berupa tenggelamnya pulau-pulau kecil di wilayah Kepulauan Riau akibat penambangan pasir laut. Meski SKB itu telah diterbitkan, aktivitas penambangan pasir laut masih terus terjadi di Indonesia, salah satunya di Sulawesi Selatan.

Demi proyek strategis nasional, kata Afdillah, berbagai kerusakan alam dan kerugian sosial-ekonomi terjadi di Pulau Kodingareng, Makassar.

Temuan tersebut terungkap dalam laporan berjudul Panraki Pa'boya-Boyangang: Oligarki Proyek Strategis Nasional dan Kerusakan Laut Spermonde tahun 2020.

Laporan tersebut disusun oleh Greenpeace Indonesia bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil lain yang tergabung dalam Koalisi Save Spermonde.

Afdillah berpendapat PP 26/2023 itu menambah catatan buruk pemerintah dalam penanganan sektor kelautan. Dengan dikeluarkannya beleid itu, dia juga memandang pemerintah tidak mampu mengelola sumber daya laut dengan cerdas.

"Sehingga kerap mengambil jalan pintas untuk meningkatkan pendapatan negara melalui cara-cara ekstraktif seperti ini. Lebih parah lagi, kebijakan semacam ini bisa jadi diambil tanpa kajian yang matang serta mengabaikan aspek ekologis dan hak asasi manusia," ucap Afdillah.

[Gambas:Video CNN]

Sistem yang paling kuat

Startup eFishery Capai Status Unicorn dengan Pendanaan Rp1,6 T******

Startup Agritech Indonesia, eFishery, telah mencapai status  dengan pendanaan seri D sebesar US8 juta atau setara dengan Rp1,61 triliun (asumsi kurs Rp14.935 per dolar).

Pendanaan tersebut meningkatkan valuasi pasca-penawarannya menjadi US,3 miliar, menurut VentureCap Insights, yang melacak pengajuan regulasi.

Mengutip Techinasia, Jumat (26/5), putaran terbaru ini dipimpin oleh 42xfund dan melibatkan investor existing seperti Northstar Group dan SoftBank Vision Fund II.

Didirikan pada 2013 di Kota Bandung, startup ini memasuki pasar dengan perangkat IoT bernama eFishery Feeder, yang memungkinkan pemberian pakan otomatis di peternakan ikan dan udang.

Sumber pendapatan lainnya termasuk eFishery Mall (pasar untuk penjualan pakan ikan dan udang), eFishery Fresh (platform yang menjual ikan dan udang segar kepada pelanggan B2B), dan Kabayan (program pembayaran nanti untuk petani ikan).

Berikut rincian pendanaan yang diperoleh eFishery;

Jumlah pendanaan: US8 juta
Investor utama: 42XFund
Investor lainnya: Northstar Group, SoftBank Vision Fund
Tahap: Seri D
Valuasi: US,3 miliar

[Gambas:Video CNN]

Memanggil dewi dari dunia lain

Uji Coba Sistem Transaksi Tol Nirsentuh di Bali Ditunda******

Uji coba sistem Multi Lane Free Flow (MLFF) atau sistem transaksijalan tol nirsentuh di Bali yang seharusnya dilakukan pada 1 Juni 2023 ditunda.

Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System Musfihin Dahlan memohon maaf atas penundaan tersebut.

Ia mengatakan pihaknya selaku operator sistem pembayaran belum bisa mencapai tenggat waktu 1 Juni karena hingga saat ini belum mendapat penyerahan teknologi untuk implementasi MLFF dari kontraktor.

Musfihin menjelaskan pihak Hungaria berharap teknologi tersebut diterapkan di Indonesia seperti sistem yang diimplementasikan di Hungaria dan Rusia. Namun, pihak Indonesia berharap agar penerapan sistem tersebut disesuaikan dengan kondisi Indonesia.

"Jadi, teknologi MLFF sudah diterapkan di Rusia, Hungaria, dengan kondisi masing-masing negara. Ini ada perbedaan visi sejak Agustus tahun lalu. Kami sudah coba cari solusi tapi sampai saat ini tidak bisa," ujarnya.

Misalnya, di Hungaria jalan tol dikelola oleh pemerintah, sementara di Indonesia jalan tol dikelola swasta, dan swasta memungut pengembalian modalnya dari tarif tol.

"Mereka khawatir itu akan membuat bobol, itu bedanya. Waktu kami merancang sistem ini, kami menjanjikan KPI bahwa sistem ini akan menjamin pendapatan BPJT 100 persen. Tapi, sampai saat ini dari teknologi yang kami coba belum bisa memenuhi KPI yang menjamin 100 persen, sampai saat ini masih 80 persen, jadi ada potensi lost20 persen pendapatan BPJT," katanya.

Adapun sampai kapan penundaan ini, PT Roatex Indonesia menyatakan sampai pihak Hungaria memahami perilaku di Indonesia.

Sebelumnya, sistem MLFF ini rencananya akan diuji coba mulai 1 Juni di Tol Bali Mandara. Selanjutnya, uji coba juga akan dilakukan di Tol Jagorawi, Tol Jakarta-Cikampek, Tol Dalam Kota Jakarta, Jakarta Outer Ring Road (JORR) termasuk Ulujami-Pondok Aren-Serpong, Tol Bali-Mandara, dan Tol Balikpapan-Samarinda.

Dengan MLFF, sistem transaksi tol akan lebih cepat karena pengguna tidak perlu lagi berhenti untuk menempelkan kartu elektronik, sehingga dapat mengurangi antrean di gerbang tol. Selain itu, MLFF membuat biaya operasional pengumpulan tol semakin efisien.

[Gambas:Video CNN]