petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

game slot online

judi slot online yang gampang menang 125Jutaan kata 97447Orang-orang telah membaca serialisasi

《game slot online》

Jepang dan Jerman tandatangani perjanjian pembagian pasokan militer******

Jepang dan Jerman tandatangani perjanjian pembagian pasokan militer
Menteri Luar Negeri Jepang Yoko Kamikawa (kanan) dan Duta Besar Jerman untuk Jepang Clemens von Goetze berfoto dalam pertemuan di Kementerian Luar Negeri di Tokyo pada 29 Januari 2024, setelah mereka menyelesaikan pakta militer untuk memfasilitasi pertukaran pasokan dan dukungan logistik . ANTARA/Kyodo via Reuters Connect/pri.
Tokyo (ANTARA) - Jepang dan Jerman pada Senin (29/1), menyepakati pakta militer untuk memfasilitasi pertukaran pasokan dan dukungan logistik, saat kedua negara bertujuan untuk memperkuat hubungan pertahanan dalam menghadapi keagresifan maritim China di kawasan Indo-Pasifik.

Menteri Luar Negeri Jepang Yoko Kamikawa dan Duta Besar Jerman untuk Jepang Clemens von Goetze menandatangani perjanjian akuisisi dan layanan silang atau ACSA di Tokyo, yang menyederhanakan proses pembagian makanan, bahan bakar, dan amunisi antara Pasukan Bela Diri Jepang dan militer Jerman.

Perjanjian bilateral tersebut akan mengizinkan penggunaan fasilitas masing-masing pihak selama latihan bersama, tergantung pada persetujuan parlemen Jepang, karena Jerman tidak memerlukan prosedur domestik, menurut seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Jepang.

Kamikawa mengatakan pada Goetze bahwa perjanjian baru itu akan memungkinkan Jepang dan Jerman untuk "secara proaktif berkontribusi terhadap perdamaian dan keselamatan komunitas internasional" bersama-sama.

Kedua pemerintah memulai negosiasi perjanjian tersebut pada September dan secara prinsip menyetujuinya bulan lalu, menurut Kementerian Luar Negeri Jepang.

Tokyo dan Berlin telah meningkatkan kerja sama keamanan mereka dalam beberapa tahun terakhir, seperti latihan bersama, mengakui bahwa keamanan Asia dan Eropa tidak terpisah di tengah meningkatnya kekuatan militer China dan invasi Rusia ke Ukraina sejak Februari 2022.

Jerman menjadi mitra ACSA ketujuh Jepang setelah AS, Australia, Inggris, Kanada, Prancis, dan India.

Sumber: Kyodo-OANA
Baca juga: Jerman, Jepang, Korsel batasi ekspor semikonduktor ke China
Baca juga: Kanselir Jerman Scholz berencana kunjungi Jepang pada Maret
 

Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Jokowi salurkan bantuan pangan di Kabupaten Klaten******

Presiden Jokowi salurkan bantuan pangan di Kabupaten Klaten
Masyarakat menerima bantuan pangan berupa beras 10 kg di Gudang Bulog Meger Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu (31/1/2024). ANTARA/Aris Wasita/aa.
Klaten (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalurkan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

"Ini nanti, Januari, Februari, Maret akan diberikan kepada bapak ibu," katanya di depan ratusan penerima manfaat di Gudang Bulog Meger Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu.

Setelah itu, dikatakannya, akan disalurkan bantuan pangan untuk bulan April, Mei, dan Juni.

"Setelah Juni saya akan lihat APBN lagi, kalau memungkinkan akan dilanjutkan. Paling tidak sampai Juni sudah," katanya.

Ia mengatakan untuk beras yang dibagikan kepada penerima manfaat merupakan beras dengan kualitas premium.

"Coba dicek saja sampai rumah, saya jamin berasnya baik dan premium. Ini kami berikan kepada 22 juta penerima di seluruh tanah air," katanya.

Baca juga: Presiden Jokowi sapa ratusan nasabah Mekaar PNM di Klaten

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan bantuan pangan akan terus berjalan selama Januari, Februari, Maret kemudian lanjut lagi April, Mei, Juni.

Di samping itu, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga terus berjalan.

"Bisa dilihat di pasar tradisional, di modern market, di mini market, semua tersedia dan ditegaskan pak presiden berasnya baik. Ini jadi alternatif jelang panen," katanya.

Sementara itu, dikatakannya, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan Januari-Februari Indonesia mengalami defisit beras 2,7 juta ton.

Menyikapi hal itu, dikatakannya, sampai dengan saat ini Bulog telah menyusun rencana importasi beras. Ia mengatakan importasi itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga bisa masuk ke Indonesia sebelum panen.

"Pada daerah yang terjadi panen maka impor akan dihentikan, tapi kami juga tahu produksi beras hanya terjadi di sebelas provinsi di Indonesia. Ada daerah-daerah yang memang sepanjang tahun minus atau tidak ada produksinya, seperti NTT, Indonesia Timur," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya akan mengarahkan agar sebagian importasi masuk ke daerah-daerah yang tidak mengalami panen sehingga bisa langsung mengisi kebutuhan masyarakat di sana.

"Jadi bantuan pangan dan SPHP ini tujuannya meringankan tekanan pasokan dari beras ke masyarakat terutama masyarakat yang paling membutuhkan. Importasi sudah dilakukan dan dijadwalkan baik dari waktu maupun pelabuhan impor beras akan tiba. Dipastikan tidak mengganggu panen di sentra produksi," katanya.

Sementara itu, pada bantuan pangan tersebut setiap keluarga penerima manfaat menerima beras seberat 10 kg/bulan.


Baca juga: Presiden Jokowi pimpin peletakan batu pertama Kampus MBZ CFS

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Istana tekankan tidak ada sekat suasana pemilu dalam rapat kabinet******

Istana tekankan tidak ada sekat suasana pemilu dalam rapat kabinet
Arsip foto - Presiden Joko Widodo (tengah) menyampaikan pengarahan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/1/2024). Sidang Kabinet tersebut terkait Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/nym/aa.
Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menekankan tidak ada sekat-sekat suasana pemilu dalam rapat-rapat kabinet maupun rapat paripurna di tengah kontestasi Pilpres 2024.

"Saya kira tidak ada sekat-sekat suasana Pemilu 2024 di dalam rapat kabinet," kata Ari Dwipayana di Jakarta, Rabu.

Ari menyampaikan suasana di antara para menteri sebelum, saat dan setelah rapat kabinet maupun sidang paripurna sangat akrab, sangat dekat, dan sangat cair, terlepas dari perbedaan partai maupun pandangan politik para menteri.

"Sebelum rapat kabinet, di ruang tunggu bersama-sama bicara, ngobrol bersama, berinteraksi, berkomunikasi saling sapa, kemudian bahkan ada bercanda. Bahkan dalam sidang kabinet paripurna itu disediakan ngopi dulu, ngeriungbegitu, ngopi menikmati hidangan sambil ngobrol," kata Ari.

Baca juga: Istana tepis menteri kabinet pemerintahan Jokowi tak kompak

Ari membantah ada ketidaknyamanan suasana dalam rapat kabinet belakangan ini, layaknya kabar beredar, termasuk soal pemeriksaan ketat para menteri yang akan menghadiri rapat dengan presiden.

"Itu jelas tidak ada. Teman-teman (wartawan) sendiri di Istana pasti mengetahui bahwa ada SOP pengamanan yang sudah baku, yang dijalankan oleh Paspampres, dan sistem pengamanan itu tidak berubah seperti yang berjalan sebelumnya," jelasnya.

"Termasuk juga ketika menteri-menteri akan ratas atau sidang kabinet paripurna, tidak ada perubahan terhadap SOP pengamanan. Itu bisa di-cross check. Teman-teman sendiri di Istana juga bisa melihat bagaimana suasana ketika pengamanan menjelang sidang paripurna dan lingkungan Istana," imbuhnya.

Baca juga: Menparekraf sebut Kabinet Indonesia Maju baik-baik saja

Ari mengatakan bahwa suasana kompak tetap terbangun di dalam sidang-sidang kabinet, termasuk dalam pengambilan keputusan.

Dia menyampaikan dalam pengambilan keputusan, presiden mengundang semua menteri terkait dengan tema-tema yang dibahas.

"Pengambilan keputusan semua menteri yang terkait dengan tema yang dibahas juga diundang, dan kemudian proses pengambilan keputusan rapat juga setiap menteri diberikan ruang untuk berbicara menyampaikan pendapat dan gagasannya dalam perdebatan sebelum nanti diputuskan oleh Bapak Presiden. Jadi, semua terlibat dalam proses sidang-sidang kabinet atau rapat-rapat kabinet," jelas dia.

Baca juga: Mendag pastikan kabinet Jokowi tetap solid
Baca juga: Kepala Bappenas: Situasi kabinet baik-baik saja
Baca juga: Jokowi bantah kabar sebagian menteri akan mundur

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:slot terpercaya maxwin

Perbarui waktu:2024-07-01

Daftar bab terbaru
buku joker merah
liga surga slot
jasapoker
kingdomototo
ciatoto
cara dapat uang dari neo+
pinjaman online maybank
slot gacor terbaik
agen138
Daftar isi semua bab
Bab 1 suku bunga kredivo
Bab 2 megahoki88
Bab 3 qqmas
Bab 4 erek45
Bab 5 cuan slot gacor
Bab 6 ahlicasino
Bab 7 shio88
Bab 8 airbet88 joker
Bab 9 slot gacor 368
Bab 10 pinjol bunga 0 persen
Bab 11 slot mansion
Bab 12 qq88bet
Bab 13 rahasiaqq
Bab 14 rtp hoki368
Bab 15 apk hack slot pragmatic 2022
Bab 16 rtp wajik777
Bab 17 buku mimpi 3d abjad bergambar lebih lengkap 2020
Bab 18 website slot terbaik
Bab 19 situs slot tergacor hari ini
Bab 20 situs slot play
Klik untuk melihattersembunyi di tengah8596bab
kotaBacaan TerkaitMore+

Karakter ikan asin

pol88
Terdakwa Lutfi punya pendapatan Rp4,2 miliar saat jabat Wali Kota Bima
Sekda Kota Bima periode 2018-2023 Muhtar (tengah) yang hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan mantan Wali Kota Bima Muhammad Lutfi terkait perkara korupsi gratifikasi dengan mengatur pemenangan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkot Bima di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Mataram, Senin (29/1/2024). ANTARA/Dhimas B.P./am.
Mataram (ANTARA) - Muhammad Lutfi yang menjadi terdakwa korupsi gratifikasi dalam pemenangan lelang proyek barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, terungkap mempunyai pendapatan sedikitnya Rp4,2 miliar selama menjabat Wali Kota Bima periode 2018–2023.

Hal itu terungkap dari pemeriksaan Sekretaris Daerah Kota Bima periode 2018–2023 Muhtar sebagai saksi perdana pada sidang lanjutan perkara milik Muhammad Lutfi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin.

"Yang berhasil kami himpun kemarin dan hasil berita acara pemeriksaan (BAP) di KPK lebih dari Rp4,2 miliar pendapatan yang diterima Muhammad Lutfi selama lima tahun menjabat," kata Muhtar pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gde Ariadi.

Muhtar menjelaskan sumber pendapatan yang menyentuh angka Rp4,2 miliar tersebut. "Ada dari gaji, honorarium, sewa rumah pribadi jadi rumah dinas, sama tunjangan operasional wali kota," ujarnya.

Baca juga: KPK akan hadirkan lima saksi pada sidang korupsi mantan Wali Kota Bima

Muhtar juga mengatakan ada sumber pendapatan lain yang masih dalam penelusuran. Sekretariat Daerah Kota Bima menelusuri dari bukti penerimaan, salah satunya kuitansi.

"Jadi, ada beberapa kuitansi yang masih kami telusuri lebih lanjut," tambahnya.

Setda Kota Bima menelusuri bukti penerimaan Muhammad Lutfi di luar pendapatan pokok tersebut melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima.

"Waktu itu, BPKAD belum menemukan karena pindah kantor. Jadi, ada beberapa kuitansi penerimaan yang belum masuk pendataan, ini masih kami telusuri," kata Muhtar.

Baca juga: KPK sebut mantan wali kota Bima Muhammad Lutfi segera disidangkan

Berkaitan dengan BPKAD, jaksa penuntut umum dari KPK juga meminta penjelasan saksi soal pembelian tanah atas nama terdakwa Lutfi di Jalan Gajah Mada, Kota Bima.

Tanah tersebut digunakan Lutfi membangun rumah pribadi yang kemudian disewa sebagai rumah dinas Wali Kota Bima.

"Kalau tanah untuk rumah dinas itu dibeli saat menjadi anggota DPR RI. Soal kapan tahun belinya, saya tidak tahu, saya hanya mengurus masalah balik nama," ujar Muhtar.

Perihal tanggal akta jual beli tanah pada objek tersebut tercatat 9 Mei 2019, Muhtar mengatakan bahwa pada tanggal tersebut dilakukan proses balik nama kepemilikan tanah.

"Jadi, itu (9 Mei 2019) tanggal balik nama, bukan tanggal pembelian. Kebiasaan masyarakat Bima itu kalau beli tanahnya 10 tahun lalu, balik namanya sekarang," kata Muhtar.

Baca juga: KPK periksa istri Wali Kota Bima sebagai saksi korupsi di Pemkot Bima

Jaksa penuntut umum dari KPK kembali mendalami perihal penerimaan uang sewa rumah pribadi untuk rumah dinas senilai Rp1,13 miliar dari pemerintah selama Muhammad Lutfi menjabat Wali Kota Bima.

Muhtar menjelaskan bahwa penentuan harga sewa tersebut merujuk pada hasil tim appraisal. Sehingga ada ketentuan yang menjadi dasar Pemerintah Kota Bima membayar sewa rumah pribadi Lutfi sebagai rumah dinas Wali Kota Bima.

"Jadi, pembayaran sewa atas rumah pribadi itu langsung dilakukan ke rekening Muhammad Lutfi," ucap Muhtar.

Baca juga: KPK panggil Kabid Cipta Karya PUPR Kota Bima
Baca juga: KPK geledah sejumlah lokasi terkait penyidikan korupsi di Pemkot Bima

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Lei Wu

rekomendasi situs slot online terbaik
Kemlu RI: Israel wajib mematuhi keputusan Mahkamah Internasional
Sidang atas kasus gugatan genosida Israel terhadap Palestina yang diajukan oleh Afrika Selatan di Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda. ANTARA/Cindy Frishanti/am.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Luar Negeri RI menegaskan bahwa Israel wajib mematuhi keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) untuk mencegah aksi genosida terhadap warga Palestina di Jalur Gaza, yang telah menewaskan sedikitnya 26.000 korban.

“Walaupun keputusan ICJ belum memenuhi harapan banyak pihak mengenai pentingnya penghentian aksi militer Israel, keputusan tersebut tetap merupakan perkembangan penting bagi penegakan hukum internasional,” kata Kemlu RI melalui X pada Sabtu.

Dalam sidang putusan yang berlangsung di Den Haag, Belanda, pada Jumat (26/1), Mahkamah Internasional juga memutuskan bahwa Israel harus memastikan pasukannya tidak melakukan genosida dan mengambil sejumlah langkah untuk memperbaiki situasi kemanusiaan.

Selain itu, ICJ juga memerintahkan Israel agar dalam waktu satu bulan melapor ke mahkamah tentang apa yang mereka lakukan untuk menjunjung tinggi hasil putusan sidang tersebut.

Pengadilan tinggi PBB itu tidak memerintahkan gencatan senjata, tetapi mengabulkan sejumlah langkah darurat yang diminta Afrika Selatan seraya pengadilan mengadili kasus yang menuding Israel melakukan genosida.

Menanggapi putusan tersebut, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan “komitmen suci” untuk terus membela negara dan rakyatnya.

“Komitmen Israel terhadap hukum internasional tak tergoyahkan. Yang juga tak tergoyahkan yakni komitmen suci kami untuk terus membela negara dan rakyat kami,” kata Netanyahu dalam pidato yang disiarkan di televisi.

Netanyahu mengatakan Israel mempunyai “hak yang melekat untuk membela diri”. Menurut dia, upaya keji untuk menolak hak dasar Israel ini adalah diskriminasi terang-terangan terhadap negara Yahudi dan itu ditolak secara hukum.

Ia kemudian menjelaskan bahwa tuduhan genosida yang ditujukan kepada Israel adalah “tidak benar” dan “keterlaluan”, serta menegaskan kembali bahwa “Israel akan terus membela diri melawan Hamas.”

Netanyahu mengeklaim bahwa perang, yang berlangsung sejak serangan lintas batas kelompok Hamas Palestina pada 7 Oktober 2023 adalah untuk melawan kelompok Hamas, bukan untuk melawan warga sipil Palestina.


Baca juga: AS setelah keputusan ICJ: Tuduhan genosida Israel tidak berdasar

Baca juga: Palestina sambut baik putusan sementara ICJ pada kasus genosida Israel

 

Mahkamah Internasional perintahkan Israel cegah genosida di Gaza

 

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024

Karier

voucher simpati 2 5gb
Airlangga: Kabinet Indonesia Maju solid di tengah mundurnya Mahfud
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberi keterangan kepada awak media terkait pengunduran diri Menko Polhukam Mahfud MD di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (31/1/2024). ANTARA/Ali Khumaini/aa.
Saya ucapkan untuk Pak Mahfud Md. Semoga pilihan politik Pak Mahfud itu mencapai apa yang diharapkan oleh Pak Mahfud
Karawang (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa kondisi kabinet Indonesia Maju masih sangat solid di tengah pengunduran diri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md.

"Saya ucapkan untuk Pak Mahfud Md. Semoga pilihan politik Pak Mahfud itu mencapai apa yang diharapkan oleh Pak Mahfud," kata Airlangga usai acara Konsolidasi Relawan Serikat Pekerja Nusantara, di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu.

Ia memastikan kalau saat ini kondisi kabinet Indonesia Maju masih sangat solid.

Sampai saat ini, kata dia, para menteri masih terus bekerja dan menjalankan program yang diarahkan oleh Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi.

Baca juga: Ari Dwipayana: Keputusan pengganti Mahfud hak prerogatif Presiden

Baca juga: Jokowi tegaskan hargai keputusan Mahfud Md

"Masih solid. Saya dengan berbagai menteri kolega di kabinet sampai saat sekarang juga kita masih bekerja dengan arahan Bapak Presiden (Joko Widodo), misalnya, berbagai program terus kita jaga," ujar Airlangga.

Pada kesempatan itu, ia juga membantah desas-desus adanya sejumlah menteri yang juga akan mengikuti jejak Mahfud Md melepas jabatannya.

Airlangga memastikan pemerintahan masih terus berjalan dan masih bekerja untuk rakyat.

Mahfud Md yang maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024 akan menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan atau Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo.

Mahfud mengatakan surat pengunduran dirinya akan dia sampaikan setelah dirinya mendapatkan jadwal untuk bertemu dengan Presiden Jokowi.

Ia memperkirakan surat pengunduran dirinya tersebut akan diserahkan pada Kamis (1/2).

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Jiang Pingchuan Su Yan

erek 88
KPK limpahkan berkas perkara mantan Kajari Bondowoso Puji Triasmoro
Arsip foto - Mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bondowoso Jawa Timur Puji Triasmoro (kiri) berjalan menuju Gedung Merah Putih KPK di Jakarta, Kamis (28/12/2023). ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/nym/am.
Jakarta (ANTARA) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi telah melimpahkan berkas perkara mantan Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Puji Triasmoro (PT) ke tim jaksa KPK untuk segera disidangkan.

Selain itu, tim penyidik KPK juga turut melimpahkan berkas perkara Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso Alexander Kristian Diliyanto Silaen (AKDS).

"Tim penyidik telah selesai melaksanakan penyerahan tersangka dan barang bukti dengan tersangka PT dan AKDS pada tim jaksa KPK," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan pelimpahan tersebut dilaksanakan setelah tim jaksa KPK menyatakan tim penyidik telah memenuhi semua unsur pasal dari sisi materiil dan maupun formil.

Sesuai dengan kewenangan tim jaksa, masih dilakukan penahanan terhadap PT dan AKDS masing-masing selama 20 hari di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Cabang KPK sampai 14 Februari 2024.

"Pelimpahan berkas perkara dan surat dakwaan ke pengadilan tipikor segera disiapkan tim jaksa dalam waktu 14 hari kerja," ujar Ali.

Baca juga: KPK tetapkan Kajari Bondowoso Puji Triasmoro tersangka korupsi

Pada 16 November 2023, KPK mengumumkan penetapan Kepala Kejaksaan Negeri Bondowoso Puji Triasmoro (PT) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi suap pengurusan perkara di Kejari Bondowoso, Jawa Timur.

Tim penyidik KPK turut menetapkan tiga orang lainnya sebagai tersangka, yakni Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Bondowoso Alexander Kristian Diliyanto Silaen (AKDS), serta dua pengendali CV Wijaya Gemilang, Yossy S Setiawan (YSS) dan Andhika Imam Wijaya (AIW).

Kejaksaan Negeri Bondowoso sedang menindaklanjuti salah satu laporan masyarakat mengenai dugaan korupsi proyek pengadaan peningkatan produksi dan nilai tambah hortikultura di Kabupaten Bondowoso yang dimenangkan dan dikerjakan perusahaan milik YSS dan AIW.

AKDS dalam jabatannya dan atas perintah PT kemudian melaksanakan penyelidikan soal dugaan tindak pidana korupsi dimaksud.

Baca juga: Tiga orang tertangkap tangan KPK di Bondowoso dibawa ke Jakarta

Selama penyelidikan berlangsung, YSS dan AIW melakukan pendekatan dan komunikasi dengan AKDS dan meminta agar proses penyelidikannya dapat dihentikan.

Menindaklanjuti keinginan YSS dan AIW tersebut, AKDS kemudian melapor kepada PT. Hal tersebut kemudian ditanggapi PT dengan memerintahkan AKDS untuk mengakomodasi keinginan YSS dan AIW.

Ketika proses permintaan keterangan untuk kepentingan penyelidikan sedang berjalan, terjadi komitmen disertai kesepakatan antara YSS dan AIW dengan AKDS sebagai orang kepercayaan PT untuk menyiapkan sejumlah uang sebagai tanda jadi.

KPK yang menerima informasi soal penyerahan uang tersebut kemudian melakukan penyelidikan dan pengembangan yang berujung dengan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap keempat pihak tersebut pada 15 Juni 2023 dengan barang bukti uang tunai sekitar Rp225 juta.

Baca juga: KPK geledah Kantor Kejaksaan Negeri Bondowoso

Setelah ditetapkan sebagai OTT, keempat orang itu kemudian dibawa penyidik KPK ke Markas Polres Bondowoso untuk dimintai keterangan awal.

Dari pemeriksaan awal tersebut diketahui telah terjadi penyerahan uang kepada AKDS dan PT sejumlah Rp475 juta. Temuan itu kemudian menjadi bukti permulaan untuk segera didalami serta dikembangkan.

Atas perbuatannya, tersangka YSS dan AIW sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan tersangka PT dan AKDS sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Baca juga: KPK geledah Kantor BSBK Pemkab Bondowoso
Baca juga: KPK sidangkan penyuap Kajari Bondowoso di Pengadilan Tipikor Surabaya

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Tersenyum bangga di dunia keabadian

spin 707 slot
KPK geledah rumah dinas Bupati Sidoarjo
Petugas KPK di sela penggeledahan di rumah dinas Bupati Sidoarjo, Rabu (31/1/2024). ANTARA/Marul/am.
Sidoarjo (ANTARA) - Sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu, menggeledah rumah dinas Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor yang berada di sisi barat Pendopo Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK itu dilakukan sekitar pukul 09.00 WIB, yang saat itu di pendopo ada kegiatan perayaan Hari Jadi ke-165 Kabupaten Sidoarjo.

Penyidik KPK yang datang menggunakan minibus warna hitam itu masuk rumah dinas bupati dengan pengawalan aparat kepolisian bersenjata laras panjang.

Informasi yang dihimpun, penyidik yang mengenakan rompi KPK menggeledah rumah dinas saat Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor memimpin upacara peringatan Hari Jadi Ke-165 Kabupaten Sidoarjo di Alun-Alun Sidoarjo, depan pendopo kabupaten.

Baca juga: KPK tetapkan Kasubag BPPD Sidoarjo tersangka korupsi insentif pegawai

Dikonfirmasi usai upacara, Gus Muhdlor, sapaan akrab Bupati Sidoarjo, mengatakan dirinya menghormati semua proses yang dijalankan KPK.

"Pemerintah Kabupaten (Sidoarjo, red) menghormati jalannya proses penegakan hukum yang ada," katanya.

Penggeledahan yang dilakukan penyidik KPK ini merupakan tindak lanjut dari perkara dugaan pemotongan insentif pajak dan retribusi daerah di Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo.

Baca juga: KPK benarkan ada OTT di Sidoarjo, 10 orang terjaring

Dalam perkara ini, KPK sudah menetapkan seorang tersangka, yaitu Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Sidoarjo berinisial SW.

Sebelumnya sebanyak sebelas orang diperiksa hingga akhirnya penyidik KPK menetapkan satu orang tersangka dalam perkara tersebut.

Tersangka SW ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Kamis, 26 Januari 2024, dengan barang bukti uang tunai Rp69,9 juta.

Dalam OTT tersebut, KPK juga menyegel sejumlah ruangan di Kantor BPPD Kabupaten Sidoarjo.

Wakil Bupati Sidoarjo Subandi usai kegiatan OTT itu memastikan jika pelayanan di Kantor BPPD Kabupaten Sidoarjo tidak terganggu dan tetap berjalan normal seperti biasa.

Baca juga: KPK panggil bos kopi Kapal Api terkait korupsi mantan Bupati Sidoarjo
Baca juga: KPK tahan mantan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah

Pewarta: Indra Setiawan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Orang-orang biasa melakukan perjalanan melalui dimensi kedua

lionbola
Densus 88 amankan lagi terduga teroris di Boyolali
Ilustrasi - Petugas kepolisian melakukan penjagaan saat dilakukan penggeledahan di salah satu rumah terduga teroris di Jatikuwung, Gondangrejo, Karanganyar, Jawa Tengah, Senin (4/6). ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha/kye/pri.
Belum bisa menyampaikan jaringan apa karena saya bukan wewenang terkait dengan itu.
Boyolali (ANTARA) - Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri mengamankan lagi seorang terduga teroris di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu.

Saat dikonfirmasi, Kapolres Boyolali AKBP Petrus Parningotan Silalahi mengatakan bahwa identitas lengkap terduga teroris tersebut dikantongi oleh Densus 88.

"Ini pengembangan yang kemarin, berkaitan dengan kemarin juga,' katanya.

Ia mengatakan bahwa penangkapan warga Kecamatan Cepogo tersebut pada hari Sabtu sekitar pukul 11.00 WIB.

"Penangkapannya katanya di jalan," kata Kapolres.

Menyinggung mengenai penggeledahan oleh Densus, menurut dia, sejauh ini belum ada laporan dari polsek setempat.

"Laporan dari kapolsek belum ada di rumahnya, tetapi di kemudian hari, saya belum tahu. Anggota kami masih standby di polsek," katanya.

Mengenai keterkaitan terduga teroris dengan jaringan tertentu, AKBP Petrus Parningotan juga belum dapat menyampaikannya.

"Belum bisa menyampaikan jaringan apa karena saya bukan wewenang terkait dengan itu. Katanya masih seputar kemarin. Pengembangan kemarin itu," kata Kapolres.

Meski demikian, pihaknya masih menunggu informasi selanjutnya apabila dimintai bantuan terkait dengan hal itu.

Sebelumnya, pada hari Kamis (25/1) Tim Densus 88 Antiteror Mabes Polri mengamankan sepuluh terduga teroris di Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Boyolali, dan Kota Surakarta.

Baca juga: Polri sebut 10 terduga teroris ditangkap di Jateng kelompok JI
Baca juga: Densus geledah rumah seorang terduga teroris di Solo

Pewarta: Aris Wasita
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024