tenor kredivo

Guizhi Tongjian

venesia88

Moeldoko tanggapi isu kelanjutan program kartu prakerja untuk 2025******

Kelanjutan program pemerintah termasuk program kartu prakerja untuk tahun depan akan dibahas usai pengumuman pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024

Medan (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan kelanjutan program pemerintah termasuk program kartu prakerja untuk tahun depan akan dibahas usai pengumuman pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, sekitar akhir Maret 2024.

"Pada rapat berikutnya pada akhir Maret 2024, rapat yang lebih detail lagi dengan memikirkan janji-janji Presiden terpilih akan dimasukkan," ujar Moeldoko menjawab pertanyaan terkait kelanjutan program kartu prakerja ketika ditemui media usai kuliah umum di kampus Universitas Sumatera Utara di Medan, Sumatera Utara, Jumat.

Dia mengatakan sebelumnya dalam rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo telah mulai memikirkan proyeksi RAPBN 2025. Dalam kesempatan itu, Kepala Negara menyampaikan harapan pada tahun ini akan disiapkan sebaik-baiknya agar siapapun yang terpilih sudah tidak lagi bergerak dari titik nol.

Untuk memastikan hal tersebut, katanya, akan dilakukan konsultasi program mana saja yang akan menjadi prioritas dan tidak membebani APBN, mencegah defisit anggaran.

Baca juga: Moeldoko: Prakerja pendekatan hadapi tren kebutuhan industri
Baca juga: Prakerja adalah wujud keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia

"Itu akan menjadi ruang diskusi sebelum menempatkan di Rencana Kerja Pemerintah (RKP)," jelas Moeldoko, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komite Cipta Kerja.

Pengumuman pemenang Pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) menurut aturan paling lambat dilaksanakan pada 20 Maret 2024. Pelantikan untuk Presiden dan Wakil Presiden akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2024, setelah sebelumnya pada 1 Oktober 2024 akan dilantik anggota DPR dan DPD terpilih.

Sebelumnya, pemerintah memutuskan untuk kembali melanjutkan Program Kartu Prakerja pada tahun ini dengan kuota peserta 1,1 juta orang yang ditandai dengan pembukaan gelombang penerimaan ke-63 sejak 23 Februari lalu.

Masing-masing peserta Prakerja dalam skema normal saat ini akan merasakan nilai manfaat Rp4,2 juta per orang, dibagi Rp3,5 juta untuk dana pelatihan, Rp600 ribu insentif dan Rp100 ribu setelah mengisi survei.

Baca juga: Moeldoko minta alumni Prakerja manfaatkan kompetensi yang didapat
Baca juga: Airlangga sebut Program Prakerja 2024 sasar pelatihan sektor digital

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

pengamat dunia

pinjol tunaiku

Melihat Pernyataan Jokowi soal Tanah Prabowo yang Diungkit Anies******

Jakarta, CNN Indonesia--

Calon Presiden Nomor Urut 1 Anies Baswedan mengungkit kepemilikan lahan Calon Presiden Nomor Urut 2 Prabowo Subianto dalam debat calon presiden yang digelar Minggu (7/1) malam.

Ia menggunakan data yang disampaikan Jokowi. Berdasarkan data itu kata Anies, Prabowo memiliki lahan sampai dengan 340 ribu hektare. 

Menurut Anies, kepemilikan lahan ini cukup ironis. Pasalnya, kepemilikan lahan terjadi saat lebih dari separuh anggota TNI tidak memiliki rumah dinas.

"Itu salah," katanya memotong pernyataan Anies.

Lihat Juga : Melihat Anggaran Alutsista Bekas Era Prabowo yang Dihajar Anies-Ganjar

Terlepas dari itu semua, benarkah Jokowi pernah mengungkit kepemilikan tanah Prabowo?

Jawabannya memang pernah. Hal itu disinggung Jokowi saat debat calon presiden di era Pilpres 2019 lalu.

Saat itu Jokowi menuding Prabowo memiliki 220 ribu hektare lahan di Kalimantan Timur.

"Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektare," kata Jokowi saat itu.

Selain 220 ribu itu, Jokowi juga menyebut Prabowo menguasai 120 ribu hektare lahan lain di Aceh Tengah.

Kepemilikan itu tak dibantah Prabowo. Namun kata dia lahan itu sebenarnya milik negara, meski dia memiliki izin untuk mengelola lahan tersebut.

Dia bahkan menyebut kalau lahan itu sewaktu-waktu bisa diambil oleh negara dari dia yang saat ini memiliki izin untuk mengelola.

"Itu adalah milik negara jadi setiap saat negara bisa ambil, kembalikan itu semua," katanya.

Meski begitu kata Prabowo dirinya lebih berhak untuk mengelola lahan tersebut daripada diserahkan untuk dikelola oleh asing.

"Tapi kalau jatuh ke asing lebih baik saya yang kelola. Karena saya nasionalis dan patriotik," kata Prabowo.

[Gambas:Video CNN]

(agt/agt)

Kontrak: Seratus pertempuran adalah raja

erek 08

Profil PT TMI yang Disebut Anies 'Ordal' Prabowo di Proyek Alutsista******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) disebut calon presiden nomor urut 01 Anies Baswedansebagai orang dalam (ordal) di proyek Alat Utama Sistem Pertahanan (Alutsista) di Kementerian Pertahanan yang dipimpin Prabowo Subianto.

Tuduhan itu disampaikan Anies dalam debat ketiga capres. Ia mulanya bertanya kepada capres nomor urut 2 Prabowo Subianto soal hubungan standar etika pemimpin negara dengan kemampuan menjaga pertahanan, keamanan, dan kedaulatan negara.

Tapi, standar etika itu menurutnya telah runtuh oleh keberadaan orang dalam di proyek Alutsista dan Food Estate.

Tak hanya soal industri pertahanan, Anies juga mengkritik orang dalam lainnya di lingkaran Prabowo. Menurutnya, pelaksanaan proyek lumbung pangan alias food estateyang salah satunya dikomandoi Kemenhan juga ada orang dalamnya.

Meski begitu, Prabowo menegaskan apa yang disampaikan Anies adalah keliru. Ia mengaku siap buka-bukaan dengan Anies soal TMI hingga food estateyang dituding ada permainan orang dalam.

"Jadi saya bersedia, kita duduk, buka-bukaan. Mau bicara food estate, PT Teknologi Militer Indonesia, kita buka. Jadi di mana masalahnya? Saudara bicara etik, etik, saya keberatan. Maaf ya, saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik," timpal Prabowo.

Lihat Juga : Melihat Anggaran Alutsista Bekas Era Prabowo yang Dihajar Anies-Ganjar

Lantas, siapa sebenarnya PT TMI yang disebut Anies sebagai orang dalam di proyek Alutsista dan bagaimana keterlibatannya dalam proyek itu?

Berdasarkan situs resmi perusahaan, PT Teknologi Militer Indonesia mendeskripsikan diri sebagai platform strategis dalam hal teknologi inovatif untuk meningkatkan sektor pertahanan dan keamanan nasional.

"Serta integrator untuk sistem manajemen tempur yang mewujudkan pengembangan teknologi militer tingkat lanjut," tulis pernyataan di situs TMI, dikutip Senin (8/1).

Perusahaan yang berkantor di Cilandak, Jakarta Selatan ini menawarkan setidaknya empat produk utama. Ada sistem pertahanan laut, udara, darat, serta inovasi dan teknologi.

TMI mempunyai visi, yakni menjadi yang terdepan dalam manajemen teknologi militer serta penyedia solusi untuk berbagai kebutuhan misi berbasis teknologi dan perangkat lunak. Untuk mewujudkannya, mereka punya tiga misi utama.

Pertama, merancang alutsista untuk keandalan sistem pertahanan negara. Kedua, mengeksekusi kebijakan dan program pemerintah, khususnya terkait Kementerian Pertahanan, dalam kemandirian membuat Alutsista.

Ketiga, menjadi mitra terpercaya dan terkemuka untuk menghadirkan solusi.

Mereka juga mencantumkan beberapa mitra perusahaan. Bahkan, ada 4 dari 5 BUMN pertahanan yang mereka klaim pernah bekerja sama dengan perusahaan, yaitu PT LEN Industri (Persero), PT Pindad (Persero), PT Dirgantara Indonesia (Persero), dan PT PAL Indonesia (Persero).

Akan tetapi, laman resmi perusahaan tidak mencantumkan siapa saja orang-orang di balik PT Teknologi Militer Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Benarkah tuduhan Anies soal ordal di Kemenhan?

Nama PT TMI mencuat pada 2021 lalu setelah rencana utang asing untuk pembelian senjata oleh Kemenhan. Perusahaan diduga terlibat dalam belanja alutsista senilai US4,99 miliar atau setara Rp1,7 kuadriliun.

Selain rancangan peraturan presiden yang bocor ke publik, ada juga surat dari Menhan Prabowo. Isi surat tersebut menunjuk PT TMI menjadi pengelola program tersebut.

PT TMI adalah perusahaan yang dibentuk oleh Yayasan Pengembangan Potensi Sumber Daya Pertahanan. Ini dulunya Yayasan Kesejahteraan Pendidikan dan Perumahan di bawah Kementerian Pertahanan.

Lalu, dalam dokumen PT TMI yang diperoleh CNNIndonesia.com tercatat lima nama kader Partai Gerindra menduduki berbagai jabatan penting di perusahaan tersebut. Mereka, antara lain Glenny Kairupan, Yudi Magio Yusuf, Prasetyo Hadi, dan Angga Raka Prabowo.

Lihat Juga : Anak Buah Sri Mulyani Respons Prabowo Tunda Pembelian Pesawat Tempur

Akan tetapi, PT TMI membantah keterlibatan perusahaan dalam rencana Kemenhan memborong alutsista senilai seribu triliun rupiah tersebut. Mereka mengatakan tak mendapat satupun kontrak dari Kemenhan.

Di lain sisi, Menhan Prabowo sempat dipanggil Komisi I DPR RI untuk menjelaskan kegaduhan ini. Ia juga membantah peran TMI yang disinyalir sebagai makelar.

Anggota Komisi I DPR RI Effendi Simbolon saat itu mengatakan Prabowo menjamin PT TMI tidak akan menjadi broker proyek Rp1,7 kuadriliun itu. Prabowo mengklaim perusahaan tersebut hanya akan menjadi konsultan.

"Tadi juga kami tanyakan terkait apakah ini hanya ada kepentingan partai tertentu dan kolega kedekatan. Menhan mengatakan tidak ada, (PT TMI) kebetulan orang yang sudah pensiun dan para pakar," ujar Effendi pada Juni 2021, dikutip dari Antara.

Effendi mengatakan Prabowo mengaku hanya kebetulan ada koleganya di Gerindra yang menjabat sebagai komisaris di PT TMI. Menurut Prabowo, para kader partainya itu menjabat sebagai petinggi PT TMI karena latar belakang pensiunan militer dan pakar.

"Kita konfirmasi juga, apakah ini hanya ada kepentingan partai tertentu ada kolega kedekatan, beliau bilang enggak. Ini kebetulan saja mereka pensiunan para pakar, jadi tidak ada kaitan,"tandasnya.

Lihat Juga : TAIPANAlfredo Yao, Pernah Terlunta di Jalan Kini Jadi Taipan Berharta Rp4 T

(skt/agt)

Paranormal Azeroth

octoplay88

Keuangan BUMN Dipantau 9 Bulan Ini, Kalau Sakit Akan Ditutup******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal kembali memangkas perusahaan pelat merah yang tidak perform atau tidak menunjukkan perbaikan kondisi keuangan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko usai menghadiri perayaan 2 Tahun ID FOOD di Jakarta, Senin (8/1).

Tiko mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap perusahaan BUMN selama sembilan bulan ke depan.

"Kalau tidak bisa diperbaiki dan transform, kami akan tambah penutupan lagi," ujar Tiko seperti dikutip dari Antara.

Meski demikian, Tiko belum mau membocorkan perusahaan mana yang berpotensi ditutup. Namun, ia menilai perusahaan yang masuk dalam PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) pun masih banyak yang perlu dikaji ulang.

"Kan banyak di PPA, ada 14 perusahaan lagi yang kami kaji," ucapnya.

Pada akhir Desember 2023, Kementerian BUMN telah membubarkan tujuh perusahaan BUMN.

Ketujuh BUMN yang dibubarkan tersebut yaitu Merpati, Istaka Karya, PT Kertas Leces, Kertas Kraft Aceh, PT Industri Gelas (Iglas), Industri Sandang Nusantara, dan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PANN.

Adapun target terakhir Kementerian BUMN hanya mengelola di bawah 40 BUMN yang digolongkan dalam 12 klaster.

Dengan demikian, hal tersebut merupakan target akhir transformasi bentuk pengelolaan BUMN dalam 12 klaster dan perampingan BUMN yang awalnya berjumlah 114 menjadi di bawah 40 BUMN.

Khusus klaster BUMN yang mengalami permasalahan keuangan dan usaha, kementerian yang dinahkodai Erick Thohir itu membentuk Holding Danareksa atau PPA.

Danareksa sendiri mengelola BUMN-BUMN kecil dan akan dilakukan scale up untuk menjadi BUMN yang besar.

PT PPA memiliki fungsi unik yaitu menangani BUMN-BUMN yang melakukan restrukturisasi, termasuk perusahaan pelat merah yang tidak lagi viable dan tidak lagi memberikan kontribusi maka dibubarkan.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/agt)

Yi Ming Li Yueyue

daftar pinjol resmi ojk

Jasa Raharja Beri Santunan Rp50 Juta Korban Tewas Tabrakan KA Turangga******

Jakarta, CNN Indonesia--

PTJasa Raharja memastikan seluruh korban dalamtabrakan kereta di Cicalengka, Bandung, Jawa Barat akan mendapatkan santunan sebesar Rp50 juta untuk korban tewas, serta maksimal Rp20 juta untuk korban luka.

Direktur Utama Jasa Raharja Rivan A. Purwantono mengatakan santunan diberikan kepada korban luka maupun meninggal dunia. Khusus untuk korban jiwa, santunan akan diberikan langsung hari ini kepada ahli waris.

"Kalau meninggal dunia hari ini kita nanti pun yang menyerahkan kepada ahli waris korban. Untuk yang luka-luka kita pastikan dirawat dan mendapatkan jaminan dari Jasa Raharja," jelas Rivan di Kantor Jasa Raharja, Jakarta Selatan, Jumat (5/1).

Rivan menjelaskan jika biaya perawatan korban luka-luka melebihi jumlah santunan, maka selisihnya akan di-cover oleh BPJS Kesehatan. Ia menekankan ini pentingnya kemitraan agar masyarakat tidak terabaikan.

Berdasarkan website resmi Jasa Raharja, Jumat (5/1), pemberian santunan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang serta Asuransi Tanggung Jawab Menurut Hukum Terhadap Pihak Ketiga yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Untuk besaran nilai santunan yang diberikan Jasa Raharja tergantung jenis kecelakaan. Jika korban mengalami kecelakaan saat saat berada di angkutan umum maka, maka nilai santunannya telah diatur berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP.15/ PMK.010/2017 tanggal 13 Februari 2017.

Besaran nilai santunan berbeda-beda. Misalnya, meninggal dunia diberikan Rp50 juta, catat tetap (maksimal) Rp50 juta, perawatan (maksimal) untuk angkutan laut dan darat Rp20 juta dan udara Rp25 juta.

Kemudian, penggantian biaya penguburan (tidak mempunyai ahli waris) Rp4 juta, manfaat tambahan penggantian biaya P3K (maksimal) Rp1 juta dan manfaat tambahan penggantian biaya ambulance Rp500 ribu.

Pagi tadi sekitar pukul 06.03 WIB, KA Turangga yang berangkat dari Stasiun Surabaya Gubeng tujuan Bandung mengalami kecelakaan. Tabrakan terjadi dengan KA lokal Bandung Raya yang berangkat dari Stasiun Padalarang menuju Cicalengka.

Berdasarkan data Polda Jawa Barat, ada 28 korban luka dalam insiden yang dievakuasi ke RSUD Cicalengka. Sementara itu, 3 orang disebut meninggal dunia.

Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Ibrahim Tompo mengatakan dari tiga yang meninggal, salah satunya masinis.

"Sementara laporan yang kita terima ada tiga orang meninggal, satu masinis, kedua asisten masinis, yang ketiga satu pramugara," ujarnya saat dihubungi.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/skt)

Tidak ada penyesalan sembilan puluh dua

akun slot terbesar

Keuangan BUMN Dipantau 9 Bulan Ini, Kalau Sakit Akan Ditutup******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bakal kembali memangkas perusahaan pelat merah yang tidak perform atau tidak menunjukkan perbaikan kondisi keuangan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo alias Tiko usai menghadiri perayaan 2 Tahun ID FOOD di Jakarta, Senin (8/1).

Tiko mengatakan pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap perusahaan BUMN selama sembilan bulan ke depan.

"Kalau tidak bisa diperbaiki dan transform, kami akan tambah penutupan lagi," ujar Tiko seperti dikutip dari Antara.

Meski demikian, Tiko belum mau membocorkan perusahaan mana yang berpotensi ditutup. Namun, ia menilai perusahaan yang masuk dalam PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) pun masih banyak yang perlu dikaji ulang.

"Kan banyak di PPA, ada 14 perusahaan lagi yang kami kaji," ucapnya.

Pada akhir Desember 2023, Kementerian BUMN telah membubarkan tujuh perusahaan BUMN.

Ketujuh BUMN yang dibubarkan tersebut yaitu Merpati, Istaka Karya, PT Kertas Leces, Kertas Kraft Aceh, PT Industri Gelas (Iglas), Industri Sandang Nusantara, dan PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PANN.

Adapun target terakhir Kementerian BUMN hanya mengelola di bawah 40 BUMN yang digolongkan dalam 12 klaster.

Dengan demikian, hal tersebut merupakan target akhir transformasi bentuk pengelolaan BUMN dalam 12 klaster dan perampingan BUMN yang awalnya berjumlah 114 menjadi di bawah 40 BUMN.

Khusus klaster BUMN yang mengalami permasalahan keuangan dan usaha, kementerian yang dinahkodai Erick Thohir itu membentuk Holding Danareksa atau PPA.

Danareksa sendiri mengelola BUMN-BUMN kecil dan akan dilakukan scale up untuk menjadi BUMN yang besar.

PT PPA memiliki fungsi unik yaitu menangani BUMN-BUMN yang melakukan restrukturisasi, termasuk perusahaan pelat merah yang tidak lagi viable dan tidak lagi memberikan kontribusi maka dibubarkan.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/agt)