togelindopools 907Jutaan kata 320685Orang-orang telah membaca serialisasi
《link slot terbesar》
Kronologi Luhut Dapat Fakta 9 Juta Ha Lahan Sawit Belum Dipajaki******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut 9 juta hektare lahan sawitbelum dipajaki pengelolanya.
Data itu terungkap usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.
Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit.
Luhut pun mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut. Ia akhirnya meminta agar BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit.
Ternyata, hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.
"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.
Selain melapor kepada Jokowi, Luhut juga telah menginformasikan temuan itu ke Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Jadi saya bilang sama menteri keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuhnya.
Tak hanya itu, Luhut juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.
Menanggapi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bakal menindaklanjuti temuan Luhut. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan penelusuran akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP.
[Gambas:Video CNN]
Pasalnya, ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dengan data yang ditemukan Luhut di lapangan.
"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com.
Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.
Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.
Lihat Juga :2 Menko Jokowi Balas Kritik Anies soal Subsidi Kendaraan Listrik. |
Sementara itu Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini lahan sawit yang belum dipajaki itu tidak dikelola oleh anggotanya.
Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyatakan keyakinan didasarkan berkaitan dengan syarat mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).
Ia mengatakan bukti bayar pajak merupakan syarat mendapatkan sertifikat itu.
"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).
Lihat Juga :Luhut Kritik Bappenas di Depan Jokowi: Janji Surga Terus Bahasanya |
Survei BI: Keyakinan Konsumen ke Ekonomi Meningkat pada Mei 2023******Jakarta, CNN Indonesia--
Bank Indonesia (BI) mencatat indeks keyakinan konsumen(IKK) terhadap ekonomi RI naik dari 126,1 menjadi 128,3 pada Mei 2023. Hal ini berdasarkan survei konsumen BI yang dilakukan bulan lalu.
"Survei Konsumen Bank Indonesia pada Mei 2023 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat dibandingkan dengan bulan sebelumnya," ujar Direktur Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi, Senin (12/6).
Berdasarkan kategori pengeluaran, peningkatan optimisme terutama tercatat pada responden dengan pengeluaran Rp4,1 juta - Rp5 juta.
Tercatat, IKE Mei 2023 sebesar 118,9, lebih tinggi dibandingkan 116,6 pada April 2023. Menguatnya IKE Mei 2023 didorong oleh meningkatnya seluruh komponen pembentuknya, tertinggi pada Indeks Ketersediaan Lapangan Kerja yang meningkat sebesar 3,0 poin menjadi 121,1 pada Mei 2023.
Peningkatan juga terjadi pada IEK Mei 2023 sebesar 137,8, lebih tinggi dari 135,5 pada April 2023.
Ekspektasi konsumen terhadap kondisi ekonomi ke depan yang menguat terutama ditopang oleh meningkatnya ekspektasi terhadap kegiatan usaha dan ketersediaan lapangan kerja masing-masing tercatat sebesar 139,9 dan 136,6, lebih tinggi dari 132,1 dan 136,5 pada bulan sebelumnya.
Survei konsumen merupakan survei bulanan BI untuk mengetahui keyakinan konsumen mengenai kondisi ekonomi yang tercermin dari persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan ekspektasi konsumen terhadap kondisi perekonomian ke depan.
[Gambas:Video CNN]
Label:cicilan tokopedia tanpa bunga、rtp agen138、link terbaru slot gacor
Terkait:bola slot 99、fosilqq、cara kredit hp di tokopedia、link slot yang gacor、event maxwin slot、aromatoto、harga voucher xl 38gb、rtp jingga888、situs gacor hari ini 2023、jutaslot88
bab terbaru:jitu(2024-07-07)
Perbarui waktu:2024-07-07
《link slot terbesar》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,situs slot gacor jam sekarangHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《link slot terbesar》bab terbaru。